Lompat ke isi

Reformasi administrasi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 26 Februari 2023 00.41 oleh Losstreak (bicara | kontrib) (mengembangkan artikel)

Reformasi Administrasi (dalam bahasa Inggris: administrative reform) adalah sebuah perubahan terstuktur mengenai suatu sistem administrasi dalam usaha membawa perubahan besar-besaran dalam sistem birokrasi. [1]

Pengertian reformasi administrasi menurut para ahli

Berikut beberapa pengertian reformasi administrasi menurut para ahli:[2]

  • Menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004), reformasi administrasi memerlukan perubahan atau inovasi yang dibuat dan dilaksanakan segera untuk membuat sistem administrasi saat ini menjadi agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial dan alat yang dapat lebih menjelaskan keberadaan politik. tumpang tindih sosial dan ekonomi.
  • Menurut Khan (Guzman, 1992), reformasi administrasi adalah perubahan besar dalam sistem politik negara yang dimaksudkan untuk mengubah praktik, institusi, dan struktur yang ada.

Tujuan reformasi administrasi

Reformasi administrasi secara umum memiliki beberapa tujuan utama yaitu memperbaiki keteraturan, metode, dan kinerja. Tujuan utama reformasi administrasi adalah memperbaiki keteraturan. Oleh karena itu, reformasi administrasi memperkuat disiplin, memperbaiki sistem organisasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi. [3]

Ruang lingkup reformasi administrasi

Ruang lingkup reformasi administrasi mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:

Studi kebijakkan publik

Institusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dikenal sebagai institusi pemerintah. Kebijakkan publik secara keseluruhan menyadari permasalahan yang dihadapi masyarakat umum saat ini. Dengan struktur organisasi Pemerintah yang berdasarkan prinsip birokrasi,birokrasi akan berperan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk melakukan tindakan tersebut di atas, yang disebut sebagai administrasi. [4]

Perilaku organisasi publik

Manusia yang merupakan bagian dari organisasi mana pun adalah penghuni pertama. Karena perilaku manusia menjadi lebih kompleks, organisasi menjadi lebih kompleks, dan aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih intens. Hakikatnya perilaku organisasi dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. perilaku organisasi itu sendiri. [4]

Strategi reformasi administrasi

Osborne (2000:45) menyebutkan ada lima strategi reformasi administrasi, yaitu:[5]

1. Strategi Inti

2. Strategi Konsekuensi

3. Strategi Pelanggan

4. Pengendalian Strategi

5. Strategi Budaya

Faktor penghambat reformasi administrasi

Chau (1997) mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat perubahan administratif, antara lain sebagai berikut:[5]

1. Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya tidak memiliki pengaruh politik;

2. Kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di implementasikan;

3. Sasaran yang tidak realistis;

4. Tidak peduli terhadap reaksi-reaksi kelompok penentang;

5. Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan (bimbang pendekatan) kepada kelompok penekan;

6. Perencanaan yang salah dalam implementasi;

7. Sumber daya tidak mampu di olah dengan baik;

8. Kurangnya feedback atau umpan balik;

9. Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.

Referensi

  1. ^ "REFORMASI ADMINISTRASI HARUS BERKELANJUTAN DAN MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS | Universitas Negeri Yogyakarta". www.uny.ac.id. Diakses tanggal 2023-02-25. 
  2. ^ Nugraha, Nunu. "Reformasi Administrasi definisi dan tujuan". 
  3. ^ Sinopsis Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi, dan Strategi. 
  4. ^ a b Hidayat ,, H.Asep; Trisakti, H.Fajar; Suparman, Nanang (2017). Reformasi Administrasi. 
  5. ^ a b Rusli, H. Budiman. Konsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi.