Pemerintah Kota Padang: Perbedaan antara revisi

Pemerintah Provinsi
Sumatera BaratPemerintah Kota
Padang
Pemerintah Provinsi; Sumatera BaratPemerintah Kota; Padang
	Lambang Kota Padang
Dasar hukum
	UU No. 9 Tahun 1956
Kepala daerah
Wali kota	Andree Harmadi Algamar (Pj.)
Dewan perwakilan rakyat daerah
Ketua	Syafrial Kani
Wakil ketua	Arnedi Yarmen; Amril Amin; Ilham Maulana;
Perangkat daerah
Sekretariat daerah	Yosefriawan (Pj.); (Sekretaris Daerah)
Sekretariat DPRD	Hendrizal Azhar; (Sekretaris DPRD)
Inspektorat	Arfian; (Inspektur)
Jumlah dinas	22
Jumlah badan	5
Pembagian administratif
Jumlah kecamatan	11
Aparatur sipil negara
Jumlah PNS	8.013 orang (2022)
Anggaran pendapatan dan belanja daerah
	Rp2.575.777.519.322,00 (2024)
Situs resmi
	http://www.padang.go.id/

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 29 Mei 2024 15.34

Pemerintah Kota Padang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di kota Padang.

Pemerintahan kota Padang dipimpin oleh seorang wali kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Padang terdiri atas pemerintah kota Padang dan DPRD kota Padang.

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, secara resmi pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Kototangah.^[5] Pada lokasi baru ini termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencana tsunami dan hal ini juga mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai.

Sejarah

Masa kolonial

Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang wali kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.

Sejak 1 April 1906 termasuk Kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja. Tugas utamanya adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan permukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.^[6]

Pada tahun 1928 Mr. W.M. Ouwerkerk dipilih sebagai Burgemeester (wali kota) yang memerintah Kota Padang hingga tahun 1940. Ia kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangunlah gedung Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota Eropa berciri khas sebuah menara jam yang berlokasi di Jalan Raaffweg (sekarang Jalan Mohammad Yamin, Kecamatan Padang Barat).

Awal kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai wali kota pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,^[7] yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara.^[8] Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai wali kota kedua,^[9] atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid,^[10]^[11] seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.^[12]

Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai pengganti, dan menjadi Wali kota ketiga. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Padangpanjang.^[13] Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk dr. A. Hakim, untuk menjadi wali kota Padang.^[13]

Pada awal tahun 1950-an, sewaktu dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.^[13] Kemudian pada tahun 1956 B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari Kota Payakumbuh, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya.^[7] Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak^[14] oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia.^[15] Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.^[16]

Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara.^[16] Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.^[17]

Orde Baru dan otonomi daerah

Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu.^[17]^[18] Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai wali kota berikutnya.^[19]

Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1973 dia terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin Kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,^[20] sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H.,^[21] yang menjadi wali Kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S.,^[22] yang juga memimpin Kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.

Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Drs. Fauzi Bahar, M.Si, terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai wali Kota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.^[23]

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat pemerintahan Kota Padang secara resmi dipindahkan dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Kototangah.^[24] Di samping untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di timur dan utara kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana tsunami.^[25] Kompleks pusat pemerintahan dibangun di kawasan eks Terminal Regional Bingkuang (TRB) di Air Pacah dan mulai diresmikan penggunaannya pada 30 September 2013.^[26]

Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Padang dalam lima periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2004–2009^[27]	2009–2014^[28]	2014–2019^[29]	2019–2024^[30]	2024–2029^[31]
	PKB	0	0	1	0	4
	Gerindra		(baru) 2	6	11	7
	PDI-P	2	1	3	3	3
	Golkar	8	5	5	3	5
	NasDem			(baru) 4	1	7
	PKS	11	6	5	9	7
	Hanura		(baru) 4	5	0	0
	PAN	9	5	6	7	5
	PBB	3	2	1	0	0
	Demokrat	(baru) 5	17	5	6	4
	PPP	5	3	4	3	2
	Ummat					(baru) 1
	Berkarya				(baru) 2
	PKPI	2	0	0	0
Jumlah Anggota		45	45	45	45	45
Jumlah Partai		8	9	11	9	10

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Untuk Kota Padang, anggota DPRD kota adalah sebanyak 45 orang.^[23] Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan juga membawa perubahan peta politik di Kota Padang. Walaupun sebelumnya pada pemilu periode 1999-2004, anggota DPRD Kota Padang masih didominasi oleh partai Golkar, selanjutnya pemilu legislatif 2004-2009, seiring dengan perubahan beberapa regulasi penyelenggaraan otonomi daerah, PAN mulai mengerogoti dominasi partai Golkar dan secara bersama menguasai parlemen kota.^[32] Kemudian dari hasil pemilu legislatif 2009-2014, tersusun DPRD Kota Padang dari perwakilan sembilan partai. Hasil pemilu legislatif 2014, tersusun DPRD Kota Padang dari perwakilan sebelas partai. Hasil pemilu menunjukkan, Partai Gerindra dan PAN menguasai DPRD Kota Padang.^[33]

Pemerintah kota

Pemerintah kota Padang terdiri atas kepala daerah (wali kota dan wakilnya) dan perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat kota Padang, sekretariat DPRD kota Padang, dinas-dinas dan lembaga teknis kota Padang, serta 11 kecamatan yang terbagi atas 104 kelurahan, dan dengan luas keseluruhan wilayah administratifnya adalah 694,96 km².

