Kontroversi perbudakan di Tibet: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kontroversi perbudakan di Tibet''' adalah sebuah ketidaksepakatan publik atas keberadaan dan keadaan perbudakan di Tibet sebelum aneksasi Tibet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1951. Perdebatan tersebut bersifat politik, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan mutlak di pihak Tiongkok adalah untuk mengesahkan kekuasaan Tiongkok terhadap wilayah yang kini disebut sebagai Wilaya...' |
k →top: clean up, replaced: {{Yatim → {{orphan |
||
(6 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{orphan|Oktober 2022}} |
|||
'''Kontroversi perbudakan di Tibet''' adalah sebuah ketidaksepakatan publik atas keberadaan dan keadaan [[perbudakan]] di [[Tibet]] sebelum [[aneksasi Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok|aneksasi Tibet]] ke [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) pada 1951. Perdebatan tersebut bersifat politik, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan mutlak di pihak Tiongkok adalah untuk mengesahkan kekuasaan Tiongkok terhadap wilayah yang kini disebut sebagai [[Wilayah Otonomi Tibet|Wilayah Otonomi Tibet atau Wilayah Otonomi Xizang]], dan pihak lain berpendapat bahwa tujuan mutlak pada pihak Barat adalah untuk melemahkan atau menghancurkan negara Tiongkok. Pendapatnya adalah bahwa budaya, pemerintahan dan masyarakat Tibet bersifat [[barbarian|barbarik]] sebelum RRT berkuasa di Tibet dan bahwa baru berubah karena kebijakan RRT di wilayah tersebut. Pendapat pro-[[gerakan kemerdekaan |
'''Kontroversi perbudakan di Tibet''' adalah sebuah ketidaksepakatan publik atas keberadaan dan keadaan [[perbudakan]] di [[Tibet]] sebelum [[aneksasi Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok|aneksasi Tibet]] ke [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) pada 1951. Perdebatan tersebut bersifat politik, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan mutlak di pihak Tiongkok adalah untuk mengesahkan kekuasaan Tiongkok terhadap wilayah yang kini disebut sebagai [[Wilayah Otonomi Tibet|Wilayah Otonomi Tibet atau Wilayah Otonomi Xizang]], dan pihak lain berpendapat bahwa tujuan mutlak pada pihak Barat adalah untuk melemahkan atau menghancurkan negara Tiongkok. Pendapatnya adalah bahwa budaya, pemerintahan dan masyarakat Tibet bersifat [[barbarian|barbarik]] sebelum RRT berkuasa di Tibet dan bahwa baru berubah karena kebijakan RRT di wilayah tersebut. Pendapat pro-[[gerakan kemerdekaan Tibet]] adalah bahwa itu adalah penjelasan salah terhadap sejarah yang dibuat sebagai alat politik dalam rangka untuk membenarkan [[Sinikisasi Tibet]].<ref name="Powers7">Powers 2004, pg. 7</ref> |
||
Pemerintah Tiongkok umumnya mengklaim bahwa [[Tibet (1912–1951)|Tibet dari 1912 sampai 1951]] adalah [[Feodalisme|masyarakat feodal]] dan [[Dalai Lama ke-13]] dan [[Dalai Lama ke-14|ke-14]] adalah [[perbudakan|pemilik budak]]. Klaim berikutnya yang dikatakan oleh RRT adalah bahwa, sebelum 1959, 95% orang Tibet tinggal dalam perbudakan feodal,<ref name="white">{{cite web|url=http://english.peopledaily.com.cn/features/Tibetpaper/tb1.html|title=White Paper on Tibet's March Forward|access-date=10 July 2008}}</ref> dan |
Pemerintah Tiongkok umumnya mengklaim bahwa [[Tibet (1912–1951)|Tibet dari 1912 sampai 1951]] adalah [[Feodalisme|masyarakat feodal]] dan [[Dalai Lama ke-13]] dan [[Dalai Lama ke-14|ke-14]] adalah [[perbudakan|pemilik budak]]. Klaim berikutnya yang dikatakan oleh RRT adalah bahwa, sebelum 1959, 95% orang Tibet tinggal dalam perbudakan feodal,<ref name="white">{{cite web|url=http://english.peopledaily.com.cn/features/Tibetpaper/tb1.html|title=White Paper on Tibet's March Forward|access-date=10 July 2008}}</ref> dan mengutip kasus-kasus pelecehan dan kekejaman yang diduga diwarisi pada sistem Tibet tradisional.<ref name="Goldstein 199756">Goldstein 1997, p.56</ref> Pihak-pihak [[gerakan kemerdekaan Tibet|pro-kemerdekaan Tibet]] dan negara-negara yang bersimpati terhadapnya, khususnya kebanyakan negara barat, sering kali menolak klaim Tiongkok tersebut. |
||
==Catatan== |
==Catatan== |
||
Baris 35: | Baris 36: | ||
*[http://www.case.edu/affil/tibet/tibetanSociety/social.htm The Goldstein and Miller Debate on "Reexamining Choice, Dependency and Command In The Tibetan Social System: 'Tax Appendages' and Other Landless Serfs"] |
*[http://www.case.edu/affil/tibet/tibetanSociety/social.htm The Goldstein and Miller Debate on "Reexamining Choice, Dependency and Command In The Tibetan Social System: 'Tax Appendages' and Other Landless Serfs"] |
||
[[ |
[[Kategori:Politik Tibet]] |
Revisi terkini sejak 2 Februari 2023 03.13
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Oktober 2022. |
Kontroversi perbudakan di Tibet adalah sebuah ketidaksepakatan publik atas keberadaan dan keadaan perbudakan di Tibet sebelum aneksasi Tibet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1951. Perdebatan tersebut bersifat politik, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan mutlak di pihak Tiongkok adalah untuk mengesahkan kekuasaan Tiongkok terhadap wilayah yang kini disebut sebagai Wilayah Otonomi Tibet atau Wilayah Otonomi Xizang, dan pihak lain berpendapat bahwa tujuan mutlak pada pihak Barat adalah untuk melemahkan atau menghancurkan negara Tiongkok. Pendapatnya adalah bahwa budaya, pemerintahan dan masyarakat Tibet bersifat barbarik sebelum RRT berkuasa di Tibet dan bahwa baru berubah karena kebijakan RRT di wilayah tersebut. Pendapat pro-gerakan kemerdekaan Tibet adalah bahwa itu adalah penjelasan salah terhadap sejarah yang dibuat sebagai alat politik dalam rangka untuk membenarkan Sinikisasi Tibet.[1]
Pemerintah Tiongkok umumnya mengklaim bahwa Tibet dari 1912 sampai 1951 adalah masyarakat feodal dan Dalai Lama ke-13 dan ke-14 adalah pemilik budak. Klaim berikutnya yang dikatakan oleh RRT adalah bahwa, sebelum 1959, 95% orang Tibet tinggal dalam perbudakan feodal,[2] dan mengutip kasus-kasus pelecehan dan kekejaman yang diduga diwarisi pada sistem Tibet tradisional.[3] Pihak-pihak pro-kemerdekaan Tibet dan negara-negara yang bersimpati terhadapnya, khususnya kebanyakan negara barat, sering kali menolak klaim Tiongkok tersebut.
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ^ Powers 2004, pg. 7
- ^ "White Paper on Tibet's March Forward". Diakses tanggal 10 July 2008.
- ^ Goldstein 1997, p.56
Referensi
[sunting | sunting sumber]- Barnett, Robert, 19: What were the conditions regarding human rights in Tibet before democratic reform? (Questions 12, 13, and 92, 2001) in: Blondeau, Anne-Marie and Buffetrille, Katia (eds). Authenticating Tibet: Answers to China's 100 Questions (2008) University of California Press. ISBN 978-0-520-24464-1 (cloth); ISBN 978-0-520-24928-8 (paper).
