Lihat sumber Mahkamah Agung Republik Indonesia

{{Kotak info lembaga yudikatif
| nama_lembaga           = Mahkamah Agung <br /> Republik Indonesia
| native_name            = <!-- nama lain lembaga -->
| logo                   = Insignia of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.svg
| ukuran_logo            = 100px
| keterangan_logo        = Lambang Mahkamah Agung RI
| gambar                 = Mahkamah Agung RI (30437101575) (cropped).jpg
| ukuran_gambar          = 200px
| keterangan_gambar      = Gedung Mahkamah Agung RI saat ini
| didirikan              = {{Start date and age|1945|08|19}}
| dasar_hukum            = [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]
| yurisdiksi             = [[Indonesia]]
| jenis_perkara          = [[Kasasi]], [[Peninjauan Kembali]], Uji materil peraturan di bawah UU, perkara khusus
| jumlah_perkara         = 13.977
| tahun                  = [[2015]]<ref name="Laptah 2015"/>
| slogan                 = ''Dharmmayukti'' (Kebaikan yang sesungguhnya)
| pegawai                =
| anggaran               = Rp8.575,7 miliar<br />(APBN-P 2015)<ref>[Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20APBNP%202015%20FULL.pdf]</ref>
| lokasi                 = [[Jakarta]]
| koordinat              = {{coord|6|10|13|S|106|49|35|E|display=inline,title}}

<!-- Pimpinan -->
| nama_jabatan_pimpinan1   = [[Daftar Ketua Mahkamah Agung Indonesia|Ketua]]<!-- nama jabatan pimpinan  -->
| nama_pejabat1            = [[Muhammad Syarifuddin]]<!-- nama pejabat pimpinan -->
| nama_jabatan_pimpinan2   = [[Daftar Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia|Wakil Ketua Yudisial]]
| nama_pejabat2            = [[Sunarto (hakim)|Sunarto]]
| nama_jabatan_pimpinan3   = [[Daftar Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia|Wakil Ketua Non Yudisial]]
| nama_pejabat3            = [[Suharto (hakim)|Suharto]]
| nama_jabatan_pimpinan4   = Ketua Kamar Pidana
| nama_pejabat4            = —
| nama_jabatan_pimpinan5   = Ketua Kamar Perdata
| nama_pejabat5            = [[I Gusti Agung Sumanatha]]
| nama_jabatan_pimpinan6   = Ketua Kamar Agama
| nama_pejabat6            = [[Amran Suadi]]
| nama_jabatan_pimpinan7   = Ketua Kamar TUN
| nama_pejabat7            = [[Yulius (hakim)|Yulius]]
| nama_jabatan_pimpinan8   = Ketua Kamar Militer
| nama_pejabat8            = [[Burhan Dahlan]]
| nama_jabatan_pimpinan9   = Ketua Kamar Pembinaan
| nama_pejabat9            = [[Takdir Rahmadi]]
| nama_jabatan_pimpinan10  = Ketua Kamar Pengawasan
| nama_pejabat10           = [[Dwiarso Budi Santiarto]]
<!--Jabatan lainnya-->
| nama_jabatan_lainnya1    = [[Hakim Agung]]<!--Jabatan lainnya seperti : Hakim Agung, Hakim Anggota, Anggota, dsb-->
| jumlah_jabatan           = Maksimal 60 orang 
| sistem_seleksi           = Diseleksi oleh [[Komisi Yudisial]] dengan persetujuan [[DPR]] dan penetapan [[Presiden]]

<!--Jabatan lainnya seperti Panitera-->
| nama_jabatan_lainnya2    = [[Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia|Panitera]]
| nama_pejabat_lainnya2    = Heru Pramono

<!--Sekretaris / Sekretaris Jenderal-->
| nama_jabatan_sekretariat = [[Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia|Sekretaris]]
| nama_sekretaris          = Sugiyanto (''Plt.'')

| alamat                   =  Jl. Medan Merdeka Utara No, 9-13 Jakarta
| Situs web                = {{url|https://www.mahkamahagung.go.id/}}
}}
{{Politics of Indonesia}}
'''Mahkamah Agung Republik Indonesia''' (disingkat '''MA RI''' atau '''MA''') adalah [[lembaga tinggi negara]] dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang merupakan pemegang [[kekuasaan kehakiman di Indonesia|kekuasaan kehakiman]] bersama-sama dengan [[Mahkamah Konstitusi Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] dan [[Komisi Yudisial]] serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan kekuasaannya pada badan peradilan dalam lingkungan [[peradilan umum]], lingkungan [[peradilan agama]], lingkungan [[peradilan tata usaha negara]] dan lingkungan [[Peradilan militer di Indonesia|peradilan militer]].

