Protes Mesir 2012–2013

Protes Mesir 2012–2013
Bagian dari Revolusi Mesir 2011
Alun-Alun Tahrir, 27 November 2012
Tanggal	22 November 2012 (2012-11-22)(11 tahun, 10 bulan dan 1 hari)
Lokasi	Mesir
Sebab	Dekret Muhammad Mursi yang memberi kekebalan terhadap seluruh tindakannya dari tuntutan hukum
Tujuan	Pembatalan dekret Mursi Pembatalan referendum rancangan undang-undang Pembubaran parlemen yang didominasi partai Islam
Metode	Protes Demonstrasi
Hasil	Referendum konstitusional digelar, konstitusi baru disetujui *Morsi cancels decree, decisions made under decree still stand
Pihak terlibat
Oposisi Frot Penyelamatan Nasional Pergerakan Pemuda 6 April Pemerintah Mesir Ikhwanul Muslimin Partai Kebebasan dan Keadilan Salafi Al-Nour
Tokoh utama
Mohamed ElBaradei (pimpinan Front Penyelamatan Nasional) Hamdeen Sabahi (pimpinan The Egyptian Popular Current) Amr Moussa (pimpinan Partai Konferensi) Mohamed Abou El-Ghar (pimpinan Partai Sosial Demokrat Mesir) Muhammad Mursi (Presiden Mesir) Hesham Qandil (Perdana Menteri Mesir) Mohammed Badie (pimpinan Ikhwanul Muslimin)
Jumlah
Lebih 100,000 orang
Jumlah korban
4 tewas, ratusan terluka 11 tewas, ratusan terluka

Protes Mesir 2012-13 dimulai pada tanggal 22 November 2012. Ratusan ribu pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang Presiden Mesir Muhammad Mursi, setelah ia memberikan kekuatan kepada dirinya sendiri secara tak terbatas untuk "melindungi" negara, dan kekuatan untuk mengatur legislasi tanpa peninjauan secara yuridis. Morsi melanjutkan dekritnya dengan membuat upaya untuk mendorong referendum konstitusi yang baru.

Demonstrasi ini diselenggarakan oleh organisasi oposisi Mesir dan individu, terutama kaum pro-demokrasi liberal, sayap kiri, kaum sekuler, dan kaum Kristen. Demonstrasi telah menyebabkan bentrokan antara anggota Partai Kebebasan dan Keadilan yang disokong Ikhwanul Muslimin dan pengunjuk rasa anti-Mursi, dengan setidaknya tujuh orang tewas dan ratusan terluka. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar istana kepresidenan, yang pada gilirannya dikelilingi oleh tank dan kendaraan lapis baja Pengawal Republik. Pengunjuk rasa anti-Mursi di Kairo saja telah berjumlah lebih dari 200.000 orang di beberapa kesempatan.

Sejumlah penasihat Mursi mengundurkan diri sebagai protes, dan banyak hakim berbicara menentang tindakannya. Pengunduran diri massal diajukan oleh direktur penyiaran negara, Rafik Habib (wakil presiden Partai Kebebasan dan Keadilan yang beragama Kristen) dan Zaghloul el-Balshi (sekretaris jenderal komisi pengawas referendum konstitusi). Tujuh dari tujuh belas orang anggota panel penasehat Mursi mengundurkan diri pada Desember 2012.

Pada tanggal 8 Desember 2012, Mursi membatalkan surat keputusannya yang telah memperluas kewenangan presiden dan menghapus peninjauan yuridis keputusan itu, kata seorang pejabat Islam, tetapi menambahkan bahwa efek dari deklarasi itu akan tetap ada. George Isaac dari Partai Konstitusi mengatakan bahwa deklarasi Mursi ini tidak menawarkan sesuatu yang baru, Front Penyelamatan Nasional ditolak sebagai upaya menyelamatkan muka, dan Gerakan 6 April dan Gamal Fahmi dari Sindikat Wartawan Mesir mengatakan deklarasi baru gagal untuk mengatasi "masalah mendasar" dewan yang bertugas menyusun konstitusi.

Latar belakang

Pada tanggal 22 November 2012, Mursi mengeluarkan deklarasi konstitusional yang dimaksudkan untuk melindungi Majelis Konstituante Mesir dari intervensi peradilan. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hal itu hanya berlaku sampai konstitusi baru disahkan. Deklarasi ini juga memerlukan pengadilan baru bagi orang-orang dibebaskan dari tuduhan pembunuhan demonstran pada era Mubarak, dan memperluas mandat majelis konstituante selama dua bulan. Selain itu, deklarasi itu memberi kewenangan bagi Mursi untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Akibatnya, deklarasi membuat semua deklarasi konstitusi, undang-undang dan keputusan dibuat sejak Mursi naik ke puncak pemerintahan, terlindung dari tuntutan oleh perorangan, individu politik atau pemerintahan. Demonstrasi, baik mendukung atau menentang Mursi pecah di seluruh Mesir setelah deklarasi itu dideklarasikan.

Reaksi

Supranasional

• PBB – Navi Pillay, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memperingatkan bahwa upaya Mursi mendorong melalui sebuah konstitusi dalam situasi saat ini "bisa sangat memecah belah". Dia memperingatkan Mursi fakta bahwa pemerintahanya naik ke puncak kekuasaan melalui protes serupa, ia harus "sangat sensitif terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak para demonstran untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai."
• Uni Eropa – Presiden Parlemen Martin Schulz menyarankan Uni Eropa menghentikan kerjasama ekonomi dan politik dengan Mesir untuk menekan Mursi, mengatakan: "Satu-satunya yang dimengerti suatu rezim adalah tekanan ekonomi", dan bahwa "Eropa harus mempertimbangkan dengan serius semua nafsu orang ini untuk memiliki kekuasaan. "
• Human Rights Watch meminta jaksa penuntut umum Mesir untuk menyelidiki penahanan tidak sah beberapa lusin demonstran anti-pemerintah (setidaknya 49) di Kairo oleh anggota Ikhwanul Muslimin di gerbang Istana Heliopolis pada 5 dan 6 Desember 2012, serta kegagalan pasukan keamanan untuk melindungi damai pengunjuk rasa anti-Mursi dan pernyataan para pemimpin FJP yang secara terbuka menyerukan pendukungnya untuk secara ilegal menangkap demonstran anti-Mursi.

Negara lainnya

• Amerika Serikat – Presiden Barack Obama menyerukan ketenangan di Mesir, serta dialog. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan keprihatinannya mengenai kerusuhan itu, dan juga menyerukan dialog antara faksi-faksi yang terlibat.
• Britania Raya – Menteri Luar Negeri William Hague mendesak semua pihak menahan diri dan menyerukan kepada pihak berwenang untuk mendorong adanya dialog damai.