Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa

Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (Inggris: United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN DESA) adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Pertemuan-Pertemuan maupun Konferensi-Konferensi PBB yang utama. Selain itu, departemen ini juga berupaya membantu negara-negara di seluruh dunia dalam menyiapkan agenda dan kebijakan dalam menyikapi berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Departemen ini mempromosikan dan mendukung kerjasama internasional untuk pembangunan bagi semua. Dalam menyediakan berbagai cakupan analisis, saran kebijakan dan bantuan teknis, UN DESA menterjemahkan komitmen global pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam kebijakan dan aksi nasional, serta terus memainkan peran dalam mengawasi progres pencapaian target-target pembangunan. UN DESA merupakan bagian dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[1]

Gambaran Umum[sunting | sunting sumber]

UN Desa merupakan bagian dari Sekretariat PBB, yang dibiayai oleh kontribusi negara-negara anggota PBB. Departemen ini dikepalai oleh Sha Zukang semenjak 1 Juli 2007, yang bertugas sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB. UN DESA memberikan saran kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam bidang sosial, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta menjaga hubungan baik dengan mitra utama di pemerintahan, badan PBB dan organisasi masyarakat sipil. Wakil Sekretaris Jenderal ini juga mengatur Komite Eksekutif untuk Urusan Ekonomi dan Sosial yang merupakan jaringan Sekretariat PBB dalam inisiatif dan perencanaan bersama untuk pembangunan.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

UN DESA bekerja pada tiga area utama:

Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang berasal dari negara-negara anggota PBB untuk menemukan masalah bersama dan menentukan berbagai pilihan kebijakan,
Memfasilitasi negosiasi antara negara-negara anggota PBB di berbagai badan antarpemerintah dengan berbagai aksi menuju penyelesaian permasalahan global yang sedang maupun akan berlangsung,
Memberikan saran kepada pemerintah yang membutuhkan, dalam hal penterjemahan kerangka kebijakan yang dikembangkan dalam pertemuan dan konferensi PBB menjadi rencana aksi pada tingkat negara, serta meningkatkan kapasitas nasional melalui bantuan teknis.