Johannes Leimena

Johannes Leimena
Wakil Perdana Menteri Indonesia
Masa jabatan 29 April 1957 – 25 Juli 1966
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Djoeanda Kartawidjaja Soekarno
Pendahulu Mohamad Roem Pengganti Tidak ada
Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi Indonesia
Masa jabatan 6 Maret 1962 – 27 Agustus 1964
Presiden	Soekarno
Pendahulu Tidak ada Pengganti Hartarto Sastrosoenarto
Menteri Kesehatan Indonesia ke-3
Masa jabatan 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap
Pendahulu Lie Kiat Teng Pengganti Handrianus Sinaga
Masa jabatan 3 Juli 1947 – 30 Juli 1953
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Amir Sjarifuddin Mohammad Hatta Mohammad Natsir Sukiman Wirjosandjojo Wilopo
Pendahulu Darma Setiawan Pengganti F.L. Tobing
Menteri Sosial Indonesia ke-14
Masa jabatan 29 April 1957 – 24 Mei 1957
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Djoeanda Kartawidjaja
Pendahulu Fatah Jasin Pengganti Muljadi Djojomartono
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia ke-3
Masa jabatan 24 Februari 1966 – 27 Maret 1966
Presiden	Soekarno
Pendahulu Syarief Thayeb Pengganti Mashuri Saleh
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan 4 Maret 1956 – 10 Agustus 1959
Daerah pemilihan	Maluku
Informasi pribadi
Lahir	(1905-03-06)6 Maret 1905 Ambon, Maluku, Hindia Belanda
Meninggal	29 Maret 1977(1977-03-29) (umur 72) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Kristen Indonesia
Suami/istri	Ny. Raden Tjitjih Wiyarsih Leimena Prawiradilaga
Anak	8 (termasuk Melani Leimena Suharli)
Tanda tangan	Berkas:Sign J. Leimena.png
Sunting kotak info • L • B

Dr. Johannes Leimena (6 Maret 1905 – 29 Maret 1977) merupakan seorang tokoh politik yang juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh politik yang menjabat sebagai Menteri paling lama di bawah presiden Sukarno, selama sekitar 20 tahun tanpa terputus. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora III (1966), baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menko Distribusi, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial. Di luar itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, dan mengetuai Parkindo antara 1950 hingga 1961.

Leimena berasal dari Ambon, Maluku, sebagai seorang beragama Kristen dan berorang tua guru. Sebagai seorang anak-anak, ia pindah ke Cimahi dan belakangan Batavia untuk mengejar ilmu. Ia turut serta dalam pergerakan kebangkitan nasional, sebagai anggota Jong Ambon dan sebagai panitia Kongres Pemuda Pertama dan Kedua. Dalam perihal keagamaan, Leimena juga aktif dalam gerakan oikumene. Selulusnya dari STOVIA tahun 1930, ia berkerja di berbagai rumah sakit, mulai di Batavia sebelum pindah ke Bandung. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi dokter kepala di Purwakarta dan Tangerang.

Selama revolusi nasional Indonesia, Leimena memulai karirnya dalam pemerintah sebagai wakil menteri kesehatan, lalu sebagai menteri kesehatan. Ia juga merupakan seorang diplomat yang diutus ke perundingan-perundingan seperti Linggarjati, Renville, Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar. Leimena membantu pendirian Parkindo selama masa ini, dan mulai menjadi ketua umum sejak 1950. Dalam karirnya sebagai Menkes, Leimena memprioritaskan pencegahan penyakit di wilayah pedesaan dan melandasi sistem Puskesmas yang kini ada. Leimena juga sempat menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Distribusi, sebagai salah satu menteri yang paling dekat ke Presiden Sukarno.

Leimena sangat terdampak oleh peristiwa-peristiwa Gerakan 30 September 1965 mengingat rumahnya sempat diserang. Dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung seusai peristiwa tersebut, Leimena dianggap telah memberikan nasihat yang mencegah pecahnya perang saudara kepada Sukarno. Ia juga merupakan salah seorang saksi ditandatanganinya Supersemar pada 1966. Selama masa Orde Baru, Leimena tidak lagi menjabat menteri, tetapi ia masih aktif dalam politik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sementara banyak koleganya yang dipenjarakan. Ia wafat pada tahun 1977 dan dijadikan pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2010.

