Prancis Vichy

Untuk kegunaan lain, lihat Vichy (disambiguasi).

Negara Perancis État français
1940–1944
Bendera Lambang Pemimpin Negara
Semboyan: "Travail, Famille, Patrie" "Kerja, Keluarga, Tanah Air"
Lagu kebangsaan: "La Marseillaise" (resmi) "Maréchal, nous voilà!"  Marsekal, kami disini!  (tak resmi)
Negara Perancis pada tahun 1942:   Negara Perancis   Negara Perancis, zona pendudukan militer Jerman   Protektorat Perancis
Status	Negara pengekor Jerman (1940–42) Negara boneka Jerman (1942–44) Pemerintahan dalam pengasingan (1944–45)
Ibu kota	Vichy (de facto) Paris (de jure)
Bahasa yang umum digunakan	Perancis
Pemerintahan	negara Totaliterisme
Pemimpin Negara
• 1940–1944	Philippe Pétain
Perdana Menteri
• 1940–1942	Philippe Pétain
• 1942–1944	Pierre Laval
Legislatif	Majelis Nasional
Era Sejarah	Perang Dunia II
• Gencatan senjata 22 Juni 1940	22 Juni 1940
• Pétain diberi kekuasaan penuh	10 Juli 1940
• Operasi Torch	8 November 1942
• Operasi Anton	11 November 1942
• Kemunduran Jerman	musim panas 1944
• Dibubarkan	1944
• Penangkapan Kantong Sigmaringen	22 April 1945
Mata uang	Franc Prancis
Didahului oleh Digantikan oleh Republik Perancis Ketiga Pemerintahan Provisional Republik Perancis
Paris tetap menjadi ibukota resmi Negara Perancis, meskipun pemerintah Vichy tidak pernah beroperasi dari sana. Meskipun lembaga-lembaga Republik Perancis secara resmi dipertahankan, kata "Republik" tidak pernah muncul dalam dokumen resmi pemerintah Vichy.

Rezim Vichy (Bahasa Perancis: Régime de Vichy) merupakan nama umum Negara Perancis (État français) yang dikepalai oleh Marsekal Philippe Pétain selama Perang Dunia II. Dievakuasi dari Paris ke Vichy di "Zona Bebas" (Zone libre) di bagian selatan Perancis Metropolitan yang termasuk Aljazair Perancis, tetap bertanggung jawab atas administrasi sipil Perancis serta Imperium kolonial Perancis.

Dari tahun 1940 hingga 1942, sementara rezim Vichy adalah pemerintahan nominal seluruh Perancis kecuali untuk Elsaß-Lothringen, Jerman secara militer menduduki Perancis utara. Sementara Paris tetap menjadi ibukota de jure Perancis, pemerintah memilih untuk pindah ke kota Vichy, 360 km (220 mi) ke selatan di zona bebas, yang dengan demikian menjadi ibukota de facto dari Negara Perancis. Menyusul pendaratan Sekutu di Afrika Utara Perancis pada bulan November 1942, Perancis selatan juga secara militer diduduki oleh Jerman dan Italia untuk melindungi garis pantai Mediterania. Pemerintahan Petain tetap di Vichy sebagai pemerintahan nominal Perancis, meskipun diwajibkan oleh situasi untuk berkolaborasi dengan Jerman sejak bulan November 1942 dan seterusnya. Pemerintah di Vichy tetap di sana sampai akhir 1944, ketika kehilangan wewenang de factonya karena invasi Sekutu ke Perancis dan pemerintahan terpaksa pindah ke Kantong Sigmaringen di Jerman, di mana ia terus ada di atas kertas hingga akhir permusuhan di Eropa.

Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Albert Lebrun, kabinet Marsekal Pétain setuju untuk mengakhiri perang dan menandatangani gencatan senjata dengan Jerman pada tanggal 22 Juni 1940. Pada tanggal 10 Juli, Republik Ketiga Perancis dibubarkan, dan Pétain membentuk rezim otoriter ketika Majelis Nasional memberikan dia kekuasaan penuh. Pemerintah Vichy membalikkan banyak kebijakan liberal dan memulai pengawasan ketat ekonomi, menyerukan "Regenerasi Nasional", dengan perencanaan pusat fitur utama. Serikat buruh berada di bawah kendali ketat pemerintah. Katolik konservatif menjadi input terkemuka dan ulama di sekolah-sekolah dilanjutkan. Paris kehilangan status avant-garde dalam seni dan budaya Eropa. Media dikendalikan dengan ketat dan menekankan anti-Semitisme yang kejam, dan, setelah Juni 1941, Antikomunisme.

Negara Perancis mempertahankan kedaulatan nominal atas seluruh wilayah Perancis, tetapi memiliki kedaulatan penuh yang efektif hanya di Zone libre ("zona bebas") selatan yang tidak dihuni. Itu terbatas dan hanya otoritas sipil di zona-zona utara di bawah pendudukan militer. Pendudukan itu akan menjadi keadaan sementara, sambil menunggu kesimpulan perang, yang pada saat itu (1940) tampaknya akan segera terjadi. Pendudukan itu juga memberikan keuntungan tertentu, seperti menjaga Angkatan Laut Perancis dan Imperium kolonial Perancis di bawah kendali Perancis, dan menghindari pendudukan penuh negara oleh Jerman, sehingga mempertahankan tingkat kemerdekaan dan netralitas Prancis. Pemerintah Prancis di Vichy tidak pernah bergabung dengan aliansi Axis.

