Lompat ke isi

Asuransi sosial: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: BP2014
Hilmanrizaldi (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(36 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
[[Berkas:Rippl My Parents.jpg|jmpl|250px|Jaminan untuk hari tua merupakan salah satu bentuk penerapan asuransi sosial di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk pegawai negeri sipil.]]
{{inuseBP|BP39Candra}}
'''Asuransi Sosial''' merupakan [[asuransi]] yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota [[masyarakat]] yang dibentuk oleh [[pemerintah]] bedasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak [[asuransi]] dengan seluruh golongan [[masyarakat]].<ref name="Dairi">BPS Dairi.2011. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi 2007-2011. Kabupaten Dairi:Badan Pusat Statistik Kapupaten Dairi.25</ref> <ref name="Purba">Radik Purba.2011. Memahami Asuransi di Indonesia.Jakarta:Pustaka Binaan Pressindo.335</ref> Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan [[masyarakat]], terutama para pegawai dan pensiun.<ref name="Suyatno,Marala, Abdullah, Aponno, Ananda, Chalik">Thomas Suyatno, Djuehapah T Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yunianti Ananda, Chalik.2011. Kelembagaan Perbankan.Jakarta:Pustaka Binaan Pressindo.335</ref> Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari [[kontribusi]] para [[manajer]] dan karyawan [[organisasi]] [[pemerintah]], bukan dibiayai oleh pendapatan [[negara]].<ref name="Toruan">Rayendra L.Toruan.2009. Manajemen Resiko Pada Prusahaan dan Birokrasi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo .304</ref> [[Kontribusi]] tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening [[pemerintah]] yang biasa; jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari [[uang]] [[kontribusi]] yang dikumpulkan setiap bulan.<ref name="Toruan"></ref>
'''Asuransi sosial''' merupakan [[asuransi]] yang menyediakan jaminan [[sosial]] bagi anggota [[masyarakat]] yang dibentuk oleh [[pemerintah]] bedasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak [[asuransi]] dengan seluruh golongan [[masyarakat]].<ref name="Dairi">BPS Dairi.2011. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi 2007-2011. Kabupaten Dairi:Badan Pusat Statistik Kapupaten Dairi.25</ref><ref name="Purba">Radik Purba.2011. Memahami Asuransi di Indonesia.Jakarta:Pustaka Binaan Pressindo.335</ref> Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan [[masyarakat]], terutama para pegawai dan pensiun.<ref name="Suyatno,Marala, Abdullah, Aponno, Ananda, Chalik">Thomas Suyatno, Djuehapah T Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yunianti Ananda, Chalik.2011. Kelembagaan Perbankan.Jakarta:Pustaka Binaan Pressindo.335</ref> Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari [[kontribusi]] para [[manajer]] dan karyawan [[organisasi]] [[pemerintah]], bukan dibiayai oleh pendapatan [[negara]].<ref name="Toruan">Rayendra L.Toruan.2009. Manajemen Risiko Pada Prusahaan dan Birokrasi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo .304</ref> [[Kontribusi]] tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening [[pemerintah]] yang biasa; jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari [[uang]] [[kontribusi]] yang dikumpulkan setiap bulan.<ref name="Toruan"/>
==Sifat Asuransi Sosial==
#Dapat bersifat [[asuransi]] kerugian.<ref name="Masyhuri">KH.A.Aziz Masyhuri.2004. Masalah Keagamaan. Depok:Qultum Media.95</ref>
#Dapat bersifat [[asuransi]] jiwa.<ref name="Masyhuri"></ref>
==Ciri-Ciri Asuransi Sosial==
Berikut ini merupakan ciri-ciri asurasnsi sosial.<ref name="Golkar">DPP Golkar.2009. Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.Jakarta:DPP Golkar.56</ref>
#Bersifat wajib.
#Dana berasal dari pekerja,pengusaha dan pemerintah.
#Jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari keuntungan.
#Tujuan yang hendak dicapai ialah untuk kesejahteraan sosial.
==Asuransi Sosial di Indonesia==
Beberapa asuransi sosial yang ada di [[Indonesia]] adalah sebagai berikut :
*Asuransi Sosial Pengawai Negri Sipil
TASPEN (Tabungan dan [[Asuransi]] Pegawai Negri) didirikan untuk memberikan jaminan pensiun, sekaligus [[asuransi]] kematian.<ref name="Umar">Husein Umar.2000. Businis An Introduktion. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.270-273</ref> Program ini diperluas dengan pensiuan hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negri sipil.<ref name="Umar"></ref>
*Asuransi Kesehatan Pegawai Negri
ASKES (Asuransi Kesehatan Pegawai Negri) bertujuan memberikan pemeliharaan [[kesehatan]] bagi pegawai negri, penerima pensiun, dan keluarga termasuk untuk memberikan pelayan [[kesehatan]] yang optimal bagi [[penduduk]].<ref name="Umar"></ref>
*Asuransi Sosial ABRI
ASABRI (Asuransi Sosial ABRI) bertujuan memberikan perlidungan bagi prajurit [[ABRI]] terhadap resiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja atau meninggal dunia.<ref name="Umar"></ref> Santunan [[asuransi]] dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena [[pensiun]].<ref name="Umar"></ref> Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan resiko kematian ditambah dengan nilai santunan nilai tunai [[asuransi]] dan biaya pemakaman.<ref name="Umar"></ref>
*Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Santunan [[asuransi]] kecelakaan penumpang diberikan diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan.<ref name="Umar"></ref> Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian.<ref name="Umar"></ref> Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum.<ref name="Umar"></ref>
*Jaminan Sosial Tenaga Kerja
ASTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian.<ref name="Umar"></ref>
Program ASTEK diperkuat menjadi proogram JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan [[kesehatan]].<ref name="Umar"></ref>