Masa muda

Leimena dilahirkan di kota Ambon, Maluku pada tanggal 6 Maret 1905. Ayahnya, Dominggus Leimena, merupakan guru yang diperbantukan ke sekolah dasar di Ambon, dan ibunya Elizabeth Sulilatu juga merupakan seorang guru. Selama kanak-kanak, Leimena biasa tinggal di kota Ambon itu sendiri atau di kampung-kampung asal orangtuanya di Ema atau Lateri. Dominggus Leimena merupakan keturunan dari raja Ema, dan keluarga Leimena merupakan pemeluk agama Kristen. Dominggus meninggal saat Leimena berusia lima tahun dan Elizabeth menikah lagi, sehingga Leimena pindah ke rumah paman dan bibinya sementara ketiga saudaranya tinggal bersama ayah tiri. Selama di Ambon, Leimena bersekolah di Ambonsche Burgerschool yang berbahasa Belanda.

Pada tahun 1914, Leimena pindah ke Cimahi, Jawa Barat, karena pamannya diangkat menjadi kepala sekolah di sana. Setelah sembilan bulan, pamannya dipindahkan lagi ke Batavia, sehingga Leimena turut kesana. Di Batavia, Leimena sempat belajar di Europeesche Lagere School (ELS, setara sekolah dasar), tetapi kemudian pindah ke Paul Krugerschool. Leimena melanjutkan studinya ke salah satu Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang dikhususkan untuk murid Kristen. Selulusnya dari MULO, Leimena berniat untuk lanjut ke Hogereburgerschool (HBS) atau sekolah teknik Koningin Wilhelmina School (KWS), tetapi bibinya melarang masuk HBS dan ia gagal seleksi KWS. Ia juga ditolak saat melamar kerja ke kantor pos dan kantor kereta api, sampai akhirnya ia diterima di sekolah kedokteran STOVIA.

Selama studinya di STOVIA, Leimena aktif dalam organisasi pemuda seperti Jong Ambon dan Christen Studenten Vereniging (Perkumpulan Pelajar Kristen). Ia menjadi tokoh yang berpengaruh dalam organisasi Jong Ambon, di masa ketika banyak organisasi Ambon yang terbelah antara mendukung gerakan kebangkitan nasional Indonesia atau mendukung pemerintah Hindia Belanda (di bawah Leimena, Jong Ambon awalnya mengambil sikap netral). Karena pergaulannya dengan tokoh-tokoh Sumatra seperti Amir Sjarifuddin dan Mohammad Yamin, Leimena bergabung dengan Perhimpunan Teosofi. Pergeseran pandangan Leimena ke arah mendukung kemerdekaan Indonesia berlangsung selama pertengahan 1920-an, didorong oleh dibentuknya Partai Nasional Indonesia oleh Sukarno dan berkembangnya Perhimpoenan Indonesia di Belanda. Leimena menjadi salah seorang anggota panitia dalam Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, dan juga Kongres Pemuda Kedua tahun 1928. Gerakan oikumene yang pada masa itu baru mulai masuk Indonesia juga menarik perhatian Leimena. Ia lulus dari STOVIA tahun 1930.

Karier

Masa Hindia Belanda

Selulusnya dari STOVIA, Leimena mulai berkerja di Centraal Burgerlijke Ziekenhuis (sekarang RS Cipto Mangunkusumo). Ia sempat ditugaskan ke Keresidenan Kedu seusai meletusnya Gunung Merapi, sebelum pindah ke RS Zending Imanuel di Bandung. Di Bandung ia diberikan tanggung jawab untuk melatih perawat-perawat baru sejak tahun 1936, dan ia berkerja sama dengan sejumlah bidan dan klinik yang beroperasi di sekitar rumah sakit. Karena banyak rakyat Muslim setempat yang ragu untuk berobat ke rumah sakit misionaris Kristen, Leimena memulai sistem pengumpan dengan poliklinik-poliklinik di desa-desa yang dijalankan oleh mantri-mantri setempat untuk menyediakan pelayanan kesehatan, khususnya fungsi pencegahan penyakit.

Selagi menjadi dokter, ia juga melanjutkan studinya dan pada tahun 1939 ia lulus dari Geneeskundige Hoogeschool te Batavia dengan spesialisasi penyakit hati. Pada tahun 1941, ia ditunjuk menjadi kepala RS Banyu Asin di Purwakarta. Seusai invasi Jepang, RS Banyu Asin sempat diduduki pasukan Jepang sementara sebelum Leimena diperbolehkan kembali bekerja. Leimena ditahan oleh tentara pendudukan Jepang pada tahun 1943, kemungkinan karena perkawanannya dengan Amir Sjarifuddin atau karena ia merawat tentara Belanda yang terluka dalam Pertempuran Kalijati. Selama enam bulan di dalam tahanan, Leimena dipukuli oleh tentara Jepang. Ia dilepaskan setelah merawat perwira Kenpeitai yang terjangkit malaria sampai sembuh, tetapi tempat kerjanya dipindahkan dari Purwakarta ke Tangerang.

Revolusi dan RMS

Leimena (ketiga dari kanan) dalam perundingan Perjanjian Renville

Leimena masih bertugas di Tangerang sewaktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Seusai tewasnya 30 orang kadet TKR dalam peristiwa Lengkong, Leimena merawat sejumlah korban luka dan selama menjalankan tugas ini Leimena bertemu Sukarno yang menjenguk korban. Dua bulan setelah peristiwa ini ia diundang untuk menjadi Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Sjahrir II. Awalnya ia menolak karena tugasnya sebagai dokter, tetapi kawannya Amir Sjarifuddin mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Leimena ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I yang dibentuk tanggal 3 Juli 1947, dan terus menjabat sebagai Menkes sampai jatuhnya Kabinet Wilopo pada tahun 1953. Selama periode revolusi, Leimena juga berperan dalam pendirian Parkindo tahun 1947 dan menjadi anggota pimpinan partai. Belakangan Leimena ditunjuk menjadi Ketua Umum Parkindo seusai Kongres III Parkindo April 1950.

Di luar jabatannya sebagai menteri Leimena juga menjabat Ketua Umum organisasi Pemuda Indonesia Maluku (PIM), suatu organisasi ciptaan Johannes Latuharhary yang beranggotakan pemuda Ambon yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun kedua tokoh tersebut dihormati oleh anggota-anggota PIM, keduanya tidak memegang kendali aktivitas PIM. Selama menjabat menteri, Leimena awalnya tinggal di Jakarta, tetapi pada tahun 1946 ia pindah ke Yogyakarta karena tentara Belanda yang kelamaan semakin banyak di Jakarta. Leimena dikirim sebagai anggota tim perundingan dalam berbagai perjanjian – Perundingan Linggarjati tahun 1946, Perjanjian Renville dan Perjanjian Roem-Roijen tahun 1948, dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 (sebagai anggota delegasi militer). Leimena merupakan salah seorang menteri RI yang tidak tertangkap selama Agresi Militer Belanda II, dan pada bulan Januari 1949 ia turut berunding dengan perwakilan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat di Jakarta.

Setelah kedaulatan diserahkan ke Indonesia, Republik Maluku Selatan dideklarasikan di Ambon, sehingga Leimena diutus sebagai kepala juru runding pemerintah ("misi Leimena") beserta kapal perang KRI Hang Tuah. Sebelumnya, Leimena berencana terbang ke Ambon, tetapi keputusannya dianulir Menteri Pertahanan. Para pemimpin RMS tidak bersedia menerima undangan Leimena untuk berunding di atas kapal Hang Tuah dan meminta agar perundingan dilangsungkan di atas kapal berbendera netral dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga meminta agar dalam perundingan RMS diberlakukan sebagai suatu negara merdeka, dan permintaan ini tidak dapat diterima tim perundingan Indonesia. Setelah beberapa kali gagal, Leimena kembali dikirim pada Juni 1950 untuk mencoba lagi, tetapi kali ini gagal karena tidak adanya jalur transportasi ke Maluku. Pada tanggal 27 September, Leimena diutus kembali ke Namlea, Buru dengan wewenang memberikan amnesti ke pemimpin RMS dan untuk merundingkan otonomi khusus, tetapi sehari kemudian TNI mendarat di Ambon sebelum perundingan dapat bermulai.

Sebagai Menkes

Leimena (baris kedua, kedua dari kiri) beserta Kabinet Natsir

Ketika perang kemerdekaan sudah usai, kondisi layanan kesehatan masyarakat di Indonesia berada di bawah harapan para pemimpin Republik, dikarenakan pemerintah kolonial yang kurang peduli, malnutrisi dan pengambilalihan rumah sakit selama pendudukan militer Jepang, ditambah lagi oleh keributan selama masa perang kemerdekaan. Sebagai Menteri Kesehatan, Leimena memandang kesehatan masyarakat sebagai komponen penting untuk pembangunan Indonesia dan untuk memajukan sosioekonomi masyarakat, dan karena itu ia berfokus untuk mengembangkan sistem profilaksis (pencegahan) dan kebersihan di wilayah-wilayah pedesaan. Kebijakan ini bertolakbelakang dengan kebijakan zaman kolonial, yang memfokuskan pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan.

Pada tahun 1950, pemerintah daerah Bandung merintis proyek kesehatan yang berdasarkan jaringan rumah sakit misionaris seperti tempat Leimena sempat bekerja, dengan sejumlah klinik di pedesaan yang mendukung jalannya pelayanan dari rumah sakit pusat di kota. Sistem ini dijalankan dengan sistemnya sendiri dan diarahkan oleh dokter kepala di tingkatan kabupaten. Sistem ini, yang dikenal dengan istilah "Bandung Plan" (alias "Leimena Plan"), didukung oleh Leimena, dan berdasarkan hasil kerjanya di RS Zending Imanuel. Bandung Plan ini awalnya direncanakan akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 1954, tetapi rencana ini batal karena masalah administratif dan ketersediaan anggaran. Di luar kedua masalah tersebut, ketersediaan dokter menjadi faktor negatif lainnya, karena banyaknya dokter warga Indonesia yang menjadi perwira militer atau politisi, sementara dokter keturunan Eropa banyak yang meninggalkan Indonesia setelah perang kemerdekaan. Meskipun implementasi awalnya menemui banyak rintangan, Bandung Plan menjadi landasan dari sistem Puskesmas yang mulai diluncurkan pada akhir tahun 1960an.

Di bawah kepemimpinan Leimena, sejumlah UU yang berkaitan dengan kesehatan publik disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Antara lain, UU ini mencakup aturan yang mewajibkan dokter bekerja sebagai dokter pemerintah minimal tiga tahun sebelum menjadi dokter swasta, memperbolehkan pemerintah melarang klinik-klinik swasta, dan memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih jasa medis swasta dalam keadaan genting. Pada tahun 1952, Leimena juga merumuskan peraturan yang membatasi perizinan membuka praktek kesehatan hanya kepada dokter yang memenuhi kualifikasi, dan bukan kepada praktisi medis lain seperti perawat atau bidan. Dalam hal gizi, Leimena membentuk Lembaga Makanan Rakyat yang berfungsi mendidik masyarakat mengenai nutrisi.

Pada tahun 1953, Leimena menjalani tur ke Eropa dengan pendanaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di Eropa, ia mengamati sistem kesehatan publik di Norwegia, Britania Raya (National Health Service), dan Yugoslavia. Dalam perjalanan pulang, ia juga berkunjung ke Mesir, India dan Singapura untuk turut serta dalam kuliah dan diskusi publik selain juga mempelajari sistem kesehatan di sana. Leimena terkesan khususnya oleh sistem kesehatan di Norwegia yang mengaitkan pentingnya asupan gizi dan kondisi kerja dalam kesehatan publik. Dalam hal urusan luar negeri, Leimena khawatir akan kemungkinan bantuan kesehatan yang digunakan negara maju untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan politik internal Indonesia, sehingga ia menyerukan agar bantuan kesehatan diberikan tanpa syarat. Periode pertamanya sebagai Menkes berakhir tanggal 30 Juli 1953, dan ia sempat menjabat beberapa bulan lagi setelahnya dalam Kabinet Burhanuddin Harahap.

