Lompat ke isi

Peristiwa 2 September 1985: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Lusia19 (bicara | kontrib)
memperbaiki tata bahasa
k pembersihan kosmetika dasar, added orphan tag
 
(7 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Orphan|date=Februari 2023}}
'''Peristiwa 2 September 1985''' merupakan sebuah peristiwa di [[Riau]] dalam upaya penegakkan kembali [[demokrasi]] di Indonesia. Peristiwa ini melibatkan banyak tokoh atau pihak di dalamnya, dapat dikatakan bahwa peristiwa 2 September 1985 sebagai sebuah peristiwa gerakan [[politik]] yang sangat penting bagi Riau dan juga dalam dinamika politik pada masa [[Orde Baru|orde baru]].<ref>{{Cite book|last=Asril (St.)|first=Zaili|date=2002|url=https://books.google.co.id/books?id=zlVxAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false|title=Tragedi Riau menegakkan demokrasi: peristiwa 2 September 1985|publisher=Panitia Peringatan 17 tahun "Peristiwa 2 September 1985"|language=id}}</ref> Gerakan politik yang menghendaki [[Ismail Suko]] sebagai [[gubernur]] Riau periode 1985-1990. Gerakan politik ini juga merupakan gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat, yang pada saat itu menghendaki [[Imam Munandar]] menjadi gubernur Riau. Akan tetapi, anggota DPRD Riau tidak menghendaki Imam Munandar sebagai gubernur Riau, karena ada keinginan yang menjadi gubernur adalah warga asli Riau yakni Ismail Suko.

'''Peristiwa 2 September 1985''' merupakan sebuah peristiwa ketika DPRD Tingkat I [[Riau]] memilih [[Ismail Suko]] daripada petahana, [[Imam Munandar]], sebagai [[Daftar Gubernur Riau|gubernur Riau]] periode 1985-1990. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat, yang waktu itu mendukung Imam Munandar menjadi gubernur Riau. Peristiwa ini penting bagi Riau dan juga dalam dinamika politik pada masa [[Orde Baru]] karena mengawali gerakan demokratisasi di Indonesia.<ref>{{Cite book|last=Asril (St.)|first=Zaili|date=2002|url=https://books.google.co.id/books?id=zlVxAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false|title=Tragedi Riau menegakkan demokrasi: peristiwa 2 September 1985|publisher=Panitia Peringatan 17 tahun "Peristiwa 2 September 1985"|language=id}}</ref>


== Latar Belakang ==
== Latar Belakang ==
Pada masa Orde Baru, pemilihan [[kepala daerah]] tergantung pada pemerintah pusat, karena calon kepala daerah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan konsep demokrasi di Indonesia. Hal ini diperburuk karena pejabat yang diangkat menjadi Gubernur Riau tidak dihormati oleh masyarakat karena berasal dari kalangan militer dan bukan warga setempat. Karena itulah, pemilihan Gubernur Riau periode 1985-1990 terdapat gerakan politik untuk melawan pemerintah pusat.
[[Otoritas]] pemerintah pusat pada masa orde baru, dimana pemilihan [[Kepala daerah|Kepala Daerah]] tergantung pada pemerintah pusat. Calon Kepala Daerah yang akan diangkat sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan konsep demokrasi di Indonesia. Ditambah [[sikap]] para pejabat yang diangkat menjadi Kepala Daerah di Riau tidak disegani oleh masyarakat. Keinginan masyarakat agar putra terbaik daerahnya juga ikut menduduki jabatan strategis di institusi pemerintahan daerah. Namun, Kepala Daerah yang diangkat bukanlah putra daerah Riau, melainkan orang diluar daerah Riau dan atau militer. Karena itulah, ketika pemilihan gubernur Riau periode 1985-1990 diselingi dengan gerakan politik yang berusaha melawan pemerintah pusat. Seharusnya yang keluar sebagai pemilik suara terbanyak pada pemilihan gubernur Riau periode 1985-1990 adalah Mayjen TNI Purn. H. Imam Munandar, akan tetapi pada pelaksanaanya Drs. H. Ismail Suko yang mendapatkan suara terbanyak. Hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya simpati masyarakat terhadap Imam Munandar, ketika dia masih menjadi gubernur Riau periode 1980-1985. Dimana Imam Munandar tidak memprioritaskan putra daerah dalam pengisian jabatan Kepala Daerah Tingkat II [[Provinsi]] Riau. <ref>{{Cite journal|last=Wati|first=Destra|last2=Nopriyasman|first2=Noriyasman|last3=Samry|first3=Wannofri|date=2020|title=Riau Pasca Keluar Dari Sumatera Tengah 1957-1985|url=http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index|journal=NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial|volume=7|issue=1|pages=47}}</ref> Walaupun selama menjabat menjadi gubernur Riau, Imam Munandar juga senantiasa mendorong pengembangan dibidang [[pertanian]] masyarakat Riau, seperti pengembangan pertanian lahan gambut, [[perkebunan]] teknis, dan perkebunan hybrida.

