Nursyamsa Hadis: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
| spouse = Najmiati |
| spouse = Najmiati |
||
}} |
}} |
||
'''Drs Nursyamsa Hadis''' |
'''Drs Nursyamsa Hadis''' (lahir 27 Januari 1967, di kampung Ulo, [[Kabupaten Luwu]], [[Sulawesi Selatan]]) adalah anggota [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD) RI periode [[Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah 2004–2009|2004-2009]] mewakili Provinsi Kalimantan Timur sebagai peringkat pertama dengan perolehan 198.964 (16,19%) suara. |
||
== Riwayat == |
== Riwayat == |
||
Nursyamsa Hadis termasuk salah tokoh yang turut mendorong dilakukannya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terutama ketika ia masih menjadi anggota DPD RI asal Kaltim. |
Nursyamsa Hadis termasuk salah tokoh yang turut mendorong dilakukannya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terutama ketika ia masih menjadi anggota DPD RI asal Kaltim. Saat menjadi anggota Pansus Ambalat dari unsur DPD RI, Nursyamsa termasuk yang lantang menyuarakan pentingnya pemerintah memfokuskan perhatian pembangunan di kawasan perbatasan.<ref name=":0">{{Cite web|last=NS|first=Adnan|date=14 Agustus 2009|title=Pemerintah Tak Serius Urus Perbatasan|url=https://www.jpnn.com/news/pemerintah-tak-serius-urus-perbatasan|website=Jawa Pos National Network|access-date=8 Oktober 2021}}</ref> |
||
Dia meminta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan negara dengan memanfaatkan teknologi pemantauan secara spasial, dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.<ref name=":0" /> |
|||
Kemudian, sebagai anggota Pansus Ambalat, ia juga mendesak pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada masalah-masalah aktual yang terjadi di daerah perbatasan, antara lain soal adanya lebih dari 10.000 jiwa WNI eksodus ke Papua New Guinea dan berharap dapat segera kembali ke Indonesia.<ref name=":0" /> |
|||
Menurut Nursyamsa, rekruitmen dan pengangkatan TNI, Polri, dan PNS di perbatasan harus memprioritaskan penduduk asli setempat, serta memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan akibat mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Lapangan kerja juga harus dibuka untuk menampung tenaga kerja non skill (TKI) seperti perkebunan dan pertambangan, dengan cara memanfaatkan kurang lebih 40 juta hektare lahan tidur di Kaltim yang telah dikonversi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi. |
|||
Pada helatan Pilkada serentak tahun 2019, Nursyamsa mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Utara. Nursyamsa mendaftar jadi caleg DPD RI Kaltara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada hari Rabu (11/7/2018). |
Pada helatan Pilkada serentak tahun 2019, Nursyamsa mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Utara. Nursyamsa mendaftar jadi caleg DPD RI Kaltara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada hari Rabu (11/7/2018). |
||
Revisi per 11 Oktober 2021 10.27
| Nursyamsa Hadis | |
|---|---|
| Lahir | 27 Januari 1967 |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Almamater | Universitas Hasanuddin Makassar |
| Dikenal atas | Anggota DPD RI periode 2004-2009 |
| Suami/istri | Najmiati |
Drs Nursyamsa Hadis (lahir 27 Januari 1967, di kampung Ulo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan) adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009 mewakili Provinsi Kalimantan Timur sebagai peringkat pertama dengan perolehan 198.964 (16,19%) suara.
Riwayat
Nursyamsa Hadis termasuk salah tokoh yang turut mendorong dilakukannya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terutama ketika ia masih menjadi anggota DPD RI asal Kaltim. Saat menjadi anggota Pansus Ambalat dari unsur DPD RI, Nursyamsa termasuk yang lantang menyuarakan pentingnya pemerintah memfokuskan perhatian pembangunan di kawasan perbatasan.[1]
Dia meminta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan negara dengan memanfaatkan teknologi pemantauan secara spasial, dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.[1]
Kemudian, sebagai anggota Pansus Ambalat, ia juga mendesak pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada masalah-masalah aktual yang terjadi di daerah perbatasan, antara lain soal adanya lebih dari 10.000 jiwa WNI eksodus ke Papua New Guinea dan berharap dapat segera kembali ke Indonesia.[1]
Menurut Nursyamsa, rekruitmen dan pengangkatan TNI, Polri, dan PNS di perbatasan harus memprioritaskan penduduk asli setempat, serta memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan akibat mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Lapangan kerja juga harus dibuka untuk menampung tenaga kerja non skill (TKI) seperti perkebunan dan pertambangan, dengan cara memanfaatkan kurang lebih 40 juta hektare lahan tidur di Kaltim yang telah dikonversi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi.
Pada helatan Pilkada serentak tahun 2019, Nursyamsa mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Utara. Nursyamsa mendaftar jadi caleg DPD RI Kaltara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada hari Rabu (11/7/2018).
- ^ a b c NS, Adnan (14 Agustus 2009). "Pemerintah Tak Serius Urus Perbatasan". Jawa Pos National Network. Diakses tanggal 8 Oktober 2021.