Strategi Nasional Pencegahan Korupsi: Perbedaan antara revisi
Ariandi Lie (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Suntingan kecil untuk menambah tanggal artikel ditulis Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 9: | Baris 9: | ||
}} |
}} |
||
'''Strategi Nasional Pencegahan Korupsi''' (biasa disingkat '''Stranas PK''') adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia di Indonesia. Stranas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018<ref name="Perpres 54/2018">{{Cite web|title=PERPRES No. 54 Tahun 2018|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/85918/perpres-no-54-tahun-2018|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=2023-08-22}}</ref> tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Tim nasional Stranas PK disusun<ref>{{Cite web|title=Kolaborasi Stranas PK oleh KPK Bersama 5 Kementerian|url=https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20210506-kolaborasi-stranas-pk-oleh-kpk-bersama-5-kementerian|website= |
'''Strategi Nasional Pencegahan Korupsi''' (biasa disingkat '''Stranas PK''') adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia di Indonesia. Stranas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018<ref name="Perpres 54/2018">{{Cite web|title=PERPRES No. 54 Tahun 2018|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/85918/perpres-no-54-tahun-2018|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=2023-08-22}}</ref> tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Tim nasional Stranas PK disusun<ref>{{Cite web|last1=Pusat Edukasi Anti Korupsi |date=2021-05-06|title=Kolaborasi Stranas PK oleh KPK Bersama 5 Kementerian|url=https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20210506-kolaborasi-stranas-pk-oleh-kpk-bersama-5-kementerian|website=aclc.kpk.go.id|access-date=2023-08-22}}</ref>oleh 5 Kementerian dan Lembaga (K/L) yaitu: |
||
# [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)]] |
# [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)]] |
||
# [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)]] |
# [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)]] |
||
Baris 39: | Baris 39: | ||
# Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi |
# Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi |
||
Masing - masing fokus tersebut dibagi ke dalam beberapa aksi yang melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN. Masing - masing aksi dibagi lebih dalam lagi menjadi beberapa output sampai ke tingkat yang paling detil yaitu milestone. Masing - masing aksi tersebut dipimpin oleh seorang tenaga ahli yang mendampingi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam mencapai output yang diharapkan. |
Masing - masing fokus tersebut dibagi ke dalam beberapa aksi yang melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN. Masing - masing aksi dibagi lebih dalam lagi menjadi beberapa output sampai ke tingkat yang paling detil yaitu milestone. Masing - masing aksi tersebut dipimpin oleh seorang tenaga ahli yang mendampingi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam mencapai output yang diharapkan. Aksi PK yang dilakukan juga sejalan dengan program - program strategis yang dikerjakan di berbagai Kementerian, sebagai contoh Aksi Kepelabuhanan yang salah satu outputnya tentang Perbaikan Perdagangan Antar Pulau dalam hubungannya dengan program [[Tol Laut]]. |
||
===Tahun 2019 - 2020=== |
===Tahun 2019 - 2020=== |
||
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang baru saja diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018, bergerak dalam periode 2 tahun. Dalam Aksi PK Tahun 2019 - 2020 terdapat 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggung jawab melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020. |
|||
Laporan akhir sampai Triwulan VIII (B24) tahun 2020<ref>{{cite web |last1=Stranaspk.id |date=2021-01-01|title=Laporan akhir pelaksanaan Aksi PK tahun 2019 - 2020 |url=https://stranaspk.id/publikasi/laporan-aksi/laporan-pelaksanaan-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-triwulan-viii-tahun-2020 |website=Stranas PK |access-date=23 Agustus 2023}}</ref> menunjukkan bahwa Aksi PK sudah mengalami banyak kemajuan walaupun di sisi lain banyak juga kendala yang dihadapi, terutama disebabkan oleh 2 hal penting: |
|||
# Terkait kondisi pandemi Covid-19 |
|||
# Komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah yang masih kurang dalam mempercepat implementasi Aksi PK. |
|||
===Tahun 2021 - 2022=== |
===Tahun 2021 - 2022=== |
||
Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021 - 2022 dibagi menjadi 3 fokus utama yang terdiri dari 12 aksi<ref>{{Cite web|last=nasional.kompas.com|date=2021-04-14|title=Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022|url=https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/03100001/berpotensi-jadi-game-changer-ini-rencana-nasional-pencegahan-korupsi-2021|website=Nasional kompas|access-date=2023-08-23}}</ref> secara keseluruhan. Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) tahun 2021-2022 melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK. |
Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021 - 2022 dibagi menjadi 3 fokus utama yang terdiri dari 12 aksi<ref>{{Cite web|last=nasional.kompas.com|date=2021-04-14|title=Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022|url=https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/03100001/berpotensi-jadi-game-changer-ini-rencana-nasional-pencegahan-korupsi-2021|website=Nasional kompas|access-date=2023-08-23}}</ref> secara keseluruhan. Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) tahun 2021-2022 melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK. |
||
Tidak semua aksi pada periode tahun 2021 - 2022 |
Tidak semua aksi pada periode tahun 2021 - 2022 berhasil mencapai target 100% penyelesaian. Sebagai contoh Aksi Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan strategis |
||
dan kesehatan pada Fokus Perizinan dan Tata Niaga yang hanya mencapai 93,8%. |
dan kesehatan pada Fokus Perizinan dan Tata Niaga yang hanya mencapai 93,8%. |
||
Baris 60: | Baris 66: | ||
==Pelaporan Aksi PK Melalui Situs Jaga== |
==Pelaporan Aksi PK Melalui Situs Jaga== |
||
[[Berkas:Logo-jaga-new.png|180px|thumb|left|Logo situs Jaga.id]] |
|||
Situs Jaga.id adalah laman yang digunakan oleh Stranas PK |
|||
untuk menerima laporan pelaksanaan aksi dari '''Admin Jaga''' dan mempublikasikan kegiatan Stranas. Laman ini merupakan bagian dari laman Jaringan Pencegahan korupsi di Indonesia yang dikelola KPK. Selain itu situs ini juga digunakan untuk melaporkan pengaduan masyarakat jika terjadi pungutan liar dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah. |
|||
Situs Jaga.id adalah laman yang digunakan oleh Stranas PK untuk menerima laporan pelaksanaan aksi dari '''Admin Jaga''' dan mempublikasikan kegiatan Stranas. JAGA<ref>{{cite web |last1=Jaga.id |title=Tentang Jaga |url=https://jaga.id/tentang/jaga?vnk=03d51a89 |website=Jaga.id |access-date=23 Agustus 2023}}</ref> adalah singkatan dari "Jaringan Pencegahan Korupsi" yaitu suatu aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. JAGA juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon umpan balik dari masyarakat. Laman ini merupakan bagian dari laman Jaringan Pencegahan korupsi di Indonesia yang dikelola KPK. |
|||
[[File:Tangkapan layar laman awal JagaID.jpg|Tangkapan layar dari laman awal jaga.id|thumb|right|300px]] |
|||
'''Admin Jaga''' adalah staf kementerian/lembaga/pemda pelaksana aksi yang bertugas untuk melaporkan secara elektronik perkembangan setiap aksi. Umumnya merupakan staf inspektorat. |
'''Admin Jaga''' adalah staf kementerian/lembaga/pemda pelaksana aksi yang bertugas untuk melaporkan secara elektronik perkembangan setiap aksi. Umumnya merupakan staf inspektorat. Pengisian laporan di situs JAGA adalah sebagai berikut : |
||
# Setiap KLD (''Focal Point'' dan Admin Jaga) akan memiliki username dan password untuk mengakses situs JAGA. |
|||
# Bagi Pemda, Login di Jaga Stranas PK adalah login yang sama dengan login di Jaga Korsup/MCP. |
|||
# Bagi Kementerian dan Lembaga, Sekretariat Nasional PK memberikan akses berupa user name dan password. |
|||
# Pelaporan oleh KLD dilakukan setiap Triwulan. Waktu pelaporan dan Verifikasi telah ditetapkan sesuai dengan Periode B03-B24. |
|||
# Laporan yang dikirim oleh KLD lewat situs JAGA, akan di verifikasi oleh verifikator. Verifikator adalah Tenaga Ahli Aksi Pencegahan Korupsi. |
|||
==Referensi== |
==Referensi== |
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2023 03.53
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK | |
---|---|
Gambaran umum | |
Singkatan | Stranas PK |
Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 |
Kantor pusat | |
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Lt. 6 Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi,Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 | |
Situs web | |
stranaspk | |
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (biasa disingkat Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia di Indonesia. Stranas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018[1] tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Tim nasional Stranas PK disusun[2]oleh 5 Kementerian dan Lembaga (K/L) yaitu:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Kantor Staf Presiden (KSP)
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Dalam era demokrasi Indonesia sejak tahun 1998, sangat tinggi harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk menghentikan korupsi yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Salah satu usaha pemerintah memerangi korupsi adalah melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Dalam peraturan tersebut fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi masih digabung menjadi satu. Dalam perkembangan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, fungsi pencegahan korupsi dipisahkan dan dibentuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sehingga titik berat dari perang melawan korupsi bukan lagi pada penindakannya melainkan pada pencegahannya.