Walau selama menjabat, Imam Munandar mendorong pengembangan dibidang pertanian masyarakat Riau, seperti pengembangan pertanian lahan gambut, perkebunan teknis, dan perkebunan hibrida, tetapi dia tidak mendapat simpati masyarakat Riau sepenuhnya. Hal ini terjadi karena Imam Munandar tidak memprioritaskan warga asli Riau dalam mengisi jabatan Kepala Daerah Tingkat II [[Provinsi]] Riau.<ref>{{Cite journal|last=Wati|first=Destra|last2=Nopriyasman|first2=Noriyasman|last3=Samry|first3=Wannofri|date=2020|title=Riau Pasca Keluar Dari Sumatera Tengah 1957-1985|url=http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index|journal=NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial|volume=7|issue=1|pages=47}}</ref>


== Jalannya Peristiwa 2 September 1985 ==
== Jalannya Peristiwa 2 September 1985 ==
Pada September 1984, sejumlah tokoh masyarakat Riau mengadakan pertemuan [[rahasia]] di Hotel Aryaduta, kamar 104 untuk membahas pemimpin Riau kedepannya yang terdiri dari H. Mohammad Akil, dr. Muzni Tambusai, Drs. H. Samad Thaha, Drs. Baharudin Yusuf, Drs. H. Abdul Rivaie Rachman, Ir. Firdaus Malik, dan Dr. H. Muchtar Ludi, MA. Hasil dari pertemuan rahasia tersebut yakni sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Terdapat lima hal yang dimuat dalam lampiran surat tersebut, yang membahas mengenai Gubernur Imam Munandar selama menjabat sebagai gubernur Riau. Sebagai bentuk mewujudkan aspirasi masyarakat Riau agar putra daerah pun dapat ikut serta dalam pengisian jabatan di institusi pemerintahan daerah, Ismail Suko ditetapkan sebagai calon gubernur Riau periode 1985-1990.
Pada September 1984, sejumlah tokoh masyarakat Riau mengadakan pertemuan rahasia di Hotel Aryaduta untuk membahas pemimpin Riau ke depannya. Rapat tersebut dihadiri H. Mohammad Akil, dr. Muzni Tambusai, Drs. H. Samad Thaha, Drs. Baharudin Yusuf, Drs. H. Abdul Rivaie Rachman, Ir. Firdaus Malik, dan Dr. H. Muchtar Ludi, MA. Hasil dari pertemuan rahasia tersebut yakni sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden [[Soeharto]]. Terdapat lima hal yang dimuat dalam lampiran surat tersebut yang membahas mengenai Gubernur Imam Munandar selama menjabat sebagai gubernur Riau. Sebagai bentuk mewujudkan aspirasi masyarakat Riau agar warga asli daerah dapat ikut serta dalam pengisian jabatan di institusi pemerintahan daerah, Ismail Suko ditetapkan sebagai calon gubernur Riau periode 1985-1990.


