Berita negara: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 36: | Baris 36: | ||
Mr. Besar. |
Mr. Besar. |
||
Keberadaan Berita Negara didasarkan pada dasar hukum berikut: |
|||
1. Staatsblad Tahun 1859 no 99, Staatsblad Van Nederlands Indie |
|||
2. Staatsblad Tahun 1903 no 122, Staatsblad Van Nederlands Indie |
|||
3. UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1), (dicabut oleh UU No. 10 Tahun 2004) |
|||
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara; |
|||
5. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan. |
|||
Pada saat ini Berita Negara isinya antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari [[Departemen Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan]], [[Departemen Perindustrian Republik Indonesia|Departemen Perindustrian]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]], [[Partai Politik]], Pengumuman dari [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK), Iklan-iklan resmi, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tambahan Berita Negara yang berisi pengumuman akta perusahaan (UU no 1 tahun 1995). |
Pada saat ini Berita Negara isinya antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari [[Departemen Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan]], [[Departemen Perindustrian Republik Indonesia|Departemen Perindustrian]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]], [[Partai Politik]], Pengumuman dari [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK), Iklan-iklan resmi, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tambahan Berita Negara yang berisi pengumuman akta perusahaan (UU no 1 tahun 1995). |
||
Revisi per 13 Januari 2010 01.44
 | artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. |
Berita Negara (Bahasa Inggris: official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya.
Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (supplement to gazette). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.
Berita Negara sudah dimulai sejak tahun 1810 yang pada waktu itu namanya Bataviasche Koloniale Courant. Berita Negara sudah mengalami kurang lebih 8 kali perubahan nama hingga sekarang:
- Bataviasche Koloniale Courant (1810)
- Java Gov Gazette (1813)
- Javasche Courant (1815)
- Kanpo (1943)
- Berita Republik Indonesia (1946)
- Javase Courant (1948)
- Berita Negara RIS (1950)
- Berita Negara (sejak 1950 hingga sekarang)
Seperti halnya negara-negara lain maka penerbitan Berita Negara pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan pemerintah atau di Indonesia oleh Perum Percetakan Negara RI. Organisasi dunia yang anggotanya adalah penanggung jawab "Official Gazette" adalah IGPPA (International Government Printing and Publishing Association). Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa membentuk Forum European of Gazette yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keandalan penerbitan Gazette negara-negara EU. Berita Negara di Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 1810 dan sudah dicetak oleh Perum Percetakan Negara (dahulu nama nya Lands Drukkerij). Ketentuan penerbitan Berita Negara di Indonesia secara resmi baru dimulai ketika Indonesia baru saja lepas dari agresi dan era penjajahan yang termuat dalam:
 |
Berita Negara RIS No. 1, Selasa 31 Djanuari, Tahun 1950
PENGUMUMAN
Berhubung dengan penerbitan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat, maka dalam semua berita-berita resmi sebagai misalnja pengumuman peraturan-peraturan djawatan-djawatan, akta-akta notaris, iklan-iklan resmi, akta-akta perseroan d.l.s., jang biasa dimuat dalam ”Javase Courant” dan sekarang hendak disiarkan dalam Berita Negara R.I.S., harus dipergunakan Bahasa Indonesia (pasal 4 dari Konstitusi). Bahwa masih ada dimuat berita-berita dalam bahasa lain dari pada Bahasa Indonesia, hal ini dianggap sebagai suatu tindakan peralihan karena berita-berita itu tidak dapat dimuat lagi dalam ”Javase Courant”. Djawatan-djawatan atau perusahaan-perusahaan jang hendak memuatkan berita-berita dalam Berita Negara R.I.S., harus berhubungan langsung dengan djawatan Pertjetakan Negara R.I.S. (dahulu Landsdrukkerij) di Djakarta.
Djakarta, tg. 30 Djanuari 1950 MENTERI KEHAKIMAN Untuk Beliau : Sekretaris Djenderal
Mr. Besar.
Pada saat ini Berita Negara isinya antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Politik, Pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iklan-iklan resmi, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tambahan Berita Negara yang berisi pengumuman akta perusahaan (UU no 1 tahun 1995).
State Gazsette (Berita Negare)dinegara Asean yang dikerjakan oleh Govermement Printing Office (GPO) atau Percetakan Negara nya antara lain : - Brunei Darussalam, dikenal dengan sebutan Jabatan Percetakan Kerajaan (JPK) yang telah didirikan sejak Tahun 1974. - Malaysia, memiliki badan percetakan negara yang disebut dengan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) yang merupakan percetakan terbesar di Malaysia didirikan sejak jaman pendudukan Inggris. PNMB mempunyai tugas untuk mencetak State Gazette, dukumen kependudukan, penerbitan pemerintah, dokumen sekurity negara dsb. - Philipina, badan percetakan di negara ini, yaitu The National Printing Office (NPO) pada awalnya bernama Buraue of Printing yang kemudian diubah menjadi Government Printing Office dan pada Tahun 1901 diubah menjadi Buraue of Public Printing. - Singapore National Printers Pte Ltd, Yang didirikan sejak tahun 1867 dengan tugas pertama adalah untuk menyelenggarankan Gazettes dan publikasi penerbitan pemerintah lainnya.
Di Negara-negara lainnya: - Inggris, ada Her Majesty’s Stationary Office. - Sedangkan di Amerika Serikat, badan percetakannya dikenal dengan nama The US Government Printing Office (GPO), - Canada, mempunyai Queen Printer yang berperan sebagai Gov Printrer.