Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Dasar Hong Kong
Hanzi:	香港基本法
Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Xiāng gǎng Jī běn fǎ Yue (Kantonis) - Romanisasi Yale: Hēunggóng Gēibúnfaat - Jyutping: Hoeng1gong2 Gei1bun2faat3
Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
Hanzi tradisional:	中華人民共和國香港特別行政區基本法
Hanzi sederhana:	中华人民共和国香港特别行政区基本法
Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Zhōnghúa Rénmín Gònghéguó Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū Jīběnfǎ [Listenⓘ] Yue (Kantonis) - Romanisasi Yale: Jūngwàh Yàhnmàhn Guhngwòhgwok Hēunggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui Gēibúnfaat - Jyutping: Zung1waa4 Jan4man4 Gung6wo4gwok3 Hoeng1gong2 Dak6bit6 Hang4zing3keoi1 Gei1bun2faat3

Hukum Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok adalah dokumen perundang-undangan Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Hukum nasional Republik Rakyat Tiongkok, Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok yang disahkan pada tanggal 4 April 1990 oleh Kongres Rakyat Nasional Ketujuh dan ditandatangani oleh Presiden Yang Shangkun.

Konstitusi mulai berlaku pada 1 Juli 1997, ketika kedaulatan atas Hong Kong diserahkan dari Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok; menggantikan konstitusi penjajahan Hong Kong yang terdiri dari surat paten dan petunjuk kerajaan.

Konstitusi tersebut disusun menurut Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania yang ditandatangani antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Britania Raya pada tanggal 19 Desember 1984. Konstitusi tersebut menetapkan kebijakan dasar dari Tiongkok mengenai Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Bersama dan mengikuti prinsip satu negara dua sistem, sosialisme yang dipraktikkan di Tiongkok daratan tidak akan diperluas ke Hong Kong. Sebaliknya, Hong Kong akan melanjutkan sistem kapitalis dan cara hidupnya selama 50 tahun setelah tahun 1997.

Konstitusi Hong Kong menetapkan sumber-sumber hukum, hubungan antara DAK Hong Kong dan pemerintah pusat, hak-hak dasar dan kebebasan warga Hong Kong, struktur dan fungsi dari cabang-cabang pemerintah daerah, dan menyediakan untuk perubahan dan interpretasi undang-Undang Dasar. Pengadilan Hong Kong diberi kekuatan untuk menguji tindakan eksekutif atau legislatif dan menyatakan mereka tidak sah jika mereka tidak konsisten dengan konstitusi.