Parlemen Indonesia Timur: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Johnstad Di Maria memindahkan halaman Parlemen indonesia timur ke Parlemen Indonesia Timur: kapitalisasi |
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>") |
||
| (14 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Parlemen Indonesia Timur''' adalah lembaga legislatif di [[Negara Indonesia Timur]] (NIT). Parlemen Negara Indonesia Timur dipimpin oleh perdana menteri dan berbagai kementerian, terdapat beberapa pergantian [[Kabinet Negara Indonesia Timur|kabinet selama berdirinya Negara Indonesia Timur]]. Negara Indonesia Timur mencakup seluruh wilayah Indonesia bagian timur meliputi Kepulauan Sunda Kecil, Celebes, Maluku tapi tidak termasuk Pulau Papua.<ref>{{Cite web|date=2018-11-06|title=Negara Indonesia Timur|url=https://historia.id/politik/articles/negara-indonesia-timur-PRyX1|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=id-ID|access-date=2021-02-10}}</ref> Parlemen Indonesia Timur dan [[Negara Indonesia Timur|Negara Indonesia Timu]]<nowiki/>r merupakan hasil dari pemikiran [[Hubertus Johannes van Mook|Herbertus Johannes van Mook]] yang ingin menerapkan konsep bentuk negara federal di bekas wilayah Hindia Belanda, dimana bentuk negara tersebut kemudian bernama [[Republik Indonesia Serikat]] sebagai hasil dari [[Konferensi Meja Bundar]] yang bertanggung jawab langsung kepada [[Juliana dari Belanda|Ratu Juliana]]<ref>{{Cite journal|last=Najamuddin|first=Najamuddin|last2=Bustan|first2=Bustan|date=2017-10-06|title=Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) Di Sulawesi Selatan 1946-1950|url=https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/4046|journal=Seminar Nasional LP2M UNM|language=en-US|volume=2|issue=1}}</ref> sebagai pemimpin tertinggi Kerajaan Belanda. |
|||
Setelah dilaksanakan Konferensi Denpasar pada tanggal 7 - 24 Desember 1946 yang membahas terkait dibentuknya negara dengan sistem federal, didirikanlah Negara Indonesia Timur (NIT) yang berbentuk negara federal pada tanggal 27 Desember 1946. Negara Indonesia Timur dipimpin oleh Tjokorda Gde Sukawati Raka sebagai presiden pertama dan terakhir. Parlemen Negara Indonesia Timur dipimpin oleh perdana menteri, terdapat beberapa pergantian beberapa menteri dan kabinet selama berdirinya Negara Indonesia Timur, yakni: |
|||
== Latar Belakang Parlemen NIT == |
|||
'''A. Parlemen Nadjamoedin Daeng Salewa''' |
|||
Setelah kekalahan Nippon Jepang dan berakhirnya [[Perang Dunia II|perang dunia kedua]] yang berujung pada [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia]] pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Hindia Belanda masih berupaya untuk kembali meneguhkan kekuasaannnya melalui pembentukan [[Republik Indonesia Serikat]]. RSalah satu peristiwa didalamnya adalah [[Konferensi Denpasar]] pada tanggal 18-24 Desember 1946 sebagai tindak lanjut dari [[Konferensi Malino]] yang digelar pada tanggal 14-25 Juli 1946. Konferensi Denpasar menjadi dasar pembentukan Parlemen Indonesia Timur dengan menetapkan Nadjmudin Daeng Salewa sebagai perdana menteri pertama. |
|||
== Parlemen NIT == |
|||
Kabinet ini dibentuk pada tanggal 10 Januari 1947, sebagai kabinet pertama Negara Indonesia Timur yang terdiri dari: |
|||