Jerman menahan dua juta tentara Perancis sebagai tahanan, melakukan kerja paksa. Mereka adalah sandera untuk memastikan bahwa Vichy akan mengurangi pasukan militernya dan membayar upeti besar dalam emas, makanan, dan pasokan ke Jerman. Polisi Perancis diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi dan "yang tidak diinginkan" lainnya seperti komunis dan pengungsi politik. Banyak masyarakat Perancis pada awalnya mendukung pemerintah, meskipun sifatnya tidak demokratis dan posisinya yang sulit berhadapan dengan Jerman, sering melihatnya perlu untuk mempertahankan tingkat otonomi Perancis dan integritas teritorial. Pada bulan November 1942, zone libre juga diduduki oleh pasukan Axis, yang mengarah pada pembubaran tentara yang tersisa dan penenggelaman armada Perancis yang tersisa dan mengakhiri kemiripan kemerdekaan, dengan Jerman sekarang mengawasi dengan ketat semua pejabat Perancis.

Sebagian besar koloni Perancis di luar negeri pada awalnya berada di bawah kendali Vichy, tetapi dengan invasi Sekutu ke Afrika Utara, ia kehilangan satu demi satu koloni karena Perancis Bebas yang berorientasi pada Pasukan Kemerdekaan Perancis Charles de Gaulle. Opini publik di beberapa tempat berbalik melawan pemerintah Perancis dan pasukan pendudukan Jerman dari waktu ke waktu, ketika menjadi jelas bahwa Jerman kalah perang, dan perlawanan terhadap mereka meningkat. Menyusul Operasi Overlord pada bulan Juni 1944 dan pembebasan Perancis pada akhir tahun itu, Pemerintahan Sementara Republik Perancis (GPRF) Perancis Bebas ditempatkan oleh Sekutu sebagai pemerintah Perancis, dipimpin oleh de Gaulle. Di bawah kabinet "kebulatan suara nasional" yang menyatukan banyak faksi Pemberontak Perancis, GPRF mendirikan kembali Republik Perancis sementara, sehingga memulihkan kontinuitas dengan Republik Ketiga. Sebagian besar pemimpin resmi pemerintah Perancis di Vichy melarikan diri atau menjadi sasaran pengadilan oleh GPRF, dan sejumlah dengan cepat dieksekusi karena "pengkhianatan" dalam serangkaian pembersihan (Épuration légale). Ribuan kolaborator dieksekusi oleh komunis setempat dan Perlawanan dalam apa yang disebut "pembersihan biadab" (épuration sauvage).

Yang terakhir dari pengasingan negara Perancis ditangkap di Kantong Sigmaringen oleh 1re Division Blindée de Gaulle pada bulan April 1945. Pétain, yang secara sukarela kembali ke Perancis melalui Swiss, juga diadili karena pengkhianatan oleh pemerintah Sementara yang baru, dan menerima hukuman mati, tetapi ini diubah menjadi penjara seumur hidup oleh de Gaulle. Hanya empat pejabat Vichy senior yang diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun banyak lagi yang telah berpartisipasi dalam deportasi orang-orang Yahudi untuk diinternir di Kamp konsentrasi Nazi, penyalahgunaan tahanan, dan tindakan keras terhadap anggota Perlawanan.

Ikhtisar

Informasi lebih lanjut: Perang Dunia II, Peristiwa sebelum Perang Dunia II di Eropa dan Penyebab Perang Dunia II

Pada tahun 1940, Marsekal Pétain dikenal sebagai pahlawan Perang Dunia I, pemenang Pertempuran Verdun. Sebagai perdana menteri terakhir Republik Ketiga, yang reaksioner karena kecenderungan, ia menyalahkan demokrasi Republik Ketiga atas kekalahan Perancis yang tiba-tiba oleh Jerman. Dia membentuk rezim otoriter paternalistik yang aktif berkolaborasi dengan Jerman, meski netralitas resmi Vichy. Pemerintah Vichy bekerja sama dengan kebijakan rasial Nazi.

Terminologi

Perancis di bawah pendudukan Jerman (Nazi menduduki zona selatan mulai bulan November 1942—Operasi Anton). Zona kuning berada di bawah pemerintahan Italia.

Bendera pribadi Philippe Pétain, Kepala negara Vichy Perancis (Chef de l'État Français)

Setelah Majelis Nasional di bawah Republik Ketiga memilih untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Philippe Pétain pada tanggal 10 Juli 1940, nama République Française (Republik Perancis) menghilang dari seluruh dokumen resmi. Sejak saat itu, rezim tersebut disebut secara resmi sebagai État Français (Negara Perancis). Karena situasinya yang unik dalam sejarah Perancis, legitimasi yang diperebutkan, dan sifat generik dari nama resminya, "Negara Perancis" paling sering diwakili dalam bahasa Inggris dengan sinonim "Vichy Perancis", "rezim Vichy", "pemerintah Vichy", atau dalam konteks, cukup "Vichy".

Wilayah di bawah kendali pemerintah Vichy adalah bagian selatan Perancis yang tidak dihuni, di selatan Garis Demarkasi, sebagaimana ditetapkan oleh Gencatan senjata 22 Juni 1940, dan wilayah Perancis di luar negeri, seperti Perancis Afrika Utara, yang merupakan "sebuah bagian integral Vichy", dan di mana semua hukum Vichy antisemitik juga diterapkan. Ini disebut Unbesetztes Gebiet (zona kosong) oleh Jerman, dan dikenal sebagai Zone libre (Zona Bebas) di Perancis, atau kurang resmi sebagai "zona selatan" (zone du sud) terutama setelah Operasi Anton, serangan Zone libre oleh pasukan Jerman pada bulan November 1942. Istilah bahasa kontemporer lainnya untuk Zone libre didasarkan pada singkatan dan permainan kata, seperti "zone nono", untuk Zona yang tidak diduduki.

