Lompat ke isi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat: Perbedaan antara revisi

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Lukman Tomayahu (bicara | kontrib)
3.839 suntingan
←Membuat halaman berisi ''''Laporan Keuangan Pemerintah Pusat''' (disingkat '''LKPP''') adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terd...'
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(13 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Laporan Keuangan Pemerintah Pusat''' (disingkat '''LKPP''') adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan [[APBN|Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] yang terdiri dari [[Laporan realisasi anggaran]], [[Neraca]], [[Laporan arus kas]] dan [[Catatan atas laporan keuangan]] yang disusun sesuai dengan [[Standar Akuntansi Pemerintah]]. LKPP Merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara<ref name="Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan">[http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=hal&id=12 Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan]</ref>. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah<ref name="Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan"></ref>. LKPP disusun oleh [[Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia]]<ref name="Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan"></ref>.
'''Laporan Keuangan Pemerintah Pusat''' (disingkat '''LKPP''') adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan [[APBN|Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] yang terdiri dari [[Laporan realisasi anggaran]], [[Neraca]], [[Laporan arus kas]] dan [[Catatan atas laporan keuangan]] yang disusun sesuai dengan [[Standar Akuntansi Pemerintah]]. LKPP Merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara.<ref name="Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan">{{Cite web |url=http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=hal&id=12 |title=Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |access-date=2014-06-13 |archive-date=2014-07-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140714222849/http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=hal&id=12 |dead-url=yes }}</ref> LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah.<ref name="Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan"/> LKPP disusun oleh [[Direktorat Jenderal Perbendaharaan|Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Indonesia]].<ref name="Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan"/>


==Komponen LKPP==
== Komponen LKPP ==
Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015 penerapan basis akrual akan diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan]] adalah yang berbasis akrual<ref name="Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual">[http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/makassar/index.php/component/content/article/14-artikel-widyaiswara/669-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual]</ref>.
Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015 penerapan basis akrual akan diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan]] adalah yang berbasis akrual.<ref name="Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual">{{Cite web |url=http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/makassar/index.php/component/content/article/14-artikel-widyaiswara/669-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual |title=Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual |access-date=2014-06-13 |archive-date=2017-09-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170910143959/http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/makassar/index.php/component/content/article/14-artikel-widyaiswara/669-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual |dead-url=yes }}</ref>


Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:
Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:
# Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari [[Laporan Realisasi Anggaran]] dan [[Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih]]
# Laporan Pelaksanaan Anggaran (Basis Kas), yang terdiri dari [[Laporan Realisasi Anggaran]] dan [[Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih]]
# Laporan Finansial, yang terdiri dari [[Neraca]], [[Laporan Operasional]], [[Laporan Perubahan Ekuitas]] dan [[Laporan Arus Kas]]. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
# Laporan Finansial (Basis Akrual), yang terdiri dari [[Neraca]], [[Laporan Operasional]], [[Laporan Perubahan Ekuitas]] dan [[Laporan Arus Kas]]. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
# [[Catatan Atas Laporan Keuangan]]
# [[Catatan Atas Laporan Keuangan]] (Penjelas atas emua entitas LKP)




===Laporan Realisasi Anggaran===
=== Laporan Realisasi Anggaran ===


Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.


===Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih===
=== Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ===


Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.


===Neraca===
=== Neraca ===


Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.


===Laporan Operasional===
=== Laporan Operasional ===


Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.


===Laporan Arus Kas===
=== Laporan Arus Kas ===


Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.


===Laporan Perubahan Ekuitas===
=== Laporan Perubahan Ekuitas ===


Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.


===Catatan Atas Laporan Keuangan===
=== Catatan Atas Laporan Keuangan ===


Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah




==Opini BPK atas LKPP==
== Opini BPK atas LKPP ==
{{:Daftar opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat}}
{| class="wikitable"
|-
! Tahun !! Opini BPK
|-
|2004
|Disclaimer <ref name="Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer">[http://finance.detik.com/read/2009/06/09/113539/1144656/4/laporan-keuangan-pemerintah-5-tahun-berturut-turut-disclaimer Detik Finance : Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer]</ref>
|-
|2005
|Disclaimer <ref name="Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer"></ref>
|-
|2006
|Disclaimer <ref name="Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer"></ref>
|-
|2007
|Disclaimer <ref name="Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer"></ref>
|-
|2008
|Disclaimer <ref name="Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer"></ref>
|-
|2009
|WDP <ref>[http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2009/lkpp_2009_1386150287.pdf RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009]</ref>
|-
|2010
|
|-
|2011
|
|-
|2012
|
|-
|2013
|
|}


⚫
== Referensi ==

⚫
==Referensi==
{{Reflist}}
{{Reflist}}


⚫
[[Kategori:Keuangan pemerintahan Indonesia]]

⚫
[[Kategori:Laporan Keuangan]]
[[Kategori:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]]
[[Kategori:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]]

Revisi terkini sejak 17 Oktober 2022 07.30

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (disingkat LKPP) adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP Merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara.[1] LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah.[1] LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Indonesia.[1]

Komponen LKPP[sunting | sunting sumber]

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015 penerapan basis akrual akan diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual.[2]

Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

  1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Basis Kas), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  2. Laporan Finansial (Basis Akrual), yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Catatan Atas Laporan Keuangan (Penjelas atas emua entitas LKP)


Laporan Realisasi Anggaran[sunting | sunting sumber]

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih[sunting | sunting sumber]

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Neraca[sunting | sunting sumber]

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional[sunting | sunting sumber]

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas[sunting | sunting sumber]

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan Ekuitas[sunting | sunting sumber]

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan[sunting | sunting sumber]

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah


Opini BPK atas LKPP[sunting | sunting sumber]

Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Sejak 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah disclaimer (tidak memberikan pendapat). Baru pada tahun 2009 LKPP memperoleh predikat WDP. Predikat tersebut bertahan hingga sekarang. Berikut daftar opini BPK terhadap LKPP sejak tahun 2004 hingga sekarang.

Tahun Opini BPK
2015 WDP [3]
2014 WDP [4]
2013 WDP [5]
2012 WDP [6]
2011 WDP [7]
2010 WDP [8]
2009 WDP [9]
2008 TMP [10]
2007 TMP [10]
2006 TMP [10]
2005 TMP [10]
2004 TMP [10]

Keterangan:

  • WTP: Wajar Tanpa Pengecualian
  • WTP-DPP: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
  • WDP: Wajar Dengan Pengecualian
  • TMP: Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)


Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-06-13. 
  2. ^ "Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-10. Diakses tanggal 2014-06-13. 
  3. ^ "www.dpr.go.id: BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas LKPP Tahun 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-03. Diakses tanggal 2016-06-03. 
  4. ^ bpk.go.id: BPK Berikan Opini WDP Atas LKPP Tahun 2014
  5. ^ BPK Beri Opini WDP atas LKPP 2013
  6. ^ BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012
  7. ^ BPK Beri Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP 2011
  8. ^ Antara: BPK Beri Opini WDP Atas LKPP 2010
  9. ^ BPK Beri Opini WDP atas LKPP Tahun 2009 [pranala nonaktif permanen]
  10. ^ a b c d e Detik Finance: Laporan Keuangan Pemerintah 5 Tahun Berturut-turut Disclaimer
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat&oldid=21807105"