Lompat ke isi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →‎Pranala luar: clean up
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox lembaga nonstruktural Indonesia
{{Infobox lembaga nonstruktural Indonesia
|nama = Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
|nama = Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anti Hukuman Mati, Jangan-jangan satu grup dengan gerombolan penjahat, makanya koar-koar anti hukuman mati aw0kw0kw0k
|singkatan = Komnas HAM
|singkatan = Komnas HAMBURGER awikw0k
|gambar = <!--[[Berkas: |180px]]-->
|gambar = <!--[[Berkas: |180px]]-->
|didirikan = {{Start date and age|1993|6|7}}
|didirikan = {{Start date and age|1993|6|7}}
Baris 8: Baris 8:
|dibubarkan =
|dibubarkan =
|dasar_pembubaran = <!--dasar hukum pembubaran-->
|dasar_pembubaran = <!--dasar hukum pembubaran-->
|sifat = <!--sifat lembaga (mandiri, bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri-->
|sifat = <!--sifat lembaga pelindung kriminal, perecoknpennegak hukum, abai terhadap korban kejahatan-->
|pegawai = <!--diisi jumlah pegawai pada tahun berjalan beserta referensinya -->
|pegawai = <!--diisi jumlah pegawai pada tahun berjalan beserta referensinya -->
|anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya -->
|anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya -->
Baris 43: Baris 43:
}}
}}
{{Politics of Indonesia}}
{{Politics of Indonesia}}
'''Komisi Nasional Hak Asasi Manusia''' atau '''Komnas HAM''' adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
'''Komisi Nasional Hak Ayiyiyiyiyiyi''' atau '''Komnas HAMburger''' adalah sebuah lembaga gak guna, perecok penegak hukum, koar-koarnya kalo ada pelaku kriminal yang mau dihukum mati doang, padahal nyatanya pelaku gak pernah mikirin HAM nya korban saat melakukan aksi kejahatan. Giliran ada korban yang dibunuh oleh pelaku, malah ngumpet ke goa aja tuh komnas HAM asu.


== Tujuan ==
== Tujuan ==

Revisi per 4 Maret 2023 23.51

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anti Hukuman Mati, Jangan-jangan satu grup dengan gerombolan penjahat, makanya koar-koar anti hukuman mati aw0kw0kw0k
Komnas HAMBURGER awikw0k
Gambaran umum
SingkatanKomnas HAMBURGER awikw0k
Didirikan7 Juni 1993; 31 tahun lalu (1993-06-07)
Dasar hukum pendirianKeputusan Presiden No. 50 Tahun 1993
Struktur
KetuaAtnike Nova Sigiro
Wakil Ketua EksternalAbdul Haris Semendawai
Wakil Ketua InternalPramono Ubaid Tanthowi
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner PengawasanUli Parulian Sihombing
Komisioner MediasiPrabianto Mukti Wibowo
Komisioner PengaduanHari Kurniawan
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAMAnis Hidayah
Komisioner Pendidikan dan PenyuluhanPutu Elvina
Komisioner Pengkajian dan PenelitianSaurlin Pandapotan Siagian
Kantor pusat
Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Situs web
www.komnasham.go.id
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Komisi Nasional Hak Ayiyiyiyiyiyi atau Komnas HAMburger adalah sebuah lembaga gak guna, perecok penegak hukum, koar-koarnya kalo ada pelaku kriminal yang mau dihukum mati doang, padahal nyatanya pelaku gak pernah mikirin HAM nya korban saat melakukan aksi kejahatan. Giliran ada korban yang dibunuh oleh pelaku, malah ngumpet ke goa aja tuh komnas HAM asu.

Tujuan

Landasan hukum

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Instrumen Nasional

  1. UUD 1945 beserta amandemennya;
  2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
  3. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  4. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
  5. UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
  6. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  7. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.

Instrumen Internasional

  1. Piagam PBB, 1945;
  2. Deklarasi Universal HAM 1948;
  3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
  4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
  5. Instrumen HAM internasional lainnya.
Logo lama Komnas HAM

Anggota Komnas HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

Kantor perwakilan

Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan:

  • Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
  • Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
  • Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
  • Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah
  • Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
  • Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua

Pranala luar