Gabungan Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi
→Sejarah: rekat, bukan partai |
→Sejarah: temp, rekat |
||
Baris 31: | Baris 31: | ||
Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat [[Perang Dunia II]], pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan ''inheemse militie'' dan memperketat izin mengadakan rapat. GAPI sudah bubar pada tahun 1942. |
Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat [[Perang Dunia II]], pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan ''inheemse militie'' dan memperketat izin mengadakan rapat. GAPI sudah bubar pada tahun 1942. |
||
{{ |
{{organisasi-stub}} |
||
{{Indo-sejarah-stub}} |
|||
{{politik-stub}} |
{{politik-stub}} |
||
[[Kategori:Organisasi politik]] |
[[Kategori:Organisasi politik di Indonesia]] |
||
[[Kategori:Organisasi yang didirikan tahun 1939]] |
[[Kategori:Organisasi yang didirikan tahun 1939]] |
||
[[Kategori:Pendirian tahun 1939 di Hindia Belanda]] |
[[Kategori:Pendirian tahun 1939 di Hindia Belanda]] |
Revisi terkini sejak 1 April 2024 04.04
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah dari organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 bertempat di Jakarta.
Saat pendiriannya, GAPI terdiri dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Paguyuban Pasundan, dan PSII. Walaupun tergabung dalam GAPI, partai-partai tersebut tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah.
Organisasi
[sunting | sunting sumber]GAPI dibentuk atas prakarsa Ketua Departemen Politik Parindra Muhammad Husni Thamrin. Pimpinan pertama GAPI dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin dari Parindra, Amir Syarifuddin dari Gerindo, dan Abikoesno Tjokrosoejoso dari PSII.
Di dalam anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada:
- Hak untuk menentukan diri sendiri
- Persatuan nasional dari seluruh, bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial.
- Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Di dalam konfrensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen".
September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme di mana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, di mana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut.
Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia.
Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus.
GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 di mana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI.
Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya.
Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tuntutan "Indonesia berparlemen".
Keputusan yang lain yang penting diantaranya, penerapan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin mengadakan rapat. GAPI sudah bubar pada tahun 1942.