Dalam bulan-bulan terakhir Kabinet Burhanuddin Harahap, Leimena diutus ke Jenewa untuk merundingkan masalah Irian Barat dengan Belanda. Meskipun delegasinya berhasil mendapatkan persetujuan delegasi Belanda untuk dihapuskannya Uni Belanda-Indonesia dan sejumlah konsesi ekonomisi lainnya, pergolakan politik di Indonesia mengakibatkan delegasi tersebut dipanggil kembali. Leimena tinggal di Jenewa selama beberapa waktu dan merasa frustasi, sampai ia sempat mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya karena merasa "seperti nelayan yang sudah menangkap ikan, disuruh dilempar kembali". Setelah jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo dengan sengaja tidak mengundang menteri-menteri dalam kabinet tersebut untuk kembali menjadi menteri, sehingga Leimena tidak lagi menjabat sebagai menteri kesehatan. Sekitar waktu itu, Leimena sudah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari dapil Maluku dan fraksi Parkindo seusai Pemilu 1955, meski ia tidak mengangkat sumpah sebagai anggota DPR, dan belakangan mengundurkan diri pada tanggal 10 Agustus 1959. Ia belakangan ditunjuk menjadi anggota Konstituante dan menjadi wakil ketua, sampai ia belakangan ditunjuk kembali menjadi menteri.

Di luar jabatan menterinya, Leimena turut serta dalam organisasi Dewan Gereja Indonesia (sekarang menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) dan terpilih sebagai wakil ketuanya pada tahun 1950. Jabatan ini dipegang Leimena sampai tahun 1964, dan antara 1964 sampai ia wafat ia memegang jabatan ketua kehormatan. Pada tahun 1950 juga, Leimena mendirikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

Demokrasi Terpimpin

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh, Leimena menyatakan bahwa kabinet-kabinet kedepannya harus bersifat lebih inklusif dan mencakup partai-partai yang sebelumnya tidak masuk dalam pemerintahan. Leimena sendiri diikutsertakan dalam Kabinet Djuanda, awalnya sebagai Menteri Sosial ketika kabinet tersebut diumumkan tanggal 9 April 1957, tetapi ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) tahun itu juga. Sejak bulan Mei 1957, Leimena menjadi anggota Dewan Nasional dan masih di tahun itu ia ditunjuk sebagai anggota Panitia 7 orang yang bertugas untuk menangani permasalahan dalam TNI Angkatan Darat beserta Presiden dan Wapres Sukarno dan Mohammad Hatta, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Kasad TNI AD Abdul Haris Nasution, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Menkes Abdul Azis Saleh. Leimena dianggap seorang loyalis Sukarno yang masih mendukung Sukarno seusai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dikarenakan kesibukan Leimena dalam pemerintahan, jabatan ketua umum Parkindo didelegasikan ke A. M. Tambunan.

Seusai Dekret 1959, Leimena ditunjuk menjadi Menteri Distribusi, lalu kembali menjadi Waperdam. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Distribusi, Leimena memandang pentingnya memperbaiki asupan gizi untuk meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga ia bertekad untuk mencapai swasembada beras. Untuk mencapai target ini, ia mendorong memajukan pertanian intensif di pulau Jawa, dan memperluas lahan pertanian di luar Jawa. Meskipun rencana Leimena dianggap ambisius, implementasinya menghadapi masalah karena perlunya koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya.

Selama Operasi Trikora, Leimena menjadi anggota Komando Operasi Tertinggi. Dalam kapasitas ini, ia diberikan pangkat tituler sebagai Laksamana Madya pada tahun 1962 dan Laksamana (bintang empat) pada tahun 1964. Djuanda mendadak wafat pada bulan November 1963, sehingga presiden Sukarno membentuk presidium beranggotakan tiga orang - Leimena, Subandrio dan Chaerul Saleh - untuk memimpin kabinet. Selama masa demokrasi terpimpin ini, Leimena yang dikenal berpihak ke Sukarno dinilai berbakat dalam menangani kalangan politikus dan elite lainnya, meskipun ia tidak begitu sukses dalam menggalang dukungan masyarakat umum. Ia sempat tujuh kali menjabat sebagai Pj Presiden selama masa ini.

G30S dan Supersemar

Biarlah saya terus saja disini, saya tidak akan lari, kalau mereka masuk pintu ini... biarkan saya mati, karena anak saya Karel Sadsuitubun telah meninggal dalam rangka tugas pengawalan terhadap diri saya.

— Leimena ke istrinya setelah mendengar berita kematian Sadsuitubun, 1 Oktober 1965

Pada saat kejadian Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, Leimena berdiam dekat rumah jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi salah satu sasaran utama pihak G30S. Pada dini hari itu, ada sekitar seratus orang yang terlibat upaya penculikan Nasution, dan karena Leimena dijaga secara pribadi oleh tiga orang pengawal, para penculik bermaksud untuk memastikan ketiga orang tersebut tidak mengganggu. Baku tembak pun terjadi dan seorang pengawal Leimena Karel Sadsuitubun gugur. Seusai kejadian tersebut, rumah Leimana tidak diusik lagi, dan Leimena sendiri tidak disentuh. Begitu Leimena tahu bahwa pengawalnya terbunuh, ia menolak untuk melarikan diri dan berkeras untuk tinggal di rumah. Sebelum peristiwa-peristiwa yang berlangsung menjadi jelas, Leimena awalnya dianggap sebagai sasaran utama para penculik dan laporan berita awalnya lebih berfokus ke kejadian di rumah Leimena. Bahkan, awalnya Suharto (saat itu panglima Kostrad) diberitahu oleh Umar Wirahadikusumah bahwa Leimena telah ikut diculik.

Beberapa jam setelah peristiwa tersebut, masih di tanggal 1 Oktober, Leimena dipanggil oleh Sukarno ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, karena Sukarno berada dalam diskusi dengan pemimpin G30S di sana. Sebelum berangkat ke Halim, Leimena berdiskusi dengan Suharto, dan membawakan pesan dari Suharto yang meminta Sukarno meninggalkan Halim sebelum pukul 16:30. Suharto sebelumnya telah mengultimatum pihak G30S untuk meletakkan senjata sebelum pukul 16:30 dan mengancam akan menyerbu Halim apabila mereka tidak menyerah. Setelah tiba di Halim, Leimena terus berada di dekat Sukarno sepanjang sore itu. Setelah pembicaraan disana dan persetujuan Sukarno untuk menggantikan Ahmad Yani yang baru dibunuh dengan Pranoto Reksosamudro sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mereka diberitahukan bahwa Suharto sedang mempersiapkan penyerbuan ke Halim. Tokoh-tokoh G30S seperti Omar Dhani mencoba meyakinkan Sukarno untuk mengikuti mereka ke Madiun, ke Jawa Timur atau ke Bali, tetapi Leimena berhasil memastikan bahwa Sukarno tidak dibawa pergi. Leimena menganggap bahwa apabila Sukarno mengikuti saran Dhani dkk, perang saudara dapat saja pecah. Karena Leimena, rencana pihak G30S yang ingin membawa Sukarno ke lokasi yang dikendalikan mereka digagalkan, dan Sukarno sendiri memutuskan untuk kembali ke Istana Bogor sehingga ia tidak dapat dilibatkan dalam rencana-rencana kudeta. Sore itu, pihak G30S di bawah Kolonel Untung Syamsuri mengumumkan "Dewan Revolusi Indonesia" yang termasuk Leimena, beserta banyak menteri dan petinggi negara lainnya.

Leimena kemudian ditunjuk sebagai Plt Mendikbud, dan pada tanggal 3 Maret 1966 ia memerintahkan universitas-universitas ditutup. Perintahnya diabaikan oleh kesatuan-kesatuan TNI yang mengawal aktivitas di kampus-kampus. Pada tanggal 11 Maret, Leimena ikut dalam suatu rapat kabinet di Jakarta, ketika sejumlah tentara memosisikan diri di depan Istana Presiden. Sore itu, Sukarno beserta ketiga Waperdam (Leimena, Subandrio, dan Chaerul Saleh) bertemu sejumlah jenderal TNI (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rachmat) di Istana Bogor. Hasil dari pertemuan tersebut merupakan Surat Perintah Sebelas Maret yang pada dasarnya menyerahkan sejumlah besar kekuasaan darurat ke Suharto. Tak lama kemudian, pada tanggal 16 Maret, pertemuan lain yang diikuti Leimena berlangsung, dan dalam pertemuan itu Sukarno menolak permintaan untuk merombak kabinetnya. Bagaimanapun juga, pada tanggal 18 Maret 1966 15 orang menteri Sukarno ditangkap. Meskipun begitu, Leimena tetap menjabat sebagai menteri dan ditunjuk sebagai anggota bagian kabinet beranggotakan lima orang: Leimena, Hamengkubuwono IX, Idham Chalid, Adam Malik, dan Ruslan Abdulgani. Ia pada waktu itu sudah menjabat sebagai menteri dalam berbagai kabinet selama hampir dua puluh tahun.