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung Utara	100,78 km²
2	Koto Tangah	Lubuk Buaya	232,25 km²
3	Kuranji	Kalumbuk	57,41 km²
4	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu Nan XX	30,91 km²
5	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	85,99 km²
6	Nanggalo	Kurao Pagang	8,07 km²
7	Padang Barat	Purus	7,00 km²
8	Padang Selatan	Mata Air	10,03 km²
9	Padang Timur	Simpang Haru	8,15 km²
10	Padang Utara	Lolong Belanti	8,08 km²
11	Pauh	Cupak Tangah	146,29 km²

Arti lambang

Lambang daerah kota Padang terdiri dari empat unsur simbol yaitu:

Motto Padang Kota Tercinta yang berada dalam pita berwarna biru muda dengan huruf kuning.
Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah.
Profil lumbung (rangkiang) yang terpadu dalam bentuk: atap gonjong dua warna hitam, tiang rangkiang dengan penggada dan keris berwarna kuning, dinding rangkiang persegi hitam, kolong rangkiang persegi hitam.
Gunung Padang berwarna biru.

Pengertian dari sudut bentuk

Bentuk dasar trapesium sama kaki bertendens kerbau yang telah distilir (digayakan), melambangkan kewaspadaan atau perisai.
Lumbung (rangkiang) melambangkan gudang segala-galanya, baik secara moril maupun materil, sebagai lambang keutuhan budaya Minang yang terkenal dengan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.
Bidang persegi hitam di bawah lima garis gelombang adalah melambangkan landasan kuat tempat berpijak kota Padang secara abadi.
Gunung Padang beserta laut, adalah monumen alam yang abadi, dengan keindahan alam yang dibanggakan masyarakat kota Padang sebagai kota pantai dengan lima deretan ombak samudera sebagai lambang dinamika kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila.
Penggada melambangkan senjata asli masyarakat Minang yang cukup ampuh dalam membela dan mempertahankan tanah air.
Keris, melambangkan kehormatan dalam membela pusaka turun temurun (warih bajawek, pusako batolong, baitu adaik nan bapacik, tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh).
Pita dengan warna dasar biru muda melambangkan kecintaan, kekerabatan yang unik dan menarik terhadap kota dan masyarakatnya sehingga pantas, dinukilkan dengan warna kuning motto Padang Kota Tercinta.

Pengertian dari sudut warna

Putih melambangkan kesucian, santri keagamaan.
Merah melambangkan semangat yang menyala-nyala didada masyarakat dalam berbenah diri (membangun), sekaligus lambang kota perjuangan.
Hitam melambangkan kearifan dan kebijaksanaan.
Kuning lambang keagungan.
Biru muda diartikan sebagai keharmonisan perpaduan rasa dan pikiran sehingga melambangkan iman yang nyaman (semua terpadu dalam alua jo patuik, raso jo pareso, ukua jo jangko).

Referensi

^ "Dinas Kota Padang". Situs web resmi Pemerintah Kota Padang. Diakses tanggal 1 Juni 2021.
^ "Badan Kota Padang". Situs web resmi Pemerintah Kota Padang.
^ "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (orang), 2020-2022". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 18 Mei 2024.
^ "APBD 2024". Pemerintah Kota Padang. Diakses tanggal 18 Mei 2024.
^ www.presidenri.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Diarsipkan 2012-01-08 di Wayback Machine.
^ Nas, P.J.M. (2003). The Indonesian Town Revisited. LIT Verlag Münster. ISBN 3-8258-6038-8.
^ ^a ^b Asnan, Gusti (2007). Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-640-6.
^ Husein, Ahmad (1992). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950. 1. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau. ISBN 978-979-405-126-9.
^ Sudarmanto, J. B. (2007). Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia. Grasindo. ISBN 978-979-759-716-0.
^ Fatimah. Siti, Amri. Emizal, Ayu. Yasrina, Zed. Mestika (2007). Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang. Universitas Negeri Padang. ISBN 978-979-3458-14-4.
^ Rasyid. Sutan Mohammad (1981). Rasjid-70. Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid ke-70.
^ Tim Penulis. Pahlawan Indonesia. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1481-60-1.
^ ^a ^b ^c Safwan, Mardanas (1987). Sejarah Kota Padang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
^ Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho (1992). Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. PT Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-412-1.
^ Ong H.H (1965). Sapta Marga Berkumandang di Sumatra: Operasi-Operasi Menumpas Pemberontakan PRRI. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.
^ ^a ^b Syamdani (2009). PRRI, Pemberontakan atau Bukan. Media Pressindo. ISBN 978-979-788-032-3.
^ ^a ^b Kahin, A. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998. Amsterdam University Press. ISBN 90-5356-395-4.
^ Colombijn, Freek, (1994), Patches of Padang: the history of an indonesian town in the twentieth century and the use of urban space, Research School CNWS, ISBN 978-90-73782-23-5.
^ Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, (1995), 326 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat, Pemda Tingkat II Kotamadya Padang bekerja sama dengan PT Buana Lestari.
^ Durin, H.B. (1997). Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat 1987-1997. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-285-5.
^ Anwar, Rosihan (1986). Perkisahan Nusa, Masa 1973-1986. Grafitipers.
^ Dusky Pandoe, Marthias (2001). A Nan Takana (Apa yang Teringat): Memoar Seorang Wartawan. Kompas. ISBN 978-979-709-002-9.
^ ^a ^b Haris, Syamsuddin (2007). Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten Kota. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. ISBN 978-979-799-052-7.
^ www.presidenri.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Diarsipkan 2012-01-08 di Wayback Machine..
^ www.minangkabaunews.com Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan Diarsipkan 2014-12-31 di Wayback Machine.. Diakses pada 14 Januari 2012.
^ Balai Kota di Aie Pacah Diresmikan 30 September Diarsipkan 2014-12-31 di Wayback Machine.. Harian Singgalang. Diakses pada 7 September 2013.
^ "Anggota dprd kota padang 2004 by indosiana - Issuu". issuu.com. 18 Sep 2013. Diakses tanggal 15 Sep 2024.
^ "Inilah Anggota DPRD Padang 2009-2014 yang Telah Ditetapkan KPU". Diakses tanggal 15 Sep 2024.
^ "Perolehan Kursi DPRD Kota Padang 2014 – 2019". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-27. Diakses tanggal 2021-05-09.
^ Perolehan Kursi DPRD Kota Padang 2019 – 2024^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Antoro, Tri (04-05-2024). "KPU Padang Tetapkan 45 Anggota DPRD Padang Hasil Pileg 2024". infopublik.id. Diakses tanggal 06-05-2024.
^ Zuhro, R.S. (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Ombak. ISBN 602-8335-09-6.
^ www.Tempo.coGerindra dan PAN Kuasai DPRD Kota Padang. Diakses pada 30 Agustus 2014.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kota Padang

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] "Dinas Kota Padang". Situs web resmi Pemerintah Kota Padang. Diakses tanggal 1 Juni 2021.