Berdasarkan Konferensi Denpasar, Parlemen Negara Indonesia Timur dipimpin oleh oleh [[Negara Indonesia Timur|beberapa kabine]]<nowiki/>t. Kabinet pertama dipimpin Nadjmudin Daeng Salewa (13 Januari - 11 Oktober 1947), Kabinet Samuel Jusof Warrow (11 Oktober - 15 Desember 1947), Kabinet Ida Agung Gde Agung (15 Desember 1947 - 12 Januari 1949). Kabinet JE Tatengkeng (27 Maret 1949 - 14 Maret 1950) dan Kabinet Diapari (14 Maret - 10 Mei 1950). Pergantian susunan parlemen NIT diakibatkan berbagai hal, seperti Perdana Menteri Najmudin Daeng Salewa yang terjerat kasus korupsi anggaran tekstil untuk rakyat,<ref>{{Cite web|date=2016-03-14|title=Jalan Hidup Perdana Menteri Negara Indonesia Timur|url=https://historia.id/politik/articles/jalan-hidup-perdana-menteri-negara-indonesia-timur-PzMOR|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=id-ID|access-date=2021-02-10}}</ref> Perdana Menteri Ida Agung Gde Agung yang mundur sebagai bentuk protes terhadap terjadinya [[Agresi Militer Belanda II]],<ref>{{Cite book|last=Penerangan|first=Indonesia Departemen|date=1953|url=https://books.google.co.id/books?id=cnMSAAAAMAAJ&pg=PA122#v=onepage&q&f=false|title=Propinsi Sulawesi|publisher=Kementerian Penerangan|language=ms}}</ref> Perdana Menteri Jusof Warrow yang mundur akibat dianggap tidak becus menangani kasus korupsi N.D Salewa hingga pembubaran kabinet bersamaan dengan bubarnya Negara Indonesia Timur yang melebur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.<ref>{{Cite web|last=Matanasi|first=Petrik|title=Contoh Gagal Negara Indonesia Timur|url=https://tirto.id/contoh-gagal-negara-indonesia-timur-bBf8|website=tirto.id|language=id|access-date=2021-02-10}}</ref> |
|||
== Akhir dari Parlemen NIT == |
|||
* Perdana Menteri/Menteri Perekonomian : Nadjamoedin Daeng Salewa |
|||
Pada tanggal 26 Desember 1949, Ida Anak Agung Gde Agung ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian diteruskan oleh J.E Tatengkeng sebagai perdana menteri ''ad interim'' hingga bulan Maret 1950 dan diteruskan oleh P. D. Diapari hingga berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950.<ref>{{Cite web|last=Matanasi|first=Petrik|title=Contoh Gagal Negara Indonesia Timur|url=https://tirto.id/contoh-gagal-negara-indonesia-timur-bBf8|website=tirto.id|language=id|access-date=2021-02-08}}</ref> Dengan dibubarkannya Negara Indonesia Timur yang turut bergabung dengan Republik Indonesia, sebagian dari anggota Parlemen Indonesia Timur menyatakan bergabung ke Republik Indonesia dan sebagian lain bergabung dengan [[Republik Maluku Selatan]] yang dipimpin bekas Menteri Kehakiman Parlemen Indonesia Timur, [[Christiaan Robbert Steven Soumokil]]. |
|||
* Menteri Dalam Negeri : Ida Anak Agung Gde Agung |
|||
* Menteri Kesehatan : S.J Warrouw |
|||
* Menteri Keuangan : M. Hamelink |
|||
* Menteri Kehakiman : Tjia Kok Tjiang |
|||
* Menteri Pendidikan : E Katoppo |
|||
* Menteri Penerangan : G.R Pantouw |
|||
* Menteri Pekerjaan Umum & Transportasi : E.D Dengah |
|||
* Menteri Urusan Sosial : J. Tahija |
|||
== Referensi == |
|||
Kabinet ini turut memberikan dukungan terhadap agresi militer belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, meskipun telah melanggar perjanjian Renville yang disepakati sebelumnya. |
|||
<references /> |
|||
'''B. Parlemen Nadjamoedin Daeng Salewa II''' |
|||
[[Kategori:Sejarah Indonesia]] |
|||
Pada bulan Mei 1947, terjadi beberapa perombakan kabinet dengan menambahkan beberapa lini kementerian baru, yakni: |
|||
