Tunggal Rogo Mandiri
Tunggal Rogo Mandiri, akronim dari Tulungagung - Trenggalek - Ponorogo, - Madiun - Nganjuk - Kediri, yang merujuk pada kabupaten yang di lereng Gunung Wilis [1]
Istilah asli "Tunggal Rogo Mandiri," mulai di perkenalkan saat Gubernur Soekarwo (kala itu) yang melakukan penandatanganan naskah Kerjasama Antar Daerah di Selingkar Gunung Wilis yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu 11 Juni 2014
Dokumen naskah kerjasama ini berisi kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat antar daerah, salah satunya memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Soekarwo menilai Gunung Wilis berpotensi sangat besar, karena terletak di antara enam kabupaten itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada.
Pada tahun 2019, kawasan Tunggal Rogo Mandiri ini ditetapkan menjadi kawasan proyek strategis nasional dalam perpres (peraturan presiden) no 80 tahun 2019 [2]
Pembangunan
Pada tahun 2020, DPRD Jawa Timur mengingatkan masing-masing daerah yang berada di Kawasan Tunggal Rogo Mandiri diwajibkan untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang di Selingkar Wilis. [3]
Pembangunan Jalan Selingkar Wilis meliputi 6 Kabupaten yakni Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Proyek jalan sepanjang 235,52 km tersebut diperkirakan bakal dimulai tahun 2020 dan rampung pada 2022. Pembangunan jalur Lingkar Wilis juga akan mendukung konektivitas dengan Bandara Kediri.[3]
Penetapan Kawasan Tunggal Rogo Mandiri sebagai proyek nasional Selingkar Wilis ini kemudian mengalami kendala dan dianggap berhenti di tempat. Pada tahun 2022, anggota Komisi V DPR RI, Suhartono, mempertanyakan progres pembangunan proyek Jalan Selingkar Wilis yang hingga saat ini belum ada kelanjutannya. [4]
Kawasan Tunggal Rogo Mandiri masuk dalam kantong kemiskinan. Jadi hampir semua desanya tertinggal karena akses yang membelah gunung Wilis itu tidak ada,” ungkap Suhartono dalam Rapat Dengan Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).[4]
Referensi
- ^ Provinsi Jawa Timur, Biro Humas (2014-06-12). "Potensi Gunung Wilis Dikelola Bersama Enam Daerah". Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- ^ BPK, Peraturan (2019-10-25). "Perpres no 08 Tahun 2019". Peraturan BPK Republik Indonesia.
- ^ a b Iksanti, Yuli (2020-08-06). "DPRD Jatim Ingatkan Enam Pemda Bersinergi di PSN Selingkar Wilis". DPRD Provinsi Jawa Timur.
- ^ a b Ruhulessin, M.Famely (2022-08-09). "DPR Pertanyakan Proyek Selingkar Wilis yang Tersendat". Kompas.