Persengketaan Sabah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Wilayah yang disepakati pada perjanjian pada tahun 1878 antara Kesultanan Sulu dan Serikat Borneo Utara Inggris (berwarna zaitun): dari Sungai Pandasan di sebelah barat laut sampai dengan Sungai Sibuku di sebelah selatan.

Sengketa Sabah, atau juga dikenal dengan Sengketa Borneo Utara Britania, adalah sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina atas sebagian besar bagian timur wilayah negara bagian Sabah. Wilayah tersebut dulunya (pada masa kolonialisme Inggris) disebut dengan Borneo Utara Britania sebelum Perjanjian Malaysia terbentuk. Sabah saat ini merupakan salah satu Negara bagian dan wilayah persekutuan di Malaysia dan juga merupakan salah satu dari 13 negara bagian pendiri dalam pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963.

Filipina memposisikan diri sebagai negara penerus (successor state) dari Kesultanan Sulu, yang mempertahankan klaim kedaulatan atas wilayah Sabah bagian timur yang dahulu dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Melalui perjanjian pada tahun 1878, wilayah tersebut hanya disewakan oleh Sulu kepada Serikat Borneo Utara Inggris sehingga kedaulatan penuh Sulu (dan kemudian Filipina sebagai negara penerus) atas wilayah tersebut diklaim tidak pernah lepas.[1] Sementara itu, Malaysia menganggap sengketa ini bukanlah sebuah persoalan karena menganggap bahwa perjanjian yang disepakati pada tahun 1878 adalah perjanjian penyerahan wilayah.[2] Malaysia juga mempertahankan pendapat bahwa penduduk di wilayah Sabah, termasuk Sabah bagian timur, telah menggunakan hak dan kebebasannya untuk bergabung membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963.[3]

Perjanjian 1878[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 22 Januari 1878, Kesultanan Sulu dan kongsi dagang Inggris yang diwakili oleh Alfred Dent dan Baron von Overbeck menandatangani sebuah perjanjian menetapkan bahwa Borneo Utara diserahkan atau disewakan (tergantung versi terjemahan mana yang digunakan) kepada kongsi dagang Inggris dengan imbalan 5.000 dolar Malaya per tahun.[4][5]

Perjanjian 1878 ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan huruf Jawi, yang mana kalimat yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

"...sudah kuredhai pajakan dengan keredhaan dan kesukaan kita sendiri kepada tuan Gustavus Baron von Overbeck yang tinggal dalam negeri Hong Kong dan kepada Alfred Dent Esquire yang tinggal dalam negeri London... sampai selama-lamanya sekalian perintah dan kuasa yang kita punya yang takluk kepada kita di tanah besar Pulau Borneo dari Sungai Pandasan di sebelah barat sampai sepanjang semua tanah di pantai sebelah timur sejauh Sungai Sibuku di sebelah selatan."[6]

Kata kunci yang menjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut adalah pajakan, yang oleh ahli bahasa Spanyol pada tahun 1878 dan dua antropolog asal Amerika Serikat H. Otley Beyer dan Harold Conklin pada tahun 1946 diterjemahkan sebagai arrendamiento atau lease, yang berarti sewa.[7][8][9] Sedangkan Inggris menggunakan terjemahan dari sejarawan Najeeb Mitry Saleeby pada tahun 1908 serta William George Maxweel dan Wiliam Summer Gibson pada tahun 1924, yang mengartikan kata pajak sebagai penyerahan.[10][11]

Pajakan dalam bahasa Melayu secara harafiah diartikan sebagai gadai atau sewa, yang pada hakikatnya wilayah tersebut digadaikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan tahunan, dan kesultanan harus membayar kembali dari nilai uang yang diberikan untuk mengeklaim wilayahnya kembali.[12] Kata selama-lama yang berarti selama-lamanya mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut berlaku seterusnya sampai dengan sultan-sultan berikutnya.

