Lembaga penyiaran asing: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 9 Juni 2022 15.04

Lembaga Penyiaran Asing adalah lembaga penyiaran yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan berpusat di luar wilayah Indonesia.^[1] Lembaga sejenis ini dilarang didirikan di Indonesia, dan hanya dapat membuka perwakilan atau menempatkan koresponden untuk melakukan kegiatan peliputan atas izin pemerintah.^[1]^[2]^[3] Kegiatan peliputan tersebut berupa siaran tidak tetap dan jurnalistik.^[1]^[2] Siaran tidak tetap yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak dilakukan secara berkala dan merupakan peristiwa yang terjadi di Indonesia yang mempunyai nilai untuk diketahui oleh masyarakat internasional.^[1]^[2]

Latar belakang

Pada tanggal 19 Oktober 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika menandatangani Peraturan Menteri Kominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing.^[4] Terbitnya Peraturan Menteri ini didasarkan pada Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, khususnya yang dinyatakan pada bab 3.^[4] Selain itu, Peraturan Menteri ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.^[4]

Kantor penyiaran

Untuk mendukung kegiatan jurnalistik lembaga penyiaran asing di Indonesia, maka pemerintah mengizinkan lembaga penyiaran asing mendirikan kantor penyiaran asing untuk mendukung korespondensi dan melalukakan kegiatan administratif.^[1]^[3]^[5] Ketentuan wajib yang harus dipenuhi antara lain:^[1] Pertama, kantor penyiaran asing bukan merupakan stasiun penyiaran.^[1] Kedua, kantor penyiaran asing harus berlokasi di ibu kota negara (Jakarta) dan berada pada wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.^[1] Kantor penyiaran asing yang didirikan oleh lembaga penyiaran asing di Indonesia diberikan izin operasi selama lima tahun.^[1] Izin operasi tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan tiga bulan sebelum izin berakhir.^[1]

Perizinan

Untuk mendapatkan perizinan liputan, lembaga penyiaran asing harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.^[1] Dalam surat permohonan tersebut harus jelas dicantumkan alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan, dilengkapi rekomendasi dari perwakilan pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat lembaga penyiaran asing tersebut.^[1] Dalam melakukan kegiatan siaran, lembaga penyiaran asing dapat membawa perangkat pengiriman dan penerimaan siaran ke satelit atas izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.^[1] Selanjutnya, bahan siaran meliputi audio, video, foto, dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan peliputan di Indonesia wajib disimpan oleh lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu setidaknya satu tahun setelah peliputan.^[1]

Lihat pula

Undang-Undang Penyiaran

Pranala luar

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999

Referensi

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 42 tahun 2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing
^ ^a ^b ^c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
^ ^a ^b (Indonesia) Kompas Nasional. "Lembaga Penyiaran Asing Dilarang Berdiri di Indonesia". Diakses tanggal 25-Februari-2015.
^ ^a ^b ^c (Indonesia) Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi. "Perizinan Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku". Diakses tanggal 25-Februari-2015.
^ Undang-undang Penyiaaran nomor 32 tahun 2002 Bagian keenam bab 3 pasal 27

[permen_sembilan-1] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 42 tahun 2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing

[permen_lima-2] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

[Kompas_Nasional-3] (Indonesia) Kompas Nasional. "Lembaga Penyiaran Asing Dilarang Berdiri di Indonesia". Diakses tanggal 25-Februari-2015.

[postel-4] (Indonesia) Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi. "Perizinan Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku". Diakses tanggal 25-Februari-2015.