[2] "Badan Kota Padang". Situs web resmi Pemerintah Kota Padang.

[3] "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (orang), 2020-2022". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 18 Mei 2024.

[4] "APBD 2024". Pemerintah Kota Padang. Diakses tanggal 18 Mei 2024.

[5] www.presidenri.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Diarsipkan 2012-01-08 di Wayback Machine.

[6] Nas, P.J.M. (2003). The Indonesian Town Revisited. LIT Verlag Münster. ISBN 3-8258-6038-8.

[Gusti1-7] Asnan, Gusti (2007). Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-640-6.

[Husein-8] Husein, Ahmad (1992). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950. 1. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau. ISBN 978-979-405-126-9.

[9] Sudarmanto, J. B. (2007). Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia. Grasindo. ISBN 978-979-759-716-0.

[Fatimah-10] Fatimah. Siti, Amri. Emizal, Ayu. Yasrina, Zed. Mestika (2007). Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang. Universitas Negeri Padang. ISBN 978-979-3458-14-4.

[11] Rasyid. Sutan Mohammad (1981). Rasjid-70. Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid ke-70.

[12] Tim Penulis. Pahlawan Indonesia. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1481-60-1.

[Mardanas-13] Safwan, Mardanas (1987). Sejarah Kota Padang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

[14] Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho (1992). Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. PT Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-412-1.

[15] Ong H.H (1965). Sapta Marga Berkumandang di Sumatra: Operasi-Operasi Menumpas Pemberontakan PRRI. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.

[Syam-16] Syamdani (2009). PRRI, Pemberontakan atau Bukan. Media Pressindo. ISBN 978-979-788-032-3.

[Audrey-17] Kahin, A. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998. Amsterdam University Press. ISBN 90-5356-395-4.

[Colombijn-18] Colombijn, Freek, (1994), Patches of Padang: the history of an indonesian town in the twentieth century and the use of urban space, Research School CNWS, ISBN 978-90-73782-23-5.

[Pemda-19] Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, (1995), 326 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat, Pemda Tingkat II Kotamadya Padang bekerja sama dengan PT Buana Lestari.

[20] Durin, H.B. (1997). Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat 1987-1997. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-285-5.

[21] Anwar, Rosihan (1986). Perkisahan Nusa, Masa 1973-1986. Grafitipers.

[Marthias-22] Dusky Pandoe, Marthias (2001). A Nan Takana (Apa yang Teringat): Memoar Seorang Wartawan. Kompas. ISBN 978-979-709-002-9.

[Haris-23] Haris, Syamsuddin (2007). Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten Kota. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. ISBN 978-979-799-052-7.

[24] www.presidenri.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 Diarsipkan 2012-01-08 di Wayback Machine..

[25] www.minangkabaunews.com Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan Diarsipkan 2014-12-31 di Wayback Machine.. Diakses pada 14 Januari 2012.

[26] Balai Kota di Aie Pacah Diresmikan 30 September Diarsipkan 2014-12-31 di Wayback Machine.. Harian Singgalang. Diakses pada 7 September 2013.

[27] "Anggota dprd kota padang 2004 by indosiana - Issuu". issuu.com. 18 Sep 2013. Diakses tanggal 15 Sep 2024.

[28] "Inilah Anggota DPRD Padang 2009-2014 yang Telah Ditetapkan KPU". Diakses tanggal 15 Sep 2024.

[29] "Perolehan Kursi DPRD Kota Padang 2014 – 2019". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-27. Diakses tanggal 2021-05-09.

[30] Perolehan Kursi DPRD Kota Padang 2019 – 2024^{[pranala nonaktif permanen]}

[31] Antoro, Tri (04-05-2024). "KPU Padang Tetapkan 45 Anggota DPRD Padang Hasil Pileg 2024". infopublik.id. Diakses tanggal 06-05-2024.

[32] Zuhro, R.S. (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Ombak. ISBN 602-8335-09-6.

[DPRD-33] www.Tempo.coGerindra dan PAN Kuasai DPRD Kota Padang. Diakses pada 30 Agustus 2014.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{Kotak info pemerintahan daerah
-'''Pemerintahan kota Padang''' merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di [[Indonesia]], yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di [[kota Padang]].
+<!--sesuaikan dengan kebutuhan untuk provinsi, kota atau kabupaten-->
+| provinsi                    = Sumatera Barat
+| kota                          = Padang
+| kabupaten                     = <!--nama kabupaten di wikipedia-->
+| nama_lain                     =
+<!------------------------------------------->
+| logo                          = Logo Padang.svg
+| ukuran_logo                   =
+| keterangan_logo               = Lambang Kota Padang
+| gambar                        =
+| ukuran_gambar                 =
+| keterangan_gambar             =
+| dasar_hukum                   = UU No. 9 Tahun 1956
+<!--sesuaikan dengan kebutuhan untuk gubernur untuk provinsi, wali kota untuk kota atau bupati untuk kabupaten-->
+| wali_kota                     = [[Andree Harmadi Algamar]] (Pj.)
+| wakil_wali_kota               =
+<!------------------------------------------->
+| DPRD                          = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
+| ketua_DPRD                    = Syafrial Kani
+| wakil_ketua_DPRD              = * Arnedi Yarmen
+* Amril Amin
+* Ilham Maulana
+| sekretaris_daerah             = Yosefriawan (Pj.)
+| sekretaris_DPRD               = Hendrizal Azhar
+| inspektur                     = Arfian
+| jumlah_dinas                  = 22<ref>{{cite web|url=https://padang.go.id/category/dinas|title=Dinas Kota Padang|publisher=Situs web resmi Pemerintah Kota Padang|access-date=1 Juni 2021}}</ref>
+| jumlah_badan                  = 5<ref>{{cite news|url=https://padang.go.id/category/badan-daerah|title=Badan Kota Padang|acccess-date=1 Juni 2021|publisher=Situs web resmi Pemerintah Kota Padang}}</ref>
+| jumlah_kecamatan              = 11
+| jumlah_PNS                    = 8.013 orang (2022)<ref>{{cite news|url=https://sumbar.bps.go.id/indicator/101/529/1/jumlah-pegawai-negeri-sipil-pemerintah-daerah-se--provinsi-sumatera-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html|title=Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (orang), 2020-2022|publisher=[[Badan Pusat Statistik]]|date=|access-date=18 Mei 2024}}</ref>
+| jumlah_PPPK                   =
+| APBD                          = Rp2.575.777.519.322,00 (2024)<ref>{{cite news|url=https://www.padang.go.id/apbd-2024|title=APBD 2024|website=Pemerintah Kota Padang|date=|access-date=18 Mei 2024}}</ref>
+| website                       = http://www.padang.go.id/
+| catatan                       =
+}}
+'''Pemerintah Kota Padang''' merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di [[Indonesia]], yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di [[kota Padang]].
 Pemerintahan kota Padang dipimpin oleh seorang [[wali kota]], yang dipilih secara demokratis berdasarkan [[UUD 1945]], dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Padang terdiri atas pemerintah kota Padang dan DPRD kota Padang.
-Setelah keluarnya [[Peraturan Pemerintah]] Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal [[18 April]] [[2011]], secara resmi pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari Kecamatan [[Padang Barat, Padang|Padang Barat]] ke Kecamatan [[Kototangah, Padang|Kototangah]].<ref>www.presidenri.go.id [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011]</ref> Pada lokasi baru ini termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencana tsunami dan hal ini juga mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai.
+Setelah keluarnya [[Peraturan Pemerintah]] Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal [[18 April]] [[2011]], secara resmi pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari Kecamatan [[Padang Barat, Padang|Padang Barat]] ke Kecamatan [[Kototangah, Padang|Kototangah]].<ref>www.presidenri.go.id [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120108215705/http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf |date=2012-01-08 }}</ref> Pada lokasi baru ini termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencana tsunami dan hal ini juga mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai.
 == Sejarah ==
-{{utama|Pemerintahan Kota Padang|Daftar Wali Kota Padang}}
 === Masa kolonial ===
-[[Berkas:Gemeentehuis Padang.JPG|thumb|[[Balai Kota Padang]] tempo dulu]]
+[[Berkas:Gemeentehuis Padang.JPG|jmpl|[[Balai Kota Padang]] tempo dulu]]
-Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial [[Hindia-Belanda]]. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri [[Belanda]] sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang [[wali kota]] dan bertanggung jawab kepada ''Dewan Kotapraja''. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal [[Joannes Benedictus van Heutsz|J.B. van Heutsz]] sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.
+Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial [[Hindia Belanda]]. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri [[Belanda]] sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang [[wali kota]] dan bertanggung jawab kepada ''Dewan Kotapraja''. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal [[Joannes Benedictus van Heutsz|J.B. van Heutsz]] sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.
 Sejak 1 April 1906 termasuk Kota Padang telah berstatus ''gemeente'' (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja. Tugas utamanya adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan permukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.<ref>{{cite book|last=Nas|first=P.J.M.|authorlink=|coauthors=Nas, P.|title=The Indonesian Town Revisited|year=2003|publisher=LIT Verlag Münster|id=ISBN 3-8258-6038-8}}</ref>