Selama masa kekuasaan Inggris di Borneo Utara, pemerintah Inggris terus melakukan pembayaran tahunan kepada Sultan Sulu dan penerus tahtanya. Pembayaran ini dicantumkan dalam nota pembayaran sebagai "uang penyerahan" (cession money).[13] Pada sebuah konferensi di London tahun 1961 di saat perwakilan pemerintah Filipina dan perwakilan dari pemerintah Inggris bertemu untuk mendiskusikan klaim Filipina atas Borneo Utara, pihak Inggris memberitahukan kepada anggota kongres Filipina Jovito Salonga bahwa kata-kata "uang penyerahan" dalam nota pembayaran tidak diprotes atau disanggah oleh Sultan Sulu dan penerus tahtanya.[14]

Dalam pertemuan Mafilindo pada tahun 1963 antara pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia, pemerintah Filipina menyampaikan bahwa Sultan Sulu meminta pembayaran sejumlah 5.000 dari pemerintah Malaysia.[15] Perdana menteri Malaysia pertama saat itu, Tunku Abdul Rahman, mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kuala Lumpur untuk mengurus permintaan tersebut.[15] Sejak saat itu, Kedutaan Besar Malaysia di Manila telah membayarkan cek sejumlah 5.300 ringgit Malaysia (1.710 dolar Amerika atau sekitar 77.000 peso Filipina) kepada kuasa hukum dari penerus tahta Sultan Sulu.[16] Pembayaran tersebut kemudian dihentikan sejak tahun 2013.[16] Pemerintah Malaysia menganggap bahwa jumlah yang dibayar setiap tahunnya adalah pembayaran untuk penyerahan wilayah, sedangkan pihak keluarga keturunan sultan menganggapnya sebagai biaya sewa.[17]

Klaim Kesultanan Sulu di atas didasarkan kepada perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 januari 1878 oleh Sultan Jamalul Alam dari Sulu, yang isinya adalah penunjukan Baron de Overbeck sebagai Dato Bendahara dan Raja Sandakan. Namun, sebelumnya pada tanggal 29 Desember 1877, terdapat perjanjian lain yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Momin dari Brunei yang isinya menetapkan Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah, Rajah Gaya dan Sandakan. Perjanjian ini juga memberikan Overbeck wilayah Paitan sampai dengan Sungai Sibuku sehingga wilayah yang diberikan pada perjanjian sebelumnya ini tumpang tindih dengan klaim Kesultanan Sulu atas wilayah kekuasaan mereka di Sabah.[18] Pada tahun 1977, Kesultanan Brunei masih menganggap dan mempertahankan bahwa wilayah tersebut berada dalam kekuasaan mereka.[19]

Protokol Madrid 1885[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Protokol Madrid 1885

Ketika Spanyol menguasai hampir seluruh wilayah di Filipina, Sultan Sulu telah dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen, yang mana salah satu klausulnya menyebutkan jika semua aset yang dimiliki oleh Kesultanan Sulu yang berada di wilayah Palawan dan Sulu (tidak termasuk Borneo Utara) telah berada di bawah kekuasaan Spanyol. Selanjutnya pada tahun 1885 Spanyol bersama Britania Raya menandatangani Protokol Madrid, disaksikan oleh Jerman yang isinya menyatakan bahwa Spanyol melepaskan seluruh tuntutannya atas wilayah Borneo Utara terhadap Inggris.

Invasi Pantai Timur Sabah[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Konflik Sabah 2013

Pada 11 Februari 2013, terjadi penyerangan di bagian timur Sabah oleh kelompok yang mengeklaim dirinya sebagai pengikut Jamalul Kiram III. Penyerangan tersebut terjadi karena adanya tuntutan pengakuan kedaulatan Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah dan hak untuk bermukim disana.[20] Namun, aksi ini ditentang oleh pemerintah Filipina.[21]

Perselisihan Diplomatik[sunting | sunting sumber]

Klaim yang telah berlangsung selama puluhan tahun baru-baru ini kembali mengemuka pasca kedutaan Amerika Serikat untuk Filipina mencuit bahwa Amerika menyumbangkan perlengkapan kebersihan kepada Filipina dengan catatan "dari Sabah, Malaysia"[1]. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Filipina Teodore Locsin Jr., membalas cuitan tersebut dengan pernyataan bahwa "Sabah bukan berada di Malaysia jika ingin melakukan hubungan dengan Filipina". Atas insiden ini Departemen Luar Negeri Filipina akhirnya berencana mendirikan kembali Kantor Urusan Kalimantan Utara (North Borneo Bureau)[2].

