Sistem dua kamar: Perbedaan antara revisi
Spitzer1107 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (16 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Sistem dua kamar''' ('''bikameral''') adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di [[Britania Raya]] sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan [[Dewan Bangsawan Britania Raya|Dewan Bangsawan]] (''House of Lords'') dan [[Dewan Rakyat Britania Raya|Dewan Rakyat]] (''House of Commons''). Di [[Amerika Serikat]] sistem ini diterapkan melalui kehadiran [[Senat Amerika Serikat|Senat]] (''Senate'') dan [[Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat|Dewan Perwakilan Rakyat]] (''House of Representatives''). |
|||
Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR) yang terdiri dari [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) dan [[Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD) |
Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR) sebagai parlemen yang terdiri dari [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) sebagai kamar pertama atau majelis rendah dan [[Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD) sebagai kamar kedua atau majelis tinggi. Meski begitu, dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna sebab masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. |
||
== Berbagai bentuk sistem dua kamar == |
== Berbagai bentuk sistem dua kamar == |
||
=== Federalisme === |
=== Federalisme === |
||
Beberapa negara, seperti [[Australia]], [[Amerika Serikat]], [[India]], [[Brasil]], [[Swiss]], dan [[Jerman]], mengaitkan sistem dua kamar mereka dengan struktur politik [[federasi|federal]] mereka. |
|||
Di AS, Australia dan |
Di AS, Australia dan Brasil, misalnya, masing-masing negara bagian mendapatkan jumlah kursi yang sama di majelis tinggi badan legislatif, tanpa memperhatikan perbedaan jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara bagian yang lebih kecil tidak dibayang-bayangi oleh negara-negara bagian yang penduduknya lebih banyak. (Di AS, kesepakatan yang menjamin pengaturan ini dikenal sebagai [[Kompromi Connecticut]].) Di majelis rendah dari masing-masing negara, pengaturan ini tidak diterapkan, dan kursi dimenangkan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk. Karena itu, sistem dua kamar adalah sebuah metode yang menggabungkan prinsip kesetaraan demokratis dengan prinsip federalisme. Semua suara setara di majelis rendah, sementara semua negara bagian setara di majelis tinggi. |
||
Dalam sistem India dan Jerman, majelis tinggi (masing-masing dikenal sebagai [[Rajya Sabha]] dan [[Bundesrat (Jerman)|Bundesrat]]), bahkan lebih erat terkait dengan sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing [[negara bagian dan wilayah India|negara bagian India]] atau [[Negara bagian Jerman|Bundesland Jerman]]. Hal ini pun terjadi di AS sebelum [[ |
Dalam sistem India dan Jerman, majelis tinggi (masing-masing dikenal sebagai [[Rajya Sabha]] dan [[Bundesrat (Jerman)|Bundesrat]]), bahkan lebih erat terkait dengan sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing [[negara bagian dan wilayah India|negara bagian India]] atau [[Negara bagian Jerman|Bundesland Jerman]]. Hal ini pun terjadi di AS sebelum [[Amendemen ke-17 atas Konstitusi Amerika Serikat|Amendemen ke-17]]. |
||
=== Sistem dua kamar kebangsawanan === |
=== Sistem dua kamar kebangsawanan === |
||
Di beberapa negara, sistem dua kamar dilakukan dengan menyejajarkan unsur-unsur demokratis dan kebangsawanan. |
Di beberapa negara, sistem dua kamar dilakukan dengan menyejajarkan unsur-unsur demokratis dan kebangsawanan. |
||
Contoh terbaik adalah [[Majelis Tinggi]] (House of Lords) [[Britania Raya]], yang terdiri dari sejumlah anggota [[hereditary peers]]. Majelis Tinggi ini merupakan sisa-sisa sistem kebangsawanan yang dulu pernah mendominasi politik Britania Raya, sementara majelis yang lainnya, [[Majelis Rendah]] (House of Commons), anggotanya sepenuhnya dipilih. Sejak beberapa tahun lalu telah muncul usul-usul untuk memperbarui Majelis Tinggi, dan sebagian telah berhasil. Misalnya, jumlah ''hereditary peers'' (berbeda dengan ''[[life peers]]'') telah dikurangi dari sekitar 700 orang menjadi 92 orang, dan kekuasaan Majelis Tinggi untuk menghadang undang-undang telah dikurangi. |
Contoh terbaik adalah [[Majelis Tinggi]] (''House of Lords'') [[Britania Raya]], yang terdiri dari sejumlah anggota ''[[hereditary peers]]''. Majelis Tinggi ini merupakan sisa-sisa sistem kebangsawanan yang dulu pernah mendominasi politik Britania Raya, sementara majelis yang lainnya, [[Majelis Rendah]] (''House of Commons''), anggotanya sepenuhnya dipilih. Sejak beberapa tahun lalu{{when}} telah muncul usul-usul untuk memperbarui Majelis Tinggi, dan sebagian telah berhasil. Misalnya, jumlah ''hereditary peers'' (berbeda dengan ''[[life peers]]'') telah dikurangi dari sekitar 700 orang menjadi 92 orang, dan kekuasaan Majelis Tinggi untuk menghadang undang-undang telah dikurangi. |
||
Sebuah contoh lain dari sistem dua kamar kebangsawanan adalah [[House of Peers]] [[Jepang]], yang dihapuskan setelah [[Perang Dunia II]]. |
Sebuah contoh lain dari sistem dua kamar kebangsawanan adalah ''[[House of Peers]]'' [[Jepang]], yang dihapuskan setelah [[Perang Dunia II]]. |
||
<!-- |
<!-- |
||
| Baris 43: | Baris 43: | ||
In 2002, [[Bahrain]] adopted a bicameral system with an elected lower chamber and an appointed upper house. This led to a boycott of parliamentary elections that year by one [[Al Wefaq|radical Islamist party]], who said that the government would use the upper house to veto their plans. Many secular critics of bicameralism were won round to its benefits in 2005, after Islamist MPs in the lower house voted for the introduction of so-called 'morality police'. --> |
In 2002, [[Bahrain]] adopted a bicameral system with an elected lower chamber and an appointed upper house. This led to a boycott of parliamentary elections that year by one [[Al Wefaq|radical Islamist party]], who said that the government would use the upper house to veto their plans. Many secular critics of bicameralism were won round to its benefits in 2005, after Islamist MPs in the lower house voted for the introduction of so-called 'morality police'. --> |
||
== Contoh == |
|||
[[Berkas:Unibicameral_Map.png|400px|thumb|<span style="color:#38b4d8;">'''Biru'''</span>: Negara-negara dengan badan legislatif yang menggunakan sistem dua kamar.{{br}}<span style="color:#f09c30;">'''Oranye'''</span>: Negara-negara dengan badan legislatif yang menggunakan sistem satu kamar.]] |
|||
== Lihat pula == |
== Lihat pula == |
||
Revisi terkini sejak 20 Februari 2024 09.12
Sistem dua kamar (bikameral) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Dewan Bangsawan (House of Lords) dan Dewan Rakyat (House of Commons). Di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat (Senate) dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).
Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kamar pertama atau majelis rendah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua atau majelis tinggi. Meski begitu, dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna sebab masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia.
Berbagai bentuk sistem dua kamar
[sunting | sunting sumber]Federalisme
[sunting | sunting sumber]Beberapa negara, seperti Australia, Amerika Serikat, India, Brasil, Swiss, dan Jerman, mengaitkan sistem dua kamar mereka dengan struktur politik federal mereka.
Di AS, Australia dan Brasil, misalnya, masing-masing negara bagian mendapatkan jumlah kursi yang sama di majelis tinggi badan legislatif, tanpa memperhatikan perbedaan jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara bagian yang lebih kecil tidak dibayang-bayangi oleh negara-negara bagian yang penduduknya lebih banyak. (Di AS, kesepakatan yang menjamin pengaturan ini dikenal sebagai Kompromi Connecticut.) Di majelis rendah dari masing-masing negara, pengaturan ini tidak diterapkan, dan kursi dimenangkan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk. Karena itu, sistem dua kamar adalah sebuah metode yang menggabungkan prinsip kesetaraan demokratis dengan prinsip federalisme. Semua suara setara di majelis rendah, sementara semua negara bagian setara di majelis tinggi.
Dalam sistem India dan Jerman, majelis tinggi (masing-masing dikenal sebagai Rajya Sabha dan Bundesrat), bahkan lebih erat terkait dengan sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian India atau Bundesland Jerman. Hal ini pun terjadi di AS sebelum Amendemen ke-17.
Sistem dua kamar kebangsawanan
[sunting | sunting sumber]Di beberapa negara, sistem dua kamar dilakukan dengan menyejajarkan unsur-unsur demokratis dan kebangsawanan.
Contoh terbaik adalah Majelis Tinggi (House of Lords) Britania Raya, yang terdiri dari sejumlah anggota hereditary peers. Majelis Tinggi ini merupakan sisa-sisa sistem kebangsawanan yang dulu pernah mendominasi politik Britania Raya, sementara majelis yang lainnya, Majelis Rendah (House of Commons), anggotanya sepenuhnya dipilih. Sejak beberapa tahun lalu[per kapan?] telah muncul usul-usul untuk memperbarui Majelis Tinggi, dan sebagian telah berhasil. Misalnya, jumlah hereditary peers (berbeda dengan life peers) telah dikurangi dari sekitar 700 orang menjadi 92 orang, dan kekuasaan Majelis Tinggi untuk menghadang undang-undang telah dikurangi.
Sebuah contoh lain dari sistem dua kamar kebangsawanan adalah House of Peers Jepang, yang dihapuskan setelah Perang Dunia II.