Organisasi Advokat: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 3 Mei 2024 06.47

Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan menjadi pengawas bagi para anggota yakni advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Organisasi advokat memiliki fungsi di antaranya :

Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat
Menyelenggarakan ujian advokat
Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat
Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia
Melakukan pengawasan terhadap advokat
Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat
Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi

Advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum di luar dan dalam pengadilan

Organisasi Advokat

Organisasi Advokat di Indonesia yang Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Indonesia terdiri dari :

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
Persaudaraan Indonesia Utama (PERADI UTAMA)

Artikel bertopik umum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+'''Organisasi Advokat''' adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan  meningkatkan kualitas dan menjadi pengawas bagi para anggota yakni advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah [http://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/02/UU_2003_18_Undang-udang-Advokat.pdf Undang-Undang No. 18 Tahun 2003] tentang [[Advokat]] (UU Advokat).
-{{rapikan}}
-'''Organisasi Advokat''' adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah [http://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/02/UU_2003_18_Undang-udang-Advokat.pdf Undang-Undang No. 18 Tahun 2003] tentang [[Advokat]] (UU Advokat).
+Organisasi advokat memiliki fungsi di antaranya :
-== Fungsi ==
-Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya :
-# menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat
-# menyelenggarakan ujian advokat
-# mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat
-# menyusun [http://www.kai.or.id/kode-etik-advokat Kode Etik Advokat Indonesia]
-# melakukan pengawasan terhadap advokat
-# memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat
-# menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi
+# Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat
-== Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ==
+# Menyelenggarakan ujian advokat
-Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal [[7 April]] [[2005]]. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, yaitu:
+# Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat
-* Ikatan Advokat Indonesia ([[Ikadin]])
-* Asosiasi Advokat Indonesia ([[AAI]])
+# Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia
+# Melakukan pengawasan terhadap advokat
+# Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat
+# Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi
+Advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum di luar dan dalam pengadilan
+== Organisasi Advokat ==
+Organisasi Advokat di Indonesia yang Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003  Tentang Advokat di Indonesia terdiri dari :
+* [http://dppikadin.or.id/ Ikatan Advokat Indonesia] ([[Ikadin]])
+* [https://asosiasiadvokatindonesia.id/ Asosiasi Advokat Indonesia] ([[AAI]])
 * [[Ikatan Penasihat Hukum Indonesia]] (IPHI)
 * [[Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia]] (HAPI)
 * Serikat Pengacara Indonesia ([[SPI]])
 * Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia ([[AKHI]])
-* Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ([[HKHPM]]), dan
+* Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ([[HKHPM]])
-* Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ([[APSI]]).
+* [[Kategori:Lembaga hukum di Indonesia]] [[Kategori:Advokat]] Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ([[APSI|APSI)]]
+* [https://peradiutama.or.id/ Persaudaraan Indonesia Utama (PERADI UTAMA)]
-== Kongres Advokat Indonesia (KAI) ==
-Karena proses terbentuknya Peradi dianggap kurang demokratis, inkonstitusional dan tidak mewakili seluruh Advokat, karena hanya dididirikan oleh beberapa orang saja yang mengklaim mewakili organisasinya masing-masing, maka pada tanggal [[30 Mei]] [[2008]] dimana kemudian Para Advokat sepakat menyelenggarakan Munas Para Advokat di Jakarta. Hal demikian merupakan bentuk pelaksanaan amanat [[UU No. 18 Tahun 2003]] tentang Advokat, sehingga kemudian terbentuklah [http://www.kai.or.id/ Kongres Advokat Indonesia] (KAI). Hingga belakangan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) juga aktif kembali sebagai organisasi Advokat.
-Kongres Advokat Indonesia (KAI) pertama kali menyelenggarakan ujian Calon Advokat pada bulan [[Agustus]] [[2008]] dan Ujian kedua pada bulan [[November 2008]]. Berkaitan dengan hal tersebut, KAI telah mengirim surat permohonan kepada Ketua [[Pengadilan Tinggi]] di seluruh Indonesia untuk berkenan mengambil sumpah Calon Advokat KAI sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun surat dari KAI tersebut tidak mendapatkan tanggapan, bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia justru menghimbau kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak mengambil sumpah para Calon Advokat baik dari PERADI, KAI maupun PERADIN sebelum ketiga Organisasi Advokat tersebut bersatu dalam wadah tunggal sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009, tertanggal 1 Mei 2009, dimana dalam Surat Ketua Mahmakah Agung Republik Indonesia tersebut, Mahkamah Agung juga menyatakan jika tidak turut campur dalam urusan intern Organisasi Advokat.
-Hal ini tentu saja melanggar amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga bertentangan dengan isi Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/KMA/V/2009 itu sendiri, karena jika Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak turut campur terhadap urusan intern Organisasi Advokat, seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melarang Ketua Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk mengambil sumpah Calon Advokat, meskipun para Calon Advokat tersebut tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan, karena pada kenyataannya para Calon Advokat tersebut sering mengalami kendala pada saat menjalankan profesinya selaku aparat penegak hukum.
-Meski demikian setelah perjalanan yang berliku, KAI melakukan gugatan ke MK yang akhirnya dikabulkan. Inti gugatan yang dikabulkan ialah organisasi advokat resmi di Indonesia bukan hanya Peradi. Namun sayangnya setelah hal tersebut muncul perpecahan baik di Peradi maupun KAI, organisasi tersebut terpecah dan memiliki beberapa ketua bahkan muncul Organisasi advokat baru salah satunya Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari). Hal ini menambah ketidak jelasan arah organisasi Advokat tunggal yang diinginkan pemerintah di Indonesia.
-== Pranala luar ==
-* [http://www.kai.or.id/ Kai.or.id]
-* [http://www.peradi.or.id/in/index.php Peradi.or.id]
-* [http://www.ikadin.org/index.php Ikadin.org]
-* [http://aai-dkijakarta.or.id/home.php AAI-DKI Jakarta]
-* [http://hkhpm.org HKHPM.org]
-* [http://www.dpp-hapi.org/ dpp-hapi.org/]
 {{stub}}
-[[Kategori:Lembaga hukum di Indonesia]]