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Philippines - The World Factbook". www.cia.gov. Diakses tanggal 2021-02-02. 
  2. ^ Campbell, Charlie (2013-02-26). "Sabah Standoff: Diplomatic Drama After Filipino Militants Storm Malaysia". Time (dalam bahasa Inggris). ISSN 0040-781X. Diakses tanggal 2021-02-02. 
  3. ^ Gould, James Warren. (1969). The United States and Malaysia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. hlm. 106. ISBN 0-674-92615-3. OCLC 44871. 
  4. ^ Summaries of judgments, advisory opinions, and orders of the International Court of Justice, 1997-2002. International Court of Justice. New York: United Nations. 2003. hlm. 205–. ISBN 92-1-133541-8. OCLC 55851512. 
  5. ^ Southeast Asia : a historical encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor. Ooi, Keat Gin, 1959-. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. 2004. hlm. 1163–. ISBN 1-57607-770-5. OCLC 54528945. 
  6. ^ Anuar Nik Mahmud, Nik. (2001). Tuntutan Filipina ke atas Borneo Utara (edisi ke-Cet. 1). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm. 66–67. ISBN 967-942-533-9. OCLC 49285345. 
  7. ^ "Translation by Professor Conklin of the Deed of 1878 in Arabic characters found by Mr. Quintero in Washington | GOVPH". Official Gazette of the Republic of the Philippines (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-02-03. 
  8. ^ "Contrato de Arrendo de Sandacan en Borneo, con el Baron de Overbeck - Philippine Claim to North Borneo, Vol. I". Official Gazette of the Republic of the Philippines (dalam bahasa Spanyol). 13 Juli 1878. Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  9. ^ Beyer, H. Otley (8 Desember 1946). "Brief memorandum on the government of the Sultanate of Sulu and powers of the Sultan during the 19th century - The Philippine Claim to a Portion of North Borneo". Official Gazette of the Republic of the Philippines (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  10. ^ Najeeb Mitry Saleeby, Ethnological Survey for Philippine Islands (1908). The History of Sulu (dalam bahasa English). Harvard University. Bureau of Printing. 
  11. ^ "1878 Grant of Lease by the Sultan of Sulu to Britain: Profession Conklin Translation vis a vis Maxwell and Gibson Translation". Official Gazette of the Republic of the Philippines (dalam bahasa Inggris). 1 Desember 1968. Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  12. ^ The Muslim private sector in Southeast Asia : Islam and the economic development of Southeast Asia. Mohamed Ariff, 1940-. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1991. hlm. 30–. ISBN 981-3016-09-4. OCLC 29935359. 
  13. ^ Philippines (1967). Philippine Claim to North Borneo (dalam bahasa Inggris). Bureau of Printing. 
  14. ^ Philippines (1967). Philippine Claim to North Borneo (dalam bahasa Inggris). Bureau of Printing. 
  15. ^ a b "Why 'Sultan' is dreaming | Daily Express Online - Sabah's Leading News Portal". www.dailyexpress.com.my. Diakses tanggal 2021-02-03. 
  16. ^ a b Bernama (2020-07-23). "Malaysia stopped paying cession money to Sulu Sultanate in 2013 | New Straits Times". NST Online (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-02-03. 
  17. ^ "WHAT WENT BEFORE: Sultan of Sulu's 9 principal heirs". Philippine Daily Inquirer (dalam bahasa Inggris). 23 Februari 2013. Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  18. ^ British Government (1877). "British North Borneo Treaties. (British North Borneo, 1877)" (PDF). Sabah State Government (State Attorney-General's Chambers). Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  19. ^ Yunos, Rozan (7 Maret 2013). "Sabah and the Sulu claims". The Brunei Times (dalam bahasa Inggris). Archived from the original on 2014-06-17. Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  20. ^ "Battle for control of Kampung Tanduo". Al Jazeera English. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-28. Diakses tanggal 1 Mac 2013. 
  21. ^ "Malaysia stand-off with Philippine group". BBC News Online. Diakses tanggal 19 Februari 2013. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Persengketaan_Sabah&oldid=24821554"