Hukum kepailitan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 12 Februari 2023 20.38

Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berurutan.^[1] Bahwa Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan orang atau lembaga yang berutang (debitor) terkait ini pailit di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit (kurator) di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Mengajukan

Yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan di antaranya oleh:

Debitor sendiri.
Atas permintaan seorang atau lebih kreditor.
Kejaksaan untuk kepentingan umum.
Menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia
Menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal.^[2]

Persyaratan

Persyaratan Kepailitan di antaranya sebagai berikut:

Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dapat dinyatakan

Yang Dapat dinyatan pailit di antaranya:^[3]

Orang Perorangan: bahwa laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah.
Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya: bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” di mana harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero di mana secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum: bahwa terkait ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dan dasarnya.
Harta peninggalan.

Dasar hukum

Hukum kepailitan menjelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh pinjaman dari orang lain atau badan hukum lain, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor.^[3]

Peraturan

Peraturan mengenai hukum kepailitan terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Referensi

^ Saliman, Abdul R.; Jalis, Ahmad (2005). Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.
^ Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan (2002). Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
^ ^a ^b Is, Muhamad Sadi (2016). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

[1] Saliman, Abdul R.; Jalis, Ahmad (2005). Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.

[2] Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan (2002). Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[:0-3] Is, Muhamad Sadi (2016). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

[1]

[2]

[3]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{Dead end|date=Februari 2023}}
-{{Inuse}}
-'''Hukum Kepailitan''' adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berurutan.<ref>{{Cite book|last=Saliman|first=Abdul R.|first2=Hermansyah|last3=Jalis|first3=Ahmad|date=2005|title=Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus|location=Jakarta|publisher=Kencana|url-status=live}}</ref>
+{{gaya penulisan}}
+'''Hukum Kepailitan''' adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berurutan.<ref>{{Cite book|last=Saliman|first=Abdul R.|first2=Hermansyah|last3=Jalis|first3=Ahmad|date=2005|title=Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus|location=Jakarta|publisher=Kencana|url-status=live}}</ref> Bahwa Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan orang atau lembaga yang berutang (debitor) terkait ini pailit di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit (kurator) di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 == Mengajukan ==
-Yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan diantaranya:
+Yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan di antaranya oleh:
-a.      Debitor sendiri.
+# Debitor sendiri.
+# Atas permintaan seorang atau lebih kreditor.
+# Kejaksaan untuk kepentingan umum.
-b.      Atas permintaan seorang atau lebih kreditor.
+# Menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia
+# Menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal.<ref>{{Cite book|last=Yani|first=Ahmad|last2=Widjaja|first2=Gunawan|date=2002|title=Seri Hukum Bisnis Kepailitan|location=Jakarta|publisher=Raja Grafindo Persada|url-status=live}}</ref>
-c.      Kejaksaan untuk kepentingan umum.
-d.      Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia
-e.      Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal.<ref>{{Cite book|last=Yani|first=Ahmad|last2=Widjaja|first2=Gunawan|date=2002|title=Seri Hukum Bisnis Kepailitan|location=Jakarta|publisher=Raja Grafindo Persada|url-status=live}}</ref>
 == Persyaratan ==
-Persyaratan Kepailitan diantaranya:
+Persyaratan Kepailitan di antaranya sebagai berikut:
 # Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
 # Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
-== Dapat Dinyatakan ==
+== Dapat dinyatakan ==
-Yang Dapat dinyatan pailit diantaranya:<ref name=":0">{{Cite book|last=Is|first=Muhamad Sadi|date=2016|title=Hukum Perusahaan di Indonesia|location=Jakarta|publisher=Kencana|url-status=live}}</ref>
+Yang Dapat dinyatan pailit di antaranya:<ref name=":0">{{Cite book|last=Is|first=Muhamad Sadi|date=2016|title=Hukum Perusahaan di Indonesia|location=Jakarta|publisher=Kencana|url-status=live}}</ref>
+# Orang Perorangan: bahwa laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah.
-a.      Orang Perorangan
+# Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya: bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” di mana harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero di mana secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
+# Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum: bahwa terkait ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dan dasarnya.
+# Harta peninggalan.
+== Dasar hukum ==
-Hal ini bermaksud baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah.
+Hukum kepailitan menjelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh pinjaman dari orang lain atau badan hukum lain, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor.<ref name=":0" />
-b.      Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya.
-Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” dimana harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero dimana secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
-c.      Perseroan -perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum.
-Dalam hal ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dan Dasarnya.
-d.      Harta peninggalan.
-== Dasar Hukum ==
-Dasar-Dasar Hukum Kepailitan
-Bahwa seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari orang lain atau badan hukum lain, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor.<ref name=":0" />
 == Peraturan  ==
-Peraturan mengenai hukum kepailitan  tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
+Peraturan mengenai hukum kepailitan terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
 == Referensi ==
 <references />
+[[Kategori:Istilah hukum]]