Koalisi Pemantau Peradilan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k Mengembalikan suntingan oleh 115.187.31.33 (bicara) ke revisi terakhir oleh Medelam Tag: Pengembalian |
||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
* [[Transparency Internasional]] (TI) Indonesia |
* [[Transparency Internasional]] (TI) Indonesia |
||
* [[Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat]] (Elsam) |
* [[Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat]] (Elsam) |
||
* Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) |
|||
== Pranala luar == |
== Pranala luar == |
||
Revisi terkini sejak 24 April 2024 07.11
 |
Koalisi Pemantau Peradilan (disingkat KPP) merupakan gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia. Saat ini, KPP terdiri dari 11 LSM, diantaranya:
- Indonesia Legal Roundtable (ILR)
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) FH-UI
- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Transparency Internasional (TI) Indonesia
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
Pranala luar
[sunting | sunting sumber].jpeg){kind=small} | Artikel bertopik organisasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |