Lihat sumber Badan Penyehatan Perbankan Nasional

{{Infobox lembaga nonstruktural Indonesia
|nama = Badan Penyehatan Perbankan Nasional
|singkatan = BPPN
|gambar = <!--[[Berkas: |180px]]--> 
|didirikan = {{Start date and age|1998|01|26}}
|pendiri =
|dasar = Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998
|dibubarkan = 27 Februari 2004
|dasar_pembubaran = Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
|sifat = <!--sifat lembaga (mandiri, bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri-->
|pegawai = <!--diisi jumlah pegawai pada tahun berjalan beserta referensinya -->
|anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya -->
|lembaga_pengganti = <!--diisi nama lembaga pengganti -->
|K/L_terkait = <!--diisi nama Kementerian/Lembaga yang terkait dengan LNS ini-->
|pimpinan1 = <!--nama jabatan pimpinan (kepala/ketua/wakil ketua/anggota/kepala sektariat/dsb)--> |nama_pimpinan1 = <!--nama pejabat--> |pimpinan2 = |nama_pimpinan2 = |pimpinan3 = |nama_pimpinan3 = |pimpinan4 = |nama_pimpinan4 = |pimpinan5 = |nama_pimpinan5 = |pimpinan6 = |nama_pimpinan6 = |pimpinan7 = |nama_pimpinan7 = |pimpinan8 = |nama_pimpinan8 = |pimpinan9 = |nama_pimpinan9 = |pimpinan10 = |nama_pimpinan10 = |pimpinan11 = |nama_pimpinan11 = |pimpinan12 = |nama_pimpinan12 =
|alamat = <!--alamat kantor pusat--> 
|situs web = {{URL|http://www.bppn.go.id}}{{dead link}}
|catatan = }}

'''Badan Penyehatan Perbankan Nasional''' (disingkat '''BPPN''') adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk pada akhir masa [[Orde Baru]] berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan [[perbankan]], penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

Karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan [[Presiden]] [[Megawati Soekarnoputri]], lembaga ini dibubarkan pada [[27 Februari]] [[2004]] berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.

Tak hanya itu, Presiden [[Megawati Soekarnoputri]] juga menunjuk [[Daftar Menteri Keuangan Republik Indonesia|Menteri Keuangan]] [[Boediono]] sebagai Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional melalui Keppres Nomor 16/2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN. Keppress ini merupakan satu dari sejumlah landasan hukum yang dikeluarkan [[presiden]] berkaitan dengan pembubaran BPPN. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, maka secara resmi BPPN dibubarkan.

== Perjalanan BPPN ==
=== Februari 1998 ===
Pemerintah [[Orde Baru]] melalui [[Keputusan Presiden]] Nomor 27 Tahun 1998 membentuk BPPN. Tugas pokoknya: penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasional.

Di zaman kepemimpinan [[Glenn Yusuf]], BPPN melengkapi organisasinya dengan divisi Asset Management Credit (AMC) dan Asset Management Investment (AMI). AMC menangani kredit bermasalah dari bank-bank yang ditutup atau diambil pemerintah. Sementara AMI menangani aset bank atau pemilik bank. Nilai seluruh aset yang berada di tangan AMC dan AMI berjumlah Rp. 640 triliun.

=== September 1998 – Juni 1999 ===
Lima konglomerat pemilik bank mengikat diri dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). Masing-masing [[Sjamsul Nursalim]], [[Mohamad Hasan]], [[Sudwikatmono]], [[Soedono Salim]], dan [[Ibrahim Risjad]]. Kemudian empat pemilik bank: [[Kaharudin Ongko]], [[Samadikun Hartono]], [[Usman Admadjaja]], dan [[Hokiarto]], menyepakati Master Refinancing and Notes Issues Agreement (MRA). Total nilai aset sembilan konglomerat yang diserahkan ke BPPN berjumlah Rp. 111,643 triliun.

Bersamaan dengan kesepakatan itu, BPPN bersama pemilik bank membentuk perusahaan induk untuk mengelola penjualan aset, misalnya saja [[PT Holdiko Perkasa]] untuk aset [[Soedono Salim]] atau [[PT Tunas Sepadan Investama]] bagi [[Sjamsul Nursalim]].

Selain MSAA dan MRA, BPPN juga menawarkan skema Akta Pengakuan Utang (APU) bagi para pengusaha.
Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Perbankan, ditetapkanlah [[Peraturan Pemerintah]] No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN (PP 17/1999) yang secara lebih rinci mengatur landasan hukum operasional BPPN. Berbagai kewenangan BPPN yang telah ditetapkan dalam UU Perbankan dijabarkan agar diapat dioperasionalkan secara jelas, baik menyangkut persyaratan maupun tatacaranya.

=== Mei 1999 – Desember 2000 ===
Seharusnya seluruh aset sudah berada di tangan BPPN dan dijual. Kenyataannya, hal itu tak terjadi dengan banyak sebab. Ada yang karena dokumen tidak lengkap, saham pemilik sudah diserahkan kepada kreditur lain, atau –yang paling parah—perbedaan valuasi atas aset yang diserahkan ke BPPN.