[uu-5] Undang-undang Penyiaaran nomor 32 tahun 2002 Bagian keenam bab 3 pasal 27

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-'''Lembaga penyiaran asing''' adalah lembaga penyiaran yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan berpusat di luar wilayah [[Indonesia]].<ref name="permen sembilan">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 42 tahun 2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing</ref> Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia dan hanya dapat membuka perwakilan atau menempatkan [[koresponden]] untuk melakukan kegiatan peliputan dengan izin pemerintah.<ref name="permen sembilan"/><ref name="permen lima">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing</ref><ref name="Kompas Nasional">{{id}} {{cite journal
+'''Lembaga Penyiaran Asing''' adalah lembaga penyiaran yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan berpusat di luar wilayah [[Indonesia]].<ref name="permen sembilan">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 42 tahun 2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing</ref> Lembaga sejenis ini dilarang didirikan di Indonesia, dan hanya dapat membuka perwakilan atau menempatkan [[koresponden]] untuk melakukan kegiatan peliputan atas izin pemerintah.<ref name="permen sembilan"/><ref name="permen lima">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing</ref><ref name="Kompas Nasional">{{id}} {{cite journal
  | author = Kompas Nasional
  | year =
@@ Baris 14: / Baris 14: @@
  | format =
  | accessdate = 25-Februari-2015
- }}</ref> Kegiatan peliputan tersebut beruapa kegiatan siaran secara tidak tetap dan kegiatan [[jurnalistik]].<ref name="permen sembilan"/><ref name="permen lima"/> Siaran secara tidak tetap yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak dilakukan secara berkala dan merupakan peristiwa yang terjadi di Indonesia yang mempunyai nilai untuk diketahui oleh masyarakat internasional.<ref name="permen sembilan"/><ref name="permen lima"/>
+ }}</ref> Kegiatan peliputan tersebut berupa siaran tidak tetap dan [[jurnalistik]].<ref name="permen sembilan"/><ref name="permen lima"/> Siaran tidak tetap yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak dilakukan secara berkala dan merupakan peristiwa yang terjadi di Indonesia yang mempunyai nilai untuk diketahui oleh masyarakat internasional.<ref name="permen sembilan"/><ref name="permen lima"/>
 == Latar belakang ==
@@ Baris 32: / Baris 32: @@
  | format =
  | accessdate = 25-Februari-2015
  }}</ref> Terbitnya Peraturan Menteri ini didasarkan pada [[Undang-Undang Penyiaran]] No. 32 Tahun 2002, khususnya yang dinyatakan pada bab 3.<ref name="postel"/> Selain itu, Peraturan Menteri ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.<ref name="postel"/>
 == Kantor penyiaran ==
-Untuk mendukung kegiatan [[jurnalistik]] lembaga penyiaran asing di Indonesia, maka pemerintah mengizinkan lembaga penyiaran asing untuk mendirikan kantor penyiaran asing untuk mendukung korespondensi dan melalukakan kegiatan administratif.<ref name="permen sembilan"/><ref name="Kompas Nasional"/><ref name="uu">Undang-undang Penyiaaran nomor 32 tahun 2002 Bagian keenam bab 3 pasal 27</ref>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 42 tahun 2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing<nowiki></ref></nowiki> Untuk mendirikan kantor penyiaran asing, lembaga penyiaran asing wajib memenuhi beberapa kententuan.<ref name="permen sembilan"/> Pertama, kantor penyiaran asing tersebut bukan merupkan stasiun penyiaran.<ref name="permen sembilan"/> Kedua, kantor penyiaran asing harus berlokasi di ibukota negara ([[Jakarta]]) dan berada pada wilayah [[yurisdiksi]] Negara Republik Indonesia.<ref name="permen sembilan"/> Kantor penyiaran asing yang didirikan oleh lembaga penyiaran asing di Indonesia diberikan izin operasi selama lima tahun.<ref name="permen sembilan"/> Izin operasi tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan tiga bulan sebelum izin berakhir.<ref name="permen sembilan"/>
+Untuk mendukung kegiatan [[jurnalistik]] lembaga penyiaran asing di Indonesia, maka pemerintah mengizinkan lembaga penyiaran asing mendirikan kantor penyiaran asing untuk mendukung korespondensi dan melalukakan kegiatan administratif.<ref name="permen sembilan"/><ref name="Kompas Nasional"/><ref name="uu">Undang-undang Penyiaaran nomor 32 tahun 2002 Bagian keenam bab 3 pasal 27</ref> Ketentuan wajib yang harus dipenuhi antara lain:<ref name="permen sembilan"/> Pertama, kantor penyiaran asing bukan merupakan stasiun penyiaran.<ref name="permen sembilan"/> Kedua, kantor penyiaran asing harus berlokasi di ibu kota negara ([[Jakarta]]) dan berada pada wilayah [[yurisdiksi]] Negara Republik Indonesia.<ref name="permen sembilan"/> Kantor penyiaran asing yang didirikan oleh lembaga penyiaran asing di Indonesia diberikan izin operasi selama lima tahun.<ref name="permen sembilan"/> Izin operasi tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan tiga bulan sebelum izin berakhir.<ref name="permen sembilan"/>
 == Perizinan ==
-Untuk mendapatkan perizinan liputan, lembaga penyiaran asing harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada [[Menteri Komunikasi dan Informatika]].<ref name="permen sembilan"/> Dalam surat permohonan tersebut harus jelas dicantumkan alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan, serta dilengkapi rekomendasi dari perwakilan pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat lembaga penyiaran asing tersebut.<ref name="permen sembilan"/> Dalam melakukan kegiatan siaran, Lembaga penyiaran asing dapat membawa perangkat pengiriman dan penerimaan siaran ke satelit atas izin dari [[Kementerian Komunikasi dan Informatika]].<ref name="permen sembilan"/> Selanjutnya, bahan siaran yang meliputi [[audio]], [[video]], foto, dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan peliputan di Indonesia wajib disimpan oleh lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu setidaknya satu tahun setelah peliputan.<ref name="permen sembilan"/>
+Untuk mendapatkan perizinan liputan, lembaga penyiaran asing harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada [[Menteri Komunikasi dan Informatika]].<ref name="permen sembilan"/> Dalam surat permohonan tersebut harus jelas dicantumkan alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan, dilengkapi rekomendasi dari perwakilan pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat lembaga penyiaran asing tersebut.<ref name="permen sembilan"/> Dalam melakukan kegiatan siaran, lembaga penyiaran asing dapat membawa perangkat pengiriman dan penerimaan siaran ke satelit atas izin dari [[Kementerian Komunikasi dan Informatika]].<ref name="permen sembilan"/> Selanjutnya, bahan siaran meliputi [[audio]], [[video]], foto, dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan peliputan di Indonesia wajib disimpan oleh lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu setidaknya satu tahun setelah peliputan.<ref name="permen sembilan"/>
 == Lihat pula ==
-*[[Undang-Undang Penyiaran]]
+* [[Undang-Undang Penyiaran]]
 == Pranala luar ==
-*[http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/uu/uu-ri-no-36-1999.pdf Undang-undang Nomor 36 tahun 1999]
+* [http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/uu/uu-ri-no-36-1999.pdf Undang-undang Nomor 36 tahun 1999]
 == Referensi ==
 {{reflist}}
-[[Kategori: Telekomunikasi di Indonesia]][[Kategori: Telekomunikasi]]
+[[Kategori:Penyiaran di Indonesia]]