Sedangkan didalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa asuransi sosial adalah Suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.


(sumber: UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN)
==Referensi==

Asuransi sosial di Indonesia berdasarkan pada dasar hukum, seperti UU no. 33 dan 34 tahun 1964 untuk asuransi kecelakaan penumpang, UU no.3 tahun 1992 untuk Jamsostek, dan UU no.11 tahun 1967 untuk TASPEN.<ref>{{Cite web|date=2023-04-19|title=Inilah Macam-macam Asuransi Di Indonesia Yang Perlu Kamu Ketahui|url=https://duniakeuangan.com/inilah-macam-macam-asuransi-di-indonesia-yang-perlu-kamu-ketahui/|language=id|access-date=2023-04-29}}</ref>

== Sifat ==
Asuransi sosial biasanya terbagi menjadi dua sifat yaitu [[asuransi]] bersifat kerugian dan jiwa.<ref name="Masyhuri">KH.A.Aziz Masyhuri.2004. Masalah Keagamaan. Depok:Qultum Media.95</ref> Asuransi bersifat kerugian merupakan bentuk [[asuransi]] yang memberikan pergantian kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dengan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<ref name="Masyhuri"/><ref name="Sari">Elsi Kartika Sari.2007.Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:Grasindo.104</ref> Asuransi jiwa merupakan bentuk [[asuransi]] yang memberikan pembayaran sejumlah [[uang]] kepada orang tertentu yang mendapat santunan untuk hari tua ataupun yang meninggal dunia.<ref name="Sholihin">Ahmad Ifhan Sholihin.2010.Ekonomi Syariah. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.109</ref> Contoh dari asuransi jiwa yaitu program dana [[pensiun]] dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil.<ref name="Sholihin"/>

== Ciri khas ==
Asuransi sosial biasanya bersifat wajib, dana berasal dari pekerja, jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari untung dan tujuan yang hendak dicapai ialah untuk [[kesejahteraan sosial]].<ref name="Golkar">DPP Golkar.2009. Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.Jakarta:DPP Golkar.56</ref> Bersifat wajib adalah setiap [[individu]] yang tergabung dalam anggota [[asuransi]] harus membayar iuran tiap [[bulan]] sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.<ref name="Golkar"/>

== Asuransi sosial di Indonesia ==
Beberapa asuransi sosial yang ada di [[Indonesia]] adalah sebagai berikut:
* Asuransi Sosial Pengawai Negeri Sipil
TASPEN (tabungan dan asuransi pegawai negeri) didirikan untuk memberikan jaminan pensiun, sekaligus [[asuransi]] kematian.<ref name="Umar">Husein Umar.2000. Businees An Introduktion. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.270-273</ref> Program ini diperluas dengan pensiuan hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil.<ref name="Umar"/>
* Asuransi Kesehatan pegawai negeri
ASKES (asuransi kesehatan pegawai negeri) bertujuan memberikan pemeliharaan [[kesehatan]] bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan [[keluarga]] termasuk untuk memberikan pelayanan [[kesehatan]] yang optimal bagi [[penduduk]].<ref name="Umar"/>
* Asuransi Sosial ABRI
ASABRI (asuransi sosial ABRI) bertujuan memberikan perlidungan bagi prajurit [[ABRI]] terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja atau meninggal dunia.<ref name="Umar"/> Santunan [[asuransi]] dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena [[pensiun]].<ref name="Umar"/> Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan risiko kematian ditambah dengan nilai santunan nilai tunai [[asuransi]] dan biaya pemakaman.<ref name="Umar"/>
* Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja
Santunan [[asuransi]] kecelakaan penumpang diberikan diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan.<ref name="Umar"/> Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian.<ref name="Umar"/> Pembiayaan [[asuransi]] kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui [[pengusaha]] atau pemilik angkutan umum.<ref name="Umar"/>
* Jaminan Sosial Tenaga Kerja
ASTEK (jaminan sosial tenaga kerja) pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan [[asuransi]] kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian.<ref name="Umar"/>
Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja), dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan [[kesehatan]].<ref name="Umar"/>

BPJS Kesehatan berdiri sejak 1 januari 2014, khusus menangani asuransi kesehatan seluruh rakyat indonesia baik masyarakat umum, ASN, TNI,Polri, swasta, dan masyarakat tidak mampu yang iuranya dibayarkan oleh negara.

