Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	3 April 1952
Diselesaikan	3 Juni 1953
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Wilopo
Jumlah menteri	17
Total jumlah menteri	17
Partai anggota	Partai Nasional Indonesia; Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Partai Sosialis Indonesia; Partai Syarikat Islam Indonesia; Partai Katholik Republik Indonesia; Partai Indonesia Raya; Partai Buruh; Partai Kristen Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Sukiman-Suwirjo
Pengganti	Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Wilopo^[1] adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zaken, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.

Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Anggota[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah anggota Kabinet Wilopo.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Wilopo	3 April 1952	3 Juni 1953	PNI
2	Wakil Perdana Menteri	Prawoto Mangkusasmito	3 April 1952	3 Juni 1953	Masyumi
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Wilopo^[2] (ad-interim)	3 April 1952	29 April 1952	PNI
3	Menteri Luar Negeri	Moekarto Notowidigdo	29 April 1952	3 Juni 1953	PNI
4	Menteri Dalam Negeri	Mohammad Roem	3 April 1952	3 Juni 1953	Masyumi
5	Menteri Pertahanan	Sri Sultan Hamengkubuwana IX^[3]	3 April 1952	2 Januari 1953	Nonpartai
5	Menteri Pertahanan	Wilopo (ad-interim)	2 Januari 1953	3 Juni 1953	PNI
6	Menteri Kehakiman	Lukman Wiriadinata	3 April 1952	3 Juni 1953	PSI
7	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu	3 April 1952	3 Juni 1953	PNI
8	Menteri Keuangan	Sumitro Djojohadikusumo	3 April 1952	3 Juni 1953	PSI
9	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan	3 April 1952	3 Juni 1953	Masyumi
10	Menteri Perdagangan	Soemanang Soerjowinoto	3 April 1952	3 Juni 1953	PNI
11	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja	3 April 1952	3 Juni 1953	Nonpartai
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Suwarto	3 April 1952	3 Juni 1953	PKRI
13	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana	3 April 1952	3 Juni 1953	Buruh
14	Menteri Sosial	Anwar Tjokroaminoto^[4]	3 April 1952	11 Mei 1953	PSII
14	Menteri Sosial	Pandji Suroso^[5]	11 Mei 1953	3 Juni 1953	Parindra
15	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	3 April 1952	3 Juni 1953	Nonpartai
16	Menteri Agama	Fakih Usman	3 April 1952	3 Juni 1953	Masyumi
17	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	3 April 1952	3 Juni 1953	Parkindo
18	Menteri Negara Urusan Pegawai (dihapuskan sejak 11 Mei 1953)	Pandji Suroso^[5]	3 April 1952	11 Mei 1953	Parindra

Program Kerja[sunting | sunting sumber]

Organisasi Negara[sunting | sunting sumber]

Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

Kemakmuran[sunting | sunting sumber]

Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
Melanjutkan usaha perubahan agraria
Meningkatkan di bidang sektor pariwisata

Keamanan[sunting | sunting sumber]

Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman

Perburuhan[sunting | sunting sumber]

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran

Luar Negeri[sunting | sunting sumber]

Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Catatan[sunting | sunting sumber]

^ Keputusan P.siden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.
^ Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).
^ Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Januari 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Januari 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1953 tertanggal 19 Mei 1953.

Referensi[sunting | sunting sumber]

Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Djambatan. hlm. 125–133. ISBN 979-428-499-8.
Feith, Herbert (2009) [1958]. The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (edisi ke-Reprint). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-15-5.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) Profil Kabinet Wilopo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo	Kabinet Wilopo 1952–1953	Diteruskan oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo I

[1] Keputusan P.siden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.

[2] Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).

[3] Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Januari 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Januari 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.

[4] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.

[pandji-5] Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1953 tertanggal 19 Mei 1953.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju
Lihat pula: Kementerian Indonesia