Krisis Kosovo Utara 2022–2023

Krisis Kosovo Utara 2022–2023
Bagian dari Sengketa Kosovo
Jarinje Brnjak Mitrovika Utara Pristina Merdare
Tanggal	31 Juli 2022 – 1 Januari 2024
Lokasi	Kosovo Utara
Sebab	Kedaluwarsa dokumen dan plat nomor untuk mobil
Status	Kesepakatan dicapai mengenai plat nomor Orang Serbia Kosovo menarik diri dari institusi pemerintah Kosovo Pemilihan lokal di Kosovo Utara dijadwalkan pada April 2023 Serbia mengajukan permintaan kepada Pasukan Kosovo untuk mengerahkan 1.000 tentara Serbia ke Kosovo, tetapi kemudian ditolak Jalan Serbia-Kosovo ditutup dari 10 Desember hingga 30 Desember 2022 Kosovo secara resmi menandatangani dokumen untuk mencari status calon anggota Uni Eropa
Pihak terlibat
Serbia Kosovo Serb List Polisi Kosovo dari orang Serbia Didukung oleh: Serbia Dukungan diplomatik: Russia China NATO Pasukan Kosovo Uni Eropa EULEX Kosovo Polisi Kosovo Dukungan diplomatik: Albania
Tokoh utama
Goran Rakić Didukung oleh: Aleksandar Vučić Petar Petković Josep Borrell Miroslav Lajčák Albin Kurti Vjosa Osmani
Jumlah korban
3 Tewas 6 Terluka 30 Pasukan NATO Terluka 1 Polisi Tewas 3 Polisi Terluka 3 Polisi ditangkap

Dimulai pada 31 Juli 2022, ketegangan antara Serbia dan Kosovo meningkat karena berakhirnya masa berlaku dokumen mobil selama sebelas tahun pada 1 Agustus 2022, antara pemerintah Kosovo dan Serbia di Kosovo Utara.

Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008, menandatangani perjanjian dengan Serbia pada 2011 yang menyimpulkan penggunaan plat nomor di Kosovo Utara. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengubah pelat nomor dari yang dikeluarkan oleh Serbia menjadi yang netral. Perjanjian tersebut diperpanjang pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021 setelah krisis terjadi dan diakhiri dengan kesepakatan yang mengakhiri larangan pelat nomor yang dikeluarkan Kosovo di Serbia. Setelah pengumuman bahwa warga negara Serbia yang memasuki Kosovo akan menerima dokumen masuk dan keluar, sejumlah barikade dibentuk di Kosovo Utara pada 31 Juli 2022 tetapi disingkirkan dua hari kemudian setelah Kosovo mengumumkan akan menunda larangan pelat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia. Pada Agustus 2022, negosiasi yang gagal mengenai plat nomor diadakan, meskipun sengketa dokumen ID telah diselesaikan. Kesepakatan yang diusulkan, yang ditulis oleh Jens Plötner Jens Plötner dan Emmanuel Bonne, dikirim ke Aleksandar Vučić, presiden Serbia, dan Albin Kurti, perdana menteri Kosovo, bulan berikutnya, meskipun belum ada kemajuan mengenai kesepakatan yang diusulkan.

Kurti menolak untuk menunda batas waktu pembuatan plat nomor dan malah mengumumkan implementasi bertahap yang akan berlangsung hingga April 2023. Ini dimulai pada bulan November, dan pada awal bulan, sejumlah polisi, walikota, hakim, dan anggota parlemen Serbia Kosovo mengundurkan diri dari lembaga pemerintah. Kosovo dan Serbia bernegosiasi lagi pada November 2022 dan mereka telah menemukan kesepakatan pada 23 November 2022 yang menetapkan bahwa pelat nomor yang dikeluarkan Serbia akan terus digunakan di Kosovo Utara. Pada Desember 2022, Serbia mengajukan permintaan kepada Pasukan Kosovo untuk pengerahan hingga 1.000 pasukan militer dan polisi Serbia di Kosovo, yang akhirnya ditolak pada Januari 2023. Sejumlah barikade lainnya dipasang di Kosovo Utara pada 10 Desember; mereka dibongkar pada tanggal 30 Desember. Di Serbia, kelompok sayap kanan menggelar protes untuk mendukung Serbia Kosovo. Kosovo secara resmi menandatangani permohonan untuk mencari status calon anggota Uni Eropa pada 14 Desember 2022.

