Lembaga Pemasyarakatan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 9 November 2024 03.07

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dahulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.

Pemasyarakatan berkembang bukan sebagai penjara lagi tapi sebagai wadah perubahan bagi para napi itu sendiri.

Referensi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Fokus: Mengantar Maut di Lembaga Pemasyarakatan. Harian Kompas tanggal 21 April 2007.

Catatan

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{Tentang|jenis penjara tertentu di Indonesia|istilah umum|penjara}}
-'''Lembaga Pemasyarakatan''' (disingkat '''LP''' atau '''lapas''') adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan [[narapidana]] dan [[anak didik pemasyarakatan]] di [[Indonesia]]. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah [[Direktorat Jenderal Pemasyarakatan]] [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]] (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa [[narapidana]] (napi) atau [[tahanan]]. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman [[Sahardjo]] pada tahun [[1962]], dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun [[2005]], jumlah penghuni LP di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang.
+{{Hatnote group|{{Redirect|Lapas|ibu kota Bolivia|La Paz}}{{kegunaanlain|LP}}}}
+[[Berkas:Logo_Lapas.png|jmpl|ka|Lambang Lembaga Pemasyarakatan]]
-==Kritisme==
+'''Lembaga Pemasyarakatan''' (disingkat '''Lapas''') adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap [[narapidana]] dan anak didik pemasyarakatan di [[Indonesia]]. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah [[penjara]].
-Lembaga Pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Pada tahun [[2006]], hampir 10% diantaranya meninggal dalam lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya [[gizi]] makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Lapas juga disorot menghadapi persoalan beredarnya obat-obatan terlarang di kalangan napi dan tahanan, serta kelebihan penghuni.
+Lembaga Pemasyarakatan merupakan [[Unit Pelaksana Teknis]] di bawah [[Direktorat Jenderal Pemasyarakatan]] [[Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia|Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan]] (dahulu [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]) Lembaga Pemasyarakatan bisa [[narapidana]] (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh [[hakim]]. [[Pegawai Negeri Sipil|Pegawai negeri sipil]] yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut [[Petugas Pemasyarakatan]], atau dahulu lebih dikenal dengan istilah [[sipir]] penjara.
-==Lihat pula==
+[[Berkas:Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang.jpg|jmpl|Salah satu Lembaga Pemasyarakatan di [[Lumajang]]]]
-* [[Penjara]]
+Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh [[Menteri Kehakiman]] [[Sahardjo]] pada tahun [[1962]]. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun [[2005]], jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran [[narkoba]] di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.
+Pemasyarakatan berkembang bukan sebagai penjara lagi tapi sebagai wadah perubahan bagi para napi itu sendiri.
-==Referensi==
+== Referensi ==
 * Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 * ''Fokus: Mengantar Maut di Lembaga Pemasyarakatan''. [[Harian Kompas]] tanggal [[21 April]] [[2007]].
+=== Catatan ===
-{{Departemen Hukum dan HAM RI}}
+<references/>
-[[Kategori: Departemen Hukum dan HAM RI]]
+{{Kementerian Hukum dan HAM}}
+[[Kategori:Kementerian Hukum dan HAM Indonesia]]
+[[Kategori:Penjara di Indonesia| ]]

l b s Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri: Supratman Andi Agtas
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Kantor wilayah Kantor Imigrasi Lapas Lapas Terbuka Lapas Narkotika Rutan Cabang Rutan Rupbasan Bapas BHP Rumah Detensi Imigrasi