Pabrik Gula Djatiroto: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 6: | Baris 6: | ||
Pada tahun [[1974]] terjadi pengalihan bentuk dari [[Perusahaan Negara|perusahaan negara]] menjadi [[Perusahaan perseorangan|perusahaan perseroan]] perkebunan. Kemudian pada tahun [[1975]] lahir Inpres no. 9 tahun 1975 tentang [[Tebu Rakyat Intensifikasi]] (TRI). Sistem TRI merupakan suatu peristiwa penting bagi sejarah pergulaan dan kehidupan petani gula di Indonesia. Perpindahan sistem itu secara resmi berlaku sejak tanggal [[22 April]] 1975. Dengan demikian Inpres tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaannya. Sistem TRI ini diharapakan pada akhir pelita II harus sudah dapat menggantikan sitem yang telah berlalu sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun [[1979]] seluruh pabrik gula di [[Jawa]] sudah tidak diperkenankan lagi menyewa tanah untuk tanaman tebunya termasuk Pabrik Gula Djatiroto. Dengan adanya Inpres tersebut Pabrik Gula Djatiroto harus melaksanakan sitem yang baru. |
Pada tahun [[1974]] terjadi pengalihan bentuk dari [[Perusahaan Negara|perusahaan negara]] menjadi [[Perusahaan perseorangan|perusahaan perseroan]] perkebunan. Kemudian pada tahun [[1975]] lahir Inpres no. 9 tahun 1975 tentang [[Tebu Rakyat Intensifikasi]] (TRI). Sistem TRI merupakan suatu peristiwa penting bagi sejarah pergulaan dan kehidupan petani gula di Indonesia. Perpindahan sistem itu secara resmi berlaku sejak tanggal [[22 April]] 1975. Dengan demikian Inpres tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaannya. Sistem TRI ini diharapakan pada akhir pelita II harus sudah dapat menggantikan sitem yang telah berlalu sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun [[1979]] seluruh pabrik gula di [[Jawa]] sudah tidak diperkenankan lagi menyewa tanah untuk tanaman tebunya termasuk Pabrik Gula Djatiroto. Dengan adanya Inpres tersebut Pabrik Gula Djatiroto harus melaksanakan sitem yang baru. |
||
'''Sejarah Pabrik Gula Djatiroto Sebelum Nasionalisasi''' |
|||
Kondisi tanah di Desa Kaliboto Lor yang begitu subur dan iklim yang cocok mempunyai daya tarik yang kuat bagi pengusaha [[Eropa]] maupun [[Tiongkok|Cina]] untuk mendirikan perkebunan tebu. Tahun [[1832]] mulanya orang Cina yang banyak memperoleh kesempatan untuk mendirikan perkebunan tebu. Orang-orang Cina membeli atau menyewa tanah-tanah desa untuk membuka perkebunan, terutama perkebunan tebu. Pada tahap selanjutnya [[Hindia Belanda|Pemerintah Kolonial Hindia Belanda]] baru melihat manfaat gula sebagai komoditi yang penting. Sejak [[Abad ke-11 hingga 20|abad ke-18]] kedudukan rempah-rempah di pasaran internasional mulai tergeser oleh gula, Hindia Belanda mulai melakukan monopoli hampir semua tanaman yang mempunyai nilai ekspor seperti; [[kopi]], [[teh]], [[karet]], dan tebu. Pada masa [[sistem tanam paksa]], tanaman tebu secara berangsur-angsur menempati posisi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Karena terlihat menguntungkan, kemudian Belanda mengambil alih posisi orang Cina. Pemerintah Hindia Belanda membangun pabrik gula di pulau Jawa Timur dan memaksa penduduk desa untuk menjalankan pabrik gula. |
|||
== Lihat pula == |
== Lihat pula == |
Revisi per 16 Juni 2021 14.28
Pabrik Gula Djatiroto adalah pabrik gula yang didirikan pada awal abad XX oleh Perkumpulan Dagang Amsterdam atau disebut Handelsvereeniging Amsterdam (H. V. A), Perkumpulan dagang ini memiliki kantor perwakilan di Surabaya. Pabrik Gula Djatiroto pada masa kolonial menjadi salah satu pabrik gula yang paling modern di Jawa Timur.
Dalam perkembangannya Pabrik Gula Djatiroto mengalami pasang surut sejak berdiri hingga sekarang. Pada masa perang kemerdekaan Pabrik Gula Djatiroto ditangani oleh suatu badan yang bernama Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan berada di bawah naungan PT. Perkebunan Nusantara XI Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1957 industri gula yang ada di Indonesia oleh pemerintah Indonesia dilakukan nasionalisasi dan diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia.
Tahun 1961 pemerintah Republik Indonesia membentuk badan baru untuk mengganti BPPGN menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Gula Negara dan Karong Goni. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan dan Pabrik Gula Djatiroto berada di bawah PNP XXIV yang berkantor pusat di Surabaya.
Pada tahun 1974 terjadi pengalihan bentuk dari perusahaan negara menjadi perusahaan perseroan perkebunan. Kemudian pada tahun 1975 lahir Inpres no. 9 tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Sistem TRI merupakan suatu peristiwa penting bagi sejarah pergulaan dan kehidupan petani gula di Indonesia. Perpindahan sistem itu secara resmi berlaku sejak tanggal 22 April 1975. Dengan demikian Inpres tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaannya. Sistem TRI ini diharapakan pada akhir pelita II harus sudah dapat menggantikan sitem yang telah berlalu sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1979 seluruh pabrik gula di Jawa sudah tidak diperkenankan lagi menyewa tanah untuk tanaman tebunya termasuk Pabrik Gula Djatiroto. Dengan adanya Inpres tersebut Pabrik Gula Djatiroto harus melaksanakan sitem yang baru.
Sejarah Pabrik Gula Djatiroto Sebelum Nasionalisasi
Kondisi tanah di Desa Kaliboto Lor yang begitu subur dan iklim yang cocok mempunyai daya tarik yang kuat bagi pengusaha Eropa maupun Cina untuk mendirikan perkebunan tebu. Tahun 1832 mulanya orang Cina yang banyak memperoleh kesempatan untuk mendirikan perkebunan tebu. Orang-orang Cina membeli atau menyewa tanah-tanah desa untuk membuka perkebunan, terutama perkebunan tebu. Pada tahap selanjutnya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda baru melihat manfaat gula sebagai komoditi yang penting. Sejak abad ke-18 kedudukan rempah-rempah di pasaran internasional mulai tergeser oleh gula, Hindia Belanda mulai melakukan monopoli hampir semua tanaman yang mempunyai nilai ekspor seperti; kopi, teh, karet, dan tebu. Pada masa sistem tanam paksa, tanaman tebu secara berangsur-angsur menempati posisi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Karena terlihat menguntungkan, kemudian Belanda mengambil alih posisi orang Cina. Pemerintah Hindia Belanda membangun pabrik gula di pulau Jawa Timur dan memaksa penduduk desa untuk menjalankan pabrik gula.