Lihat sumber Sistem parlementer

[[Image:Form of government parliamentary.png|right|400px|thumb|'''Peta perbedaan jenis sistem parlementer '''
{{legend|red|[[Monarki konstitusional]] di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.}}
{{legend|orange|[[Republik parlementer]] di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.}}
{{legend|green|Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen}}]]

{{politik}}
[[Berkas:PalaceOfWestminsterAtNight.jpg|right|250px|thumb|Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."]]

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam [[mosi tidak percaya]]. Berbeda dengan [[sistem presidensiil]], sistem parlemen dapat memiliki seorang [[presiden]] dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol [[kepala negara]] saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh [[eksekutif|cabang eksekutif pemerintah]] tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung [[legislatif|cabang legislatif]], atau [[parlemen]], sering dikemukakan melalui sebuah [[veto keyakinan]]. Oleh karena itu, tidak ada [[pemisahan kekuasaan]] yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah [[republik]] kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan [[sistem presidensiil]], karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam [[Republik Weimar]] Jerman dan [[Republik Keempat]] Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara [[kepala pemerintahan]] dan [[kepala negara]], dengan kepala pemerintahan adalah [[perdana menteri]], dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang [[presiden]] terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah [[Inggris]], [[Jepang]], [[Belanda]], [[Malaysia]], [[Singapura]] dan sebagainya.

== Ciri-ciri sistem parlementer ==
{{Sistem pemerintahan}}
[[Berkas:Forms of government.svg|thumb|296x296px|Bentuk pemerintahan di berbagai negara. Sistem parlementer penuh berwarna oranye. Sistem monarki konstitusional dengan parlemen kuat berwarna merah, monarki konstitusional dengan parlemen lebih lemah dari raja berwarna magenta.]]
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
* Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai [[kepala pemerintahan]] sedangkan [[kepala negara]] dikepalai oleh presiden/raja.
* Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
* Perdana menteri memiliki [[hak prerogratif]] (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan [[menteri]]-menteri yang memimpin [[departemen]] dan non-departemen.
* Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
* Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
* Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

== Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer ==

-Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
* Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
* Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
* Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
* Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.

-Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
* Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
* Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
* Masa [[pemilihan umum]] dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu.
* Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
* Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

== Negara dengan sistem pemerintahan parlementer ==
{{main|#Daftar negara oleh sistem pemerintahan#Sistem parlementer}}
=== Afrika ===
[[Berkas:MandelaStatue.jpg|thumb|225px|upright|Statue of President [[Nelson Mandela]] of [[South Africa]] in [[Parliament Square]], [[London]]]]

=== Amerika ===
[[Berkas:Centre Block - Parliament Hill.jpg|thumb|Parliament Canada]]

{|
|-
! Country !!
|-
| {{flag|Antigua and Barbuda}} || rowspan="8" |
|-
| {{flag|The Bahamas}} 
|-
| {{flag|Barbados}} 
|-
| {{flag|Belize}} 
|-
| {{flag|Canada}} 
|-
| {{flag|Dominica}} 
|-
| {{flag|Grenada}} 
|-
| {{flag|Jamaica}} 
|-
| {{flag|Saint Kitts and Nevis}} ||
|-
| {{flag|Saint Lucia}} ||
|-
| {{flag|Saint Vincent and the Grenadines}} ||
|-
| {{flag|Trinidad and Tobago}} ||
|-
|}
  
[[Berkas:Sansad Bhavan-2.jpg|thumb|right|225px|[[Sansad Bhavan]], parliament building of largest democracy, [[India]]]]
[[Berkas:Baghdad Convention Center.jpg|thumb|225px|upright|[[Council of Representatives of Iraq]]]]
[[Berkas:Knesset Building (South Side).JPG|thumb|225px|upright|[[Knesset]] of Israel in [[Jerusalem]]]]
[[Berkas:MalaysianParliament.jpg|thumb|225px|[[Parliament of Malaysia]]]]

{|
|-
! Country !!
|-
| {{flag|Bangladesh}} ||
|-
| {{flag|Bhutan}} ||
|-
| {{flag|Cambodia}} ||
|-
| {{flag|India}} ||
|-
| {{flag|Iraq}} ||
|-
| {{flag|Israel}} ||
|-
| {{flag|Japan}} ||
|-
| {{flag|Kuwait}} ||
|-
| {{flag|Kyrgyzstan}} ||
|-
| {{flag|Lebanon}} ||
|-
| {{flag|Malaysia}} ||
|-
| {{flag|Mongolia}} ||
|-
| {{flag|Nepal}} ||
|-
| {{flag|Pakistan}} ||
|-
| {{flag|Singapore}} ||
|-
| {{flag|Thailand}} ||
|-
| {{flag|Turkey}} ||
|-
|}

=== Eropa ===
[[Berkas:Zyrat te parlamentit.jpg|thumb|right|225px|The administrative building of the Albanian Parliament]]

{|
|-
! Country !!
|-
| {{flag|Albania}} ||
|-
| {{flag|Austria}} ||
|-
| {{flag|Belgium}} ||
|-
| {{flag|Bulgaria}} ||
|-
| {{flag|Croatia}} ||
|-
| {{flag|Czech Republic}} ||
|-
| {{flag|Denmark}} ||
|-
| {{flag|Estonia}} ||
|-
| {{flag|Finland}} ||
|-
| {{flag|Germany}} ||
|-
| {{flag|Greece}} ||
|-
| {{flag|Hungary}} ||
|-
| {{flag|Iceland}} ||
|-
| {{flag|Ireland}} ||
|-
| {{flag|Italy}} ||
|-
| {{flag|Kosovo}} ||
|-
| {{flag|Latvia}} ||
|-
| {{flag|Lithuania}} ||
|-
| {{flag|Luxembourg}} || rowspan="14" |
|-
| {{flag|Republic of Macedonia|Macedonia}} 
|-
| {{flag|Malta}} 
|-
| {{flag|Moldova}} 
|-
| {{flag|Montenegro}} 
|-
| {{flag|Netherlands}} 
|-
| {{flag|Norway}} 
|-
| {{flag|Poland}} 
|-
| {{flag|Serbia}} 
|-
| {{flag|Slowakia}} 
|-
| {{flag|Slovenia}} 
|-
| {{flag|Spain}} 
|-
| {{flag|Sweden}} 
|-
| {{flag|Switzerland}} 
|-
| {{flag|United Kingdom}} ||
|-
|}

=== Pasi ===
[[Berkas:Parlamento da Nova Zelândia.jpg|225px|thumb|upright|[[Parliament of New Zealand]]]]
[[Berkas:Port Moresby parliament building front, by Steve Shattuck.jpg|upright|thumb|225px|[[National Parliament of Papua New Guinea]]]]


{|
|-
! Country !!
|-
| {{flag|Australia}} ||
|-
| {{flag|New Zealand}} ||
|-
| {{flag|Papua New Guinea}} ||
|-
| {{flag|Samoa}} ||
|-
| {{flag|Vanuatu}} ||
|-
|}

== Lihat pula ==
* [[Sistem presidensial]]
* [[Sistem semipresidensial]]

== Referensi ==
{{reflist}}

{{politik-stub}}

[[Kateg
ori:Sistem politik]]
[[Kategori:Bentu
k pemerintahan]]