Yuridiksi

Secara teori, yurisdiksi sipil pemerintah Vichy mencakup sebagian besar Perancis Metropolitan, Aljazair Perancis, Maroko Perancis, Protektorat Tunisia Perancis, dan seluruh kekaisaran kolonial Perancis yang menerima otoritas Vichy; hanya wilayah perbatasan Elsaß-Lothringen yang disengketakan yang ditempatkan di bawah administrasi langsung Jerman. Elsaß-Lothringen secara resmi masih bagian dari Perancis, karena Reich tidak pernah menganeksasi wilayah tersebut. Pemerintah Reich pada waktu itu tidak tertarik untuk mencoba menegakkan aneksasi sedikit demi sedikit di Barat (meskipun kemudian mencaplok Luksemburg) – ia beroperasi dengan anggapan bahwa perbatasan barat baru Jerman akan ditentukan dalam negosiasi damai yang akan dihadiri oleh semua Sekutu Barat, dengan demikian menghasilkan perbatasan yang akan diakui oleh semua kekuatan utama. Karena ambisi teritorial Adolf Hitler secara keseluruhan tidak terbatas pada pemulihan Elsaß-Lothringen, dan karena Inggris tidak pernah sepakat, negosiasi damai ini tidak pernah terjadi.

Nazi berniat menganeksasi sepetak besar Perancis timur laut dan mengganti penduduk daerah itu dengan pemukim Jerman, dan pada awalnya melarang pengungsi Perancis untuk kembali ke wilayah ini. Pembatasan ini, yang tidak pernah ditegakkan secara menyeluruh, pada dasarnya ditinggalkan setelah invasi Uni Soviet, yang berdampak mengubah ambisi teritorial Nazi hampir secara eksklusif ke Timur. Pasukan Jerman yang menjaga garis batas Zone interdite timur laut ditarik pada malam 17–18 Desember 1941 meskipun garis itu tetap berada di atas kertas untuk sisa pendudukan.

Namun demikian, secara efektif Elsaß-Lothringen dianeksasi: hukum Jerman diterapkan pada wilayah tersebut, penduduknya dipindahkan ke Wehrmacht dan yang jelas pos bea cukai yang memisahkan Perancis dari Jerman ditempatkan kembali di mana mereka berada antara tahun 1871–1918. Demikian pula, sepotong wilayah Perancis di Pegunungan Alpen berada di bawah pemerintahan Italia langsung dari bulan Juni 1940 hingga September 1943. Di seluruh negara, pegawai negeri sipil berada di bawah wewenang resmi menteri Perancis di Vichy. René Bousquet, kepala polisi Perancis yang dicalonkan oleh Vichy, menjalankan kekuasaannya di Paris melalui komandan keduanya, Jean Leguay, yang mengoordinasi penggerebekan dengan Nazi. Namun, undang-undang Jerman lebih diutamakan daripada Perancis di wilayah pendudukan, dan Jerman sering mengendarai kasar tentang kepekaan administrator Vichy.

Pada tanggal 11 November 1942, setelah pendaratan Sekutu Afrika Utara (Operasi Torch), Axis meluncurkan Operasi Anton, menduduki Perancis selatan dan membubarkan "Pasukan Gencatan Senjata" yang sangat terbatas.

Legitimasi

Pernyataan Vichy sebagai pemerintah Perancis yang sah ditolak oleh Perancis Bebas dan oleh seluruh pemerintah Perancis berikutnya setelah perang. Mereka berpendapat bahwa Vichy adalah pemerintah ilegal yang dijalankan oleh para pengkhianat, yang berkuasa melalui kudeta yang tidak konstitusional. Pétain secara konstitusional ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Lebrun pada tanggal 16 Juni 1940, dan ia secara hukum memiliki hak untuk menandatangani gencatan senjata dengan Jerman; Namun, keputusannya untuk meminta Majelis Nasional untuk membubarkan dirinya sendiri sementara memberinya kekuasaan diktator telah menjadi lebih kontroversial. Para cendekiawan secara khusus memperdebatkan keadaan pemungutan suara oleh Majelis Nasional Republik Ketiga, memberikan kekuatan penuh kepada Pétain pada tanggal 10 Juli 1940. Argumen utama yang diajukan terhadap hak Vichy untuk menjelmakan kelangsungan negara Perancis didasarkan pada tekanan yang diberikan oleh Pierre Laval, mantan Perdana Menteri di Republik Ketiga, tentang para deputi di Vichy, dan tidak adanya 27 wakil dan senator yang melarikan diri dengan kapal Massilia, dan dengan demikian tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara. Keabsahan pemerintahan Vichy diakui oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, yang memperluas pengakuan diplomatik kepada pemerintah Pétain.

Ideologi

Rezim Vichy mencari kontra-revolusi anti-modern. Hak tradisionalis di Perancis, dengan kekuatan aristokrasi dan di antara umat Katolik, tidak pernah menerima tradisi republik Revolusi Perancis. Ini menuntut kembalinya ke garis budaya tradisional dan agama dan memeluk otoriterisme, sambil mengabaikan demokrasi. Elemen Komunis, yang terkuat dalam serikat buruh, berbalik melawan Vichy pada bulan Juni 1941, ketika Jerman menyerang Uni Soviet. Vichy sangat anti-Komunis dan umumnya pro-Jerman; Sejarahwan Amerika Stanley G. Payne menemukan bahwa itu "sayap kanan dan Otoritarianisme tetapi tidak pernah fasis". Cendekiawan politik Robert Paxton menganalisis seluruh jajaran pendukung Vichy, dari kaum reaksioner hingga modernis liberal moderat, dan menyimpulkan bahwa elemen fasis sejati memiliki peran kecil di sebagian besar sektor.

Poster Propaganda Rezim Vichy Regime program Révolution nationale, 1942

Berkas:Le Complot Juif contre L’Europe!.jpg

Poster Propaganda Perang Dunia II. Tulisan itu berbunyi, "Konspirasi Yahudi melawan Eropa!"