- Bell, Charles. Tibet Past and Present
- Childs, Geoff (2003). "Polyandry and population growth in a Historical Tibetan Society" (PDF). History of the Family. 8 (3): 423–444. doi:10.1016/s1081-602x(03)00045-9.
- Crossette, Barbara (1998) The World: Searching for Tibet; The Shangri-La That Never Was in The New York Times 5 July 1998
- Dalai Lama, Freedom in Exile (NY: HarperPerennial edition, 1991)
- Epstein, Israel. Tibet Transformed (1983) New World Press. ISBN 978-0-8351-1087-7
- Fjeld, Heidi (2003). Commoners and Nobles:Hereditary Divisions in Tibet. Nordic Institute of Asian Studies. ISBN 978-87-91114-17-5.
- French, Rebecca Redwood The Golden Yoke: The Legal Cosmology of Buddhist Tibet (1995) Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-3084-8
- Goldstein, Melvyn C. (April 1971). "Stratification, Polyandry, and Family Structure in Central Tibet". Southwestern Journal of Anthropology. 27 (1): 64–74. doi:10.1086/soutjanth.27.1.3629185.
- Goldstein, Melvyn C. (23 March 2011). "Serfdom and Mobility: An Examination of the Institution of "Human Lease" in Traditional Tibetan Society". The Journal of Asian Studies. 30 (3): 521–534. doi:10.2307/2052458. JSTOR 2052458.
- Goldstein, Melvyn. Central Asiatic Journal (1971). Taxation and the Structure of a Tibetan village.
- Goldstein, Melvyn C. Reexamining Choice, Dependency and Command in the Tibetan Social System: "Tax Appendages" and Other Landless Serfs. The Tibet Journal 11, no. 4 (1986) pp. 79–112. Available online at "mmdebate-orig.pdf" (PDF). Diakses tanggal 30 March 2010.
- Goldstein, Melvyn C. A History of Modern Tibet, 1913–1951: The Demise of the Lamaist State (1989) University of California Press. ISBN 978-0-520-06140-8
- Goldstein, Melvyn C. The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama (1997) University of California Press. ISBN 0-520-21951-1
- Goldstein, Melvyn C., Tsering, Tashi, and Siebenschuh, William. The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashi Tsering (1997) East Gate. ISBN 978-1-56324-950-1
- Goldstein, Melvyn C., Sherap, Dawei, and Siebenschuh, William. A Tibetan Revolutionary: The Political Life and Times of Bapa Phüntso Wangye (2004) UC Press. ISBN 0-520-24089-8
- Iyer, Pico. The Open Road: The Global Journey of the Fourteenth Dalai Lama (2008) Bloomsbury. ISBN 978-0-307-26760-3
- Laird, Thomas. The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama (2006) Grove Press. ISBN 0-8021-1827-5
- Norbu, Thubten Jigme and Turnbull, Colin M. Tibet: An account of the history, the religion and the people of Tibet (1968) Touchstone Books. New York. ISBN 0-671-20559-5
- Petech, Luciano. China and Tibet in Early Eighteenth Century: History of the Establishment of the Chinese Protectorate in Tibet (1973) Hyperion Press. ISBN 978-0-88355-089-2
- Pinfold, John. Tibet World Bibliographical Series (1991) ISBN 1-85109-158-0
- Powers, John. History as Propaganda: Tibetan Exiles versus the People's Republic of China (2004) Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517426-7
- Smith, Warren W., Jr. Tibetan Nation: A History Of Tibetan Nationalism And Sino-Tibetan Relations (1997) Westview press. ISBN 978-0-8133-3280-2
- Snellgrove, David; Hugh Richardson (1968). A Cultural History of Tibet. London: George Weidenfeld & Nicolson Ltd. ISBN 0-297-76317-2.