Lompat ke isi

Templat:Negara Kesatuan dan Federal: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Akuindo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Perbaikan
 
(7 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 3: Baris 3:
! Negara Kesatuan !! Negara Federal !! Otonomi daerah
! Negara Kesatuan !! Negara Federal !! Otonomi daerah
|-
|-
| Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) || Setiap daerah mempunyai UUD derah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri) || Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
| Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) || Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri) || Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
|-
|-
| Perda terikat dengan UU || UUD daerah tidak terikat dengan UU negara || Perda terikat dengan UU
| Perda terikat dengan UU || UUD daerah tidak terikat dengan UU negara || Perda terikat dengan UU
|-
|-
| Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum || Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah || Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum
| Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto || Kepala negara/kepala daerah punya hak veto || Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto
|-
|-
| DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR || DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR || DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
| Hanya Presiden berwenang mengatur hukum || Presiden berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah || Hanya Presiden berwenang mengatur hukum
|-
| DPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR || DPRD punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR || DPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR
|-
|-
| Perda dicabut pemerintah pusat || Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah || Perda dicabut pemerintah pusat
| Perda dicabut pemerintah pusat || Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah || Perda dicabut pemerintah pusat
Baris 25: Baris 23:
| Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan || Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian || Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
| Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan || Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian || Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
|-
|-
| Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat || Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat || Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
| Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat || Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar || Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
|-
|-
| Daerah diatur pemerintah pusat || Daerah harus mandiri || Daerah harus mandiri
| Daerah diatur pemerintah pusat || Daerah harus mandiri || Daerah harus mandiri
Baris 37: Baris 35:
| 3 kekuasaan daerah tidak diakui || 3 kekuasaan daerah diakui || 3 kekuasaan daerah tidak diakui
| 3 kekuasaan daerah tidak diakui || 3 kekuasaan daerah diakui || 3 kekuasaan daerah tidak diakui
|-
|-
| Hanya hari libur nasional diakui || Hari libur nasional terdiri dari pusat dan daerah || Hanya hari libur nasional diakui
| Hanya hari libur nasional diakui || Hari libur terdiri dari pusat dan daerah || Hanya hari libur nasional diakui
|-
| Bendera nasional hanya diakui || Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar || Bendera nasional hanya diakui
|-
|-
| Bendera nasional hanya diakui || Bendera nasional serta daerah diakui || Bendera nasional hanya diakui
| Hanya bahasa nasional diakui || Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah || Hanya bahasa nasional diakui
|}<noinclude>
|}

[[Kategori:Pemerintahan]]

</noinclude>

Revisi terkini sejak 25 November 2019 18.47

Negara Kesatuan Negara Federal Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri) Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU UUD daerah tidak terikat dengan UU negara Perda terikat dengan UU
Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum
DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi Desentralisasi Semi sentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara APBN dan APBD tergabung
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat Daerah harus mandiri Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui 3 kekuasaan daerah diakui 3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui Hari libur terdiri dari pusat dan daerah Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar Bendera nasional hanya diakui
Hanya bahasa nasional diakui Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah Hanya bahasa nasional diakui