Orde Baru

Awalnya Suharto berniat untuk menjadikan Leimena menteri juga dalam pemerintahannya, tetapi Leimena sendiri menolak secara tidak langsung melalui Hamengkubuwono IX. Maka itu, Leimena ditunjuk sebagai Plt Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung antara 1966 dan 1968. Seusai masa jabatannya habis, ia tetap menjadi anggota DPA sampai tahun 1973. Dalam ranah ini ia meluruskan isu-isu internal DPA, khususnya dalam perihal perpajakan, pendidikan, dan suksesi presiden. Ia juga ditunjuk sebagai direktur Rumah Sakit Cikini pada tahun 1968. Selama masa Orde Baru, Leimena menjadi salah satu dari segelintir politisi yang tidak menjaga jarak dari Sukarno.

Dalam pemilihan umum 1971, Leimena terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ia tidak dilantik. Seusai fusi antara Parkindo dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973, Leimena ditunjuk sebagai wakil ketua dewan pertimbangan PDI.

Pandangan politik

Tugas seorang Kristen Indonesia adalah memperlihatkan bahwa menjadi Kristen tidak ada sangkut pautnya dengan kolonialisme. Menjadi Kristen berarti hidup dalam dua dunia, sebagai anggota yang hidup dari bangsa sendiri dan juga sebagai anggota persekutuan orang-orang kudus di dalam Kristus.

Tulisan Leimena dalam majalah Belanda Eltheto, 1935

Sebelum Indonesia merdeka, Leimena beberapa kali berbicara mengenai perbedaan antara gerakan Kristiani di skala internasional dan gerakan kemerdekaan Indonesia di skala nasional. Dalam pidato-pidato yang disampaikan dalam pertemuan DGI, Leimena mendorong pandangannya bahwa ada kesamaan kepentingan antara pihak gereja dan pihak negara.

Leimena merupakan seorang tokoh yang secara vokal menolak Darul Islam, separatisme, dan komunisme, sehingga ia cenderung cocok dengan posisi politik Sukarno yang mendorong negara berdasarkan Pancasila, dan juga sejumlah tokoh Islam yang cenderung sosialis seperti Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Menurut Sukarno, Leimena "berjiwa dominee, tetapi ia tak pernah berhenti melawan imperialisme-kolonialisme". Sukarno sendiri sering menyebut Leimena dengan julukan "mijn dominee" (pendetaku).

Kehidupan pribadi

Istri Leimena, Wijarsih Prawiradilaga.

Selama bersekolah di STOVIA, Leimena aktif bermain sepakbola dan seringkali ikut dalam tim sepakbola STOVIA dan sejumlah klub lokal pada masanya. Ia bertemu dengan istrinya Wijarsih Prawiradilaga selama bertugas sebagai dokter di Bandung. Pasangan ini berbuah delapan anak: empat laki-laki dan empat perempuan. Salah seorang putrinya, Melani Leimena Suharli, belakangan menjadi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Leimena dikenang keluarganya sebagai sosok sederhana, khususnya dalam hal pakaian. Ia terbiasa memakai kemeja putih dengan gaya yang sama tiap kali. Menurut Sukarno dalam autobiografinya, Leimena tidak memiliki pakaian formal selama jalannya revolusi, sehingga saat ia dikirim dalam kapasitas diplomasi ia harus meminjam jas dan dasi dari koleganya.

Wafat

Leimena meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1977, sekitar pukul 7:30 pagi. Ia sempat mengeluh sakit seusai pulang dari Eropa sebelumnya, dan saat kembali di tanah air ia menggunakan kursi roda. Seusai acara pemakamannya, Leimena dikuburkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Penghargaan

Indonesia

Bintang Gerilya (1959)
Bintang Republik Indonesia Adipradana (1973)
Satyalencana Pembangunan (1961)
Berkas:Satyalancana Kemerdekaan.svg Satyalencana Kemerdekaan
Satyalencana Karya Satya

Luar negeri

Commander of the Order of Sikatuna (Filipina)
Grand Cross of the Order of the Condor of the Andes (Bolivia)
Order of 23 August, 2nd Class (Romania)
Order of the Yugoslav Flag, 1st Class (Yugoslavia)
Grand Cross of the National Order of Merit (Ekuador)

Sumber:

Peninggalan

Menurut Sukarno dan Mohammad Roem, Leimena merupakan seorang politisi yang jujur dan diplomat yang berbakat. Menurut Sutan Sjahrir, hubungan antara Leimena dan Sukarno berjalan dengan Leimena menyampaikan pikirannya "secara tulus kepada Bung Karno, tetapi dia tak akan pernah melepaskan Bung Karno sendirian." Ia dianggap sebagai tokoh senior oleh sejawatnya, sehingga ia tidak dijuluki "Bung" sebagaimana biasa, tetapi lebih umum dijuluki "Om Jo".

Pada tahun 2010, 33 tahun setelah wafat, Leimena dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Ambon, RSUP Johannes Leimena mengambil namanya. Di Universitas Pattimura, terdapat patung Leimena yang diresmikan tahun 2012. Institut Leimena milik Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia diresmikan pada tahun 2004, dan sebelumnya dikenal sebagai Akademi Leimena sejak tahun 1984.

Daftar pustaka

Dr. Johannes Leimena, Karya dan Pengabdiannya - biografi yang diterbitkan Kemendikbud.

• Anderson, Benedict; Mcvey, Ruth T. (2009). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-52-0. 
• Anwar, Rosihan (2010). Sutan Sjahrir, True Democrat, Fighter for Humanity, 1909-1966. Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-979-709-468-3. 
• Aritonang, Jan Sihar; Steenbrink, Karel Adriaan (2008). A History of Christianity in Indonesia (dalam bahasa Inggris). BRILL. ISBN 978-90-04-17026-1. 
• Chauvel, Richard (2008). Nationalists, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt, 1880-1950 (dalam bahasa Inggris). BRILL. ISBN 978-90-04-25395-7. 
• Crouch, Harold (2007). The Army and Politics in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing. ISBN 978-979-3780-50-4. 
• Feith, Herbert (2006). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing. ISBN 978-979-3780-45-0. 
• Hitipeuw, Frans (1986). Dr. Johannes Leimena, karya dan pengabdiannya. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
• Hunter, Helen-Louise (2007). Sukarno and the Indonesian Coup: The Untold Story (dalam bahasa Inggris). Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-97438-1. 
• Lev, Daniel S. (2009). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957–1959 (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-40-7. 
• Kahin, George McTurnan (2003). Nationalism and Revolution in Indonesia (dalam bahasa Inggris). SEAP Publications. ISBN 978-0-87727-734-7. 
• Murakami, Saki (2015). "Call for Doctors!: Uneven Medical Provision and the Modernization of State Health Care during the Decolonization of Indonesia, 1930s–1950s". Cars, Conduits, and Kampongs. Brill. hlm. 29–62. ISBN 978-9-00428-072-4. JSTOR 10.1163/j.ctt1w76ts6.7. 
• Neelakantan, Vivek (2017). Science, Public Health and Nation-Building in Soekarno-Era Indonesia (dalam bahasa Inggris). Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-7849-4. 

• Tim Penyusun Sejarah (1970). Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (PDF). Jakarta: Sekretariat DPR-GR. 

Jabatan politik
Didahului oleh: Tidak Ada	Menteri Koordinator Distribusi Indonesia 1962–1964	Diteruskan oleh: Ali Sadikin
Didahului oleh: Mohamad Roem	Wakil Perdana Menteri Indonesia 1957–1966	Diteruskan oleh: Jabatan Dihapuskan
Didahului oleh: Fatah Jasin	Menteri Sosial Indonesia 1957	Diteruskan oleh: Muljadi Djojomartono
Didahului oleh: Lie Kiat Teng	Menteri Kesehatan Indonesia 1955–1956	Diteruskan oleh: Handrianus Sinaga
Didahului oleh: Sutopo	Menteri Kesehatan Indonesia 1950–1953	Diteruskan oleh: F.L. Tobing
Didahului oleh: Surono	Menteri Kesehatan Indonesia 1949–1950	Diteruskan oleh: Sutopo
Didahului oleh: Darma Setiawan	Menteri Kesehatan Indonesia 1947–1949	Diteruskan oleh: Mananti Sitompul