-Pada tahun 1928 Mr. W.M. Ouwerkerk dipilih sebagai ''Burgemeester'' (wali kota) yang memerintah Kota Padang hingga tahun 1940. Ia kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangunlah gedung ''Gemeente Huis'' (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota Eropa berciri khas sebuah menara jam yang berlokasi di Jalan Raaffweg (sekarang Jalan Mohammad Yamin, [[Padang Barat, Padang|Kecamatan Padang Barat]]).
+Pada tahun 1928 Mr. [[Willem Matthijs Ouwerkerk|W.M. Ouwerkerk]] dipilih sebagai ''Burgemeester'' (wali kota) yang memerintah Kota Padang hingga tahun 1940. Ia kemudian digantikan oleh [[Dirk Kapteijn|D. Kapteijn]] sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangunlah gedung ''Gemeente Huis'' (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota Eropa berciri khas sebuah menara jam yang berlokasi di Jalan Raaffweg (sekarang Jalan Mohammad Yamin, [[Padang Barat, Padang|Kecamatan Padang Barat]]).
 === Awal kemerdekaan ===
-[[Berkas:Bagindo Azizchan.jpg|thumb|upright|Wali Kota Padang kedua [[Bagindo Azizchan]] dinobatkan sebagai [[Daftar Pahlawan Nasional Indonesia|Pahlawan Nasional]] era kemerdekaan.]]
+[[Berkas:Bagindo Azizchan.jpg|jmpl|lurus|Wali Kota Padang kedua [[Bagindo Azizchan]] dinobatkan sebagai [[Daftar Pahlawan Nasional Indonesia|Pahlawan Nasional]] era kemerdekaan.]]
-Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, [[Abubakar Jaar|Mr. Abubakar Jaar]] diangkat sebagai [[wali kota]] pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,<ref name="Gusti1">{{cite book|last=Asnan|first=Gusti|authorlink=Gusti Asnan|title=Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an|year=2007|publisher=Yayasan Obor Indonesia|id=ISBN 978-979-461-640-6}}</ref> yang kemudian menjadi residen di [[Sumatera Utara]].<ref name="Husein">{{cite book|last=Husein|first=Ahmad|authorlink=Ahmad Husein|title=Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950|year=1992|publisher=Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau|volume=1|id=ISBN 978-979-405-126-9}}</ref> Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih [[Bagindo Azizchan]] sebagai wali kota kedua,<ref>{{cite book|last=Sudarmanto|first=J. B.|title=Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia|year=2007|publisher=Grasindo|id=ISBN 978-979-759-716-0}}</ref> atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid,<ref name="Fatimah">Fatimah. Siti, Amri. Emizal, Ayu. Yasrina, Zed. Mestika (2007). ''Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang''. Universitas Negeri Padang. ISBN 978-979-3458-14-4.</ref><ref>[[Sutan Mohammad Rasjid|Rasyid. Sutan Mohammad]] (1981). ''Rasjid-70''. Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid ke-70.</ref> seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi [[Belanda]]. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.<ref>Tim Penulis. ''Pahlawan Indonesia''. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1481-60-1.</ref>
+Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, [[Abubakar Jaar|Mr. Abubakar Jaar]] diangkat sebagai [[wali kota]] pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,<ref name="Gusti1">{{cite book|last=Asnan|first=Gusti|authorlink=Gusti Asnan|title=Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an|year=2007|publisher=Yayasan Obor Indonesia|id=ISBN 978-979-461-640-6}}</ref> yang kemudian menjadi residen di [[Sumatera Utara]].<ref name="Husein">{{cite book|last=Husein|first=Ahmad|authorlink=Ahmad Husein|title=Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950|year=1992|publisher=Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau|volume=1|id=ISBN 978-979-405-126-9}}</ref> Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih [[Bagindo Azizchan]] sebagai wali kota kedua,<ref>{{cite book|last=Sudarmanto|first=J. B.|title=Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia|year=2007|publisher=Grasindo|id=ISBN 978-979-759-716-0}}</ref> atas usulan Residen [[Sutan Mohammad Rasjid|Mr. St. M. Rasjid]],<ref name="Fatimah">Fatimah. Siti, Amri. Emizal, Ayu. Yasrina, Zed. Mestika (2007). ''Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang''. Universitas Negeri Padang. ISBN 978-979-3458-14-4.</ref><ref>[[Sutan Mohammad Rasjid|Rasyid. Sutan Mohammad]] (1981). ''Rasjid-70''. Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid ke-70.</ref> seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi [[Belanda]]. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.<ref>Tim Penulis. ''Pahlawan Indonesia''. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1481-60-1.</ref>
-Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, [[Said Rasad]] dipilih sebagai pengganti, dan menjadi Wali kota ketiga. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke [[Kota Padangpanjang]].<ref name="Mardanas">{{cite book|last=Safwan|first=Mardanas|title=Sejarah Kota Padang|year=1987|publisher=Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional}}</ref> Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk [[Abdoel Hakim|Dr. A. Hakim]], untuk menjadi wali kota Padang.<ref name="Mardanas"/>
+Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, [[Said Rasad]] dipilih sebagai pengganti, dan menjadi Wali kota ketiga. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke [[Kota Padangpanjang]].<ref name="Mardanas">{{cite book|last=Safwan|first=Mardanas|authorlink=Mardanas Safwan|title=Sejarah Kota Padang|year=1987|publisher=Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional}}</ref> Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk [[Abdoel Hakim|dr. A. Hakim]], untuk menjadi wali kota Padang.<ref name="Mardanas"/>
-Pada awal tahun 1950-an, sewaktu [[Rasidin|Dr. Rasidin]] menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.<ref name="Mardanas"/> Kemudian pada tahun 1956 [[Bachtiar Datuk Pado Panghulu|B. Dt. Pado Panghulu]], seorang [[penghulu]] dari [[Kota Bukittinggi]], terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya.<ref name="Gusti1"/> Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia]] (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak<ref>Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho (1992). ''Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia''. PT Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-412-1.</ref> oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah [[Indonesia]].<ref>Ong H.H (1965). ''Sapta Marga Berkumandang di Sumatera: Operasi-Operasi Menumpas Pemberontakan PRRI''. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.</ref> Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran [[suku Minangkabau]] ke daerah lain.<ref name="Syam">{{cite book|last=Syamdani|first=|title=[[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia|PRRI]], Pemberontakan atau Bukan|year=2009|publisher=Media Pressindo|id=ISBN 978-979-788-032-3}}</ref>
+Pada awal tahun 1950-an, sewaktu [[Rasidin|dr. Rasidin]] menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.<ref name="Mardanas"/> Kemudian pada tahun 1956 [[Bachtiar Datuk Pado Panghulu|B. Dt. Pado Panghulu]], seorang [[penghulu]] dari [[Kota Payakumbuh]], terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya.<ref name="Gusti1"/> Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia]] (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak<ref>Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho (1992). ''Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia''. PT Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-412-1.</ref> oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah [[Indonesia]].<ref>Ong H.H (1965). ''Sapta Marga Berkumandang di Sumatra: Operasi-Operasi Menumpas Pemberontakan PRRI''. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.</ref> Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran [[suku Minangkabau]] ke daerah lain.<ref name="Syam">{{cite book|last=Syamdani|first=|title=[[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia|PRRI]], Pemberontakan atau Bukan|year=2009|publisher=Media Pressindo|id=ISBN 978-979-788-032-3}}</ref>
-Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, [[Z. A. St. Pangeran]] dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat [[perang saudara]].<ref name="Syam"/> Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para [[mahasiswa]].<ref name="Audrey">{{cite book|last=Kahin|first=A.|title=Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998|year=1999|publisher=Amsterdam University Press|id=ISBN 90-5356-395-4}}</ref>
+Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, [[Z. A. St. Pangeran]] dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat [[perang saudara]].<ref name="Syam"/> Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para [[mahasiswa]].<ref name="Audrey">{{cite book|last=Kahin|first=A.|title=Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998|url=https://archive.org/details/rebelliontointeg0000kahi|year=1999|publisher=Amsterdam University Press|id=ISBN 90-5356-395-4}}</ref>
 === Orde Baru dan otonomi daerah ===
-[[Berkas:Balaikota Padang.jpg|left|thumb|Balai Kota Padang di [[Jalan Padang By Pass]], [[Air Pacah, Koto Tangah, Padang|Air Pacah]].]]
+[[Berkas:Balai Kota padang baru.jpg|kiri|jmpl|Balai Kota Padang di [[Jalan Padang By Pass]], [[Air Pacah, Koto Tangah, Padang|Air Pacah]].]]
 Setelah runtuhnya [[Sejarah Indonesia (1959-1966)|demokrasi terpimpin]] pasca [[Gerakan 30 September]], dan kemudian muncul istilah [[Sejarah Indonesia (1966-1998)|Orde Baru]], pada tahun 1966, [[Azhari|Drs. Azhari]] ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada [[PKI]] waktu itu.<ref name="Audrey"/><ref name="Colombijn">Colombijn, Freek, (1994), ''Patches of Padang: the history of an indonesian town in the twentieth century and the use of urban space'', Research School CNWS, ISBN 978-90-73782-23-5.</ref> Pada tahun 1967, ia digantikan oleh [[Akhiroel Yahya|Drs. Akhiroel Yahya]] sebagai wali kota berikutnya.<ref name="Pemda">Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, (1995), ''326 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat'', Pemda Tingkat II Kotamadya Padang bekerja sama dengan PT Buana Lestari.</ref>
-Pada tahun 1971, [[Hasan Basri Durin|Drs. Hasan Basri Durin]] ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1973 dia terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin Kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,<ref>{{cite book|last=Durin |first=H.B.|authorlink=Hasan Basri Durin|coauthors=|title=Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat 1987-1997 |year=1997 |publisher=Yayasan Obor Indonesia |location= |id=ISBN 979-461-285-5 }}</ref> sebelum digantikan oleh [[Syahrul Ujud|Syahrul Ujud S.H.]],<ref>{{cite book|last=Anwar|first=Rosihan|authorlink=Rosihan Anwar|title=Perkisahan Nusa, Masa 1973-1986|year=1986 |publisher=Grafitipers}}</ref> yang menjadi wali Kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan [[wartawan]] [[Zuiyen Rais|Drs. Zuiyen Rais, M.S.]],<ref name="Marthias">{{cite book|last=Dusky Pandoe|first=Marthias|title=A Nan Takana (Apa yang Teringat): Memoar Seorang Wartawan|year=2001|publisher=Kompas|id=ISBN 978-979-709-002-9}}</ref> yang juga memimpin Kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.
+Pada tahun 1971, [[Hasan Basri Durin|Drs. Hasan Basri Durin]] ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1973 dia terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin Kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,<ref>{{cite book|last=Durin|first=H.B.|authorlink=Hasan Basri Durin|coauthors=|title=Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat 1987-1997|year=1997|publisher=Yayasan Obor Indonesia|location=|id=ISBN 979-461-285-5 }}</ref> sebelum digantikan oleh [[Syahrul Ujud|Syahrul Ujud S.H.]],<ref>{{cite book|last=Anwar|first=Rosihan|authorlink=Rosihan Anwar|title=Perkisahan Nusa, Masa 1973-1986|year=1986|publisher=Grafitipers}}</ref> yang menjadi wali Kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan [[wartawan]] [[Zuiyen Rais|Drs. Zuiyen Rais, M.S.]],<ref name="Marthias">{{cite book|last=Dusky Pandoe|first=Marthias|title=A Nan Takana (Apa yang Teringat): Memoar Seorang Wartawan|year=2001|publisher=Kompas|id=ISBN 978-979-709-002-9}}</ref> yang juga memimpin Kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.
 Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, [[Fauzi Bahar|Drs. Fauzi Bahar, M.Si]], terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai wali Kota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.<ref name="Haris">{{cite book|last=Haris|first=Syamsuddin|title=Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten Kota|year=2007|publisher=Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia|id=ISBN 978-979-799-052-7}}</ref>
-Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat [[pemerintahan Kota Padang]] secara resmi dipindahkan dari [[Padang Barat, Padang|Kecamatan Padang Barat]] ke [[Kototangah, Padang|Kecamatan Kototangah]].<ref>www.presidenri.go.id [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011].</ref> Di samping untuk mengurangi konsentrasi [[masyarakat]] di kawasan [[pantai]] dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di [[timur]] dan [[utara]] kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana [[tsunami]].<ref>www.minangkabaunews.com [http://minangkabaunews.com/artikel-1533-wako-padang--pemindahan-pusat-pemerintahan-ke-aia-pacah-wujudkan-pemerataan.html Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan]. Diakses pada 14 Januari 2012.</ref> Kompleks pusat pemerintahan dibangun di kawasan eks Terminal Regional Bingkuang (TRB) di [[Air Pacah, Koto Tangah, Padang|Air Pacah]] dan mulai diresmikan penggunaannya pada 30 September 2013.<ref>[http://hariansinggalang.co.id/balaikota-di-aie-pacah-diresmikan-30-september/ Balaikota di Aie Pacah Diresmikan 30 September]. ''Harian Singgalang''. Diakses pada 7 September 2013.</ref>
+Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat pemerintahan Kota Padang secara resmi dipindahkan dari [[Padang Barat, Padang|Kecamatan Padang Barat]] ke [[Kototangah, Padang|Kecamatan Kototangah]].<ref>www.presidenri.go.id [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120108215705/http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf |date=2012-01-08 }}.</ref> Di samping untuk mengurangi konsentrasi [[masyarakat]] di kawasan [[pantai]] dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di [[timur]] dan [[utara]] kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana [[tsunami]].<ref>www.minangkabaunews.com [http://minangkabaunews.com/artikel-1533-wako-padang--pemindahan-pusat-pemerintahan-ke-aia-pacah-wujudkan-pemerataan.html Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141231104432/http://minangkabaunews.com/artikel-1533-wako-padang--pemindahan-pusat-pemerintahan-ke-aia-pacah-wujudkan-pemerataan.html |date=2014-12-31 }}. Diakses pada 14 Januari 2012.</ref> Kompleks pusat pemerintahan dibangun di kawasan eks Terminal Regional Bingkuang (TRB) di [[Air Pacah, Koto Tangah, Padang|Air Pacah]] dan mulai diresmikan penggunaannya pada 30 September 2013.<ref>[http://hariansinggalang.co.id/balaikota-di-aie-pacah-diresmikan-30-september/ Balai Kota di Aie Pacah Diresmikan 30 September] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141231104304/http://hariansinggalang.co.id/balaikota-di-aie-pacah-diresmikan-30-september/ |date=2014-12-31 }}. ''Harian Singgalang''. Diakses pada 7 September 2013.</ref>
-=== Perwakilan ===
+== Perwakilan ==
+{{:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang}}
-{| class="wikitable" style="float:right;margin:0 0 0.5em 1em;font-size:90%"
+Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Untuk Kota Padang, anggota DPRD kota adalah sebanyak 45 orang.<ref name="Haris" /> Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan juga membawa perubahan peta politik di Kota Padang. Walaupun sebelumnya pada [[pemilu]] periode 1999-2004, anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang|DPRD Kota Padang]] masih didominasi oleh [[partai Golkar]], selanjutnya pemilu legislatif 2004-2009, seiring dengan perubahan beberapa regulasi penyelenggaraan otonomi daerah, [[PAN]] mulai mengerogoti dominasi partai Golkar dan secara bersama menguasai parlemen kota.<ref>{{cite book|last=Zuhro|first=R.S.|title=Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di [[Jawa Timur]], [[Sumatera Barat]], [[Sulawesi Selatan]], dan [[Bali]]|year=2009|publisher=Ombak|id=ISBN 602-8335-09-6}}</ref> Kemudian dari hasil pemilu legislatif 2009-2014, tersusun DPRD Kota Padang dari perwakilan sembilan partai. Hasil pemilu legislatif 2014, tersusun DPRD Kota Padang dari perwakilan sebelas partai. Hasil pemilu menunjukkan, Partai Gerindra dan PAN menguasai DPRD Kota Padang.<ref name="DPRD">www.Tempo.co[http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/24/269572857/Gerindra-dan-PAN-Kuasai-Kursi-DPRD-Padang Gerindra dan PAN Kuasai DPRD Kota Padang]. Diakses pada 30 Agustus 2014.</ref>
-!colspan="2" style="background:#DCDCDC;" | [[DPRD Kota Padang 2014–2019|DPRD Kota Padang{{br}}2014–2019]]
-|-
-! Partai
-! Kursi
-|-
-| [[Berkas:Gerindra.jpg|25px|Lambang Partai Gerindra]] [[Partai Gerindra]]
-| align="center"| 6
-|-
-| [[Berkas:Partai Amanat Nasional.svg|25px|Lambang PAN]] [[PAN]]
-| align="center"| 6
-|-
-| [[Berkas:Logo GOLKAR.jpg|25px|Lambang Partai Golkar]] [[Partai Golkar]]
-| align="center"| 5
-|-
-| [[Berkas:Contoh Logo Baru PKS.jpg|25px|Lambang PKS]] [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
-| align="center"| 5
-|-
-| [[Berkas:DEMOKRAT.gif|25px|Lambang Partai Demokrat]] [[Partai Demokrat]]
-| align="center"| 5
-|-
-| [[Berkas:HANURA.jpg|25px|Lambang Partai Hanura]] [[Partai Hanura]]
-| align="center"| 5
-|-
-| [[Berkas:PPP.gif|25px|Lambang PPP]] [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
-| align="center"| 4
-|-
-| [[Berkas:Partai NasDem.svg|25px|Lambang Partai NasDem]] [[Partai NasDem]]
-| align="center"| 4
-|-
-| [[Berkas:PDIPLogo.png|25px|Lambang PDI-P]] [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-Perjuangan]]
-| align="center"| 3
-|-
-| [[Berkas:Pkb.jpg|25px|Lambang PKB]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
-| align="center"| 1
-|-
-| [[Berkas:Bulan Bintang.jpg|25px|Lambang PBB]] [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
-| align="center"|1
-|-
-! '''Total'''
-! 45
-|-
-| colspan="13" style="text-align:center;font-size:90%;"|<small>Sumber:</small><ref name="DPRD"/>
-|}
-Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Untuk Kota Padang, anggota DPRD kota adalah sebanyak 45 orang.<ref name="Haris" /> Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan juga membawa perubahan peta politik di Kota Padang. Walaupun sebelumnya pada [[pemilu]] periode 1999-2004, anggota DPRD Kota Padang masih didominasi oleh [[partai Golkar]], selanjutnya pemilu legislatif 2004-2009, seiring dengan perubahan beberapa regulasi penyelenggaraan otonomi daerah, [[PAN]] mulai mengerogoti dominasi partai Golkar dan secara bersama menguasai parlemen kota.<ref>{{cite book|last=Zuhro|first=R.S.|title=Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di [[Jawa Timur]], [[Sumatera Barat]], [[Sulawesi Selatan]], dan [[Bali]]|year=2009|publisher=Ombak|id=ISBN 602-8335-09-6}}</ref> Kemudian dari hasil pemilu legislatif 2009-2014, tersusun DPRD Kota Padang dari perwakilan sembilan partai. Hasil pemilu legislatif 2014, tersusun DPRD Kota Padang dari perwakilan sebelas partai. Hasil pemilu menunjukkan, Partai Gerindra dan PAN menguasai DPRD Kota Padang.<ref name="DPRD">www.Tempo.co[http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/24/269572857/Gerindra-dan-PAN-Kuasai-Kursi-DPRD-Padang Gerindra dan PAN Kuasai DPRD Kota Padang]. Diakses pada 30 Agustus 2014.</ref>
 == Pemerintah kota ==
 Pemerintah kota Padang terdiri atas kepala daerah (wali kota dan wakilnya) dan perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat kota Padang, sekretariat DPRD kota Padang, dinas-dinas dan lembaga teknis kota Padang, serta 11 [[kecamatan]] yang terbagi atas 104 [[kelurahan]], dan dengan luas keseluruhan wilayah administratifnya adalah 694,96 km².
-[[Berkas:WilayahPadang.jpg|thumb|Peta wilayah administratif kota Padang]]
+[[Berkas:WilayahPadang.jpg|jmpl|Peta wilayah administratif kota Padang]]
-[[Berkas:Logo Padang.svg|thumb|Lambang daerah kota Padang]]
+[[Berkas:Logo Padang.svg|jmpl|Lambang daerah kota Padang]]
-{| class="wikitable"
+{| class="wikitable sortable"
 |-
 ! No !! Kecamatan !! Kota Kecamatan !! Luas Wilayah
 |-
-| 1 || [[Bungus Teluk Kabung, Padang|Bungus Teluk Kabung]] || Teluk Kabung || 100,78 km²
+| 1 || [[Bungus Teluk Kabung, Padang|Bungus Teluk Kabung]] || Teluk Kabung Utara || 100,78 km²
 |-
-| 2 || [[Koto Tangah, Padang|Koto Tangah]] || Lubuk Buaya || 232,25 km&sup2;
+| 2 || [[Koto Tangah, Padang|Koto Tangah]] || Lubuk Buaya || 232,25 km²
 |-
-| 3 || [[Kuranji, Padang|Kuranji]] || Pasar Ambacang || 57,41 km²
+| 3 || [[Kuranji, Padang|Kuranji]] || Kalumbuk || 57,41 km²
 |-
-| 4 || [[Lubuk Begalung, Padang|Lubuk Begalung]] ||  || 30,91 km²
+| 4 || [[Lubuk Begalung, Padang|Lubuk Begalung]] || Pegambiran Ampalu Nan XX || 30,91 km²
 |-
-| 5 || [[Lubuk Kilangan, Padang|Lubuk Kilangan]] ||  || 85,99 km²
+| 5 || [[Lubuk Kilangan, Padang|Lubuk Kilangan]] || Bandar Buat || 85,99 km²
 |-
-| 6 || [[Nanggalo, Padang|Nanggalo]] ||  || 8,07 km²
+| 6 || [[Nanggalo, Padang|Nanggalo]] || Kurao Pagang || 8,07 km²
 |-
-| 7 || [[Padang Barat, Padang|Padang Barat]] ||  || 7,00 km²
+| 7 || [[Padang Barat, Padang|Padang Barat]] || Purus || 7,00 km²
 |-
-| 8 || [[Padang Selatan, Padang|Padang Selatan]] ||  || 10,03 km²
+| 8 || [[Padang Selatan, Padang|Padang Selatan]] || Mata Air  || 10,03 km²
 |-
-| 9 || [[Padang Timur, Padang|Padang Timur]] ||  || 8,15 km²
+| 9 || [[Padang Timur, Padang|Padang Timur]] || Simpang Haru || 8,15 km²
 |-
-| 10 || [[Padang Utara, Padang|Padang Utara]] ||  || 8,08 km²
+| 10 || [[Padang Utara, Padang|Padang Utara]] || Lolong Belanti || 8,08 km²
 |-
-| 11 || [[Pauh, Padang|Pauh]] || Pasar Baru || 146,29 km²
+| 11 || [[Pauh, Padang|Pauh]] || Cupak Tangah || 146,29 km²
 |}
 === Arti lambang ===
@@ Baris 117: / Baris 107: @@
 # Motto ''Padang Kota Tercinta'' yang berada dalam pita berwarna biru muda dengan huruf kuning.
 # Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah.
-# Profil lumbung (''rangkiang'') yang terpadu dalam bentuk: atap gonjong dua warna hitam, tiang rangkiang dengan penggada dan keris berwarna kuning, dinding rangkiang persegi hitam, kolong rangkiang persegi hitam.
+# Profil lumbung (''[[rangkiang]]'') yang terpadu dalam bentuk: atap gonjong dua warna hitam, tiang rangkiang dengan penggada dan keris berwarna kuning, dinding rangkiang persegi hitam, kolong rangkiang persegi hitam.
-# Gunung Padang berwarna biru.
+# [[Gunung Padang]] berwarna biru.
 === Pengertian dari sudut bentuk ===
 # Bentuk dasar trapesium sama kaki bertendens kerbau yang telah distilir (digayakan), melambangkan kewaspadaan atau perisai.
-# Lumbung (''rangkiang'') melambangkan gudang segala-galanya, baik secara moril maupun materil, sebagai lambang keutuhan budaya Minang yang terkenal dengan ''Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah''.
+# Lumbung (''rangkiang'') melambangkan gudang segala-galanya, baik secara moril maupun materil, sebagai lambang keutuhan budaya Minang yang terkenal dengan ''[[Adat bersendikan syarak|Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah]]''.
 # Bidang persegi hitam di bawah lima garis gelombang adalah melambangkan landasan kuat tempat berpijak kota Padang secara abadi.
 # Gunung Padang beserta laut, adalah monumen alam yang abadi, dengan keindahan alam yang dibanggakan masyarakat kota Padang sebagai kota pantai dengan lima deretan ombak samudera sebagai lambang dinamika kehidupan bangsa yang berasaskan [[Pancasila]].
@@ Baris 149: / Baris 139: @@
 {{Indonesia-stub}}
-[[Kategori:Padang]]
+[[Kategori:Kota Padang]]
+[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]