"Perbaikan sistem yang dikawal Stranas PK sejalan dengan apa yang dilakukan KPK dalam rangka pemberatasan korupsi, yakni pendekatan pencegahan dengan membangun sistem. Misalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi sehingga menghindari kontak fisik untuk transaksi"
— Firli Bahuri, Sambutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan VIII Tahun 2022[3]
Mengacu pada pertimbangan tersebut, Presiden Republik Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018.
"Tapi yang namanya strategi hanya dokumen berdebu jika kita sendiri tidak melaksanakan. Dalam Perpres Stranas Pencegahan Korupsi terkandung semangat agar Indonesia bebas dari korupsi. KPK pun tidak bisa berjalan sendiri."
— Presiden Joko Widodo, Sambutan di dalam acara penyusunan Tim Nasional Pencegahan Korupsi[4]
Sesuai peraturan yang digariskan pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) harus berkedudukan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi.
Aksi pencegahan korupsi tersebut dibuat dalam periode waktu 2 tahunan. Dalam perjalanannya sudah ditetapkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020, Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021 - 2022 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 - 2024. Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi kepada Presiden Republik Indonesia dilakukan setiap 6 bulan sekali.
Aksi Pencegahan Korupsi
[sunting | sunting sumber]Aksi Pencegahan Korupsi (biasa disingkat Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Secara umum Aksi PK dibagi ke dalam 3 fokus utama yaitu :
- Perizinan dan Tata Niaga
- Keuangan Negara
- Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Masing - masing fokus tersebut dibagi ke dalam beberapa aksi yang melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN. Masing - masing aksi dibagi lebih dalam lagi menjadi beberapa output sampai ke tingkat yang paling detil yaitu milestone. Masing - masing aksi tersebut dipimpin oleh seorang tenaga ahli yang mendampingi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam mencapai output yang diharapkan. Aksi PK yang dilakukan juga sejalan dengan program - program strategis yang dikerjakan di berbagai Kementerian, sebagai contoh Aksi Kepelabuhanan yang salah satu outputnya tentang Perbaikan Perdagangan Antar Pulau dalam hubungannya dengan program Tol Laut.
Tahun 2019 - 2020
[sunting | sunting sumber]Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang baru saja diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018, bergerak dalam periode 2 tahun. Dalam Aksi PK Tahun 2019 - 2020 terdapat 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggung jawab melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.
Laporan akhir sampai Triwulan VIII (B24) tahun 2020[5] menunjukkan bahwa Aksi PK sudah mengalami banyak kemajuan walaupun di sisi lain banyak juga kendala yang dihadapi, terutama disebabkan oleh 2 hal penting:
- Terkait kondisi pandemi Covid-19
- Komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah yang masih kurang dalam mempercepat implementasi Aksi PK.
Tahun 2021 - 2022
[sunting | sunting sumber]Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021 - 2022 dibagi menjadi 3 fokus utama yang terdiri dari 12 aksi[6] secara keseluruhan. Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) tahun 2021-2022 melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK.
Tidak semua aksi pada periode tahun 2021 - 2022 berhasil mencapai target 100% penyelesaian. Sebagai contoh Aksi Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan strategis dan kesehatan pada Fokus Perizinan dan Tata Niaga yang hanya mencapai 93,8%.