Kelompok Salim, misalnya, berdasar [[valuasi]] [[auditor]] yang mereka tunjuk, mengaku punya aset senilai Rp. 52,667 triliun. Namun ketika dilakukan [[due dilligent]] oleh [[Holdiko]], nilainya maksimal cuma sekitar Rp. 20 triliun.

=== Mei-Juli 2002 ===
BPPN melaksanakan kebijakan baru dalam upaya percepatan serta optimalisasi tingkat pengembalian meliputi bidang: penyelesaian Asset Transfer Kit (ATK), Restrukturisasi Utang, dan Penjualan Hak Tagih. Cara yang ditempuh adalah menjual langsung dan tender.

=== Juni 2002 ===
Kepala BPPN [[Syafruddin A. Temenggung]] menyatakan akan melakukan percepatan pembubaran lembaga yang dipimpinnya pada 2003, dari jadwal semula pada 2004.

Percepatan penutupan yang disebutnya (soft landing) BPPN pada 2003 diikuti dengan program penjualan 2.500 aset senilai Rp 158 triliun atau sekitar US$ 15 miliar secara sekaligus.

Terhadap aset yang tidak laku, menurut dia, akan dikelola oleh joint venture, holding company, dan clearing house yang akan menangani penukaran aset dengan obligasi.

=== Februari 2003 ===
Dalam rapat konsultasi dengan Komisi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (Komisi V) DPR, Ketua BPPN [[Syafruddin A. Temenggung]] mengeluhkan tidak maksimalnya dukungan institusi pemerintah lain terhadap pihaknya dalam menjalankan tugas.

Ia mengeluhkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 yang memberinya kewenangan dengan hukum khusus (“lex specialist”) untuk menjalankan tugas, ternyata tak banyak berarti di lapangan. Dari 76 surat sita yang dikeluarkannya atas aset-aset para pengutang, hanya tiga buah yang berhasil dimenangkan dan dijalankan-penyitaannnya. Menurut [[Syafruddin A. Temenggung]], selebihnya batal oleh putusan pengadilan yang menentangnya.

=== Maret 2003 ===
BPPN mulai mempresentasikan skenario pengakhiran lembaganya di hadapan para pejabat [[Departemen Keuangan]].

=== 27 Februari 2004 ===
Ketika BPPN dibubarkan, uang [[negara]] yang telah dikucurkan kepada [[perbankan]] senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi Rp 449,03 triliun, karena sebagian asset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para pemiliknya (debitor). Dari semua ini BPPN berhasil mengembalikan kepada negara Rp 172,4 triliun, sisanya menguap begitu saja.

Penutupan BPPN sekaligus peresmian lembaga baru, sebagai lembaga yang mengelola aset-aset BPPN terdahulu yang belumselesai dijual. Nilai asset tersebut sekitar Rp 10,817 triliun.

Total nilai aset ini diperoleh dari unit restrukturisasi bank (BRU) dengan nilai dasar Rp 4,858 triliun; aset manajemen kredit (AMK) Rp 2,00 triliun; serta aset manajemen investasi (AMI) Rp 3,958 triliun.

Selain itu, BPPN juga menyerahkan aset yang akan ditangani tim pemberesan dengan total Rp 4,346 triliun. Jumlah ini diperoleh dari AMK senilai Rp 2,416 triliun serta AMI Rp 1,929 triliun.

== Ketua BPPN ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! No
! Nama
! Awal Jabatan
! Akhir Jabatan
|-
| 1
| [[Bambang Subianto]] 
| Januari 1998 
| Maret 1998
|-
| 2
| [[Iwan Prawiranata]]
| Maret 1998 
| 22 Juni 1998
|-
| 3
| [[Glenn MS Yusuf]] 
| 22 Juni 1998 
| 12 Januari 2000
|-
| 4
| [[Cacuk Sudarijanto]] 
| 12 Januari 2000 
| 6 November 2000
|-
| 5
| [[Edwin Gerungan]]
| 6 November 2000 
| 25 Juni 2001
|-
| 6
| [[I Putu Gede Ary Suta]]
| 25 Juni 2001 
| 19 April 2002
|-
| 7
| [[Syafruddin Arsjad Temenggung]] 
| 19 April 2002 
| 27 Februari 2004
|}

== Referensi ==
* {{id}} [http://www.dprin.go.id/regulasi/1998/01/kp2798.htm Keppres No 27/1998 tentang Pembentukan BPPN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20050420025804/http://www.dprin.go.id/regulasi/1998/01/kp2798.htm |date=2005-04-20 }}
* {{id}} [http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2004/kp2004/kp15'04.htm Keppres No 15/2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN]{{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20051104213949/http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2004/kp2004/kp15%2704.htm |date=2005-11-04 }}
* {{id}} [http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2004/05/04/tml,20040504-02,id.html Perjalanan BPPN dari Waktu ke Waktu - (Tempo Interaktif)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060215121023/http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2004/05/04/tml,20040504-02,id.html |date=2006-02-15 }}

== Lihat pula ==
* [[Daftar Badan dan Komisi di Indonesia]]

== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.liputan6.com/view/0,73084,1,0,1140802168.html BPPN Resmi Dibubarkan - (Liputan6.com)]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

[[Kategori:Ekonomi Indonesia]]
[[Kategori:Bekas lembaga pemerintahan Indonesia]]