Latar belakang

Informasi lebih lanjut: Krisis Kosovo Utara 2021, Preseden kemerdekaan Kosovo dan Perang Kosovo

Pada tahun 1991, orang Albania Kosovo memproklamirkan pendirian Republik Kosovo, dengan hanya Albania yang mengakuinya sebagai negara merdeka. Buntut dari Perang Kosovo menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan pemerintahan di Kosovo dan NATO mendirikan Pasukan Kosovo (KFOR). Kosovo kemudian memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008; Serbia tidak mengakui kemerdekaannya. Kosovo Utara, wilayah mayoritas Serbia di Kosovo, juga sebagian besar menentang Kosovo merdeka dan sebelum Perjanjian Brussel 2013 menolak untuk mengakui kemerdekaannya; dalam referendum 2012, 99% pemilih di Utara Kosovo, dengan jumlah pemilih 75%, menolak institusi Kosovo, meskipun referendum ditolak oleh Serbia dan Kosovo. Menurut Perjanjian Brussel, Komunitas Kota Serbia akan dibentuk pada tahun 2016, meskipun pemerintah Kosovo membekukan kesepakatan tersebut pada tahun 2015, dengan Mahkamah Konstitusi menyatakannya sebagai inkonstitusional.

Sebuah kesepakatan antara Serbia dan Kosovo dibuat berkaitan dengan penggunaan plat nomor pada tahun 2011. Sampai saat itu, Serbia mengeluarkan pelat nomor Serbia untuk Kosovo Utara, meskipun setelah kesepakatan tersebut pelat nomor diubah menjadi netral. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tahun 2016 dan berlaku hingga September 2021. Setelah perjanjian berakhir, krisis terjadi dan berlangsung hingga Oktober 2021 ketika kesepakatan lain dicapai, yang secara efektif mengakhiri larangan pelat nomor Kosovo di Serbia. Perjanjian ini awalnya dimaksudkan untuk sementara, meskipun pada April 2022, perjanjian tersebut diperpanjang untuk periode berikutnya.

Kronologi

Juli 2022

Sejumlah warga sipil Serbia Kosovo di Kosovo Utara mulai membentuk barikade pada 31 Juli setelah pengumuman bahwa warga Serbia yang memasuki Kosovo akan menerima dokumen untuk masuk dan keluar. Hal ini menyebabkan KFOR mengirim pasukan untuk berpatroli di jalan-jalan, sementara Polisi Kosovo akhirnya menutup perbatasan di Jarinje dan Brnjak. Nikola Selaković, menteri luar negeri Serbia saat itu, mengklaim bahwa Albin Kurti, perdana menteri Kosovo, sedang "mempersiapkan neraka dalam beberapa hari mendatang" bagi orang Serbia yang tinggal di Kosovo. Dilaporkan juga bahwa sirene serangan udara dinyalakan di Zubin Potok dan Mitrovika Utara. Jalan-jalan diblokir di dekat perlintasan perbatasan Jarinje dan Brnjak.

Belakangan pada hari itu, kementerian pertahanan Serbia menyatakan bahwa "Tentara Serbia tidak melintasi perbatasan ke Kosovo", di tengah laporan bahwa mereka memang memasuki Kosovo. Aleksandar Vučić, presiden Serbia, juga menyatakan bahwa dia ingin pelarangan ditunda. Dia menambahkan bahwa "jika mereka tidak ingin menjaga perdamaian, Serbia akan menang"; Kurti menuduh Vučić dan Petar Petković, direktur Kementrian Kosovo dan Metohija, bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Menurut pemerintah Serbia, satu orang Serbia terluka di penyeberangan perbatasan Jarinje, meskipun pemerintah Kosovo membantahnya dan menyatakan bahwa hanya terjadi beberapa penembakan. Selain itu, seorang pria bersenjata juga menembaki Polisi Kosovo.