[[Kategori:Negara Indonesia Timur]] |
|||
* Perdana Menteri/Menteri Perekonomian : Nadjamoedin Daeng Salewa |
|||
* Menteri Dalam Negeri/Wakil Perdana Menteri : Ida Anak Agung Gde Agung |
|||
* Menteri Kesehatan : S.J Warrouw |
|||
* Menteri Keuangan/ Wakil Menteri Urusan Ekonomi : M. Hamelink |
|||
* Wakil Menteri Keuangan : R.E.J Matekohy |
|||
* Menteri Urusan Pengadilan : Tjia Kok Tjiang |
|||
* Menteri Pendidikan : E Katoppo |
|||
* Menteri Penerangan : G.R Pantouw |
|||
* Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum : A.M Semawi |
|||
* Menteri Urusan Sosial : G.R Pantouw |
|||
* Menteri Penerangan : J. Tahija |
|||
* Menteri Urusan Agama : Achmad Sjehan Bachmid |
|||
* Menteri Urusan Kependudukan : R. Claptorh |
|||
Kemudian pada Bulan Agustus 1947, terdapat isu bahwa Nadjamoedin Daeng Salewa melakukan korupsi dana tekstil untuk rakyat, hal ini kemudian diselidiki oleh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, Nadjamoedin Daeng Salewa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan kabinetnya dibubarkan pada 20 September 1947. |
|||
'''C. Parlemen Warrouw''' |
|||
Setelah bubarnya Kabinet Nadjmoedin Daeng Salewa II, pada tanggal 11 Oktober 1947, ditunjuklah Dr. S.J Warrouw sebagai perdana menteri. Kabinet ini terdiri dari: |
|||
* Dr. S.J Warrouw sebagai perdana menteri dan menteri kesehatan |
|||
* Ida Anak Agung Gde Agung sebagai menteri dalam negeri |
|||
* M. Hamelink sebagai menteri keuangan |
|||
* R.J Metekohy menjabat sebagai wakil menteri keuangan |
|||
* J. Tahija menjabat sebagai menteri perekonomian |
|||
* Hoseain menjabat sebagai wakil menteri perekonomian |
|||
* Sonda Dg Mattinajang sebagai menteri penerangan |
|||
* R. Claproth sebagai wakil menteri penerangan |
|||
* Abdullah Daneg Mapoeddji sebagai menteri kesosialan |
|||
* Drs. Tan Tek Heng menjabat sebagai wakil menteri kesosialan |
|||
* E Katoppo menjabat sebagai menteri pengajaran |
|||
* Mr. Dr. Chr. R. S. Sumokil sebagai menteri kehakiman |
|||
Salah satu kebijakan dari kabinet ini adalah menyetujui terjadinya agresi militer pertama yang dilakukan KNIL, hal ini membuat suara seluruh fraksi dalam kabinet tidak bulat satu suara. Hal inilah menjadi salah satu faktor parlemen ini dibubarkan melalui sidang parlemen pada tanggal 9 Desember 1947. |
|||
'''D. Parlemen Ida Anak Agung Gde Agung''' |
|||
Setelah Parlemen Warrouw dibubarkan, Presiden NIT menunjuk Ida Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri, mengingat figurnya yang dinilai progressif dan dapat diterima oleh semua fraksi yang ada. Pada tanggal 12 Desember 1947 diresmikanlah susunan parlemen yang baru dan terdiri dari: |
|||
* Ida Anak Agung Gede Agung menjabat sebagai perdana menteri dan menteri dalam negeri |
|||
* Mr. S. Binol menjabat sebagai wakil menteri dalam negeri |
|||
* Mr. Dr. Chr. R. S. Sumokil menjabat sebagai menteri kehakiman |
|||
* R. Claproth menjabat sebagai wakil menteri kehakiman |
|||
* Hoesein menjabat sebagai menteri perekonomian |
|||
* Drs. Tan Tek Heng menjabat sebagai wakil menteri perekonomian |
|||
* M. Hamelink menjabat sebagai menteri keuangan |
|||
* R.J Matekhoy menjabat sebagai wakil menteri keuangan |
|||
* E Katoppo menjabat sebagai menteri pengajaran |
|||
* J.E Tatengkeng menjabat sebagai wakil menteri pengajaran |
|||
* A. Boerhanuddin menjabat sebagai menteri penerangan |
|||
