Daerah Swatantra: Perbedaan antara revisi
Kembangraps (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (5 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Daerah Swatantra''', menurut UU no. 1 tahun |
'''Daerah Swatantra''', menurut UU no. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, adalah salah satu dari dua bentuk Daerah dalam Republik Indonesia. Bentuk alternatifnya adalah [[Daerah Istimewa]]. Daerah Swatantra, sebagaimana Daerah Istimewa, dapat berada pada Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III (Pasal 2). Penjelasan Pasal 1 juga secara eksplisit menyatakan bahwa "Dalam Undang-undang ini diberikan dasar hukum kepada istilah baru “Daerah Swatantra” yang berarti |
||
“daerah otonom”, istilah mana sudah dipakai dalam surat menyurat resmi". |
“daerah otonom”, istilah mana sudah dipakai dalam surat menyurat resmi". |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Istilah Daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III tidak lagi dipergunakan semenjak berlakunya UU no. 5 tahun 1974. |
Istilah Daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III tidak lagi dipergunakan semenjak berlakunya UU no. 5 tahun 1974. |
||
==Referensi== |
|||
{{reflist}} |
|||
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia]] |
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia]] |
||
{{Indonesia-stub}} |
|||
Revisi terkini sejak 17 Desember 2023 16.15
Daerah Swatantra, menurut UU no. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, adalah salah satu dari dua bentuk Daerah dalam Republik Indonesia. Bentuk alternatifnya adalah Daerah Istimewa. Daerah Swatantra, sebagaimana Daerah Istimewa, dapat berada pada Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III (Pasal 2). Penjelasan Pasal 1 juga secara eksplisit menyatakan bahwa "Dalam Undang-undang ini diberikan dasar hukum kepada istilah baru “Daerah Swatantra” yang berarti “daerah otonom”, istilah mana sudah dipakai dalam surat menyurat resmi".
Swapraja, sesuai keadaannya masing-masing, ditetapkan menjadi salah satu dari dua bentuk Daerah tersebut, baik Tingkat I, II, atau III. Ini dilakukan untuk memenuhi amanat UUDS 1950 bahwa daerah Swapraja menjadi daerah otonom menurut undang-undang.
Istilah Daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III tidak lagi dipergunakan semenjak berlakunya UU no. 5 tahun 1974.
Referensi
[sunting | sunting sumber]
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |