Penegakan hukum di Indonesia

Penegakan Hukum adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan lembaga dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan yakni Kementeian tertentu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tugas kepolisian untuk layanan pemerintahan publik tertentu dibawah pengawasan dan dilatih oleh Kepolisian Republik Indonesia^[1]. Untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum lainnya (Tentara Nasional Indonesia atau dengan sebutan lainnya TNI dan Kepolisian atau dengan sebutan lainnya Polri dan, Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat^[2].

Penegakan hukum di 'Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab Mutlak atas pengawasan, penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia me-rujuk Kepolisian Negara RI diatur dalam UU RI No. 2 tahun 2002, Kejaksaan RI diatur dalam UU RI No. 16 tahun 2004, hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2004, Advokat dalam penegakan hukum diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2002^[3].

Pada organisasi TNI, fungsi pengawasan dilakukan oleh itjen. Itjen atau Inspektorat Jenderal TNI adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah Panglima TNI.

Sedangkan Pada organisasi Polri, fungsi pengawasan dilakukan oleh itwasum. Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Kapolri^[4].

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia^[5].

Pasukan polisi[sunting | sunting sumber]

Kepolisian Republik Indonesia[sunting | sunting sumber]

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat di Indonesia. Unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah kesatuan terpusat yang mempunyai tanggung jawab mulai dari pengawasan lalu lintas, investigasi kriminal, intelijen dan penanggulangan terorisme^[6].

Lembaga-lembaga Kepolisian[sunting | sunting sumber]

Lembaga penegakan hukum lain yang spesifik dan menugaskan polisi khusus adalah sebagai berikut:

Sabhara adalah singkatan dari Samapta Bhayagkara, yakni unit kepolisian yang memiliki seragam abu-abu topi baret^[7].
Brimob atau Korps Brigade Mobile merupakan satuan yang bertugas dalam operasi khusus bersipat paramiliter. Brimob biasanya mengenakan seragam hitam dan termasuk unit tertua yang ada di Kepolisian Republik Indonesia (Polri)^[7].
Propam merupakan kependekan dari Pembinaan Profesi dan Pengamanan untuk lingkungan Polri. Satuan ini biasanya terlihat dengan ciri khas kopel (sabuk) putih. Propam merupakan divisi tersendiri dari Polri yang bertanggung jawab atas masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri^[7].
Polisi DVI atau Disaster Victim Identificaltion merupakan satuan unit yang dibentuk Polri dan terdiri dari petugas yang berperan dalam proses identifikasi korban bencana. Khususnya untuk para korban yang dalam kondisi memperhatinkan ketika kejadian dan tidak mungkin dikenali lagi. Unit DVI biasanya terdiri dari kepolisian, dokter spessialis forensic, dokte gigi, ahli antropologi, fotografi, dan masih banyak lagi^[7].
Inafi atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification adalah kesatuan unit polisi yang memiliki tugas sangat penting dalam proses identifikasi. Identifikasi yang dilakukan oleh Inafis biasanya fokus pada pemusatan data otentik diri seluruh penduduk Indonesia, melalui sidik jari. Tim Inafis umumnya sering bekerjasama dengan DVI dan Labfor saat bertugas. Ciri khas yang terlihat dari satuan ini adalah seragam jingga yang mereka kenakan^[7].
Labfor memiliki khusus tugas dan bertanggung jawab pada oleh tempat kejadian perkara (TKP). Tugasnya antara lain adalah membuat parameter TKP, mengumpulkan barang bukti, hingga pemeriksaan barang bukti^[7].
Detasemen Khusus atau Densus 88 merupakan unit kesatuan polisi yang khusus bertugas dalam penanggulangan teroris. Pasukan ini dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan segala bentuk terorisme. Unit ini biasanya terdiri dati tim investigasi, penjinak bom, hingga satuan pemukul yang di dalamnya juga ada penembak jitu^[7]

Semua polisi khusus sebagaimana disebutkan di atas dilatih oleh dan di bawah koordinasi dengan Polri^[8].

Polisi Militer[sunting | sunting sumber]

Komando Polisi Militer Gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Puspom TNI (Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia) adalah salah satu lembaga pelaksana pusat di dalam TNI yang memiliki peran mengatur penyelenggaraan administratif kepada tentara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai perwujudan dan bimbingan melalui pelaksanaan fungsi Polisi Militer. Puspom TNI mengawasi tiga organisasi polisi militer yaitu Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara^[9]^[10].

Agensi[sunting | sunting sumber]

Unsur lembaga pemerintah yang juga menegakkan hukum antara lain sebagai berikut:

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

[hukumonline.com-1] ttps://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-lt502201cc74649/

[2] ttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/74/226

[3] ttps://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/194500869/peran-lembaga-peradilan-dalam-penegakan-hukum-dan-ham?page=all

[4] ttps://kompolnas.go.id/index.php/blog/rakorwas-kompolnas-polri-tahun-2021#:~:text=Pada%20organisasi%20Polri%2C%20fungsi%20pengawasan,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolri Diarsipkan 2022-08-19 di Wayback Machine..

[5] ttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/477

[6] ttps://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf

[tugas-7] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g https://www.inews.id/news/nasional/macam-macam-satuan-unit-polisi-di-indonesia-ada-shabara-hingga-unit-k-9

[8] ttps://media.neliti.com/media/publications/3161-ID-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf

[9] ttps://nasional.sindonews.com/read/772213/14/yuk-simak-ini-perbedaan-polisi-militer-dan-provos-tni-1652825130

[10] ttps://nasional.tempo.co/read/1517961/memahami-7-tugas-polisi-militer-untuk-penegakan-hukum-kepada-aparat

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal