Lihat sumber Agresi Militer Belanda I

{{taknetral}}
{{Infobox Military Conflict
|conflict=Agresi Militer Belanda I<br>''Operatie Product''
|partof=[[Sejarah Indonesia (1945-1949)|Perang Kemerdekaan Indonesia]]
|image=[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Militaire kolonne tijdens de eerste politionele actie TMnr 10029135.jpg|300px|''Operasi Produk'']]
|caption=Iring-iringan truk [[infanteri]] Belanda saat ''Operasi Produk'', [[Aksi Polisionil]] Belanda yang pertama.
|date= [[21 Juli]] - [[5 Agustus]], [[1947]]
|place=[[Jawa]], [[Sumatera]]
|casus= Perbedaan penafsiran Belanda dan Republik Indonesia terhadap isi [[Perundingan Linggarjati]]
|territory=
|result=Pengambilalihan pusat ekonomi [[Sumatera]] dan pelabuhan [[Jawa]] oleh [[Belanda]]
|combatant1={{negara|Indonesia}} [[Republik Indonesia]]
|combatant2={{negara|Belanda}} [[Kerajaan Belanda]]
|commander1={{negara|Indonesia}} [[Soedirman]]
|commander2={{negara|Belanda}} [[Simon Hendrik Spoor]]
|strength1=
|strength2=35,000
|casualties1=
|casualties2=
}}
{{Commonscat|Politionele acties|Operatie Product}}
"'''''Operatie Product'''''" ({{lang-id|'''Operasi Produk'''}}) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama '''Agresi Militer Belanda I''' adalah operasi militer [[Belanda]] di [[Jawa]] dan [[Sumatera]] terhadap [[Republik Indonesia]] yang dilaksanakan dari [[21 Juli]] [[1947]] sampai [[5 Agustus]] 1947.  Operasi militer ini merupakan bagian dari [[Aksi Polisionil]] yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas [[Perundingan Linggarjati]]. Dari sudut pandang [[Republik Indonesia]], operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati. 

== Latar belakang ==
Tanggal [[15 Juli]] 1947, [[van Mook]] mengeluarkan ultimatum agar supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama [[minyak]]. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai [[Aksi Polisionil]], dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggajati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara [[Inggris]] dan tentara [[Australia]].

== Dimulainya operasi militer ==
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Persconferentie in de nacht van 20 op 21 juli in het paleis waar Luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook journalisten op de hoogte brengt van het begin van de eerste politionele actie TMnr 60054575.jpg|thumbnail|Konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana [[Gubernur Jenderal]] [[HJ Van Mook]] mengumumkan pada [[wartawan]] tentang dimulainya [[Aksi Polisionil]] Belanda pertama.]]
Serangan di beberapa daerah, seperti di [[Jawa Timur]], bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, [[J. A. Moor]] menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal [[20 Juli]] 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di [[Sumatera]], [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]] dan [[Jawa Timur]].
 
Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di [[Sumatera Timur]], sasaran mereka adalah daerah perkebunan [[tembakau]], di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan [[tebu]] dan pabrik-pabrik [[gula]]. 

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu ''[[Korps Speciale Troepen]]'' (KST) di bawah [[Westerling]] yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (''1e para compagnie'') di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari [[Pembantaian Westerling|pembantaian di Sulawesi Selatan]] belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. 

Pada [[29 Juli]] [[1947]], pesawat [[Dakota]] Republik dengan simbol [[Palang Merah]] di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari [[Singapura]], sumbangan [[Palang Merah Malaya]] ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya [[Komodor Muda Udara]] Mas [[Agustinus Adisucipto|Agustinus Adisutjipto]], Komodor Muda Udara dr. [[Abdulrahman Saleh]] dan Perwira Muda Udara I [[Adisumarmo Wiryokusumo]].

===Pembantaian Rawagede===
{{utama|Pembantaian Rawagede}}
Pada [[9 Desember]] [[1947]], terjadi peristiwa [[Pembantaian Rawagede]] dimana tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede, yang terletak di antara [[Karawang]] dan [[Bekasi]], [[Jawa Barat]].

== Campur tangan PBB ==
Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke [[PBB]], karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu [[Persetujuan Linggajati]]. 

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari [[dunia]] [[internasional]], termasuk [[Inggris]], yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara [[militer]]. Atas permintaan [[India]] dan [[Australia]], pada [[31 Juli]] [[1947]] masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda [[Dewan Keamanan PBB]], yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun [[1947]], Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama '''INDONESIA''', dan bukan ''Netherlands Indies''. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai ''The Indonesian Question''.

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal [[15 Agustus]] 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan [[gencatan senjata]], dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai ''Committee of Good Offices for Indonesia'' (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, [[Belgia]] yang dipilih oleh Belanda dan [[Amerika Serikat]] sebagai pihak yang [[netral]]. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

== Lihat pula ==
* [[Agresi Militer Belanda II]]
* [[Aksi Polisionil]]

[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 1947]]
[[Kategori:Perang melibatkan Indonesia]]
[[Kategori:Perang melibatkan Belanda]]
[[Kategori:Konflik tahun 1947]]
[[Kategori:Belanda dalam tahun 1947]]
[[Kategori:Perang Kemerdekaan Indonesia]]

[[en:Operatie Product]]
[[fr:Operatie Product]]