Pemerintah Vichy berusaha untuk menegaskan legitimasinya dengan secara simbolis menghubungkan dirinya dengan periode Budaya Galia-Romawi dalam sejarah Perancis, dan merayakan kepala suku Galia Vercingetorix sebagai "pendiri" bangsa. Dikatakan bahwa sama seperti kekalahan Galia dalam Pertempuran Alesia 52 SM telah menjadi momen dalam sejarah Perancis ketika rasa kebangsaan yang sama lahir, kekalahan pada tahun 1940 akan kembali menyatukan bangsa. Lambang "Francisque" dari pemerintah Vichy menampilkan dua simbol dari periode Galia : baton dan kapak berkepala ganda (Lavrys) yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai Fases, simbol dari Fasis Italia.

Untuk menyampaikan pesannya, Marsekal Pétain sering berbicara di Radio Paris. Dalam pidatonya di radio, Pétain selalu menggunakan kata ganti pribadi je, menggambarkan dirinya sebagai sosok seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk Perancis sementara juga mengambil nada seperti Allah dari seorang narator semi-mahatahu yang kebenaran tentang dunia bahwa sisa dari dunia Perancis tidak. Untuk menjustifikasi ideologi Vichy dari Révolution nationale ("revolusi nasional"), Pétain membutuhkan istirahat radikal dengan Republik, dan selama pidatonya di radio, seluruh era Republik Ketiga Perancis selalu dilukis dengan warna paling gelap, masa la décadence ("decadence") ketika orang-orang Perancis dituduh menderita kemunduran moral dan kemerosotan.

Merangkum pidato Pétain, sejarahwan Inggris Christopher Flood menulis bahwa Pétain menyalahkan la décadence pada "liberalisme politik dan ekonomi, dengan nilai-nilai yang memecah-belah, individualistis, dan Hedonisme terkunci dalam persaingan steril dengan hasil antitesisnya, Sosialisme dan Komunisme...". Pétain berpendapat bahwa menyelamatkan orang-orang Perancis dari la décadence memerlukan periode pemerintahan otoriter yang akan memulihkan persatuan nasional dan moralitas tradisional yang dinyatakan Pétain telah dilupakan oleh orang Perancis. Terlepas dari pandangannya yang sangat negatif tentang Republik Ketiga, Pétain berpendapat bahwa la France profonde ("Perancis dalam", yang menunjukkan aspek-aspek budaya Perancis) masih ada, dan bahwa orang-orang Perancis perlu kembali ke apa yang ditekankan oleh Pétain adalah identitas sejati mereka. Bersamaan dengan pernyataan untuk revolusi moral ini adalah seruan Pétain bagi Perancis untuk berbalik ke dalam, untuk menarik diri dari dunia, yang selalu digambarkan oleh Pétain sebagai tempat yang bermusuhan dan ancaman yang penuh bahaya yang tak berkesudahan bagi Perancis.

Jeanne d'Arc menggantikan Marianne sebagai simbol nasional Perancis di bawah Vichy karena statusnya sebagai salah satu pahlawan wanita paling dicintai di Perancis, memberikan daya tariknya yang besar sementara pada saat yang sama citra Jeanne sebagai Katolik yang taat dan patriotik cocok dengan pesan tradisionalis Vichy. Melalui Jeanne selalu menjadi pahlawan wanita yang populer, cara menggantikan Marianne sebagai simbol Perancis; memiliki seluruh buku teks sekolah, Miracle de Jeanne oleh René Jeanneret yang ditujukan kepadanya, yang merupakan bacaan wajib; dan peringatan kematiannya berubah menjadi kesempatan untuk pidato di sekolah-sekolah yang menekankan dia sebagai martir bagi Perancis tidak memiliki preseden dalam sejarah Perancis pasca-1789. Ideologi Vichy secara luas membagi perempuan menjadi dua kategori, "perawan dan pelacur" dengan Jeanne digambarkan sebagai perawan ideal dan Marianne sebagai pelacur pola dasar. Berbeda dengan sistem pendidikan sekuler di bawah Republik Ketiga, ajaran-ajaran Katolik diperkenalkan kembali ke dalam sistem pendidikan, dan suara-suara yang didengar Jeanne di kepalanya bahwa dia percaya bahwa malaikat yang mengatakan untuk menyelamatkan Perancis disajikan dalam buku teks sekolah seperti juga suara-suara dari malaikat. Miracle de Jeanne menyatakan "Suara memang berbicara!" (Teks sekolah republik sangat menyiratkan Jeanne sakit mental). Untuk mengakomodasi pesan tradisionalis untuk gadis-gadis sekolah dengan fakta bahwa Jeanne adalah seorang tentara memimpin buku-buku sekolah Vichy menyajikannya sebagai gadis "yang lemah lembut" yang hanya mampu mencapai prestasinya di medan perang karena intervensi ilahi melalui suara-suara di kepalanya, mengubahnya menjadi alat balas dendam Allah terhadap Inggris. Karena jalan Jeanne mungkin bukan jalan yang Tuhan pilih untuk sebagian besar wanita Perancis, itu adalah Jeanne sebelum dia mulai mendengar suara-suara di kepalanya yang harus ditiru wanita Perancis, yaitu seorang gadis yang digambarkan sangat patuh dan lemah terhadap pria dan wewenang. Fakta bahwa Jeanne menderita dan mati untuk Perancis digunakan untuk memperkuat pesan kepada para siswa bahwa Perancis harus sangat menderita untuk membersihkan diri dari "la décadence", karena proses penderitaan baru saja dimulai pada tahun 1940. Satu surat kabar Vichy menyatakan: "Jeanne d'Arc mengingatkan kita betapa kita harus berkorban dan menderita karena, hari ini seperti saat itu, negara kita telah menyelinap di sepanjang jalan perpecahan dan keegoisan. Antusiasme dan iman tetap merupakan sifat-sifat baik yang diperlukan yang akan memunculkan moral dan kelahiran kembali sosial. Pemuda Perancis akan mendengar suara-suara suci. Jika tidak, kesempatan terakhir bangsa itu untuk keselamatan akan hilang selamanya."