Tahun 2023 - 2024
[sunting | sunting sumber]Aksi tahun 2023 - 2024 diawali dengan penanda tanganan Surat Keputusan Bersama[7] Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Nomor KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022, Nomor 100.4.3-6292 TAHUN 2022, Nomor 4 TAHUN 2022 dan Nomor 1/KB TAHUN 2022 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 pada tanggal 20 Desember 2022. Dilanjutkan kemudian dengan acara peluncuran secara daring[8] melalui kanal YouTube resmi Stranas PK pada tanggal 25 Januari 2023. Acara tersebut menghadirkan pembicara kunci sebagai berikut :
- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Ketua KPK Firli Bahuri
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023 - 2024 dibagi menjadi 3 fokus utama yang terdiri dari 15 aksi[9] secara keseluruhan. Aksi PK tahun 2023 - 2024 melibatkan secara keseluruhan 163 entitas dari Badan Pemerintah, Kementerian, BUMN, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi[10].
Pelaporan Aksi PK Melalui Situs Jaga
[sunting | sunting sumber]![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Logo-jaga-new.png)
Situs Jaga.id adalah laman yang digunakan oleh Stranas PK untuk menerima laporan pelaksanaan aksi dari Admin Jaga dan mempublikasikan kegiatan Stranas. JAGA[11] adalah singkatan dari "Jaringan Pencegahan Korupsi" yaitu suatu aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. JAGA juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon umpan balik dari masyarakat. Laman ini merupakan bagian dari laman Jaringan Pencegahan korupsi di Indonesia yang dikelola KPK.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Tangkapan_layar_laman_awal_JagaID.jpg/300px-Tangkapan_layar_laman_awal_JagaID.jpg)
Admin Jaga adalah staf kementerian/lembaga/pemda pelaksana aksi yang bertugas untuk melaporkan secara elektronik perkembangan setiap aksi. Umumnya merupakan staf inspektorat. Pengisian laporan di situs JAGA adalah sebagai berikut :
- Setiap KLD (Focal Point dan Admin Jaga) akan memiliki username dan password untuk mengakses situs JAGA.
- Bagi Pemda, Login di Jaga Stranas PK adalah login yang sama dengan login di Jaga Korsup/MCP.
- Bagi Kementerian dan Lembaga, Sekretariat Nasional PK memberikan akses berupa user name dan password.
- Pelaporan oleh KLD dilakukan setiap Triwulan. Waktu pelaporan dan Verifikasi telah ditetapkan sesuai dengan Periode B03-B24.
- Laporan yang dikirim oleh KLD lewat situs JAGA, akan di verifikasi oleh verifikator. Verifikator adalah Tenaga Ahli Aksi Pencegahan Korupsi.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "PERPRES No. 54 Tahun 2018". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-08-22.
- ^ Pusat Edukasi Anti Korupsi (2021-05-06). "Kolaborasi Stranas PK oleh KPK Bersama 5 Kementerian". aclc.kpk.go.id. Diakses tanggal 2023-08-22.
- ^ Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan VIII Tahun 2022
- ^ news.detik.com (2019-03-13). "Jokowi: Stranas Cegah Korupsi Jadi Dokumen Berdebu Jika Tak dilaksanakan". News Detik. Diakses tanggal 2023-08-23.
- ^ Stranaspk.id (2021-01-01). "Laporan akhir pelaksanaan Aksi PK tahun 2019 - 2020". Stranas PK. Diakses tanggal 23 Agustus 2023.
- ^ nasional.kompas.com (2021-04-14). "Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022". Nasional kompas. Diakses tanggal 2023-08-23.
- ^ Surat Keputusan Bersama Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 - 2024
- ^ Launching Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024, diakses tanggal 2023-08-22
- ^ antaranews.com (2022-12-20). "Stranas PK luncurkan 15 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024". Antara News. Diakses tanggal 2023-08-22.
- ^ Logframe KLD untuk Aksi Pencegahan Korupsi 2023 - 2024
- ^ Jaga.id. "Tentang Jaga". Jaga.id. Diakses tanggal 23 Agustus 2023.