Lompat ke isi

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum: Perbedaan antara revisi

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Perubahan Nama
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(8 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 13: Baris 13:
|lembaga_pengganti = <!--diisi nama lembaga pengganti -->
|lembaga_pengganti = <!--diisi nama lembaga pengganti -->
|lembaga_induk = <!--diisi nama lembaga yang mengkoordinasikan lembaga ini-->
|lembaga_induk = <!--diisi nama lembaga yang mengkoordinasikan lembaga ini-->
|pimpinan1 = [[Daftar Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum|Ketua]]/Anggota
|pimpinan1 = Ketua/Anggota
|nama_pimpinan1 = [[Muhammad]]
|nama_pimpinan1 = Heddy Lugito
|pimpinan2 = Anggota
|pimpinan2 = Anggota
|nama_pimpinan2 = Ida Budhiati
|nama_pimpinan2 = Muhammad Tio Aliansyah
|pimpinan3 = Anggota
|pimpinan3 = Anggota
|nama_pimpinan3 = Teguh Prasetyo
|nama_pimpinan3 = Ratna Dewi Pettalolo
|pimpinan4 = Anggota
|pimpinan4 = Anggota
|nama_pimpinan4 = Alfitra Salamm
|nama_pimpinan4 = J. Kristiadi
|pimpinan5 = Anggota
|pimpinan5 = Anggota
|nama_pimpinan5 = [[Didik Supriyanto]]
|nama_pimpinan5 = Yulianto Sudrajat
|pimpinan6 = Anggota
|pimpinan6 = Anggota
|nama_pimpinan6 = Hasyim Asy`ari
|nama_pimpinan6 = Lolly Suhenty
|pimpinan7 = Anggota
|pimpinan7 = Anggota
|nama_pimpinan7 = M. Afifudin
|nama_pimpinan7 = I Dewa Kade Wiarsa Raka
|pimpinan8 =
|pimpinan8 =
|nama_pimpinan8 =
|nama_pimpinan8 =
Baris 37: Baris 37:
|pimpinan12 =
|pimpinan12 =
|nama_pimpinan12 =
|nama_pimpinan12 =
|alamat = Jl. M.H. Thamrin No. 14 [[Jakarta Pusat]]
|alamat = Jl. Abdul Muis No 2-4 [[Jakarta Pusat]]
|situs web = http://dkpp.go.id/
|situs web = https://dkpp.go.id/
|catatan =
|catatan =
}}
}}
'''Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum''' atau biasa disingkat '''DKPP''' adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (''check and balance'') kinerja dari [[KPU]] dan [[Bawaslu]] serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran [[kode etik profesi|kode etik]] yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara [[Pemilu]]. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh [[DPR]] dan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah]].<ref name=Dilantik>[http://mediacenter.kpu.go.id/berita/1328-presiden-sby-ambil-sumpah-7-anggota-dkpp.html Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP]</ref>
'''Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum''' atau biasa disingkat '''DKPP''' adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (''check and balance'') kinerja dari [[KPU]] dan [[Bawaslu]] serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran [[kode etik profesi|kode etik]] yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tertuang dalam pasal 156 ayat (1) undang-undang penyelenggara pemilu Nomor 15 tahun 2011. DKPP dibentuk berdasarkan pasal 109 tentang Penyelenggara [[Pemilu]] dan kewajiban DKPP dituangkan dalam pasal 159 ayat (3).<ref>https://nasional.tempo.co/read/1671416/ini-tugas-wewenang-dan-kewajiban-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-dkpp</ref> DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh [[DPR]] dan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah]].<ref name=Dilantik>[http://mediacenter.kpu.go.id/berita/1328-presiden-sby-ambil-sumpah-7-anggota-dkpp.html Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>


== Sejarah ==
== Sejarah ==
Baris 76: Baris 76:
|rowspan=3|<center>Pemerintah
|rowspan=3|<center>Pemerintah
|-
|-
|Anna Erliyana{{#tag:ref|Pengganti Abdul Bari Azed,<ref>[http://www.jpnn.com/read/2013/09/13/190847/Jimly-Lantik-Anggota-Baru-DKPP- Jimly Lantik Anggota Baru DKPP] JPNN, 13 September 2013</ref> dilantik 13 September 2013|group="nb"}}
|Anna Erliyana{{#tag:ref|Pengganti Abdul Bari Azed,<ref>[http://www.jpnn.com/read/2013/09/13/190847/Jimly-Lantik-Anggota-Baru-DKPP- Jimly Lantik Anggota Baru DKPP]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} JPNN, 13 September 2013</ref> dilantik 13 September 2013|group="nb"}}
|-
|-
|<center>5
|<center>5
Baris 114: Baris 114:
|-
|-
|<center>5
|<center>5
|Muhammad
|[[Muhammad Alhamid|Muhammad]]
|-
|-
|<center>6
|<center>6
|Hasyim Asy`ari
|[[Hasyim Asy'ari (dosen)|Hasyim Asy'ari]]
|<center>[[KPU]]
|<center>[[KPU]]
|-
|-
|<center>7
|<center>7
|[[Mochammad Afifuddin|M. Afifuddin]]
⚫
|Ratna Dewi Pettalolo
|<center>[[Bawaslu]]
|<center>[[Bawaslu]]
|}
;2022–2027

{| class="wikitable"
|-
! No
! Nama
! Unsur<br><small>(Ajuan Institusi)
|-
|<center>1
|Heddy Lugito (Ketua)
|<center>Masyarakat
|-
|<center>2
|Muhammad Tio Aliansyah
|<center>DPR
|-
|<center>3
⚫
|Ratna Dewi Pettalolo
|<center>Bawaslu
|-
|<center>4
|J. Kristiadi
|<center>
|-
|<center>5
|I Dewa Kade Wiarsa Raka
|<center>
|-
|<center>6
|Yulianto Sudrajat
|<center>KPU
|-
|<center>7
|Lolly Suhenty
|<center>Bawaslu
|}
|}


Revisi terkini sejak 6 Juli 2024 08.07

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP
Gambaran umum
SingkatanDKPP
Didirikan12 Juni 2012
SifatIndependen
Lembaga sebelumnyaDewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum
Struktur
Ketua/AnggotaHeddy Lugito
AnggotaMuhammad Tio Aliansyah
AnggotaRatna Dewi Pettalolo
AnggotaJ. Kristiadi
AnggotaYulianto Sudrajat
AnggotaLolly Suhenty
AnggotaI Dewa Kade Wiarsa Raka
Kantor pusat
Jl. Abdul Muis No 2-4 Jakarta Pusat
Situs web
https://dkpp.go.id/
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tertuang dalam pasal 156 ayat (1) undang-undang penyelenggara pemilu Nomor 15 tahun 2011. DKPP dibentuk berdasarkan pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu dan kewajiban DKPP dituangkan dalam pasal 159 ayat (3).[1] DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.[2]

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc.

DK KPU dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan.

Dari prestasi yang dianggap baik inilah Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP akhirnya secara resmi lahir pada 12 Juni 2012.

Anggota

[sunting | sunting sumber]

Saat ini DKPP terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat yang diajukan oleh pemerintah dan DPR.

Periode 2012–2017

Berikut nama anggota DKPP periode 2012–2017:[2][3]

No Nama Unsur
(Ajuan Institusi)
1
Jimly Asshiddiqie (Ketua)
DPR
2
Nur Hidayat Sardini
3
Saut Hamonangan Sirait
4
Abdul Bari Azed[nb 1]
Pemerintah
Anna Erliyana[nb 2]
5
Valina Singka Subekti
6
Ida Budhiati
KPU
7
Nelson Simanjuntak
Bawaslu
Periode 2017–2022

Berikut nama anggota DKPP periode 2017–2022:[5]

No Nama Unsur
(Ajuan Institusi)
1
Harjono (Ketua)
Pemerintah
2
Idha Budhiati
3
Teguh Prasetyo
DPR
4
Alfitra Salamm
5
Muhammad
6
Hasyim Asy'ari
KPU
7
M. Afifuddin
Bawaslu
2022–2027
No Nama Unsur
(Ajuan Institusi)
1
Heddy Lugito (Ketua)
Masyarakat
2
Muhammad Tio Aliansyah
DPR
3
Ratna Dewi Pettalolo
Bawaslu
4
J. Kristiadi
5
I Dewa Kade Wiarsa Raka
6
Yulianto Sudrajat
KPU
7
Lolly Suhenty
Bawaslu

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Mengundurkan diri pada 1 Juli 2013
  2. ^ Pengganti Abdul Bari Azed,[4] dilantik 13 September 2013

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ https://nasional.tempo.co/read/1671416/ini-tugas-wewenang-dan-kewajiban-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-dkpp
  2. ^ a b Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP[pranala nonaktif permanen]
  3. ^ Inilah Tujuh Nama Anggota DKPP Republika Online, 12 Juni 2012, diakses 27 Juli 2014
  4. ^ Jimly Lantik Anggota Baru DKPP[pranala nonaktif permanen] JPNN, 13 September 2013
  5. ^ Presiden Jokowi Lantik 7 Anggota DKPP Detik, 12 Juni 2017

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum&oldid=25999373"