Bahwa Jeanne yang buta huruf mengantarnya untuk disajikan sebagai panutan bagi gadis-gadis Perancis yang menurut ideolog Vichy hanya membutuhkan pendidikan minimum dengan "penulis istana" René Benjamin mengatakan dalam sebuah pidato bahwa wanita dengan pendidikan tinggi selalu berubah menjadi pelacur. Buku teks lain untuk anak perempuan menyatakan bahwa Jeanne harus menjadi model mereka dan kemudian bertanya apa yang dimaksudkan sebagai pertanyaan "num" : "Bisakah wanita sejati menjadi intelektual murni?" Untuk menggarisbawahi hal ini, satu buku teks sekolah Vichy bersikeras bahwa Jeanne harus menjadi panutan mereka sementara pada saat yang sama menyimpulkan bahwa mereka tidak mengikuti teladannya secara harfiah, dengan mengatakan: "Beberapa pahlawan yang paling terkenal dalam sejarah kita adalah wanita. Namun demikian, anak perempuan lebih disukai menggunakan sifat kesabaran, ketekunan, dan pengunduran diri. Mereka ditakdirkan untuk cenderung menjalankan rumah tangga... Adalah cinta bahwa calon ibu kita akan menemukan kekuatan untuk mempraktikkan kebajikan-kebajikan yang paling sesuai dengan jenis kelamin dan kondisi mereka."" Dalam hal ini, Jeanne Vichy tidak pernah digambarkan berkelahi, dan sebagai gantinya memainkan peran sebagai ibu pengganti bagi para pria di bawah pasukannya dengan buku pelajaran yang bersikeras bahwa dia suka memasak, mencuci pakaian mereka dan merapikan tempat tidur mereka. Salah satu pembicara di sekolah Vichy untuk pelatihan calon elit di Uriage, Anne-Marie Hussenot, menyatakan: "seorang wanita harus ingat bahwa, dalam kasus Jeanne d'Arc, atau wanita terkenal lainnya di seluruh misi luar biasa yang dipercayakan kepada mereka, mereka pertama-tama melakukan dengan rendah hati dan sederhana mereka peran wanita". Fakta bahwa Tentara Merah membuat para wanita bertarung dalam jajarannya disajikan dalam propaganda Vichy dengan horor sebagai contoh wanita" memusnahkan "jenis kelamin mereka dengan melakukan peran maskulin. Akhirnya, fakta bahwa Jeanne telah berperang melawan Inggris, digambarkan sebagai negara yang agresif dan serakah yang menghabiskan Perancis dari kekayaannya, ditampilkan sebagai bagian dari perjuangan terus menerus hingga saat ini. Kekejaman Inggris dalam menyiksa dan mengeksekusi Jeanne dimainkan. dalam buku-buku sekolah sebagai menunjukkan kontras antara kejahatan Inggris vs kebaikan Perancis.

Komponen kunci ideologi Vichy adalah Anglofobia. Sebagian, Anglofobia yang ganas dari Vichy disebabkan oleh ketidaksukaan pribadi para pemimpinnya terhadap Inggris, karena Marsekal Pétain, Pierre Laval dan Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan semuanya Anglofobia. Pada awal Februari 1936, Pétain mengatakan kepada Duta Besar Italia untuk Perancis bahwa "Inggris selalu menjadi musuh Perancis yang paling keras kepala"; ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Perancis memiliki "dua musuh turun-temurun", yaitu Jerman dan Inggris, dengan yang terakhir menjadi yang lebih berbahaya dari keduanya; dan dia menginginkan aliansi Franco-Jerman-Italia yang akan memecah belah Imperium Britania, sebuah peristiwa yang dinyatakan Pétain akan menyelesaikan semua masalah ekonomi yang disebabkan Depresi Besar. Selain itu, untuk membenarkan gencatan senjata dengan Jerman dan Révolution nationale, VVichy perlu menggambarkan deklarasi perang Perancis terhadap Jerman sebagai kesalahan yang mengerikan, dan masyarakat Perancis di bawah Republik Ketiga merosot dan membusuk. Révolution nationale bersama-sama dengan kebijakan Pétain tentang la France seule ("Perancis sendiri") dimaksudkan untuk "meregenerasi" Perancis dari la décadence yang dikatakan telah menghancurkan masyarakat Perancis dan menyebabkan kekalahan pada tahun 1940. Kritik yang keras terhadap masyarakat Perancis hanya dapat menghasilkan begitu banyak dukungan, dan karena itu Vichy menyalahkan masalah Perancis pada berbagai "musuh" Perancis, yang kepala di antaranya adalah Inggris, "musuh abadi" yang diduga berkonspirasi melalui Pondok masonik pertama-tama untuk melemahkan Perancis dan kemudian menekan Perancis dalam menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1939.

Tidak ada bangsa lain yang diserang sesering dan sekeras Inggris dalam propaganda Vichy. Dalam pidato radio Pétain, Inggris selalu digambarkan sebagai "Lainnya", sebuah negara yang merupakan antitesis lengkap dari segala hal baik di Perancis "Albion yang penuh darah" dan "musuh abadi" Perancis yang kejam yang tidak kenal batas. Jeanne d'Arc yang bertempur melawan Inggris dijadikan simbol Perancis sebagian karena alasan itu.Tema utama Vichy Anglofobia adalah "keegoisan" Inggris dalam menggunakan dan meninggalkan Perancis setelah memicu perang, "pengkhianatan" Inggris dan rencana Inggris untuk mengambil alih koloni Perancis. Tiga contoh yang digunakan untuk menggambarkan tema-tema ini adalah Evakuasi Dunkerque pada bulan Mei 1940, serangan Angkatan Laut Kekaisaran di Mers-el-Kébir pada armada Mediterania Perancis yang menewaskan lebih dari 1.300 pelaut Perancis pada bulan Juli 1940, dan kegagalan Anglo-Perancis Bebas untuk merebut Dakar pada bulan September 1940. Khas propaganda anti-Inggris Vichy adalah pamflet yang didistribusikan besar-besaran yang diterbitkan pada bulan Agustus 1940 dan ditulis oleh "Anglofobia profesional" Henri Béraud berjudul Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? ("Haruskah Inggris Dikurangi menjadi Perbudakan?"); pertanyaan dalam judul itu hanyalah retorika. Selain itu, Vichy mencampurkan Anglofobia dengan rasisme dan antisemitism untuk menggambarkan Inggris sebagai "ras campuran" yang bekerja secara rasis untuk kaum kapitalis Yahudi, berbeda dengan orang-orang "murni ras" di benua Eropa yang membangun "Orde Baru". Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Béraud dengan Laksamana Darlan yang diterbitkan di surat kabar Gringoire pada tahun 1941, Darlan dikutip mengatakan bahwa jika "Orde Baru" gagal di Eropa itu berarti "... di sini di Perancis, kembalinya kekuasaan orang Yahudi dan Freemason tunduk pada kebijakan Anglo-Saxon".

Jatuhnya Perancis dan pendirian pemerintahan Vichy

Tahanan perang Perancis berbaris di bawah penjagaan Jerman, 1940

Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939, setelah serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September. Setelah Perang Palsu selama delapan bulan, Jerman meluncurkan ofensif mereka di barat pada tanggal 10 Mei 1940. Dalam beberapa hari, menjadi jelas bahwa pasukan militer Perancis kewalahan dan bahwa keruntuhan militer sudah dekat. Para pemimpin pemerintah dan militer, sangat terkejut oleh débâcle, memperdebatkan bagaimana melanjutkannya. Banyak pejabat, termasuk Perdana Menteri Paul Reynaud, ingin memindahkan pemerintah ke wilayah Perancis di Afrika Utara, dan melanjutkan perang dengan Angkatan Laut Perancis dan sumber daya kolonial. Yang lain, terutama Wakil Perdana Menteri Philippe Pétain dan Panglima Tertinggi, Jenderal Maxime Weygand, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah tetap di Perancis dan berbagi kemalangan rakyatnya. Pandangan yang terakhir menyerukan penghentian permusuhan segera.^:121–126

Sementara perdebatan ini berlanjut, pemerintah terpaksa pindah beberapa kali, untuk menghindari penangkapan dengan memajukan pasukan Jerman, akhirnya mencapai Bordeaux. Komunikasi buruk dan ribuan pengungsi sipil menyumbat jalan. Dalam kondisi kacau ini, pendukung gencatan senjata di atas angin. Kabinet menyetujui proposal untuk mencari persyaratan gencatan senjata dari Jerman, dengan pemahaman bahwa, jika Jerman menetapkan persyaratan yang tidak jujur atau terlalu keras, Perancis akan mempertahankan opsi untuk terus berjuang. Jenderal Charles Huntziger, yang memimpin delegasi gencatan senjata Perancis, diberitahu untuk menghentikan perundingan jika Jerman menuntut pendudukan semua metropolitan Perancis, armada Perancis, atau salah satu dari wilayah luar negeri Perancis. Akan tetapi Jerman tidak.

Philippe Pétain menemui Hitler pada bulan Oktober 1940

Perdana Menteri Paul Reynaud lebih suka melanjutkan perang; Namun, ia segera dikalahkan oleh mereka yang menganjurkan gencatan senjata. Menghadapi situasi yang tidak dapat dipertahankan, Reynaud mengundurkan diri dan, atas rekomendasinya, Presiden Albert Lebrun menunjuk Pétain yang berusia 84 tahun sebagai penggantinya pada tanggal 16 Juni 1940. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1940. Perjanjian terpisah Kesepakatan Perancis dicapai dengan Italia, yang telah memasuki perang melawan Perancis pada tanggal 10 Juni, jauh setelah hasil pertempuran telah diputuskan.

Adolf Hitler memiliki sejumlah alasan untuk menyetujui gencatan senjata. Dia ingin memastikan bahwa Perancis tidak terus berperang dari Afrika Utara, dan dia ingin memastikan bahwa Angkatan Laut Perancis dikeluarkan dari perang. Selain itu, meninggalkan pemerintah Perancis di tempat akan meringankan Jerman dari beban yang cukup besar dalam mengelola wilayah Perancis, terutama ketika Hitler mengalihkan perhatiannya ke Inggris – yang tidak menyerah dan berjuang melawan Jerman. Akhirnya, karena Jerman kekurangan angkatan laut yang cukup untuk menduduki wilayah luar negeri Perancis, satu-satunya jalan praktis Hitler untuk menyangkal Inggris penggunaan wilayah itu adalah untuk mempertahankan status Perancis sebagai negara yang mandiri dan netral secara de jure sementara juga mengirim pesan ke Inggris bahwa mereka sendirian, dengan Perancis muncul untuk beralih pihak dan Amerika Serikat tetap netral. Namun, spionase Nazi terhadap Perancis setelah kekalahannya meningkat pesat, terutama di Perancis selatan.

Kolaborator Non-Vichy

• Marcel Bucard, pendiri sayap kanan jauh Gerakan franciste dan Legiun Relawan Perancis Melawan Bolshevisme (LVF).
• Eugène Deloncle, rekan-pendiri sayap kanan grup teroris La Cagoule pada tahun 1935 dan fasis Gerakan Sosial Revolusioner pada tahun 1940.
• Jacques Doriot, pendiri Partai Populer Perancis (PPF) dan anggota LVF.
• Étienne Leandri, mengenakan seragam Gestapu selama perang dan berpartisipasi dalam penciptaan Gaullisme Service d'Action Civique (SAC) pada tahun 1960-an.
• Robert Brasillach, penulis, dieksekusi karena kolaborasi setelah perang.
• Louis-Ferdinand Céline, penulis.
• Pierre Drieu la Rochelle, penulis.
• Robert Le Vigan, aktor.
• Lucien Rebatet, penulis.
• Charles Maurras, penulis dan pendiri gerakan royalis Action Française.
• Pierre Taittinger, ketua konsili Paris 1943–1944.
• Henri Lafont
• Pierre Bonny, juga dikenal sebagai Pierre Bony.

Lihat pula

• 1942–43 Percobaan Riom dan Vichy 80
• Cadix, Pusat intelijen Sekutu di Uzès.
• Kolaborasi selama Perang Dunia II
• Hubungan luar negeri Vichy Perancis
• Imperium kolonial Perancis
• Pendudukan Jerman di Perancis selama Perang Dunia II
• Pendudukan Italia di Perancis selama Perang Dunia II
• Daftar koloni dan wilayah kekuasaan Perancis
• Administrasi Militer Perancis
• Sejarah militer Perancis selama Perang Dunia II
• Oradour-sur-Glane
• Révolution nationale, terjemahan bahasa Perancis dari Nationsozialistische Neue Ordnung, Hegemoni Nazi yang direncanakan Hitler di Eropa.
• Organisasi Todt
• Mengejar kolaborator Nazi
• Amy Elizabeth Thorpe
• Luftflotte 3
• Perang Dunia II di Negara Basque
• Kamp Septfonds

Daftar pustaka

Inggris

• Atkin, Nicholas, Pétain, (Longman, 1997)
• Azema, Jean-Pierre. From Munich to Liberation 1938–1944 (The Cambridge History of Modern France) (1985)
• Azema, Jean-Pierre, ed. Collaboration and Resistance: Images of Life in Vichy France 1940–1944 (2000) 220pp; photographs
• Boyd, Douglas. Voices from the Dark Years: The Truth About Occupied France 1940-1945 (The History Press, 2015)
• Burrin, Philippe. France Under the Germans: Collaboration and Compromise (1998)
• Carmen Callil Bad Faith. A Forgotten History of Family, Fatherland and Vichy France. New York: Knopf. 2006. ISBN 0-375-41131-3; Biography of Louis Darquier de Pellepoix, the Commissioner for Jewish Affairs
• Christofferson, Thomas R., and Michael S. Christofferson. France during World War II: From Defeat to Liberation (2nd ed. 2006) 206pp; brief introduction online edition
• Davies, Peter. France and the Second World War: Resistance, Occupation and Liberation (Introduction to History) (2000) 128pp excerpt and text search
• Diamond, Hanna. Women and the Second World War in France, 1939–1948: Choices and Constraints (1999)
• Diamond, Hanna, and Simon Kitson, eds. Vichy, Resistance, Liberation: New Perspectives on Wartime France (2005) online edition; online review
• Fogg, Shannon Lee. The Politics of Everyday Life in Vichy France: Foreigners, Undesirables, and Strangers (2009), 226pp excerpt and text search
• Gildea, Robert. Marianne in Chains: Daily Life in the Heart of France During the German Occupation (2004) excerpt and text search
• Glass, Charles, Americans in Paris: Life and Death Under Nazi Occupation (2009) excerpt and text search
• Gordon, B. Historical Dictionary of World War Two France: The Occupation, Vichy and the Resistance, 1938–1946 (Westport, Conn., 1998)
• Halls, W. D. Politics, Society and Christianity in Vichy France (1995) online edition
• Jackson, Julian. France: The Dark Years, 1940–1944 (2003) excerpt and text search; online edition
• Kedward, H. R. Occupied France: Collaboration and Resistance (Oxford, 1985), short survey
• Kitson, Simon, The Hunt for Nazi Spies: Fighting Espionage in Vichy France, (University of Chicago Press, 2008). ISBN 978-0-226-43893-1.
• Kooreman, Megan. The Expectation of Justice: France, 1944–1946. (Duke University Press. 1999)
• Lackerstein, Debbie. National Regeneration in Vichy France: Ideas and Policies, 1930–1944 (2013) excerpt and text search
• Langer, William, Our Vichy gamble, (1947); U.S. policy 1940–42
• Larkin, Maurice. France since the Popular Front: Government and People 1936–1996 (Oxford U P 1997). ISBN 0-19-873151-5
• Lemmes, Fabian. "Collaboration in wartime France, 1940–1944," European Review of History (2008), 15#2 pp 157–177
• Manow, Philip. "Workers, farmers and Catholicism: A history of political class coalitions and the south-European welfare state regime." Journal of European Social Policy (2015) 25#1 pp: 32-49.
• Marrus, Michael R. and Robert Paxton. Vichy France and the Jews. (Stanford University Press, 1995). online 1981 edition
• Melton, George E. Darlan: Admiral and Statesman of France, 1881–1942. (Praeger, 1998). ISBN 0-275-95973-2.
• Nord, Philip. France's New Deal: From the Thirties to the Postwar Era (Princeton U.P., 2010) 457 pages
• Paxton, Robert O. Vichy France: Old Guard and New Order, 1940–1944 (2nd ed. 2001) excerpt and text search; influential survey
• Pollard, Miranda. Reign of virtue: mobilizing gender in Vichy France (University of Chicago Press, 2012)
• Smith, Colin. England's Last War Against France: Fighting Vichy, 1940–1942, London, Weidenfeld, 2009. ISBN 978-0-297-85218-6
• Sutherland, Jonathan, and Diane Canwell. Vichy Air Force at War: The French Air Force that Fought the Allies in World War II (Pen & Sword Aviation, 2011)
• Sweets, John F., Choices in Vichy France: The French Under Nazi Occupation (New York, 1986) excerpt and text search, focus on city of Clermont-Ferrand
• Thomas, Martin, The French Empire at War, 1940–45, Manchester University Press, 1998, paperback 2007.
• Vinen, Richard. The Unfree French: Life Under the Occupation (2007)
• Weisberg, Richard H.. Vichy Law and the Holocaust in France. New York University Press. 1998. ISBN 0-8147-9336-3