Pada tanggal 31 Agustus 1985, diadakan pertemuan dimalam hari dirumah Mohammad Adnan yang merupakan anggota F-KP H untuk mengatur strategi memenangkan Ismail Suko dalam pemilihan. Pada tanggal 2 September 1985, para anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] Tingkat I Riau mulai mengambil posisi masing-masing beserta tokoh masyarakat Riau lainnya untuk melaukan pemilihan gubernur. Calon gubernur tersebut terdiri dari tiga orang calon, antara lain nomor urut 1 Imam Munandar, nomor urut 2 Ismail Suko, dan nomor urut 3 Abd. Rachman Hamid. Dengan hasil akhir penghitungan suara 17:1:19, dimana Ismail Suko yang terpilih untuk menjadi gubernur Riau periode 1985-1990. Sehingga terwujudlah impian masyarakat Riau, putra terbaik Riau yakni Ismail Suko menjadi gubernur Riau periode 1985-1990. Dalam hal ini, tidak lepas dari peran Thamrin Nasution "panglima lapangan" dalam memenangkan pemilihan gubernur saat itu.
Pada tanggal 31 Agustus 1985, diadakan pertemuan di malam hari di rumah Mohammad Adnan yang merupakan anggota Fraksi Karya Pembangunan untuk mengatur strategi memenangkan Ismail Suko dalam pemilihan. Pada tanggal 2 September 1985, para anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] Tingkat I Riau mulai mengambil posisi masing-masing beserta tokoh masyarakat Riau lainnya untuk melaukan pemilihan gubernur. Calon gubernur tersebut terdiri dari tiga orang calon, antara lain [[Imam Munandar]], [[Abd. Rachman Hamid]], dan [[Ismail Suko]]. Pemerintah pusat berharap calon yang diusungnya, Mayjen TNI Purn. H. Imam Munandar, memenangi pemilihan tersebut. Namun, justru Drs. H. Ismail Suko yang mendapatkan suara terbanyak dengan rincian hasil akhir 17 suara untuk Imam Munandar, 1 suara untuk Abd. Rachman Hamid, dan 19 suara untuk Ismail Suko. Hal ini membuat Ismail Suko yang merupakan warga asli daerah Riau terpilih untuk menjadi gubernur Riau periode 1985-1990. Dalam memenangkan pemilihan gubernur saat itu, terdapat peran dari Thamrin Nasution sebagai "panglima lapangan".


== Tokoh-Tokoh Penting ==
== Tokoh-Tokoh Penting ==


# Drs. H. Ismail Suko (gubernur Riau periode 1985-1990)
# Drs. H. Ismail Suko (gubernur Riau periode 1985-1990)
# Mayjen TNI Purn. H. Imam Munandar (gubernur Riau periode 1980-1985)
# Mayjen TNI Purn. H. Imam Munandar (gubernur Riau [[periode]] 1980-1985)
# Abd. Rachman Hamid (mantan [[wali kota]] [[Kota Pekanbaru|Pekanbaru]]/pembantu gubernur Riau wilayah II)
# Abd. Rachman Hamid (mantan [[wali kota]] [[Kota Pekanbaru|Pekanbaru]]/pembantu gubernur Riau wilayah II)
# H. Mohammad Akil (anggota FKP [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]] RI)
# H. Mohammad Akil (anggota FKP [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]] RI)
Baris 22: Baris 26:
# Ir. Firdaus Malik
# Ir. Firdaus Malik
# Dr. H. Muchtar Ludi, MA
# Dr. H. Muchtar Ludi, MA
# dll.


== Referensi ==
== Referensi ==
<references responsive="" />
<references responsive="" />

[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]

Revisi terkini sejak 5 Februari 2023 21.17


Peristiwa 2 September 1985 merupakan sebuah peristiwa ketika DPRD Tingkat I Riau memilih Ismail Suko daripada petahana, Imam Munandar, sebagai gubernur Riau periode 1985-1990. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat, yang waktu itu mendukung Imam Munandar menjadi gubernur Riau. Peristiwa ini penting bagi Riau dan juga dalam dinamika politik pada masa Orde Baru karena mengawali gerakan demokratisasi di Indonesia.[1]

Latar Belakang

[sunting | sunting sumber]

Pada masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah tergantung pada pemerintah pusat, karena calon kepala daerah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan konsep demokrasi di Indonesia. Hal ini diperburuk karena pejabat yang diangkat menjadi Gubernur Riau tidak dihormati oleh masyarakat karena berasal dari kalangan militer dan bukan warga setempat. Karena itulah, pemilihan Gubernur Riau periode 1985-1990 terdapat gerakan politik untuk melawan pemerintah pusat.

Walau selama menjabat, Imam Munandar mendorong pengembangan dibidang pertanian masyarakat Riau, seperti pengembangan pertanian lahan gambut, perkebunan teknis, dan perkebunan hibrida, tetapi dia tidak mendapat simpati masyarakat Riau sepenuhnya. Hal ini terjadi karena Imam Munandar tidak memprioritaskan warga asli Riau dalam mengisi jabatan Kepala Daerah Tingkat II Provinsi Riau.[2]

Jalannya Peristiwa 2 September 1985

[sunting | sunting sumber]

Pada September 1984, sejumlah tokoh masyarakat Riau mengadakan pertemuan rahasia di Hotel Aryaduta untuk membahas pemimpin Riau ke depannya. Rapat tersebut dihadiri H. Mohammad Akil, dr. Muzni Tambusai, Drs. H. Samad Thaha, Drs. Baharudin Yusuf, Drs. H. Abdul Rivaie Rachman, Ir. Firdaus Malik, dan Dr. H. Muchtar Ludi, MA. Hasil dari pertemuan rahasia tersebut yakni sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Terdapat lima hal yang dimuat dalam lampiran surat tersebut yang membahas mengenai Gubernur Imam Munandar selama menjabat sebagai gubernur Riau. Sebagai bentuk mewujudkan aspirasi masyarakat Riau agar warga asli daerah dapat ikut serta dalam pengisian jabatan di institusi pemerintahan daerah, Ismail Suko ditetapkan sebagai calon gubernur Riau periode 1985-1990.

Pada tanggal 31 Agustus 1985, diadakan pertemuan di malam hari di rumah Mohammad Adnan yang merupakan anggota Fraksi Karya Pembangunan untuk mengatur strategi memenangkan Ismail Suko dalam pemilihan. Pada tanggal 2 September 1985, para anggota DPRD Tingkat I Riau mulai mengambil posisi masing-masing beserta tokoh masyarakat Riau lainnya untuk melaukan pemilihan gubernur. Calon gubernur tersebut terdiri dari tiga orang calon, antara lain Imam Munandar, Abd. Rachman Hamid, dan Ismail Suko. Pemerintah pusat berharap calon yang diusungnya, Mayjen TNI Purn. H. Imam Munandar, memenangi pemilihan tersebut. Namun, justru Drs. H. Ismail Suko yang mendapatkan suara terbanyak dengan rincian hasil akhir 17 suara untuk Imam Munandar, 1 suara untuk Abd. Rachman Hamid, dan 19 suara untuk Ismail Suko. Hal ini membuat Ismail Suko yang merupakan warga asli daerah Riau terpilih untuk menjadi gubernur Riau periode 1985-1990. Dalam memenangkan pemilihan gubernur saat itu, terdapat peran dari Thamrin Nasution sebagai "panglima lapangan".

Tokoh-Tokoh Penting

[sunting | sunting sumber]
  1. Drs. H. Ismail Suko (gubernur Riau periode 1985-1990)
  2. Mayjen TNI Purn. H. Imam Munandar (gubernur Riau periode 1980-1985)
  3. Abd. Rachman Hamid (mantan wali kota Pekanbaru/pembantu gubernur Riau wilayah II)
  4. H. Mohammad Akil (anggota FKP DPR RI)
  5. dr. Muzni Tambusai (anggota FKP DPR RI)
  6. Drs. H. Samad Thaha (anggota FKP DPR RI)
  7. Drs. Baharudin Yusuf (Ketua Bappeda)
  8. Thamrin Nasution
  9. Drs. H. Abdul Rivaie Rachman
  10. Ir. Firdaus Malik
  11. Dr. H. Muchtar Ludi, MA

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Asril (St.), Zaili (2002). Tragedi Riau menegakkan demokrasi: peristiwa 2 September 1985. Panitia Peringatan 17 tahun "Peristiwa 2 September 1985". 
  2. ^ Wati, Destra; Nopriyasman, Noriyasman; Samry, Wannofri (2020). "Riau Pasca Keluar Dari Sumatera Tengah 1957-1985". NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 7 (1): 47.