Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut:

• Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
• Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
  • berkelakuan baik; dan
  • telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

• Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  • tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
  • telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik.

Penghitungan masa remisi

Tabel remisi

Remisi Umum

Pasal 4 Kepres No. 174 Tahun 1999
Masa jalan	Besarnya remisi (bulan)
6 bulan - 12 bulan	1
12 bulan atau lebih	2
Remisi Tahun ke - 2	2
Remisi Tahun ke -3	3
Remisi Tahun ke - 4	4
Remisi Tahun ke - 5	5
untuk tahun keenam dan seterusnya tetap mendapatkan 6 bulan.

Remisi Khusus

Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan, bagi penganut agama yang bersangkutan

Pasal 5 Kepres No. 174 Tahun 1999

Masa jalan	Besarnya remisi
6 bulan - 12 bulan	15 hari
12 bulan atau lebih	1 bulan
Remisi Tahun ke - 2	1 bulan
Remisi Tahun ke - 3	1 bulan
Remisi Tahun ke - 4	1 bulan 15 hari
Remisi Tahun ke - 5	1 bulan 15 hari
untuk tahun keenam dan seterusnya tetap mendapatkan 2 bulan

Selain jenis di atas, Pasal 4 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 juga mengatur jenis remisi ainnya, yaitu:

Remisi kemanusiaan

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana:

• Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun.
• Berusia di atas 70 tahun.
• Menderita sakit berkepanjangan.

Tambahan

Jika napi telah berjasa dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti membantu anak yatim piatu dan korban bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi).

Akan diberi tambahan sebesar 1/3 dari remisi umum.

Dasawarsa

Jika napi merayakan HUT RI pada setiap 10 tahun HUT RI (cth: 1945, 1955, 1965, dst)

Akan diberi sebesar 1/12 dari masa vonis pidana dengan maksimal pengurangan 3 bulan.

Rumus bebas bersyarat

$bebas=({\frac {2}{3}}.masavonispidana)-remisi$

keterangan

• masa vonis pidana dihitung sejak ditahan bukan dijatuhkan.

Contoh bebas bersyarat

Andi dihukum 17 tahun atas kasus pemerkosaan. diputuskan remisi dalam 5 tahun. Pertama dihitung terlebih dulu 2/3*17 = 12

lalu remisi yang diberikan Andi

Tahun remisi (bulan)	Remisi (hari)	Keterangan
6-12	30	umum
	15	khusus
12	60	umum
	15	khusus
24	90	umum
	30	khusus
	30	tambahan
36	120	umum
	30	khusus
	40	tambahan
	90	dasawarsa (1/12*17 tahun = 17 bulan)
48	150	umum
	45	khusus
	50	tambahan
60	180	umum
	60	khusus
	60	tambahan
total	1095 (atau 3 tahun)

jadi bebas bersyarat harus tunggu kira-kira 12-3 = 9 tahun (tergantung masa remisi diberikan).

Tujuan Remisi

Khayatul dalam bukunya berjudul Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi, menyebutkan beberapa tujuan remisi yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Remisi bertujuan untuk:

Memenuhi hak narapidana dan anak pidana atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Mengapresiasi narapidana dan ABH yang berhasil menunjukkan memperbaiki perilaku serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan agar dapat hidup mandiri

Memberikan kesempatan dan motivasi kepada para narapidana dan ABH untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat

Menghemat anggaran negara (kebutuhan pokok narapidana dan ABH, seperti makan).

Tata Cara Pemberian Remisi

Guna menyederhanakan jawaban, kami akan jelaskan prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi Narapidana dan Anak secara umum, sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;
7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas Menteri Hukum dan HAM.

Pranala luar

• http://jogjakartanews.com/baca/2021/08/11/6990/remisi-dan-hari-kemerdekaan-17-agustus
• Hukum