Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2016

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 1 Juni 2017 06.05 oleh HsfBot (bicara | kontrib) (Bot: Perubahan kosmetika)

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2011.

Penjelasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Univerditas Yale dan Lord Meghnad Desai dari Sekolah Ekonomi London. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

  • Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
  • Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
  • Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Cara Menghitung Indeks Komponen[2]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

Keterangan:

I : indeks komponen

AHH : angka harapan hidup

AHHmin : angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan

Keterangan:

I : indeks komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLSmin : harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I : indeks komponen

RLS : rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I : indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran

Keterangan:

I : indeks komponen

In : indeks komponen

pengeluaranmin : pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I : indeks komponen

Data[3]

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat Provinsi IPM Status Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan UNDP

Tahun 2016 untuk Perkiraan IPM Tahun 2015

1 Steady Daerah Khusus Ibukota Jakarta 79,60 (0,796) Tinggi Kenaikan 0,61 (0,006) Belum dipublikasikan
2 Steady Daerah Istimewa Yogyakarta 78,38 (0,783) Tinggi Kenaikan 0,79 (0,007) Belum dipublikasikan
3 Steady Kalimantan Timur 74,59 (0,745) Tinggi Kenaikan 0,42 (0,004) Belum dipublikasikan
4 Steady Kepulauan Riau 73,99 (0,739) Tinggi Kenaikan 0,24 (0,002) Belum dipublikasikan
5 Steady Bali 73,65 (0,736) Tinggi Kenaikan 0,38 (0,003) Belum dipublikasikan
6 Steady Riau 71,20 (0,712) Tinggi Kenaikan 0,36 (0,003) Belum dipublikasikan
7 Steady Sulawesi Utara 71,05 (0,710) Tinggi Kenaikan 0,66 (0,006) Belum dipublikasikan
8 Steady Banten 70,96 (0,709) Tinggi Kenaikan 0,69 (0,006) Belum dipublikasikan
9 Steady Sumatera Barat 70,73 (0,707) Tinggi Kenaikan 0,75 (0,007) Belum dipublikasikan
-  Indonesia 70,18 (0,701) Tinggi Kenaikan 0,63 (0,006) Belum dipublikasikan
10 Kenaikan (1) Jawa Barat 70,05 (0,700) Tinggi Kenaikan 0,55 (0,005) Belum dipublikasikan
11 Penurunan (1) Sumatera Utara 70,00 (0,700) Tinggi Kenaikan 0,49 (0,004) Belum dipublikasikan
11 Kenaikan (2) Aceh 70,00 (0,700) Tinggi Kenaikan 0,55 (0,005) Belum dipublikasikan
12 Steady Jawa Tengah 69,98 (0,699) Sedang Kenaikan 0,49 (0,004) Belum dipublikasikan
13 Kenaikan (1) Sulawesi Selatan 69,76 (0,697) Sedang Kenaikan 0,61 (0,006) Belum dipublikasikan
14 Kenaikan (2) Jawa Timur 69,74 (0,697) Sedang Kenaikan 0,79 (0,007) Belum dipublikasikan
15 Kenaikan (2) Jambi 69,62 (0,696) Sedang Kenaikan 0,73 (0,007) Belum dipublikasikan
16 Penurunan (1) Kepulauan Bangka Belitung 69,55 (0,695) Sedang Kenaikan 0,50 (0,005) Belum dipublikasikan
17 Kenaikan (3) Bengkulu 69,33 (0,693) Sedang Kenaikan 0,74 (0,007) Belum dipublikasikan
18 Kenaikan (1) Sulawesi Tenggara 69,31 (0,693) Sedang Kenaikan 0,53 (0,005) Belum dipublikasikan
19 Penurunan (1) Kalimantan Utara 69,20 (0,692) Sedang Kenaikan 0,44 (0,004) Belum dipublikasikan
20 Kenaikan(1) Kalimantan Tengah 69,13 (0,691) Sedang Kenaikan 0,60 (0,006) Belum dipublikasikan
21 Kenaikan (1) Kalimantan Selatan 69,05 (0,690) Sedang Kenaikan 0,67 (0,006) Belum dipublikasikan
22 Kenaikan (1) Sumatera Selatan 68,24 (0,682) Sedang Kenaikan 0,78 (0,007) Belum dipublikasikan
23 Kenaikan (2) Lampung 67,65 (0,676) Sedang Kenaikan 0,70 (0,007) Belum dipublikasikan
24 Steady Maluku 67,60 (0,676) Sedang Kenaikan 0,55 (0,005) Belum dipublikasikan
25 Kenaikan (1) Sulawesi Tengah 67,47 (0,674) Sedang Kenaikan 0,71 (0,007) Belum dipublikasikan
26 Kenaikan (1) Maluku Utara 66,63 (0,666) Sedang Kenaikan 0,82 (0,008) Belum dipublikasikan
27 Kenaikan (1) Gorontalo 66,29 (0,662) Sedang Kenaikan 0,43 (0,004) Belum dipublikasikan
28 Kenaikan (1) Kalimantan Barat 65,88 (0,658) Sedang Kenaikan 0,29 (0,002) Belum dipublikasikan
29 Kenaikan (1) Nusa Tenggara Barat 65,81 (0,658) Sedang Kenaikan 0,62 (0,006) Belum dipublikasikan
30 Kenaikan (1) Sulawesi Barat 63,60 (0,636) Sedang Kenaikan 0,64 (0,006) Belum dipublikasikan
31 Kenaikan (1) Nusa Tenggara Timur 63,13 (0,631) Sedang Kenaikan 0,46 (0,004) Belum dipublikasikan
32 Kenaikan (1) Papua Barat 62,21 (0,622) Sedang Kenaikan 0,48 (0,004) Belum dipublikasikan
33 Kenaikan (1) Daerah Khusus Papua 58,05 (0,580) Rendah Kenaikan 0,80 (0,008) Belum dipublikasikan

Kesimpulan

  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 79,60.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 58,05.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,55.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Maluku Utara dengan peningkatan IPM sebesar 0,82.
  5. Performa terburuk diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan peningkatan IPM sebesar 0,24.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 70,18 (0,701) dan masih menempati status tinggi.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah ??,?? (0,???) dan masih menempati status ??????.

Referensi

  1. ^ Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics
  2. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24.