== Sejarah ==
Masa kolonial [[Belanda]] atas Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di [[Indonesia]]. Baik sejak masa kolonial [[Belanda]] ([[Herman Willem Daendels]] – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal), dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).<ref name="Laparan Tahunan 2010">[https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2010.pdf Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010]</ref>

Pada masa kolonial Belanda, ''Hooggerechtshof'' merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta/Batavia dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. ''Hooggerechtshof'' beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang Pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu, Gubernur Jenderal dapat menambah susunan ''Hooggerechtshof'' dengan seorang wakil serta seorang atau lebih anggota.<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, [[Presiden Soekarno]] melantik/mengangkat [[Kusumah Atmaja|Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja]] sebagai [[Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia]] yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke [[Yogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu|Yogyakarta]] sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu:<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>
#''Hooggerechtshof'' di Jakarta dengan:
## Ketua: Dr. Mr. Wirjers
## Anggota Indonesia:
### Mr. Notosubagio,
### Koesnoen
## Anggota Belanda:
### Mr. Peter,
### Mr. Bruins
##''Procureur-Generaal'': Mr. Urip Kartodirdjo
# Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan:
## Ketua: [[Kusumah Atmaja|Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja]]
## Wakil: Mr. R. Satochid Kartanegara
## Anggota:
### Mr. Husen Tirtaamidjaja,
### Mr. Wirjono Prodjodikoro,
### [[Soetan Kali Malikoel Adil|Sutan Kali Malikul Adil]]
## Panitera: Mr. Soebekti
## Kepala TU: Ranuatmadja

Kemudian terjadi kapitulasi [[Jepang]], yang merupakan Badan Tertinggi disebut ''Saikoo Hooin'' ({{lang|ja|最高法院}}, saikō-hōin) yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan ''Hooggerechtschof''. Dengan demikian, para anggota ''Hooggerechtschof'' dan ''Procureur-Generaal'' meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan:<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>
# Ketua: [[Kusumah Atmaja|Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja]]
# Wakil: Mr. Satochid Kartanegara
# Anggota:
## Mr. Husen Tirtaamidjaja,
## Mr. Wirjono Prodjodikoro,
## Sutan Kali Malikul Adil
# Panitera: Mr. Soebekti
# Jaksa Agung: Mr. Tirtawinata
Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>
# Peradilan Umum
# Peradilan Agama
# Peradilan Militer
# Peradilan TUN

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugastugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu:<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>
# Fungsi Peradilan
# Fungsi Pengawasan
# Fungsi Pengaturan
# Fungsi Memberi Nasihat
# Fungsi Administrasi
Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang
Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi:
{{cquote|Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku}}
Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan:
# Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>
# Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.<ref name="Laparan Tahunan 2010"/>

== Wewenang ==
Mahkamah Agung memiliki wewenang:<ref>{{cite journal|title= Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan|author= Kevin Angkouw|journal= Lex Administratum|volume= 2|number= 2|year= 2014|issn= 2337-6074|page= 132|url= https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746}}</ref>
# Berwenang mengadili pada tingkat [[kasasi]]. 
# Mengajukan tiga orang anggota [[Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|hakim konstitusi]].
# Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.  
# Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi [[grasi]] dan [[rehabilitasi]].

== Struktur ==
Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota adalah Hakim Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

=== Pimpinan ===
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/306/UU%20NO%205%20TH%202004.pdf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung]{{Pranala mati|date=Maret 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013.<ref>{{Cite web|url=https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=download&id=3334&chk=5a45ceeaed46f9642ede8b225cb0bbf3&no_html=1|title=Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor 050A/KMA/SK/IV/2013|last=|first=|date=1 April 2013|website=jdih.mahkamahagung.go.id|publisher=Mahkamah Agung RI|access-date=4 Juli 2018}}</ref>

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; background:#FFF;"
|+ Pimpinan 
|-
! colspan=2 style="min-width: 150px /* without these none of the images will display on a mobile device. Given images are 100px width we must ensure the container is at least 100px with some space for the text */" | Hakim /<br /> tempat dan tanggal lahir
! Jabatan
! Diangkat sebagai Hakim Agung
! Diangkat sebagai Pimpinan
! Pendahulu dalam jabatan
|-
| {{sort|01|[[Berkas:M. Syarifuddin.jpg|100px]]}}
| '''{{Sortname|Muhammad|Syarifuddin}}'''<br />{{dts|1954|10|17}}<br />[[Baturaja]], [[Sumatera Selatan]]
| [[Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua]]
| {{dts|2013|3|11}}
| {{dts|2020|4|30}}
| [[Muhammad Hatta Ali]]
|-
| {{sort|02|[[Berkas:Andi Samsan Nganro.jpg|100px]]}}
| '''{{Sortname|Andi Samsan|Nganro}}'''<br />{{dts|1953|1|2}}<br />[[Sengkang]], [[Sulawesi Selatan]]
| [[Daftar Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia|Wakil Ketua Bidang Yudisial]]
| {{dts|2011|10|9}}
| {{dts|2021|2|15}}
| Muhammad Syarifuddin
|-
| {{sort|03|[[Berkas:Sunarto (Hakim).png|100px]]}}
| '''[[Sunarto (hakim agung)|Sunarto]]'''<br />{{dts|1959|4|11}}<br />[[Sumenep]], [[Jawa Timur]]
| [[Daftar Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia|Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial]]
| {{dts|2015|8|5}}
| {{dts|2018|5|23}}
| [[Suwardi]]
|-
| {{sort|04|[[Berkas:Amran Suadi.jpg|100px]]}}
| '''[[Amran Suadi]]'''<br />{{dts|1954|4|24}}<br />[[Medan]], [[Sumatera Utara]]
| [[Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Agama]]
| {{dts|2014|10|21}}
| {{dts|2017|4|12}}
| [[Abdul Manan]]
|-
| {{sort|05|[[Berkas:Yulius.jpg|100px]]}}
| '''[[Yulius (hakim agung)|Yulius]]'''<br />{{dts|1958|7|17}}<br />[[Bukittinggi]], [[Sumatera Barat]]
| [[Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Tata Usaha Negara]]
| {{dts|2010|4|7}}
| {{dts|2022|11|9}}
| [[Supandi (hakim agung)|Supandi]]
|-
| {{sort|06|[[Berkas:Takdir Rahmadi.jpg|100px]]}}
| '''[[Takdir Rahmadi]]'''<br />{{dts|1954|5|30}}<br />[[Tebing Tinggi]], Sumatera Utara
| [[Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Pembinaan]]
| {{dts|2008|12|30}}
| {{dts|2014|12|23}}
| [[Widayatno Sastrohardjono]]
|-
| {{sort|07|[[Berkas:Suhadi.jpg|100px]]}}
| '''[[Suhadi (hakim agung)|Suhadi]]'''<br />{{dts|1953|9|19}}<br />[[Sumbawa Besar]], [[Nusa Tenggara Barat]]
| [[Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Pidana]]
| {{dts|2011|10|9}}
| {{dts|2018|10|9}}
| [[Widayatno Sastrohardjono]]
|-
| {{sort|08|[[Berkas:Burhan Dahlan.jpg|100px]]}}
| '''[[Burhan Dahlan]]'''<br />{{dts|1955|1|1}}<br />[[Bandung]], [[Jawa Barat]]
| [[Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Militer]]
| {{dts|2013|3|11}}
| {{dts|2018|10|9}}
| [[Timur P. Manurung]]
|-
| {{sort|09|[[Berkas:Zahrul Rabain.jpg|100px]]}}
| '''[[Zahrul Rabain]]'''<br />{{dts|1953|4|24}}<br />[[Sungai Pinang, Hulu Kuantan, Kuantan Singingi|Sungai Pinang]], [[Riau]]
| [[Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Pengawasan]]
| {{dts|2013|10|31}}
| {{dts|2021|5|7}}
| Andi Samsan Nganro
|-
| {{sort|09|[[Berkas:I Gusti Agung Sumanantha.jpg|100px]]}}
| '''[[I Gusti Agung Sumanantha]]'''<br />{{dts|1956|3|22}}<br />[[Denpasar]], [[Bali]]
| [[Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Kamar Perdata]]
| {{dts|2013|3|11}}
| {{dts|2020|2|21}}
| [[Soltoni Mohdally]]
|}

=== Hakim anggota ===
{{untuk|daftar seluruh Hakim Agung yang pernah menjabat|Daftar hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia}}
Hakim anggota Mahkamah Agung adalah [[Hakim Agung]]. Pada Mahkamah Agung terdapat [[Hakim Agung]] sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh [[Komisi Yudisial]] kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat]], untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]].

Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung memenuhi syarat:
* hakim karier:
*# warga negara [[Indonesia]];
*# bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
*# berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
*# berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
*# mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
*# berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
*# tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<ref name="UU/3/2009">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16604/UU0032009.pdf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung]{{Pranala mati|date=Desember 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
* nonkarier:
*# memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 (syarat hakim karier);
*# berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
*# berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
*# tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<ref name="UU/3/2009"/>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75, tahun 2000, berikut gaji pokok hakim agung per bulan berdasarkan jabatan:
# Ketua sebesar Rp. 5.040.000,-
# Wakil Ketua sebesar Rp. 4.620.000,-
# Ketua Muda adalah sebesar Rp. 4.410.000,-
# Hakim Anggota adalah sebesar Rp. 4.200.000,-.<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=6729&file=PP%20NO%2075%20TH%202000.pdf PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

Selain itu gaji pokok, hakim agung juga memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55, tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yakni:
# Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp. 121.609.000,-
# Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp. 82.451.000,-
# Ketua Muda Mahkamah Agung Rp. 77.504.000,-
# Hakim Agung Mahkamah Agung Rp. 72.854.000,-<ref>[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bf93ce3406d/presiden-tetapkan-tunjangan-jabatan-ketua-ma-mk-rp121-juta Hukumonline.com: Presiden Tetapkan Tunjangan Jabatan Ketua MA/MK Rp121 Juta]</ref>

Hakim Agung yang sedang menjabat pada saat ini:
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
! colspan="3" | Hakim
! Tanggal lahir
! Mulai menjabat
! Selesai menjabat
! Lama menjabat
! Kamar
! Jabatan fungsional
! ''Alma mater''
|-
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Maarif, Syamsul"| 1
| [[Berkas:Samsyul Maarif.jpg|75px]]
| '''[[Syamsul Maarif (hakim agung)|Syamsul Maarif]]'''<br><small>S.H., LL.M., Ph.D.</small>
| 26 September 1957<ref name=AK08/>
| 30 Desember 2008
| petahana
| 
| Perdata
| 
| [[Universitas Brawijaya|Brawijaya]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Ayyub Saleh, Andi Abu"| 2
| [[Berkas:Andi Abu Ayyub Saleh.jpg|75px]]
| '''[[Andi Abu Ayyub Saleh]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 14 Juli 1952<ref name=AK08/>
| 30 Desember 2008
| petahana
| 
| Pidana
| 
| Hasanuddin
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Yulius"| 3
| [[Berkas:Yulius.jpg|75px]]
| '''[[Yulius (hakim agung)|Yulius]]'''<br><small>S.H.</small>
| 14 Juli 1958
| 7 April 2010<ref name=Tribun10/>
| petahana
| 
| Tata Usaha Negara
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Luthan, Salman"|  4
| [[Berkas:Salman Luthan.jpg|75px]]
| '''[[Salman Luthan]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 11 Juli 1959
| 7 April 2010<ref name=Tribun10/>
| petahana
|
| Pidana
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Jaya, Surya"| 5
| [[Berkas:Surya Jaya.jpg|75px]]
| '''[[Surya Jaya]]'''<br><small>S.H.</small>
| 19 Juni 1961
| 7 April 2010<ref name=Tribun10/>
| petahana
| 
| Pidana
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Sitompul, Sofyan"| 6
| [[Berkas:Sofyan Sitompul.jpg|75px]]
| '''[[Sofyan Sitompul]]'''<br><small>S.H.</small>
| 4 April 1952
| 7 April 2010<ref name=Tribun10/>
| petahana
| 
| Pidana
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Murwahyuni, Sri"| 7
| [[Berkas:Sri Murwahyuni.jpg|75px]]
| '''[[Sri Murwahyuni]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 26 Februari 1953
| 7 April 2010<ref name=Tribun10/>
| petahana
| 
| Pidana
| 
| Islam Indonesia
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Elmiyah, Nurul"| 8
| [[Berkas:Nurul Elmiyah.jpg|75px]]
| '''[[Nurul Elmiyah]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 11 November 1956
| 9 November 2011<ref name=Lip611/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| Indonesia
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Fachruddin, Irfan"| 9
| [[Berkas:Irfan Fachruddin.jpg|75px]]
| '''[[Irfan Fachruddin]]'''<br><small>Dr.; S.H., CN</small>
| 20 April 1957
| 11 Maret 2013<ref name=Tempo13>Fransisco Rosarianis (11 Maret 2013), [https://nasional.tempo.co/read/466342/8-hakim-agung-baru-dilantik/full&view=ok "8 Hakim Agung Baru Dilantik"]{{Pranala mati|date=November 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, tempo.co, diakses 19 Mei 2021</ref>
| petahana
| 
| Tata Usaha Negara
| 
| Islam Jakarta
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Desnayetti"| 10
| [[Berkas:Desnayeti.jpg|75px]]
| '''[[Desnayetti]]'''<br><small>S.H.</small>
| 30 Desember 1954
| 11 Maret 2013<ref name=Tempo13/>
| petahana
| 
| Pidana
| 
| Andalas
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Hamdi"| 11
| [[Berkas:Hamdi (Hakim).jpg|75px]]
| '''[[Hamdi]]'''<br><small>S.H., M.Hum.</small>
| 2 Oktober 1957
| 11 Maret 2013<ref name=Tempo13/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Ginting, Yakub"| 12
| [[Berkas:Yakub Ginting.jpg|75px]]
| '''[[Yakub Ginting]]'''<br><small>Dr.; S.H., CN, M.Kn.</small>
| 5 Juni 1954
| 11 Maret 2013<ref name=Tempo13/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Sumardijatmo"| 13
| [[Berkas:Sumardijatmo.jpg|75px]]
| '''[[Sumardijatmo]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 
| 31 Oktober 2013
| petahana
| 
| Pidana
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Army, Eddy"| 14
| [[Berkas:Eddy Army.jpg|75px]]
| '''[[Eddy Army]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 8 Januari 1954
| 31 Oktober 2013
| petahana
| 
| Pidana
| 
| Andalas
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Dimyati, Sudrajat"| 15
| [[Berkas:Sudrajat Dimyati.jpg|75px]]
| '''[[Sudrajad Dimyati]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 27 Oktober 1957
| 21 Oktober 2014<ref name=Badilag14/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| Islam Indonesia
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Purwosusilo"| 16
| [[Berkas:Purwosusilo.jpg|75px]]
| '''[[Purwosusilo]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 29 September 1954
| 21 Oktober 2014<ref name=Badilag14/>
| petahana
| 
| Agama
| 
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Sudaryono, Is"| 17
| [[Berkas:Is Sudaryono.jpg|75px]]
| '''[[Is Sudaryono]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 7 Mei 1954
| 21 Oktober 2014<ref name=Badilag14/>
| petahana
| 
| Tata Usaha Negara
|
| 
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Samiyati, Maria Anna"| 18
| [[Berkas:Maria Anna Samiyati.jpg|75px]]
| '''[[Maria Anna Samiyati]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 22 April 1955
| 5 Agustus 2015<ref name=Detik15/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| [[Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta|17 Agustus 1945]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Yosran"| 19
