Polisi

Polisi Pamong praja (kepolisian) (serapan dari Belanda: politiecode: nl is deprecated ) atau singabana^[1] adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah^[2]. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata^[2]. Fungsi ini dikenal sebagai Kepolisian, polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan^[2]. Polri suatu badan negara penegak hukum ^[3] bidang Kepolisian Negara. Dalam tugasnya dia mencari informasi dengan, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkotika, asusila, separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dll). Kadang kala pranata ini bersifat militaristis (Polisi Militer, dan Carabinieri) dan paramilitaristis (POLRI, SWAT, GIGN, dan GENDARMERIES).

Seperti di Indonesia, sesudah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI, organisasi POLRI masuk dalam kategori paramiliter resmi kepolisian, dikarenakan status Anggota POLRI didalam Undang undang Kepolisian adalah bukan bagian dari PNS. POLRI sebagai organisasi induk kepolisian negara tidak diperkenankan memberikan Hak suara pada pemilu. POLRI bersifat netral tidak boleh berpolitik dan tidak boleh ikut memberikan hak suara pada pemilu.

Sejarah singkat[sunting | sunting sumber]

Organisasi Polri didirikan pada 1 Juli 1946^[4] sebagai penerus semangat Pasukan Bhayangkara^[5].Sebelum Polri didirikan Sudah terdapat Pasukan Polisi istimewa (tokubetsu keisatsutai) yang telah berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan [1],Pasukan polisi istimewa dibentuk oleh pemerintah jepang tahun 1943 merupakan wadah organisasi untuk polisi pribumi .Saat Perang Kemerdekaan 1945 ,Anggota Polisi Istimewa bertempur melawan belanda dan melucuti senjata tentara jepang yang telah menyerah di surabaya , Polisi istimewa dipimpin oleh Inspektur Polisi I Muhammad Jasin. Pada tahun 1946 Polisi Istimewa seluruh Indonesia dilebur bersama POLRI pada tahun 1946 sehingga menjadi kepolisian yang bersifat Nasional.

Polisi Zaman Kerajaan, Me-Rujuk pendiri pertama kekaisaran Majapahit Raden Wijaya membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi Raja ,Bhayangkara dibentuk dari tahun 1293 Masehi hingga 1580 Masehi se-zaman dengan Portugis pelopor yang pertamakali dalam hal eksplorasi lepas pantai, mendirikan kerajaan kolonial pertama dari lingkup gelobal, dengan harta benda di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, menjadi kekuatan dunia ekonomi, politik, dan militer^[4].

Polisi Zaman kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan di awali oleh pasukan–pasukan juga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada zaman itu. Pada tahun 1817 sejumlah warga Eropa di tanah jawa, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka^[4].

Zaman pendudukan Jepang, ini membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian jawa, sumatra, madura, yang berpusat di Jakarta. Kepolisian wilayah Indonesia timur berpusat di Makasar dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin^[4].

Periode 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer jepang membubarkan peta dan Gyu-Gun, sedang polisi istimewa tetap bertugas, termasuk waktu masa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka^[4].

Periode 1950-1959, dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, kepada Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden^[4].

Zaman Orde Lama dengan Dekret Pressiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan, Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan pertama menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawa pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio^[4].

Zaman Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang mencerminkan tidak integritas antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan Integritas ABRI (TNI), tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi departemen Hamkam meliputi TNI AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhamkam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhamkam/Pangab yang pertama^[4].

Bidang polisi[sunting | sunting sumber]

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Bidang-bidang dalam Polisi[sunting | sunting sumber]

Bidang Sumber Daya Masyarakat:

Polisi bertugas untuk penerbitan pelaporan surat izin kegiatan agar dapat memetakan potensi keamanan suatu kegiatan, serta menjalankan perekrutan personel kepolisian.

Bidang Pemeliharaan Keamanan: Polisi bertugas sebagai pemelihara keamanan sehari hari, pengamanan perairan dan pengamanan udara (AIRUD), membina potensi masyarakat agar mempererat hubungan polisi dengan masyarakat saling mendukung terjaminnya keamanan dengan membina potensi masyarakat, Pamswakarsa dan Polsus Kementrian (BINMAS).
Bidang Lalu Lintas

Polisi sebagai penegak hukum ,pengatur keamanan ,penjagaan dan pengawalan di jalan raya agar tercipta rasa aman dan kondusifnya transportasi lalu lintas.

Bidang Reserse:

Polisi bertugas sebagai penyidik melakukan lidik hingga sidikdalam tugasnya polisi mencari barang bukti, keterangan keterangan dari berbagai sumber keterangan dari saksi, barang bukti, maupun keterangan saksi ahli, untuk menindak.

Bidang Keamanan Intensitas Tinggi:

Polisi bertugas untuk penanggulangan teroris (densus anti teror), penjinakan bom, penanggulangan pemberontakan separatis dan penanggulangan huru hara daerah konflik intensitas rawan (brigade mobil). Pada penegakan hukum ini, polisi bertugas di tempat-tempat yang memiliki keadaan tempat dan situasi ekstrem sehingga persenjataan polisi sangat lengkap (pegunungan, hutan, perairan, pantai, dll.).