* Mr. S.S Palengkahu menjabat sebagai menteri kesosialan |
|||
* Mr. Sjafei menjabat sebagai wakil menteri kesosialan |
|||
* Dr. S.J Warrouw menjabat sebagai menteri kesehatan |
|||
* Ir. D.P Diapari menjabat sebagai menteri lalu-lintas |
|||
Kabinet ini mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap serangan agresi militer II yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada 19 Desember 1948. Melalui menteri kehakiman, Chris Sumokil menghadap Presiden NIT sebagai wakil kabinet untuk menyatakan mundurnya parlemen Ida Anak Agung Gde Agung. |
|||
'''E. Parlemen Ida Anak Agung Gde Agung II''' |
|||
Setelah pengunduran dirinya pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden NIT menunjuk Ida Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri kembali pada tanggal 12 Januari 1949. Dengan susunan parlemen tersebut antara lain: |
|||
* Ida Anak Agung Gde Agung menjabat sebagai perdana menteri dan menteri dalam negeri |
|||
* Abdul Rajab Daeng Masikki menjabat sebagai menteri perekonomian |
|||
* M. Hamelink menjabat sebagai menteri keuangan |
|||
* J.E Tatengkeng menjabat sebagai menteri pengajaran |
|||
* J.W Grootings menjabat sebagai menteri kesehatan |
|||
* P. D. Diapari menjabat sebagai menteri perhubungan |
|||
* Izaak Huru Doko menjabat sebagai menteri penerangan |
|||
* Tan Tek Heng menjabat sebagai menteri keuangan pada anggaran pemerintahan |
|||
'''Akhir dari Parlemen NIT''' |
|||
Pada tanggal 26 Desember 1949, Ida Anak Agung Gde Agung ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian diteruskan oleh J.E Tatengkeng sebagai perdana menteri ad interim hingga bulan Maret 1950 dan diteruskan oleh P. D. Diapari hingga berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. |
|||
'''Pranala''' |
|||
Pranala Dalam |
|||
[[Kabinet Negara Indonesia Timur#cite note-FOOTNOTEAnak Agung1995245-248-3]] - Diakses 30 Januari 2021 |
|||
Pranala Luar |
|||
[https://tirto.id/contoh-gagal-negara-indonesia-timur-bBf8 Contoh Gagal Negara Indonesia Timur - Diakses 30 Januari 2021] |
|||
[https://historia.id/politik/articles/negara-indonesia-timur-PRyX1/page/1 Negara Indonesia Timur - Historia - Diakses 30 Januari 2021] |
|||
[https://historia.id/politik/articles/jalan-hidup-perdana-menteri-negara-indonesia-timur-PzMOR/page/3 Jalan Hidup Perdana Menteri Indonesia Timur - Historia - Diakses 30 Januari 2021] |
|||
[https://books.google.co.id/books?id=cnMSAAAAMAAJ&pg=PA122#v=onepage&q&f=false Sejarah Provinsi Sulawesi Timur - Departemen Penerangan - Diakses 30 Januari 2021] |
|||
Revisi terkini sejak 6 Agustus 2021 06.05
Parlemen Indonesia Timur adalah lembaga legislatif di Negara Indonesia Timur (NIT). Parlemen Negara Indonesia Timur dipimpin oleh perdana menteri dan berbagai kementerian, terdapat beberapa pergantian kabinet selama berdirinya Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur mencakup seluruh wilayah Indonesia bagian timur meliputi Kepulauan Sunda Kecil, Celebes, Maluku tapi tidak termasuk Pulau Papua.[1] Parlemen Indonesia Timur dan Negara Indonesia Timur merupakan hasil dari pemikiran Herbertus Johannes van Mook yang ingin menerapkan konsep bentuk negara federal di bekas wilayah Hindia Belanda, dimana bentuk negara tersebut kemudian bernama Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar yang bertanggung jawab langsung kepada Ratu Juliana[2] sebagai pemimpin tertinggi Kerajaan Belanda.
Latar Belakang Parlemen NIT[sunting | sunting sumber]
Setelah kekalahan Nippon Jepang dan berakhirnya perang dunia kedua yang berujung pada deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Hindia Belanda masih berupaya untuk kembali meneguhkan kekuasaannnya melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat. RSalah satu peristiwa didalamnya adalah Konferensi Denpasar pada tanggal 18-24 Desember 1946 sebagai tindak lanjut dari Konferensi Malino yang digelar pada tanggal 14-25 Juli 1946. Konferensi Denpasar menjadi dasar pembentukan Parlemen Indonesia Timur dengan menetapkan Nadjmudin Daeng Salewa sebagai perdana menteri pertama.
Parlemen NIT[sunting | sunting sumber]
Berdasarkan Konferensi Denpasar, Parlemen Negara Indonesia Timur dipimpin oleh oleh beberapa kabinet. Kabinet pertama dipimpin Nadjmudin Daeng Salewa (13 Januari - 11 Oktober 1947), Kabinet Samuel Jusof Warrow (11 Oktober - 15 Desember 1947), Kabinet Ida Agung Gde Agung (15 Desember 1947 - 12 Januari 1949). Kabinet JE Tatengkeng (27 Maret 1949 - 14 Maret 1950) dan Kabinet Diapari (14 Maret - 10 Mei 1950). Pergantian susunan parlemen NIT diakibatkan berbagai hal, seperti Perdana Menteri Najmudin Daeng Salewa yang terjerat kasus korupsi anggaran tekstil untuk rakyat,[3] Perdana Menteri Ida Agung Gde Agung yang mundur sebagai bentuk protes terhadap terjadinya Agresi Militer Belanda II,[4] Perdana Menteri Jusof Warrow yang mundur akibat dianggap tidak becus menangani kasus korupsi N.D Salewa hingga pembubaran kabinet bersamaan dengan bubarnya Negara Indonesia Timur yang melebur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.[5]
Akhir dari Parlemen NIT[sunting | sunting sumber]
Pada tanggal 26 Desember 1949, Ida Anak Agung Gde Agung ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian diteruskan oleh J.E Tatengkeng sebagai perdana menteri ad interim hingga bulan Maret 1950 dan diteruskan oleh P. D. Diapari hingga berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950.[6] Dengan dibubarkannya Negara Indonesia Timur yang turut bergabung dengan Republik Indonesia, sebagian dari anggota Parlemen Indonesia Timur menyatakan bergabung ke Republik Indonesia dan sebagian lain bergabung dengan Republik Maluku Selatan yang dipimpin bekas Menteri Kehakiman Parlemen Indonesia Timur, Christiaan Robbert Steven Soumokil.
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Negara Indonesia Timur". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. 2018-11-06. Diakses tanggal 2021-02-10.
- ^ Najamuddin, Najamuddin; Bustan, Bustan (2017-10-06). "Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) Di Sulawesi Selatan 1946-1950". Seminar Nasional LP2M UNM (dalam bahasa Inggris). 2 (1).
- ^ "Jalan Hidup Perdana Menteri Negara Indonesia Timur". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. 2016-03-14. Diakses tanggal 2021-02-10.
- ^ Penerangan, Indonesia Departemen (1953). Propinsi Sulawesi (dalam bahasa Melayu). Kementerian Penerangan.
- ^ Matanasi, Petrik. "Contoh Gagal Negara Indonesia Timur". tirto.id. Diakses tanggal 2021-02-10.
- ^ Matanasi, Petrik. "Contoh Gagal Negara Indonesia Timur". tirto.id. Diakses tanggal 2021-02-08.