| [[Berkas:Yosran.jpg|75px]]
| '''[[Yosran (hakim agung)|Yosran]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.Hum.</small>
| 21 Juni 1959
| 5 Agustus 2015<ref name=Detik15/>
| petahana
| 
| Tata Usaha Negara
| 
| Andalas
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Arto, Mukti"| 20
| [[Berkas:Mukti Arto.jpg|75px]]
| '''[[Mukti Arto]]'''<br><small>S.H.</small>
| 11 Oktober 1951
| 5 Agustus 2015<ref name=Detik15/>
| petahana
| 
| Agama
| 
|
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Widagdo, Panji"| 21
| [[Berkas:Panji Widagdo.jpg|75px]]
| '''[[Panji Widagdo]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 26 Juni 1957
| 30 September 2016<ref name=HO16>ASH (30 September 2016), [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ee25799dae1/3-hakim-agung-baru-dilantik--ma-masih-kekurangan "3 Hakim Agung Baru Dilantik, MA Masih Kekurangan"], hukumonline.com, diakses 19 Mei 2021</ref>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| [[Universitas Sebelas Maret|Sebelas Maret]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Ibrahim"| 22
| [[Berkas:Ibrahim (Hakim).jpg|75px]]
| '''[[Ibrahim (hakim agung)|Ibrahim]]'''<br><small>Dr.; S.H., LL.M.</small>
| 25 November 1962
| 30 September 2016<ref name=HO16/>
| petahana
| 
| Agama
| 
| Hasanuddin
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Riadi, Edi"| 23
| [[Berkas:Edi Riadi.jpg|75px]]
| '''[[Edi Riadi]]'''<br><small>S.H.</small>
| 16 Oktober 1955
| 30 September 2016<ref name=HO16/>
| petahana
|
| Agama
| 
| [[Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta|Syarif Hidayatullah]] {{br}} [[Universitas Kristen Indonesia-Tomohon|Kristen Indonesia-Tomohon]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Saleh, Gazalba"| 24
| [[Berkas:Gazalba Saleh.jpg|75px]]
| '''[[Gazalba Saleh]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.<ref>{{Cite web|date=2022-11-11|title=Siapa Gazalba Saleh? Hakim Agung Tersangka Kasus Suap Di MA|url=https://radarbabel.com/siapa-gazalba-saleh-hakim-agung-tersangka-kasus-suap-di-ma|language=id|access-date=2022-11-11}}</ref></small>
| 15 April 1968
| 7 November 2017<ref name=MA17>Azizah (7 November 2017), [https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2808/ketua-mahkamah-agung-melantik-dan-mengambil-sumpah-5-lima-hakim-agung "KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH 5 (LIMA) HAKIM AGUNG"], mahkamahagung.go.id, diakses 19 Mei 2021</ref>
| petahana
| 
| Pidana
| 
| Hasanuddin
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Wahab, Muhammad Yunus"| 25
| [[Berkas:Muhammad Yunus Wahab.jpg|75px]]
| '''[[Muhammad Yunus Wahab]]'''<br><small>Dr. Drs.; S.H., M.H.</small>
| 20 Oktober 1957
| 7 November 2017<ref name=MA17/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| [[Universitas Muslim Indonesia|Muslim Indonesia]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Yasardin"| 26
| [[Berkas:Yasardin.jpg|75px]]
| '''[[Yasardin (hakim agung)|Yasardin]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.Hum.</small>
| 10 November 1959
| 7 November 2017<ref name=MA17/>
| petahana
| 
| Agama
| 
| Syarif Hidayatullah {{br}} [[Universitas Mahendradatta|Mahendradatta]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Wahyunadi, Yodi Martono"| 27
| [[Berkas:Yodi Martono Wahyunadi.jpg|75px]]
| '''[[Yodi Martono Wahyunadi]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 2 Maret 1963
| 7 November 2017<ref name=MA17/>
| petahana
| 
| Tata Usaha Negara
| 
| Padjadjaran
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Manaö, Hidayat"| 28
| [[Berkas:Hidayat Manao.jpg|75px]]
| '''[[Hidayat Manaö]]'''<br><small>Brigadir Jenderal TNI (Purn.); S.H., M.H.</small>
| 1 Januari 1961
| 7 November 2017<ref name=MA17/>
| petahana
| 
| Militer
|
| 17 Agustus 1945
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Manaf, Abdul"| 29
| 
| '''[[Abdul Manaf]]'''<br><small>Dr. Drs.; S.H., M.H.</small>
| 12 Juli 1958
| 16 Agustus 2018<ref name=MA18>Ridwan Anwar (16 Agustus 2018), [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dilantik-ketua-ma-dr-abdul-manaf-resmi-jadi-hakim-agung "Dilantik Ketua MA, Dr. Abdul Manaf Resmi Jadi Hakim Agung"], badilag.mahkamahagung.go.id, diakses 19 Mei 2021.</ref>
| petahana
| 
| Agama
|
| Syarif Hidayatullah
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Teguh, Pri Pambudi"| 30
| 
| '''[[Pri Pambudi Teguh]]'''<br><small>Dr.; S.H., M.H.</small>
| 13 Maret 1961
| 16 Agustus 2018<ref name=MA18/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| Gadjah Mada
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Soesilo"| 31
| 
| '''[[Soesilo (hakim agung)|Soesilo]]'''<br><small>S.H.,, M.H.</small>
| 22 September 1961
| 12 Maret 2020<ref name=Kompas20>Dian Erika Nugraheny (12 Maret 2020), [https://nasional.kompas.com/read/2020/03/12/11254191/mahkamah-agung-lantik-5-hakim-agung-dan-3-hakim-ad-hoc "Mahkamah Agung Lantik 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc"], nasional.kompas.com, diakses 19 Mei 2021</ref>
| petahana
| 
| Pidana
| 
| 17 Agustus 1945
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Sugiarto, Dwi"| 32
| 
| '''[[Dwi Sugiarto]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 5 Januari 1962
| 12 Maret 2020<ref name=Kompas20/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| Gadjah Mada
|- class="sortbottom"

|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Mulyati, Rahmi"| 33
|
| '''[[Rahmi Mulyati]]'''<br><small>S.H., M.H.</small>
| 7 Desember 1959
| 12 Maret 2020<ref name=Kompas20/>
| petahana
| 
| Perdata
| 
| Andalas
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Busra"| 34
| 
| '''[[Busra (hakim agung)|Busra]]'''<br><small>Drs.; S.H., M.H.</small>
| 24 Juni 1956
| 12 Maret 2020<ref name=Kompas20/>
| petahana
| 
| Agama
| 
| [[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara|Muhammadiyah Sumatera Utara]]
|- class="sortbottom"
|-style="background:#FFF;"
| data-sort-value="Sutrisno, Sugeng"| 35
| 
| '''[[Sugeng Sutrisno]]'''<br><small>Brigadir Jenderal TNI; S.H., M.H.</small>
|  20 Desember 1965
| 12 Maret 2020<ref name=Kompas20/>
| petahana
| 
| Militer
| 
| Islam Jakarta
|- class="sortbottom"
|}

=== Kepaniteraan ===
'''[[Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia]]'''
* [[Panitera Muda Perdata]]
* [[Panitera Muda Perdata Khusus]]
* [[Panitera Muda Pidana]]
* [[Panitera Muda Pidana Khusus]]
* [[Panitera Muda Perdata Agama]]
* [[Panitera Muda Pidana Militer]]
* [[Panitera Muda Tata Usaha Negara]].

=== Sekretariat ===
'''[[Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia]]''' 
* '''[[Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum]]'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
** Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
** Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
** Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata
** Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana
* '''[[Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama]]'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
** Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
** Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
** Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama
* '''[[Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara]]'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
** Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
** Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
** Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
** Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
* [[Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia|'''Badan Pengawasan''']]
** Sekretariat Badan Pengawasan
** Inspektorat Wilayah I
** Inspektorat Wilayah II
** Inspektorat Wilayah III
** Inspektorat Wilayah IV
* '''[[Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan]]'''
** Sekretariat
** Pusat Penelitian dan Pengaembangan Hukum dan Peradilan
** Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
** Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan
* '''[[Badan Urusan Administrasi]]'''
** Biro Perencanaan dan Organisasi
** Biro Kepegawaian
** Biro Keuangan
** Biro Perlengkapan
** Biro Sekretariat Pimpinan
** Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
** Biro Umum

=== Pengadilan Tingkat Banding ===
Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:
# [[Pengadilan Tinggi]]
# [[Pengadilan Tinggi Agama]]
# [[Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara]]
# [[Pengadilan Militer Utama]]
# [[Pengadilan Militer Tinggi]]

=== Pengadilan Tingkat Pertama ===
Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:
# [[Pengadilan Negeri]]
# [[Pengadilan Agama]]
# [[Pengadilan Tata Usaha Negara]]
# [[Pengadilan Militer]]

== Kinerja ==
=== Keadaan perkara ===
Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.<ref name="Laparan Tahunan 2013">[https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013]</ref> Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia:

