Anggaran Sektor Publik: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
k Reverted 1 edit by Introindharto (talk) Tag: Pembatalan |
||
(28 revisi perantara oleh 24 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Menurut |
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (''budget'') sebagai berikut: |
||
''…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu''. |
''…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu''. |
||
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. |
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran [[strategis]] disetiap organisasi adalah proses dimana [[manajemen]] berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan [[pasar]], [[teknologi]] atau [[ekonomi]] eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis [[manajemen]], direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung [[prosedur]] penganggaran [[organisasi]]. |
||
== Fungsi Anggaran Sektor Publik == |
== Fungsi Anggaran Sektor Publik == |
||
Anggaran berfungsi sebagai berikut: |
Anggaran berfungsi sebagai berikut: |
||
*Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. |
* Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. |
||
*Anggaran |
* Anggaran merupakan cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. |
||
* |
* Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. |
||
*Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. |
* Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. |
||
*Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. |
* Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. |
||
*Anggaran merupakan instrumen politik. |
* Anggaran merupakan instrumen politik. |
||
*Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. |
* Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. |
||
== Karakteristik Anggaran Sektor Publik == |
== Karakteristik Anggaran Sektor Publik == |
||
Anggaran mempunyai karakteristik: |
Anggaran mempunyai karakteristik: |
||
*Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. |
* Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. |
||
*Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. |
* Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. |
||
*Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. |
* Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. |
||
*Usulan |
* Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. |
||
*Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. |
* Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. |
||
== Prinsip Anggaran Sektor Publik == |
== Prinsip Anggaran Sektor Publik == |
||
Prinsip-prinsip |
Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi: |
||
*Otorisasi oleh legislatif. |
* Otorisasi oleh legislatif. |
||
Anggaran publik harus mendapatkan [[otorisasi]] dari [[legislatif]] terlebih dahulu sebelum [[eksekutif]] dapat membelanjakan anggaran tersebut. |
Anggaran publik harus mendapatkan [[otorisasi]] dari [[legislatif]] terlebih dahulu sebelum [[eksekutif]] dapat membelanjakan anggaran tersebut. |
||
*Komprehensif. |
* Komprehensif. |
||
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana ''non budgetair'' pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. |
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana ''non budgetair'' pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. |
||
*Keutuhan anggaran. |
* Keutuhan anggaran. |
||
Semua penerimaan dan belanja [[pemerintah]] harus terhimpun dalam dana umum. |
Semua penerimaan dan belanja [[pemerintah]] harus terhimpun dalam dana umum. |
||
*''Nondiscretionary Appropriation''. |
* ''Nondiscretionary Appropriation''. |
||
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. |
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. |
||
*Periodik. |
* Periodik. |
||
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. |
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. |
||
*Akurat. |
* Akurat. |
||
[[Estimasi]] anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan ''in'' efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya ''understimate'' pendapatan dan ''over estimate'' pengeluaran. |
[[Estimasi]] anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan ''in'' efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya ''understimate'' pendapatan dan ''over estimate'' pengeluaran. |
||
*Jelas. |
* Jelas. |
||
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. |
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. |
||
*Diketahui publik. |
* Diketahui publik. |
||
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. |
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. |
||
== Jenis Anggaran == |
== Jenis Anggaran == |
||
=== Anggaran Operasional === |
=== Anggaran Operasional === |
||
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. |
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan. |
||
=== Anggaran Modal/Investasi === |
=== Anggaran Modal/Investasi === |
||
Anggaran [[modal]] menunjukan rencana jangka panjang dan |
Anggaran [[modal]] menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas [[aktiva]] tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan [[pemerintah]], dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut. |
||
== Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik == |
== Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik == |
||
prinsip pokok dalam siklus anggaran |
|||
*Tahap persiapan anggaran. |
* Tahap persiapan anggaran. |
||
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. |
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran |
||
*Tahap ratifikasi |
* Tahap ratifikasi |
||
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. |
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki ''managerial skill'' namun juga harus mempunyai ''political skill'', ''salesman ship'', dan ''coalition building'' yang memadai. Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang [[rasional]] atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif. |
||
*Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran. |
* Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran. |
||
Dalam tahap ini yang paling penting |
Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh [[manajer]] keuangan [[publik]] adalah dimilikinya [[sistem]] (informasi) [[akuntansi]] dan [[sistem pengendalian manajemen]]. |
||
*Tahap pelaporan dan evaluasi. |
* Tahap pelaporan dan evaluasi. |
||
Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek [[akuntabilitas]]. |
Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek [[akuntabilitas]]. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap ''budget reporting and evaluation'' tidak akan menemukan banyak masalah. |
||
== Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik == |
== Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik == |
||
*Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. |
* Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. |
||
*Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. |
* Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. |
||
*Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. |
* Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. |
||
*Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat. |
* Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat. |
||
== Pustaka == |
== Pustaka == |
||
*Bastian Indra. ''Akuntansi Sektor Publik di Indonesia'', BPFE UGM, Yogyakarta, 2001. |
* Bastian Indra. ''Akuntansi Sektor Publik di Indonesia'', BPFE UGM, Yogyakarta, 2001. |
||
*Ihyaul Ulum. ''Akuntansi Sektor Publik'', UMM PRESS, Yogyakarta, 2004. |
* Ihyaul Ulum. ''Akuntansi Sektor Publik'', UMM PRESS, Yogyakarta, 2004. |
||
*Mardiasmo. ''Akuntansi Sektor Publik''. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. |
* Mardiasmo. ''Akuntansi Sektor Publik''. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. |
||
== Lihat |
== Lihat pula == |
||
*[[Akuntansi]] |
* [[Akuntansi]] |
||
*[[Akuntansi Sektor Publik]] |
* [[Akuntansi Sektor Publik]] |
||
== Pranala luar == |
|||
* {{en}}{{id}}[http://www.worldbank.org/id/publicexpenditure Program Bank Dunia di Indonesia Mengenai Isu Anggaran Sektor Publik] |
|||
[[Kategori:Akuntansi]] |
Revisi terkini sejak 17 April 2022 07.46
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut:
…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.
Fungsi Anggaran Sektor Publik
[sunting | sunting sumber]Anggaran berfungsi sebagai berikut:
- Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- Anggaran merupakan cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
- Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
- Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- Anggaran merupakan instrumen politik.
- Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
Karakteristik Anggaran Sektor Publik
[sunting | sunting sumber]Anggaran mempunyai karakteristik:
- Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Prinsip Anggaran Sektor Publik
[sunting | sunting sumber]Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi:
- Otorisasi oleh legislatif.
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- Komprehensif.
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- Keutuhan anggaran.
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.
- Nondiscretionary Appropriation.
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- Periodik.
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- Akurat.
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.
- Jelas.
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.
- Diketahui publik.
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
Jenis Anggaran
[sunting | sunting sumber]Anggaran Operasional
[sunting | sunting sumber]Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.
Anggaran Modal/Investasi
[sunting | sunting sumber]Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
[sunting | sunting sumber]prinsip pokok dalam siklus anggaran
- Tahap persiapan anggaran.
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran
- Tahap ratifikasi
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif.
- Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran.
Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
- Tahap pelaporan dan evaluasi.
Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.
Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
[sunting | sunting sumber]- Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.
Pustaka
[sunting | sunting sumber]- Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001.
- Ihyaul Ulum. Akuntansi Sektor Publik, UMM PRESS, Yogyakarta, 2004.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris)(Indonesia)Program Bank Dunia di Indonesia Mengenai Isu Anggaran Sektor Publik