Lihat sumber Peradilan umum di Indonesia

'''Peradilan Umum''' adalah [[Kekuasaan kehakiman di Indonesia|lingkungan peradilan]] di bawah [[Mahkamah Agung]] yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya<ref name="UU No 8 Tahun 2004">UU Nomor 8 Tahun 2004 http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNToiZD0yMDAwKzQmZj11dTgtMjAwNGJ0Lmh0bSI7</ref><ref name="UU No 2 Tahun 1986">UU Nomor 2 Tahun 1986 http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNjoiZD0xOTAwKzg2JmY9dXUyLTE5ODZidC5odG0iOw==</ref>.

Peradilan umum meliputi:
# '''[[Pengadilan Negeri]]''', berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah [[kabupaten]]/[[kota]]
# '''[[Pengadilan Tinggi]]''', berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah [[provinsi]]
# '''Pengadilan Khusus'''<ref name="UU No 49 Tahun 2009">UU Nomor 49 Tahun 2009 http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzkmZj11dTQ5LTIwMDkuaHRtJmpzPTEiOw==</ref>
## [[Pengadilan Anak]]
## [[Pengadilan Niaga]]
## [[Pengadilan Hak Asasi Manusia]]
## [[Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]], berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi<ref name="UU No 46 Tahun 2009">UU Nomor 46 Tahun 2009 http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf</ref>
## [[Pengadilan Hubungan Industrial]]
## [[Pengadilan Perikanan]]

== Peralihan ke Mahkamah Agung ==
Perubahan [[UUD 1945]] membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan [[Undang-Undang]] Nomor 4 Tahun [[2004]] tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah [[Mahkamah Agung]]. 

Sebelumnya, pembinaan Peradilan Umum berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara [[Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Kehakiman dan HAM]]. Terhitung sejak [[31 Maret]] [[2004]], organasi, administrasi, dan finansial peradilan umum dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung<ref name="UU No 4 Tahun 2004">UU Nomor 4 Tahun 2004 http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNToiZD0yMDAwKzQmZj11dTQtMjAwNGJ0Lmh0bSI7</ref>

== Referensi ==
{{reflist}}

{{Kekuasaan kehakiman Indonesia}}
{{hukum-stub}}
{{indo-stub}}

[[Kategori:Lembaga peradilan Indonesia|Umum]]