Historiografi

• Conan, Eric, and Henry Rousso. Vichy: An ever-present past (UP of New England, 1998)
• Fishman, Sarah, et al. France at War: Vichy and the Historians (2000) online edition
• Golsan, Richard J. Vichy's Afterlife: History & Counterhistory in Postwar France (2000)
• Gordon, Bertram M. "The 'Vichy Syndrome' problem in history," French Historical Studies (1995) 19#2 pp 495–518, on the denial of the realities of Vichy in JSTOR
• Munholland, Kim. "Wartime France: Remembering Vichy," French Historical Studies (1994) 18#3 pp. 801–820 in JSTOR
• Poznanski, Renée. "Rescue of the Jews and the Resistance in France: From History to Historiography," French Politics, Culture and Society (2012) 30#2 pp 8–32.
• Rousso, Henry. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. (2nd ed. 2006). ISBN 0-674-93539-X
• Singer, Barnett. "The Changing Image of Vichy in France," Contemporary Review Summer 2009 online edition

Perancis

• Henri Amouroux, La grande histoire des Français sous l'Occupation, 8 volumes, Laffont, 1976
• Jean-Pierre Azéma & François Bedarida, Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1996.
  • Le régime de Vichy et les Français (dir. Jean-Pierre Azéma & François Bédarida, Institut d'histoire du temps présent), Fayard, 1992, ISBN 2-213-02683-1
• Michèle Cointet. Dictionnaire historique de la France sous l'Occupation (2nd ed. 2000) 732pp
• Michèle Cointet. L'Eglise sous Vichy. 1940–1945. La repentance en question., Perrin, Paris, 1998. ISBN 2-262-01231-8
• Eric Conan et Henry Rousso. Vichy, un passé qui ne passe pas, Fayard, Paris, 1994, ISBN 2-213-59237-3
• Yves Maxime Danan, La vie politique à Alger, de 1940 à 1944, L.G.D.J., Paris 1963.
• Jean-Luc Einaudi (2001). Les silences de la police : 16 juillet 1942-17 octobre 1961 (dalam bahasa Prancis). Paris: L'Esprit frappeur. ISBN 978-2-84405-173-8. 
• André Kaspi. Les Juifs pendant l'Occupation, Seuil, Paris, 1991, ISBN 2-02-013509-4
• Serge Klarsfeld. Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France. 1943–1944., Fayard, Paris, 1985, ISBN 2-213-01573-2
• Launay, Jacques de. Le Dossier de Vichy, in series, Collection Archives, [Éditions] Julliard, [Paris], 1967. N.B.: A documentary history.
• Herbert R. Lottman. Pétain. Seuil, 1984, ISBN 2-02-006763-3
• Jacques Sabille. "Les Juifs de Tunisie sous Vichy et l'Occupation". Paris: Edition du Centre de Documentation Juive Contemporaine, 1954
• Sémelin, Jacques (2013). Persécutions et entraides dans la France occupée : comment 75 % des juifs de France ont échappé à la mort (dalam bahasa Prancis). Paris: Seuil Arènes. ISBN 978-2-35204-235-8. 

Jerman

• Eberhard Jäckel: Frankreich in Hitlers Europa: die deutsche Frankreichpolitik im 2. Weltkrieg, Stuttgart 1966.
• Martin Jungius: Der verwaltete Raub. Die "Arisierung" der Wirtschaft in Frankreich 1940–1944. Thorbecke, Ostfildern 2008, Beiheft der Francia Nr. 67, hrsg. von Deutschen Historischen Institut Paris.
• Henry Rousso, Vichy. Frankreich unter deutscher Besatzung 1940–1944 (München, C.H.Beck, 2009) (beck'sche reihe; 1910).
• Michael Mayer Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich. Ein Vergleich. Preface by Horst Möller and Georges-Henri Soutou München, Oldenbourg, 2010 (Studien zur Zeitgeschichte; 80). ISBN 978-3-486-58945-0. (Comparative study of anti-Jewish policy implemented by the government in Nazi-Germany, by German occupational forces in France and by the semi-autonomic French government in Vichy)

Film

• Marcel Ophüls, The Sorrow and the Pity (1969).
• Claude Chabrol, The Eye of Vichy (1993).

Pranala luar

• Simon Kitson's Vichy web-page
• Original "Establishment of the Vichy government" constitutional act
• Map of the "free" and "occupied" French zones
• National Geographic coverage of the armistice (Prancis)
• Obituary of a Republic Time Magazine, 22 July 1940
• Vica Nazi Propaganda Comics – Duke University Libraries Digital Collections—Pro-Nazi comics produced in Vichy France
• NAZI diplomacy: Vichy, 1940
• The Holocaust in France, at Yad Vashem website
• Liberty, Equality, Fraternity, But Not for All: France and the "Alien" Jews, 1933–1942