Bidang Intelijen Keamanan: Polisi sebagai telik sandi/spionase untuk menyusup, menyamar, dan membaur kedalam kelompok masyarakat agar memperoleh informasi penting,serta mengambil informasi dari ciri ciri anatomi setiap masyarakat untuk pendataan sidik jari (intelkam).
Bidang Hubungan Masyarakat : Polisi sebagai penerangan/penjelasan informasi suatu perkara hukum atau penerangan program kinerja kepolisian kepada masyarakat.
Bidang Profesi Internal: Polisi sebagai penegak kedisiplinan dan pengawasan personel di kesatuan. Petugas provoost dikenal masyarakat dengan sebutan "Polisi" nya Polisi (propam/provoost), karena bertugas menindak anggota kepolisian yang melanggar peraturan.
Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian:

Polisi menghadirkan pelayanan kesehatan di lingkungan POLRI dengan melengkapi tenaga medis, sarana, prasarana guna menunjang keberhasilan tugas kepolisian.

Lembaga-Lembaga Kepolisian[sunting | sunting sumber]

Selain lembaga POLRI, ada pula lembaga-lembaga Kepolisian Terbatas bersifat sipil karena direkrut dari CPNS, memiliki fungsi sebagai Penegak Peraturan yang Hanya memiliki kewenangan tugas di suatu lingkungan masing masing Kedinasan/Kementrian/BUMN, seperti:

Polsuspas (Polsuspas), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Hak asasi manusia sesuai kewenangan Undang Undang diberi kuasa menjalankan fungsi kepolisian terbatas di lapas dan Rutan.
Polisi Pamong Praja (Pol PP), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai kewenangan diberi kuasa menjalan kan fungsi kepolisian terbatas di lingkungan Pemerintahan Daerah (Kab/Kota) untuk fungsi penegakan Peraturan Daerah saja.Dulu Satuan ini dipimpin seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana.
Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), adalah Pegawai Negeri Sipil yang bernaung dibawah Kementerian Kehutanan Indonesia, dibentuk sebagai lembaga penegak hukum bersifat kepolisian terbatas yang bertugas mengamankan, melindungi dan mengawasi hutan berikut ekosistemnya serta aktivitas yang berkaitan.
Polisi khusus kereta api (Polsuska), adalah Pegawai Negeri Sipil yang berwenang menjalankan fungsi Kepolisian Terbatas pada PT Kereta Api (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian Negara (POLRI) untuk pengamanan perjalanan kereta api. Polsuska sempat dibubarkan kemudian dibentuk kembali seiring reformasi besar besaran ditubuh manajerial PT KAI. Pelatihan dan Pendidikan polsuska dilaksanakan oleh PT KAI dan Kepolisian Negara RI, kehadiran Polsuska telah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen PT KAI selama perjalanan.
Polsus PWP3K KKP, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersifat kepolisian terbatas pada kementerian kelautan dan perikanan ,bertugas untuk pengawasan dan pengamanan khusus pesisir laut dan pulau pulau kecil.
Polisi Militer (POM/PM), adalah tentara yang bertugas sebagai fungsi kepolisian Terbatas dilingkungan militer untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara tersebut.
Satuan pengamanan (SATPAM/Security) adalah Pegawai Perusahaan/Badan Usaha Jasa Pengamanan yang berwenang menjalankan fungsi Kepolisian Terbatas di lingkungan Perusahaan (BUMN/BUMD/SWASTA) untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan peraturan di suatu perusahaan. Dalam perekrutan para personil SATPAM, perusahaan/BUJP bekerjasama dengan POLRI untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi untuk mencetak anggota satuan pengamanan yang kompeten sebagai Mitra POLRI.

Nation Polisi Agency[sunting | sunting sumber]

Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja (Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Angkatan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam).

Salah satu faktor penting Kepolisian adalah integritas, kedisiplinan dan juga memiliki prinsip anti-korupsi yang harus dipegang teguh setiap Polri^[6]. Departemen Kepolisian New York (NYPD) memiliki pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah yuridiksinya^[6]. Di Selendia Baru memiliki prestasi yang menonjol yang disebut The Royal New Zaeland Police ialah komponen akademinya menghasilkan polisi yang baik dan mumpuni dalam menghadapi penomena kejahatan^[6]. Kepolisian Prancis secara tradisional dilatih untuk menangani kejahatan ringan.

Di Kanada selain lembaga penegak hukum federal, RCMP juga memiliki layanan kepolisian Provinsi dan Kota. RCMP bertanggung jawab untuk penegakan hukum di 150 kota. Dan perlindungan 600 komunitas asli serta bandara internasional^[6].

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) Pendaftaran Polisi 2013 Diarsipkan 2022-08-16 di Wayback Machine.

[1] (Indonesia) Arti kata singabana dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

[POLRI-2] ttps://www.britannica.com/topic/police

[3] ttp://repository.uin-suska.ac.id/13550/6/6.%20BAB%20I_201863PSI.pdf

[polri-4] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h https://polri.go.id/sejarah

[5] ttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528132449-31-647863/sejarah-berdirinya-polri-berawal-dari-masa-majapahit#:~:text=Polri%20didirikan%20pada%201%20Juli,khusus%20pengamanan%20dengan%20sebutan%20Bhayangkara.

[read-6] ttps://www.sonora.id/read/423298834/8-negara-dengan-polisi-terkuat-dan-terbaik-di-dunia-ada-indonesia?page=5

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal