Dekrit (hukum): Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 5 September 2019 02.15

Dekret (dari bahasa Latin decernere = mengakhiri, memutuskan, menentukan) atau Titah adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum.

Banyak konstitusi memungkinkan dekret dalam masalah tertentu, seperti pada pernyataan keadaan darurat. Dekret sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat kontroversi ekstrem. Dalam beberapa yuridiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh hakim dapat disebut sebagai dekret.

Salah satu dekret yang terkenal adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.

Lihat pula

Maklumat

Bibliografi

Johanna B. Will: Die Rechtsverhältnisse zwischen Bischof und Klerus im Dekret des Bischofs Burchard von Worms: eine kanonistische Untersuchung. Echter: Würzburg 1992. 209 S. Rom, Univ. Gregoriana, Diss., 1990, ISBN 3-429-01445-X

Revisi per 5 Juli 2019 00.37 sunting Minky Avelin (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 2.919 suntingan →‎Lihat pula Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 September 2019 02.15 sunting balikkan 180.253.239.250 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1:		Baris 1:
	'''Dekret''' (dari [[bahasa Latin]] ''decernere'' = mengakhiri, memutuskan, menentukan) adalah perintah yang dikeluarkan oleh [[kepala negara]] maupun [[kepala pemerintahan\|pemerintahan]] dan memiliki kekuatan [[hukum]].		'''Dekret''' (dari [[bahasa Latin]] ''decernere'' = mengakhiri, memutuskan, menentukan) atau '''Titah''' adalah perintah yang dikeluarkan oleh [[kepala negara]] maupun [[kepala pemerintahan\|pemerintahan]] dan memiliki kekuatan [[hukum]].

	Banyak [[konstitusi]] memungkinkan dekret dalam masalah tertentu, seperti pada pernyataan keadaan darurat. Dekret sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat kontroversi ekstrem. Dalam beberapa yuridiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh [[hakim]] dapat disebut sebagai dekret.		Banyak [[konstitusi]] memungkinkan dekret dalam masalah tertentu, seperti pada pernyataan keadaan darurat. Dekret sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat kontroversi ekstrem. Dalam beberapa yuridiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh [[hakim]] dapat disebut sebagai dekret.