{| class="wikitable sortable"
|- style="background:#efefef"
! Tahun 
!Sisa Tahun Sebelumnya!! Perkara Masuk 
!Beban Perkara!! Perkara Putus !! Sisa Perkara
|-
| 2004<ref name="Laptah 2015">[http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202015.pdf Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160920144753/http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202015.pdf |date=2016-09-20 }} halaman 21</ref>
| align="right" |20.825
| align="right" |5.730
| align="right" |26.555
| align="right" |6.241
| align="right" |20.314
|-
| 2005<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |20.314
| align="right" |7.468
| align="right" |27.782
| align="right" |11.807
| align="right" |15.975
|-
| 2006<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |15.975
| align="right" |7.825
| align="right" |23.800
| align="right"|11.775
| align="right"|12.025
|-
| 2007<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |12.025
| align="right"|9.516
| align="right" |21.541
| align="right"|10.714
| align="right"|10.827
|-
| 2008<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |10.827
| align="right"|11.338
| align="right" |22.165
| align="right"|13.885
| align="right"|8.280
|-
| 2009<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |8.280
| align="right"|12.540
| align="right" |20.820
| align="right"|11.985
| align="right"|8.835
|-
| 2010<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |8.835
| align="right"|13.480
| align="right" |22.315
| align="right"|13.891
| align="right"|8.424
|-
| 2011<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |8.424
| align="right"|12.990
| align="right" |21.414
| align="right"|13.719
| align="right"|7.695
|-
| 2012<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |7.695
| align="right"|13.412
| align="right" |21.107
| align="right"|10.995
| align="right"|10.112
|-
| 2013<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |10.112
| align="right"|12.337
| align="right" |22.449
| align="right"|16.034
| align="right"|6.415
|-
| 2014<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |6.415
| align="right"|12.511
| align="right" |18.926
| align="right"|14.501
| align="right"|4.425
|-
| 2015<ref name="Laptah 2015"/>
| align="right" |4.425
| align="right" |13.977
| align="right" |18.402
| align="right"|14.452
| align="right"|3.950
|-
|2016<ref>[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laptah_2016.pdf Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI]</ref>
| align="right"|3.950
| align="right"|14.630
| align="right"|18.580
| align="right"|16.223
| align="right"|2.357
|-
|2017<ref>{{Cite web|url=https://www.mahkamahagung.go.id/id/laptah2017|title=Mahkamah Agung Republik Indonesia|last=RI|first=Team Mahkamah Agung|website=www.mahkamahagung.go.id|language=id|access-date=2018-04-26}}</ref>
| align="right"|2.357
| align="right"|15.505
| align="right"|17.862
| align="right"|16.474
| align="right"|1.388
|}

=== Sistem kamar ===
Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar.<ref>{{Cite web|url=https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm|title=Mahkamah Agung Republik Indonesia|last=RI|first=Team Mahkamah Agung|website=www.mahkamahagung.go.id|language=id|access-date=2018-07-04}}</ref> Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.<ref>{{Cite news|url=http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aae7e17b362/mengenal-sistem-kamar-di-ma|title=Mengenal ‘Sistem Kamar’ di MA|newspaper=hukumonline.com|language=en|access-date=2018-07-04}}</ref>

Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak enam tahun terakhir, tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.<ref>{{Cite news|url=https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/01/p4wlx5428-ma-klaim-produktivitas-pemutusan-perkara-2017-tertinggi|title=MA Klaim Produktivitas Pemutusan Perkara 2017 Tertinggi {{!}} Republika Online|newspaper=Republika Online|access-date=2018-07-04}}</ref>

== Galeri ==
<gallery class="center" mode="nolines">
Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM 'Het Hooggerechtshof en het Paleis van Daendels het 'Grote Huis' aan het Waterlooplein te Batavia' TMnr 10015231.jpg|Gedung Mahkamah Agung (masa Hindia Belanda) dan Istana Daendels ("Het Grote Huis") di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), Batavia
Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Kledingverkopers voor het gebouw van het Hooggerechtshof TMnr 20018025.jpg|Gedung Mahkamah Agung pada tahun 1980 (sekarang menjadi milik [[Kementerian Keuangan Indonesia|Kementerian Keuangan]])
Berkas:IndonesianSupremeCourt.jpg|Gedung Mahkamah Agung sebelum tahun 2015
</gallery>

== Lihat pula ==
* [[Mahkamah Agung]]
* [[Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia]]
* [[Judex facti dan judex juris]]

== Pranala luar ==
{{wikisource|Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia}}
* {{id}} [http://www.mahkamahagung.go.id/ Situs resmi Mahkamah Agung RI] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070110131053/http://www.mahkamahagung.go.id/ |date=2007-01-10 }}
* {{id}} [http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/ Situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140313205320/http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/ |date=2014-03-13 }}
* {{id}} [http://putusan.mahkamahagung.go.id/ Situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI]
* {{id}} [Http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/map/maps.php Peta Keadaan Perkara di Seluruh Wilayah Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151203200049/http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/map/maps.php |date=2015-12-03 }}

== Catatan kaki ==
{{Reflist}}
{{Mahkamah Agung}}
{{Kekuasaan kehakiman Indonesia}}
{{Topik Indonesia}}

[[Kategori:Mahkamah Agung Republik Indonesia]]
[[Kategori:Mahkamah agung nasional|Indonesia]]
[[Kategori:Pendirian tahun 1945 di Indonesia]]