Pengembangan Armada Niaga Nasional
 Kantor pusat di Jakarta | |
| PANN Multi Finance | |
| BUMN / Perseroan Terbatas | |
| Industri | Jasa keuangan |
| Didirikan | 1974 |
| Kantor pusat | Jl. Cikini IV No.11, RT.15/RW.5, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
Wilayah operasi | Indonesia |
Tokoh kunci | Hery Soegiarso Soewandi[1] (Direktur Utama) Fajar Massadiah Egy[1] (Komisaris Utama) |
| Produk | Hotel |
| Jasa | Pembiayaan kapal |
| Pemilik | Pemerintah Indonesia (93,04%) Bank Mandiri (6,96%) |
| Anak usaha | PT PANN Pembiayaan Maritim |
| Situs web | pannmf |
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau biasa disingkat menjadi PANN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan kapal.
Sejarah[sunting | sunting sumber]
Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Mei 1974 sebagai alternatif lembaga keuangan non-bank khusus untuk membiayai pengadaan kapal, dengan tujuan untuk mengembangkan pelayaran nasional. Perusahaan ini fokus pada pembiayaan kapal-kapal niaga nasional, dengan fokus pembiayaan pada perusahaan pelayaran kelas menengah ke bawah dengan mekanisme leasing (sewa-menyewa), beli dengan cicilan, serta penjualan dan sewa [2]
Mulai tahun 1974 hingga 1983, perusahaan ini menyalurkan pembiayaan kepada 21 perusahaan pelayaran nasional untuk pengadaan 74 unit kapal kargo umum dengan bobot mulai dari 400 DWT hingga 6.000 DWT. Mulai tahun 1984 hingga 1993, perusahaan ini menyalurkan pembiayaan untuk pengadaan 22 unit kapal, salah satunya adalah KM Tarahan yang merupakan kapal pengangkut batu bara pertama di Indonesia dengan bobot 11.000 DWT. Perusahaan ini juga memberikan pembiayaan untuk pengadaan kapal Caraka Jaya, sebuah kapal kargo umum dan peti kemas dengan bobot mulai dari 3.000 DWT hingga 4.000 DWT di sembilan galangan kapal di Indonesia.[3]
Pada dekade 1990-an, perusahaan ini mulai membiayai berbagai jenis barang modal, tidak hanya kapal, sehingga perusahaan ini mulai memakai nama dagang PANN Multi Finance. Pada tahun 1994, pemerintah menugaskan ini untuk menangani proyek pembelian 10 unit pesawat terbang Boeing 737-200 milik Lufthansa untuk mempercepat penggunaan pesawat jet di Indonesia. Proyek tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dengan nilai proyek sebesar US$ 89,610 juta. Sepuluh unit pesawat terbang tersebut awalnya akan dioperasikan oleh Garuda Indonesia, tetapi Garuda Indonesia kemudian menolak, karena pesawat terbang tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, yakni bahwa pesawat terbang tersebut dilengkapi dengan mesin jet baru, tetapi nyatanya mesin jet yang terpasang di pesawat-pesawat tersebut sudah berusia lebih dari 10 tahun.Pesawat-pesawat tersebut akhirnya disewakan ke Merpati Nusantara Airlines (3 unit), Sempati Air (2 unit), Bouraq Indonesia Airlines (3 unit), dan Mandala Airlines (2 unit). Empat perusahaan tersebut kemudian mengalami masalah keuangan, sehingga tidak dapat membayar biaya sewa dengan lancar.[3]
Pada tahun 1996, pemerintah juga menugaskan perusahaan ini untuk menangani proyek pengadaan 31 ship set kapal penangkap ikan Mina Jaya dalam rangka kerja sama dan alih teknologi dengan pemerintah Spanyol dengan nilai proyek sebesar US$ 182,258 juta. Pemerintah kemudian menunjuk Industri Kapal Indonesia (IKI) untuk merakit ship set tersebut. Namun, akibat krisis finansial Asia 1997, hanya 14 unit kapal yang dapat diselesaikan dan diserahkan ke perusahaan ini pada tahun 2003, sementara sisanya masih berupa ship set. Dari 14 unit kapal yang dapat diselesaikan, tiga unit di antaranya disewa oleh Perikanan Nusantara (Perinus), sementara sisanya tidak dioperasikan.[4] Belum setahun disewa oleh Perinus, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari kapal-kapal tersebut habis masa berlakunya, tetapi tidak dapat diperpanjang, karena sesuai peraturan terbaru, bobot maksimal dari kapal penangkap ikan adalah 150 GT, padahal kapal-kapal tersebut berbobot 300 GT.[3]
Pada tahun 2004, perusahaan ini memutuskan untuk kembali fokus pada bisnis pembiayaan kapal. Pada tahun 2009, perusahaan ini mengambil alih Hotel Garden Surabaya, karena pemilik dari hotel tersebut, PT Singo Barong Kencana, gagal melunasi utangnya kepada perusahaan ini.[5] Pada tahun 2013, perusahaan ini memisahkan bisnis pembiayaan kapalnya ke PT PANN Pembiayaan Maritim.
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ a b "Komisaris & Direksi". PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero). Diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- ^ "Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1974" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- ^ a b c Dabu, Petrus (21 Februari 2020). "PT PANN (Persero), BUMN yang Tercekik oleh Kebijakan Rezim Masa Lalu". The Iconomics. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- ^ "Penyelesaian Masalah Kapal Mina Jaya Terkendala, PT. IKI Minta Rekomendasi BPKP". Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Diakses tanggal 14 Oktober 2023.
- ^ Martudji, Tudji (13 November 2009). "Hotel Garden Surabaya Dieksekusi". Vivanews. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- Situs resmi
- Profil di portal BUMN RI Diarsipkan 2008-09-06 di Wayback Machine.
Badan usaha milik negara Indonesia (daftar) | ||
|---|---|---|
| Energi dan sumber daya mineral |  | |
| Industri pengolahan |
| |
| Informasi dan telekomunikasi | ||
| Jasa keuangan dan asuransi | ||
| Jasa profesional, ilmiah, dan teknis | ||
| Konstruksi | ||
| Aviasi dan pariwisata | ||
| Pengadaan air baku | ||
| Perdagangan dan agroindustri | ||
| Transportasi dan pergudangan | ||