Diplomasi pertahanan: Perbedaan antara revisi
k Clean up, replaced: resiko → risiko using AWB |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(15 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Anniversary session of the Council of the CIS Defence Ministers2.jpg|jmpl|290px|Anggota "Dewan Menteri Pertahanan [[Persemakmuran Negara-Negara Merdeka]]" (''Council of Ministers of Defense of the CIS'') adalah contoh umum dari diplomasi pertahanan dalam praktik]] |
|||
[[Berkas:From left, Secretary of Defense Leon E. Panetta, Secretary of State Hillary Rodham Clinton and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Army Gen. Martin E. Dempsey attend a meeting at the Pentagon with senior 120515-D-BW835-032.jpg|thumb|200px|Dari kiri, Sekretaris Pertahanan Leon E. Panetta, Sekretaris Negri Hillary Rodham Clinton dan Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Darat Jend. Martin E. Dempsey menghadiri sebuah pertemuan bersama senior di Pentagon.]] |
|||
⚫ | '''Diplomasi pertahanan''' (disingkat "'''Diplohan'''") adalah aktivitas kerjasama negara, baik secara [[multilateral]] maupun [[bilateral]], yang dilakukan oleh [[militer]] dan pemangku kebijakan terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya [[Kontingen Garuda|pasukan pemelihara perdamaian]], [[penegakkan keamanan|penegakan keamanan]], promosi tata kelola [[Tata kelola yang baik|pemerintahan yang baik]], tanggap bencana, melindungi [[Hak Asasi Manusia|hak asasi manusia]], dll.<ref name="satu">{{cite web|url=http://www.fkpmaritim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/|title=Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan|accessdate=17 Mei 2014|publisher=http://www.fkpmaritim.org|archive-date=2014-05-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20140517221629/http://www.fkpmaritim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/|dead-url=yes}}</ref> Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga mulai dilakukan secara antar-negara, bahkan dilakukan juga oleh negara yang sedang bersaing.<ref name="satu"/> Ini semua dilakukan untuk mencapai [[kepentingan nasional]] negara yang bersangkutan, khususnya dari segi pertahanan dan keamanan guna terhindar dari terjadinya suatu perang. |
||
⚫ | Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata ([[alutsista]]) dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan [[kebijakan luar negeri]].<ref name="satu"/> Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas [[keamanan regional]], peningkatan [[kapabilitas pertahanan]], dan kemandirian pertahanan suatu negara.<ref name="satu"/> Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya [[diplomatik]] yang dilakukan pada tingkat [[global]], [[regional]], dan [[bilateral]].<ref name="dua">{{cite web|url=http://www.tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html|title=DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AS|accessdate=17 Mei 2014|publisher=http://www.tni.mil.id}}</ref> |
||
⚫ | ''''' |
||
⚫ | Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti [[politisi]], kekuatan bersenjata atau [[badan intelijen]]) tetapi juga organisasi [[non-pemerintah]], ''[[Wadah pemikir|think-tank]]'' dan masyarakat sipil.<ref name="tiga">{{cite web|first=Arifin|last=Multazam|url=http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135850-T+28012-Diplomasi+pertahanan-Pendahuluan.pdf|title=Pendahuluan|accessdate=17 Mei 2014}}</ref> Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan [[militer]] terkait pada isu-isu keamanan saja.<ref name="tiga"/> Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur [[formal]] maupun [[informal]], dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah.<ref name="tiga"/> Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam [[kebijakan keamanan]] dan [[kebijakan luar negeri]] suatu negara.<ref name="tiga"/> |
||
⚫ | Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat |
||
== Lembaga-lembaga terkait di Indonesia == |
|||
[[Berkas:Lt. Gen. Patricia Horoho and Brig. Gen. Yitshak Kreiss.jpg|thumb|175px|Pertemuan kemiliteran antara Let. Jend. Patricia Horoho and Brig. Jend. Yitshak Kreiss]] |
|||
Diplomasi Pertahanan di Indonesia diemban oleh beberapa lembaga seperti: |
|||
* [[Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia]] |
|||
* [[Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan]] (Ditkersinhan), [[Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan]] (Ditjen Strahan), Kementerian Pertahanan |
|||
* [[Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia]] (Puskersin Mabes TNI) |
|||
* [[Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri]], yang merupakan unsur pembantu [[Kapolri]] dalam bidang [[hubungan internasional]] kepolisian Indonesia. Bagian ini membawahi [[Interpol|National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol)]], untuk menangani [[kejahatan internasional]]. |
|||
* Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan), Kementerian Pertahanan RI |
|||
== Lihat pula == |
|||
⚫ | Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor |
||
* [[Atase pertahanan]] |
|||
* [[Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan]] |
|||
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia]] |
|||
* [[Diplomasi]] |
|||
* [[Hubungan Internasional]] |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
Revisi terkini sejak 27 April 2024 04.08
Diplomasi pertahanan (disingkat "Diplohan") adalah aktivitas kerjasama negara, baik secara multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan pemangku kebijakan terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya pasukan pemelihara perdamaian, penegakan keamanan, promosi tata kelola pemerintahan yang baik, tanggap bencana, melindungi hak asasi manusia, dll.[1] Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga mulai dilakukan secara antar-negara, bahkan dilakukan juga oleh negara yang sedang bersaing.[1] Ini semua dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan, khususnya dari segi pertahanan dan keamanan guna terhindar dari terjadinya suatu perang.
Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata (alutsista) dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri.[1] Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan suatu negara.[1] Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan pada tingkat global, regional, dan bilateral.[2]
Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen) tetapi juga organisasi non-pemerintah, think-tank dan masyarakat sipil.[3] Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer terkait pada isu-isu keamanan saja.[3] Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah.[3] Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.[3]
Lembaga-lembaga terkait di Indonesia
[sunting | sunting sumber]Diplomasi Pertahanan di Indonesia diemban oleh beberapa lembaga seperti:
- Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan (Ditkersinhan), Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan), Kementerian Pertahanan
- Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia (Puskersin Mabes TNI)
- Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, yang merupakan unsur pembantu Kapolri dalam bidang hubungan internasional kepolisian Indonesia. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional.
- Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan), Kementerian Pertahanan RI
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Atase pertahanan
- Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Diplomasi
- Hubungan Internasional
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d "Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan". http://www.fkpmaritim.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-17. Diakses tanggal 17 Mei 2014. Hapus pranala luar di parameter
|publisher=
(bantuan) - ^ "DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AS". http://www.tni.mil.id. Diakses tanggal 17 Mei 2014. Hapus pranala luar di parameter
|publisher=
(bantuan) - ^ a b c d Multazam, Arifin. "Pendahuluan" (PDF). Diakses tanggal 17 Mei 2014.