Lompat ke isi

Pelayanan publik: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Mouche (bicara | kontrib)
6.209 suntingan
GoyangGemoy (bicara | kontrib)
14 suntingan
Pokok pelayanan
 
(32 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{noref}}
== Definisi ==
[[Berkas:Peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat (28403035625).gif|jmpl|250px|Petugas sedang melayani masyarakat]]
⚫
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun [[jasa]] publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh [[Instansi Pemerintah]] di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan [[Badan Usaha Milik Negara]] atau [[Badan Usaha Milik Daerah]], dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[[Berkas:Gedung Juang 45 kab.kebumen menjadi Mal Pelayanan Publik Kab.Kebumen.jpg|jmpl|250px|Mal Pelayanan Publik di [[Kabupaten Kebumen]], Jawa Tengah]]
⚫
'''Pelayanan publik''' atau '''pelayanan umum''' adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang [[publik]] maupun [[jasa]] publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh [[Instansi Pemerintah]] di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan [[Badan Usaha Milik Negara]] atau [[Badan Usaha Milik Daerah]], dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.<ref>{{Cite journal|last=Suryantoro|first=Bambang|last2=Kusdyana|first2=Yan|date=2020-12-31|title=ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA|url=https://jurnal.stiamak.ac.id/index.php/jbh/article/view/42|journal=Jurnal Baruna Horizon|language=en|volume=3|issue=2|pages=223–229|doi=10.52310/jbhorizon.v3i2.42|issn=2721-3129}}</ref>


== Penyelenggara ==
== Penyelenggara ==
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<ref>{{Cite journal|last=Desiana|first=Ayu|date=2013|title=Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik|url=https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2125|journal=INOVATIF {{!}} Jurnal Ilmu Hukum|language=en|volume=6|issue=2}}</ref>
# Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh [[swasta]], seperti misalnya [[rumah sakit]] swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.


# Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
# Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh [[swasta]], seperti misalnya [[rumah sakit]] swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta. <gallery>
Berkas:PO.BUS MULYO.jpg|alt=Contoh Pelayanan Publik, Angkutan Umum Bus Pada Masyarakat Pada Pengguna Jasa Angkutan|Contoh Pelayanan Publik, Angkutan Umum Bus Pada Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan
⚫
## Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor [[imigrasi]], pelayanan [[penjara]] dan pelayanan perizinan.
</gallery>
⚫
## Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.
# Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
⚫
## ''primer''; adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor [[imigrasi]], pelayanan [[penjara]] dan pelayanan perizinan.
⚫
## ''sekunder''; adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.


== Karakteristik ==
== Karakteristik ==
Ada lima [[karakteristik]] yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:
Ada lima [[karakteristik]] yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:<ref>{{Cite journal|last=Nuriyanto|first=|date=2014|title=Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?|url=http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/668/2/Jurnal%20Penyelenggaraan%20Pelayanan%20Publik.pdf|journal=Jurnal Konstitusi|volume=11|issue=3}}</ref>
# [[Adaptabilitas]] layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
# [[Adaptabilitas]] layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
# Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
# Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
Baris 19: Baris 23:


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
* [[Undang Undang Pelayanan Publik|<nowiki/>]][[Undang]] Undang Pelayanan Publik
* [[Undang-Undang Pelayanan Publik]]
* [[Ombudsman Republik Indonesia]]
* [[Ombudsman Republik Indonesia]]
* [[Ilmuwan]]
* [[Ilmuwan]]
Baris 27: Baris 31:
* [[Demokrasi]]
* [[Demokrasi]]
* [[Birokrasi]]
* [[Birokrasi]]

== Model pelayanan publik ==
Model atau pola pelayanan publik dibagi mencadi 5 macam, yaitu:<ref>{{Cite book|last=Rahmadana|first=Muhammad Fitri|last2=Mawati|first2=Arin Tentrem|last3=Siagian|first3=Nurhayati|last4=Perangin-angin|first4=Mori Agustina|last5=Refelino|first5=John|last6=Tojiri|first6=Moch Yusuf|last7=Siagian|first7=Valentine|last8=Nugraha|first8=Nur Arif|last9=Manullang|first9=Sardjana Orba|date=2020-10-06|url=https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2xABEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pelayanan+publik+adalah&ots=X_e4TPHS2l&sig=ASNI-5DZvHs3m86qrB2yEJJzn5g&redir_esc=y#v=onepage&q=pelayanan%20publik%20adalah&f=false|title=Pelayanan Publik|publisher=Yayasan Kita Menulis|isbn=978-623-6761-27-4|language=id}}</ref>

# Model pelayanan teknis fungsional merupakan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang instansi tersebut;
# Model pelayanan satu pintu adalah salah satu pola pelayanan publik yang berupa pelimpahan wewenang secara tunggal kepada suatu instansi pemerintah dari instansi pemerintah lainnya;
# Model pelayanan satu atap adalah pelayanan berbasis tempat yang artinya beberapa jenis pelayanan dilakukan dalam satu tempat secara terpadu namun proses pelayanannya tidak saling berkaitan;
# Pola pelayanan terpusat merupakan suatu pelayanan publik yang dikoordinir oleh satu instansi pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan instansi lainnya yang bersangkutan;
# Pola pelayanan elektronik merupakan pelayanan publik yang dilakukan secara daring dengan menggunakan [[teknologi informasi komunikasi]] sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas publik.

== Strategi pelayanan publik ==
Fitzsimmon dan Fitzsimmon (2004:43-46) menyebutkan tiga strategi pelayanan publik:

# overall cost strategi
# differentiation
# focus<ref>{{Cite book|last=Wulandari|first=Fiorentina R.|date=2014|url=http://repository.ut.ac.id/6105/1/2014_151.pdf|title=Model Layanan Perijinan di Daerah Penyangga DKI Jakarta|location=Jakarta|publisher=Universitas Terbuka|pages=17-18|url-status=live}}</ref>


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009|Pelayanan Publik}}
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009|Pelayanan Publik}}
{{Pamong Praja|expanded}}


== Referensi ==
[[Kategori:Pamong praja]]
[[Kategori:Layanan publik]]
[[Kategori:Layanan publik]]
[[Kategori:Penyedia Jasa]]

Revisi terkini sejak 20 Maret 2024 07.42

Petugas sedang melayani masyarakat
Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.[1]

Penyelenggara[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[2]

  1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta.
  2. Contoh Pelayanan Publik, Angkutan Umum Bus Pada Masyarakat Pada Pengguna Jasa Angkutan
    Contoh Pelayanan Publik, Angkutan Umum Bus Pada Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan
    1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
      1. primer; adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
      2. sekunder; adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

    Karakteristik[sunting | sunting sumber]

    Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:[3]

    1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
    2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
    3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
    4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
    5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

    Lihat pula[sunting | sunting sumber]

    Model pelayanan publik[sunting | sunting sumber]

    Model atau pola pelayanan publik dibagi mencadi 5 macam, yaitu:[4]

    1. Model pelayanan teknis fungsional merupakan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang instansi tersebut;
    2. Model pelayanan satu pintu adalah salah satu pola pelayanan publik yang berupa pelimpahan wewenang secara tunggal kepada suatu instansi pemerintah dari instansi pemerintah lainnya;
    3. Model pelayanan satu atap adalah pelayanan berbasis tempat yang artinya beberapa jenis pelayanan dilakukan dalam satu tempat secara terpadu namun proses pelayanannya tidak saling berkaitan;
    4. Pola pelayanan terpusat merupakan suatu pelayanan publik yang dikoordinir oleh satu instansi pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan instansi lainnya yang bersangkutan;
    5. Pola pelayanan elektronik merupakan pelayanan publik yang dilakukan secara daring dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas publik.

    Strategi pelayanan publik[sunting | sunting sumber]

    Fitzsimmon dan Fitzsimmon (2004:43-46) menyebutkan tiga strategi pelayanan publik:

    1. overall cost strategi
    2. differentiation
    3. focus[5]

    Pranala luar[sunting | sunting sumber]

    Referensi[sunting | sunting sumber]

    1. ^ Suryantoro, Bambang; Kusdyana, Yan (2020-12-31). "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA". Jurnal Baruna Horizon (dalam bahasa Inggris). 3 (2): 223–229. doi:10.52310/jbhorizon.v3i2.42. ISSN 2721-3129. 
    2. ^ Desiana, Ayu (2013). "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik". INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum (dalam bahasa Inggris). 6 (2). 
    3. ^ Nuriyanto (2014). "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?" (PDF). Jurnal Konstitusi. 11 (3). 
    4. ^ Rahmadana, Muhammad Fitri; Mawati, Arin Tentrem; Siagian, Nurhayati; Perangin-angin, Mori Agustina; Refelino, John; Tojiri, Moch Yusuf; Siagian, Valentine; Nugraha, Nur Arif; Manullang, Sardjana Orba (2020-10-06). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis. ISBN 978-623-6761-27-4. 
    5. ^ Wulandari, Fiorentina R. (2014). Model Layanan Perijinan di Daerah Penyangga DKI Jakarta (PDF). Jakarta: Universitas Terbuka. hlm. 17–18. 
    Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Pelayanan_publik&oldid=25456152"