BPJS tenaga kerja bertanggung jawab mengelola jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun

== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Reflist}}


[[Kategori:Asuransi]]
[[Kategori:Asuransi]]

{{Sosial-stub}}

Revisi terkini sejak 31 Januari 2024 03.04

Jaminan untuk hari tua merupakan salah satu bentuk penerapan asuransi sosial di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk pegawai negeri sipil.

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah bedasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat.[1][2] Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun.[3] Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari kontribusi para manajer dan karyawan organisasi pemerintah, bukan dibiayai oleh pendapatan negara.[4] Kontribusi tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening pemerintah yang biasa; jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari uang kontribusi yang dikumpulkan setiap bulan.[4]

Sedangkan didalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa asuransi sosial adalah Suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

(sumber: UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN)

Asuransi sosial di Indonesia berdasarkan pada dasar hukum, seperti UU no. 33 dan 34 tahun 1964 untuk asuransi kecelakaan penumpang, UU no.3 tahun 1992 untuk Jamsostek, dan UU no.11 tahun 1967 untuk TASPEN.[5]

Asuransi sosial biasanya terbagi menjadi dua sifat yaitu asuransi bersifat kerugian dan jiwa.[6] Asuransi bersifat kerugian merupakan bentuk asuransi yang memberikan pergantian kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dengan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[6][7] Asuransi jiwa merupakan bentuk asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah uang kepada orang tertentu yang mendapat santunan untuk hari tua ataupun yang meninggal dunia.[8] Contoh dari asuransi jiwa yaitu program dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil.[8]

Ciri khas

[sunting | sunting sumber]

Asuransi sosial biasanya bersifat wajib, dana berasal dari pekerja, jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari untung dan tujuan yang hendak dicapai ialah untuk kesejahteraan sosial.[9] Bersifat wajib adalah setiap individu yang tergabung dalam anggota asuransi harus membayar iuran tiap bulan sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.[9]

Asuransi sosial di Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Beberapa asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Asuransi Sosial Pengawai Negeri Sipil

TASPEN (tabungan dan asuransi pegawai negeri) didirikan untuk memberikan jaminan pensiun, sekaligus asuransi kematian.[10] Program ini diperluas dengan pensiuan hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil.[10]

  • Asuransi Kesehatan pegawai negeri

ASKES (asuransi kesehatan pegawai negeri) bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk.[10]

  • Asuransi Sosial ABRI

ASABRI (asuransi sosial ABRI) bertujuan memberikan perlidungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja atau meninggal dunia.[10] Santunan asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun.[10] Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan risiko kematian ditambah dengan nilai santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman.[10]

  • Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja

Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan.[10] Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian.[10] Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum.[10]

  • Jaminan Sosial Tenaga Kerja

ASTEK (jaminan sosial tenaga kerja) pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian.[10] Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja), dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan.[10]

BPJS Kesehatan berdiri sejak 1 januari 2014, khusus menangani asuransi kesehatan seluruh rakyat indonesia baik masyarakat umum, ASN, TNI,Polri, swasta, dan masyarakat tidak mampu yang iuranya dibayarkan oleh negara.

BPJS tenaga kerja bertanggung jawab mengelola jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ BPS Dairi.2011. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi 2007-2011. Kabupaten Dairi:Badan Pusat Statistik Kapupaten Dairi.25
  2. ^ Radik Purba.2011. Memahami Asuransi di Indonesia.Jakarta:Pustaka Binaan Pressindo.335
  3. ^ Thomas Suyatno, Djuehapah T Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yunianti Ananda, Chalik.2011. Kelembagaan Perbankan.Jakarta:Pustaka Binaan Pressindo.335
  4. ^ a b Rayendra L.Toruan.2009. Manajemen Risiko Pada Prusahaan dan Birokrasi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo .304
  5. ^ "Inilah Macam-macam Asuransi Di Indonesia Yang Perlu Kamu Ketahui". 2023-04-19. Diakses tanggal 2023-04-29. 
  6. ^ a b KH.A.Aziz Masyhuri.2004. Masalah Keagamaan. Depok:Qultum Media.95
  7. ^ Elsi Kartika Sari.2007.Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:Grasindo.104
  8. ^ a b Ahmad Ifhan Sholihin.2010.Ekonomi Syariah. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.109
  9. ^ a b DPP Golkar.2009. Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.Jakarta:DPP Golkar.56
  10. ^ a b c d e f g h i j k Husein Umar.2000. Businees An Introduktion. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.270-273