Agustus 2022

Setelah negosiasi dengan perwakilan diplomatik Amerika Serikat dan Uni Eropa, pemerintah Kosovo mengumumkan pada 1 Agustus bahwa mereka akan menunda sementara larangan plat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia, setelah menyatakan keputusannya sehari sebelumnya. Kesepakatan ini disambut baik oleh Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, dan Miroslav Lajčák, Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk dialog Beograd-Pristina. Pada hari yang sama, Balkan Insight melaporkan bahwa pengguna media sosial menyebarkan disinformasi tentang "perang skala penuh". Sehari kemudian, KFOR mengonfirmasi bahwa barikade yang dipasang pada 31 Juli telah disingkirkan, setelah itu penyeberangan perbatasan dibuka kembali untuk digunakan.

Polisi Kosovo melaporkan bahwa salah satu patroli mereka diserang dengan tembakan pada tanggal 6 Agustus di dekat perbatasan. Partai politik oposisi di Kosovo menuduh Kurti "menakut-nakuti investor tentang kemungkinan konflik baru dengan Serbia"; Kurti membantah tuduhan tersebut dan malah menyalahkan Rusia dan Vladimir Putin, menuduh mereka menyebarkan disinformasi. Pada konferensi pers bersama dan negosiasi dengan Kurti dan Vučić, Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, menyatakan bahwa "NATO mendesak untuk menahan diri tetapi siap untuk campur tangan jika diperlukan". Sehari kemudian, Borrell bertemu dengan Kurti dan Vučić; Borrell menyatakan bahwa pertemuan berakhir tanpa kesepakatan, tetapi pembicaraan juga akan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Pada tanggal 19 Agustus, NATO mengerahkan pasukan KFOR lebih lanjut di Kosovo Utara untuk tujuan pemeliharaan perdamaian. Selain itu, Vučić menyatakan bahwa pasukan KFOR harus "melakukan tugas mereka" dan bersumpah untuk "membela Serbia Kosovo jika NATO gagal melakukannya".

Borrell mengumumkan bahwa sengketa dokumen ID telah diselesaikan pada tanggal 27 Agustus. Diumumkan bahwa Serbia setuju untuk menghapuskan dokumen masuk dan keluar untuk pemegang ID Kosovo sementara Kosovo berkomitmen untuk tidak menerapkan langkah-langkah tersebut untuk pemegang ID Serbia. Vučić menyatakan bahwa dia "sangat senang kami menemukan solusi", sementara Igor Simić, wakil presiden Serb List, menyatakan bahwa "ini adalah kemenangan diplomasi Serbia". Kurti juga memuji kesepakatan tersebut, namun mendapat kritik dari partai oposisi di Kosovo karena diduga melanjutkan kebijakan lawannya Hashim Thaçi. Partai politik di Serbia, seperti Partai Rakyat dan Dveri, mengkritik perjanjian tersebut.

September 2022

Kesepakatan yang ditandatangani pada 27 Agustus itu mulai diterapkan pada 1 September. Ana Brnabić, perdana menteri Serbia, mengunjungi Mitrovika Utara pada tanggal 5 September di mana dia bertemu dengan perwakilan dari Serb List. Dalam pidatonya, dia menyatakan bahwa dia bersedia untuk "berkompromi demi perdamaian dan stabilitas". Pada hari yang sama, Emmanuel Macron, presiden Prancis, dan Olaf Scholz, kanselir Jerman, mendesak Vučić dan Kurti untuk "abaikan perbedaan pada saat yang sangat penting bagi keamanan". Dalam pidatonya di Majelis Nasional Serbia pada 13 September, Vučić menyatakan bahwa "solusi yang realistis harus ditawarkan untuk Kosovo, tetapi Serbia tidak akan mengakui kemerdekaannya".

Usulan kesepakatan yang dikirim oleh Lajčák, Jens Plötner Jens Plötner dan Emmanuel Bonne, masing-masing rekan Scholz dan Macron, bocor pada 19 September. Sehari kemudian, NATO mengumumkan akan mengirim lebih banyak pasukan KFOR jika terjadi ketegangan baru. Kementerian dalam negeri Kosovo mengkonfirmasi pada 21 September bahwa mobil dengan pelat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia akan dianggap tidak terdaftar setelah 1 November.

Oktober 2022

Pada awal Oktober, Kosovo dan Serbia mengkonfirmasi adanya kesepakatan yang diusulkan. Vučić menyatakan bahwa menurut kesepakatan yang diusulkan, Kosovo akan menerima keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia sebagai gantinya akan menerima aksesi yang dipercepat ke Uni Eropa. Radio Free Europe membantah klaim ini dan sebaliknya mengklaim bahwa perjanjian tersebut mencakup "pengembangan hubungan baik atas dasar persamaan hak, pengakuan simbol nasional, pengaturan khusus untuk komunitas Serbia dan Gereja Ortodoks Serbia di Kosovo, memperdalam kerja sama di semua tingkatan, kesepakatan tentang semua kesepakatan sebelumnya dan bahwa Serbia tidak akan menentang keanggotaan Kosovo dalam organisasi internasional mana pun". Osmani menyatakan bahwa perjanjian yang diusulkan adalah "dasar yang baik untuk pembicaraan" tetapi "kami tidak pernah mengatakan bahwa dokumen tersebut tanpa perubahan dapat diterima untuk Kosovo".

Gabriel Escobar, utusan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Balkan, menyatakan pada 20 Oktober bahwa Kosovo harus menunda batas waktu. Goran Rakić, pemimpin Serb List, bertemu dengan Vučić pada 27 Oktober. Selama konferensi pers, Rakić menyatakan bahwa "jika Kosovo mulai memberlakukan penyitaan kendaraan dan plat nomor, kami akan menggunakan segala cara untuk melawannya" tetapi meyakinkan bahwa hanya akan menggunakan "semua cara yang demokratis dan damai". Kurti menolak untuk menunda tenggat waktu, meskipun pada 28 Oktober ia mengumumkan implementasi bertahap dari perubahan pelat nomor hingga 21 April. Dia juga menambahkan bahwa mobil dengan plat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia akan "ditegur, kemudian didenda, dan kemudian dipaksa untuk memasang plat percobaan pada mobil mereka".

November 2022

Pangkalan Tentara Serbia yang terletak di dekat perbatasan Kosovo

Implementasi bertahap dimulai pada 1 November. Sehari kemudian, Nenad Đurić, direktur Direktorat Kepolisian Daerah Kosovo Utara, menyatakan bahwa polisi di Kosovo Utara tidak akan melaksanakan keputusan pendaftaran ulang plat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia ke yang dikeluarkan oleh Kosovo. Pada tanggal 5 November, ratusan polisi, walikota, hakim, dan anggota parlemen Serbia Kosovo mengundurkan diri dari institusi pemerintah sebagai bentuk protes. Sebagai tanggapan, Kurti, Borrell, dan Christopher R. Hill, Duta Besar Amerika Serikat untuk Serbia, menyatakan bahwa "penarikan bukanlah jawaban atas krisis", sementara Vučić menuduh Kurti mengabaikan Perjanjian Brussel; Kurti menyatakan tiga hari sebelumnya bahwa "Komunitas Kota Serbia" tidak ada. Pada tanggal 6 November, sebuah protes yang diorganisir oleh Serb List diadakan di Mitrovika Utara. Pengunduran diri massal warga Serbia Kosovo terus terjadi setelah pengunduran diri pada 5 November, setelah itu Kurti menuduh Serbia "berusaha menggoyahkan Kosovo". Sebagai tanggapan, NATO mengerahkan lebih banyak pasukan penjaga perdamaian KFOR.

Ivica Dačić, sekarang menteri luar negeri Serbia, menyatakan pada 6 November bahwa kesepakatan yang diusulkan "tidak dapat diterima" dan menyatakan bahwa kesepakatan "dimulai dari posisi bahwa Kosovo merdeka". Kurti dan Vučić bertemu dengan Macron dan Borrell di Prancis pada 11 November di mana mereka membahas tentang krisis. Borrell mengatakan bahwa Kurti dan Vučić tidak menolak kesepakatan yang diusulkan dan bahwa Serbia Kosovo harus kembali ke lembaga pemerintah, sementara dia juga mendesak Kurti untuk membentuk Komunitas Kota Serbia. Vučić juga menuduh Jerman dan Inggris diduga mendukung Kurti. Setelah pertemuan tersebut, Osmani mengumumkan bahwa pemilihan lokal akan diadakan di empat kotamadya di Kosovo Utara pada Desember 2022; pemilu kemudian ditunda hingga April 2023. Kurti dan Vučić bertemu lagi dengan Lajčák dan Borrell untuk membahas penerapan pelat nomor pada 21 November. Mereka gagal mencapai kesepakatan, meskipun Kurti segera setelah mengumumkan bahwa dia telah menerima proposal dari Amerika Serikat untuk menunda penerapan tindakan tersebut untuk menghukum pemilik mobil yang tidak mengganti plat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia selama dua hari. Sehari kemudian, serangkaian pembicaraan diadakan di mana kesepakatan antara Kosovo dan Serbia tercapai. Borrell menyatakan bahwa Kosovo dan Serbia sekarang akan "berkonsentrasi pada normalisasi hubungan mereka", sementara Petković, salah satu negosiator, menyatakan bahwa pelat nomor yang dikeluarkan oleh Serbia akan terus digunakan di Kosovo Utara. Pada hari yang sama, dua protes anti-pemerintah diadakan di Mitrovica Utara dan Gračanica.

Di tengah krisis, kementerian pertahanan Serbia mengklaim bahwa "beberapa drone telah memasuki wilayah udara Serbia dari Kosovo selama tiga hari terakhir" pada 2 November. Vučić memerintahkan untuk "memusnahkan" setiap drone yang memasuki wilayah udara Serbia dan menempatkan Angkatan Darat Serbia dalam "siaga tinggi". Kementerian pertahanan Serbia juga mengklaim bahwa sebuah "drone komersial" dihancurkan di dekat barak tentara di Raška, meskipun Armend Mehaj, menteri pertahanan Kosovo, menyangkal bahwa ada drone dari Kosovo yang memasuki wilayah udara Serbia.

Desember 2022

Sebuah barikade di Kosovo Utara pada 12 Desember 2022

Sebuah protes diadakan di Beograd pada 12 Desember 2022 untuk mendukung Serbia Kosovo

Orang Serbia Kosovo mengadakan protes anti-pemerintah di dekat Zvečan pada 22 Desember 2022

Kurti menunjuk Nenad Rašić sebagai menteri komunitas dan kembali pada 1 Desember, posisi yang dipegang oleh Rakić hingga pengunduran dirinya pada 5 November. Serb List mengklaim bahwa pengangkatannya "tidak konstitusional", sementara Vučić menyebut Rašić sebagai "sampah Serbia terburuk" selama konferensi pers. Selama KTT Uni Eropa-Balkan Barat di Tirana pada 6 Desember, Vučić dan Osmani menerima versi terbaru dari kesepakatan yang diusulkan. Selain itu, Osmani secara resmi mengumumkan bahwa Kosovo akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada Desember 2022; Kosovo secara resmi menandatangani permohonan untuk mencari status kandidat keanggotaan Uni Eropa pada 14 Desember, dengan Vučić mengklaim bahwa Kosovo melanggar Perjanjian Washington dengan menandatangani permohonan tersebut.

Pada 8 Desember, Petković menyatakan bahwa Serbia akan mempertimbangkan untuk mengerahkan 1.000 pasukan militer Serbia ke Kosovo, mengutip isi Pasal 4 dan Lampiran 2, Pasal 6 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, karena klaim bahwa Unit Dukungan Operasional Regional (ROSU ) diduga menggerebek Mitrovika Utara. Pemerintah Kosovo membantah bahwa ROSU memasuki Mitrovika Utara, dengan menyatakan bahwa "itu adalah polisi, dan bukan unit lain". Pada hari yang sama, Polisi Kosovo melaporkan bahwa sekelompok orang bersenjata menyerang salah satu petugas polisi mereka. Sehari kemudian, Brnabić setuju dengan Petković dan menuduh KFOR "gagal melindungi orang Serbia" dari dugaan pelecehan terhadap orang Serbia Kosovo. Osmani menggambarkan pertimbangan tersebut sebagai "tindakan agresi". Pada 10 Desember, Vučić menyatakan bahwa dia akan mengirim permintaan ke KFOR untuk mengerahkan pasukan militer dan polisi di Kosovo, meskipun dia juga menambahkan bahwa dia "tahu bahwa permintaan ini akan ditolak".

Escobar menyatakan pada 13 Desember bahwa "Amerika Serikat menentang pengiriman pasukan militer Serbia ke Kosovo". Serbia mengirim permintaan ke KFOR untuk pengerahan 1.000 pasukan militer dan polisi Serbia pada 16 Desember. Sejumlah barikade mulai terbentuk setelah penangkapan Dejan Pantić, mantan polisi etnis Serbia, pada hari yang sama. Dilaporkan bahwa barikade terlihat di Leposavić dan Zvečan dan sirene serangan udara juga dinyalakan. Polisi Kosovo kemudian mengumumkan bahwa penyeberangan perbatasan di Jarinje dan Brnjak akan ditutup. Xhelal Sveçla, menteri dalam negeri Kosovo, menyatakan bahwa Pantić adalah salah satu tersangka yang menyerang petugas polisi pada hari-hari sebelum pembentukan barikade; Pantić dijatuhi hukuman tahanan rumah pada 28 Desember. Sehari kemudian, granat kejut dilemparkan ke sebuah mobil milik Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX), meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Borrell dan NATO mengutuk serangan itu, dengan Borrell juga menyatakan bahwa barikade harus disingkirkan. Pada hari yang sama, Kurti meminta KFOR untuk menjamin "kebebasan bergerak" setelah menuduh para demonstran memblokir jalan, sementara Vučić bersumpah untuk "menjaga perdamaian". Protes tetap berlangsung damai sementara sekolah-sekolah di Kosovo Utara ditutup sementara.

Protes ultranasionalis untuk mendukung Serbia Kosovo diadakan di Beograd pada 12 Desember; demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "Kosovo adalah Serbia" dan membakar bendera Kosovo. Protes tersebut dihadiri oleh kelompok sayap kanan seperti Dveri, Patroli Rakyat, dan Serbian Right. Pada hari yang sama, Borrell mengumumkan bahwa Uni Eropa akan memperkuat EULEX, yang bertugas untuk berpatroli di Kosovo Utara. Setelah pertemuan dengan Kurti pada 13 Desember, Lajčák mengatakan bahwa "barikade harus disingkirkan dengan kesepakatan politik, bukan dengan buldoser", sementara Escobar mengatakan bahwa dia mengharapkan kesepakatan mengenai Komunitas Kota Serbia. Patroli Rakyat dan kelompok sayap kanan lainnya menggelar protes lain pada 18 Desember, meskipun kali ini di perbatasan Jarinje. Para demonstran dihentikan oleh KFOR setelah mereka mencoba melewati perbatasan. Orang-orang Serbia Kosovo mengadakan protes massal di dekat Zvečan pada tanggal 22 Desember. Pada protes tersebut, Rakić menuntut pemerintah untuk "membebaskan semua orang Serbia yang ditangkap dan menarik Polisi Kosovo dari Kosovo Utara".

Penembakan terjadi pada 25 Desember di Zubin Potok setelah Polisi Kosovo diduga berusaha untuk menghilangkan barikade dari jalan terdekat; Polisi Kosovo membantahnya, namun KFOR membenarkan bahwa beberapa penembakan memang terjadi di dekat patroli mereka. Tak lama kemudian, lebih banyak barikade dibentuk di dekat Mitrovika Utara dan penyeberangan perbatasan Merdare, sementara Miloš Vučević, menteri pertahanan Serbia, mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Darat Serbia ditempatkan "pada tingkat siaga tertinggi", dengan perintah datang dari Vučić. Karena adanya barikade, pemerintah Kosovo menutup perbatasan Merdare pada 28 Desember. Sehari kemudian, orang Serbia Kosovo setuju untuk mulai membongkar barikade setelah kesepakatan yang dicapai sehari sebelumnya; mereka disingkirkan pada 30 Desember. Caroline Ziadeh, kepala UNMIK, menyambut baik keputusan ini, sementara "peningkatan kesiapan tempur" pasukan Angkatan Darat Serbia juga dihapuskan. Tak lama kemudian, Hill dan Vučić mengumumkan bahwa negosiasi mengenai kesepakatan yang diusulkan akan dimulai pada pertengahan Januari.

Januari 2023

Pada 8 Januari, diumumkan bahwa KFOR menolak permintaan Serbia untuk mengerahkan hingga 1.000 pasukan militer dan polisi Serbia di Kosovo.

Reaksi

Pada awal Agustus, Edi Rama, perdana menteri Albania, mengomentari ketegangan yang terjadi pada 31 Juli dan menyatakan bahwa Kosovo harus bergabung dengan zona ekonomi dan politik Balkan Terbuka untuk menghindari potensi perang; hal ini kemudian disuarakan oleh Hill. Maria Zakharova, juru bicara kementerian luar negeri Rusia, menuduh orang Albania Kosovo meningkatkan konflik, sementara Dmitry Peskov, sekretaris pers Kremlin, menyatakan bahwa Rusia menuntut agar "semua hak orang Serbia dihormati". Kemudian di bulan Desember, Peskov mengatakan bahwa "Rusia mendukung Beograd dalam tindakan yang diambil". Richard Grenell, utusan khusus presiden untuk Negosiasi Perdamaian Serbia dan Kosovo di bawah pemerintahan Donald Trump, menyatakan bahwa dia kecewa dengan kemajuan negosiasi.

Setelah bocornya kesepakatan yang diusulkan pada akhir September 2022, Dušan Janjić dari Forum Hubungan Etnis Beograd menyatakan bahwa kesepakatan tersebut adalah tentang "menempatkan dialog secara eksklusif pada tingkat politik", sedangkan Bodo Weber, seorang jurnalis dan analis politik, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut "mungkin mengubah alur dialog" namun ia juga menilai bahwa "Kosovo dan Serbia masih jauh dari kesepakatan akhir". Milorad Dodik, presiden Republika Srpska, menyatakan bahwa Republika Srpska, entitas Bosnia dan Herzegovina, "siap membantu rakyat Serbia di Kosovo, bahkan di luar kemampuannya". Weber menggambarkan pengunduran diri massal warga Serbia Kosovo dari institusi Kosovo sebagai "krisis sebagai konsekuensi dari tidak adanya negosiasi secara de facto". Konrad Clewing, seorang ahli dari Leibniz Institute for Eastern and Southeastern European Research, menyatakan bahwa pengunduran diri massal dapat menimbulkan "konsekuensi besar".

Setelah pengumuman bahwa Serbia akan mempertimbangkan pengerahan 1.000 pasukan militer Serbia ke Kosovo, Deutsche Welle menyatakan bahwa permintaan pengerahan dimungkinkan menurut Resolusi 1244, meskipun pengamat mencatat bahwa pengerahan itu "sia-sia karena akan mengarah pada konfrontasi langsung dengan unit polisi dan militer internasional yang ditempatkan di Kosovo". Radio Free Europe menyatakan bahwa menurut Resolusi 1244, personel Serbia dapat kembali dan menjalankan fungsi tertentu di Kosovo, meskipun fungsi tersebut hanya mencakup hubungan dengan misi sipil internasional dan kehadiran keamanan internasional, membersihkan ladang ranjau, mempertahankan kehadiran di situs warisan budaya Serbia, dan di perlintasan perbatasan utama. Analis juga menyatakan bahwa permintaan tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Boris Tadić, mantan presiden Serbia, mengkritik pemerintah Serbia dan menyatakan bahwa Petković dan Brnabić "menyesatkan publik", sedangkan Momir Stojanović, mantan kepala Badan Keamanan Militer, mengatakan bahwa kembalinya pasukan Serbia ke Kosovo "tidak mungkin". Rama menggambarkannya sebagai "gerakan surreal". Janjić menyatakan bahwa "tidak ilegal mempertimbangkan untuk melakukan ini" tetapi "hal tersebut tidak diinginkan", sementara Ivo Viskovic, seorang diplomat dan mantan profesor di Fakultas Ilmu Politik di Universitas Beograd, menyatakan bahwa "sekarang adalah waktu ketika diplomasi harus bekerja". Selain itu, Amerika Serikat dan Peter Stano, juru bicara Uni Eropa, meminta deeskalasi.