Xinjiang: Perbedaan antara revisi
k r2.6.4) (bot Mengubah: uz:Uygʻuriston |
Fenikssyach (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 31: | Baris 31: | ||
|- |
|- |
||
| '''Etnis''' ([[2000]]) |
| '''Etnis''' ([[2000]]) |
||
| [[Uighur]] - 45%{{br}}[[Suku Han|Han]] - 41%{{br}}[[Kazakh]] - 7%{{br}}[[Suku Hui|Hui]] - 5%{{br}}[[Kirgiz]] - 0,9%{{br}}[[Mongol]] - 0,8%{{br}}[[Dongxiang]] - 0,3%{{br}}[[Tajik (Cina)|Tajik]] - 0,2%{{br}}[[Xibe]] - 0,2% |
| [[Uighur]] - 45%{{br}}[[Suku Han|Han]] - 41%{{br}}[[Bangsa Kazakh|Kazakh]] - 7%{{br}}[[Suku Hui|Hui]] - 5%{{br}}[[Kirgiz]] - 0,9%{{br}}[[Mongol]] - 0,8%{{br}}[[Dongxiang]] - 0,3%{{br}}[[Tajik (Cina)|Tajik]] - 0,2%{{br}}[[Xibe]] - 0,2% |
||
|- |
|- |
||
| '''[[ISO 3166-2]]''' |
| '''[[ISO 3166-2]]''' |
||
Revisi per 20 Agustus 2011 10.35
| Singkatan: 疆 (pinyin: Jiāng) | |
| |
| Etimologi | 新 xīn - baru 疆 jiāng - perbatasan "Perbatasan baru" |
| Tipe administrasi | Daerah otonomi |
| Ibu kota dan kota terbesar |
Urumqi |
| Sekretaris Komite Xinjiang CCP | Wang Lequan |
| Ketua Umum | Ismail Tiliwaldi |
| Wilayah | 1.660.000 km² |
| Penduduk (2002) - Kepadatan |
19.050.000 jiwa 11,5/km² |
| PDB (2003) - per kapita |
187,8 milyar yuan 9.710 yuan |
| Etnis (2000) | Uighur - 45% Han - 41% Kazakh - 7% Hui - 5% Kirgiz - 0,9% Mongol - 0,8% Dongxiang - 0,3% Tajik - 0,2% Xibe - 0,2% |
| ISO 3166-2 | CN-65 |
Xinjiang (Tionghoa: 新疆; pinyin: Xīnjiāng; Wade-Giles: Hsin1-chiang1; Uighur: شىنجاڭ), nama lengkap Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, adalah sebuah daerah otonomi di Republik Rakyat Cina. Xinjiang berbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet di sebelah selatan dan Provinsi Qinghai serta Gansu di tenggara. Wilayah ini juga berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, serta Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afganistan, dan Kashmir di barat. Xinjiang juga mencakup sebagian besar wilayah Aksai Chin — diklaim oleh India sebagai bagian dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir.
"Xinjiang" secara harfiah bermakna 'Perbatasan Baru' atau 'Daerah Baru',[1] nama yang diberikan semasa Dinasti Qing Manchu. Nama tersebut dianggap sebagai sebutan sinis[1] dan terkesan menyakitkan hati para pendukung kemerdekaan Xinjiang yang lebih condong pada penggunaan nama lokal yang bersejarah atau beretnik seperti Turkestan Cina, Turkestan Timur atau Uighuristan. Oleh karena ketiga nama tersebut berhubungan erat dengan gerakan kemerdekaan, pemerintah Cina dan kebanyakan warga lokal suku Han menganggapnya ofensif.[butuh rujukan]
Penduduk
Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur (45,21%) dan suku Kazakh (6,74%).[2] Selain itu, di Xinjiang juga terdapat suku Cina Han, yang berjumlah sekitar 40,58% (sensus 2000).[2] Persentase suku Han di Xinjiang meningkat secara drastis dari 6% saat berdirinya Republik Rakyat Cina (1949) hingga lebih dari 40% pada saat ini.[3]
Gerakan kemerdekaan dan tuduhan terorisme
Perlawanan terhadap kekuasaan Cina telah berlangsung sejak lama di Xinjiang. Saat ini, kebanyakan pemimpin perlawanan berada di pengasingan, antara lain di Turki, Jerman dan Amerika Serikat. Kebanyakan gerakan ini adalah gerakan kesukuan yang sekuler, walaupun terdapat beberapa gerakan yang berideologi Islam.[3]
Sejak Peristiwa 11 September di Amerika Serikat, pemerintah Cina juga mengklaim terdapat gerakan terorisme internasional di Xinjiang, yang dituduh berkaitan dengan Gerakan Taliban di Afganistan. Menurut laporan pemerintah Cina di tahun 2002, setidaknya 57 orang tewas akibat serangan teroris di Xinjiang.[4]
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pemerintah Cina dilaporkan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi, serta hukuman mati terhadap tahanan politik.[3][1][5] Keberadaan sekolah Islam, masjid dan imam dikontrol secara ketat, dan para imam diharuskan "berdiri di sisi pemerintah dengan teguh dan menyampaikan pendapatnya dengan tidak samar-samar.".[6] Sejak 1995 hingga 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam.[7][8] Pemerintah juga secara resmi menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara. Larangan ini juga mencakup larangan salat, puasa di bulan Ramadhan di kantor atau sekolah milik negara.[3] Kepemilikan Al-Qur'an saja juga dapat dihukum, dan pihak keamanan melakukan pencarian rutin terhadap "penerbitan ilegal" serta "bahan-bahan agama ilegal".[3]
Selain itu, diskriminasi terjadi di sekolah-sekolah, dimana asrama-asrama diperiksa agar tidak ada yang melakukan sembahyang atau bentuk ibadah lainnya.[3] Di bidang tenaga kerja bisnis dan pemerintahan, orang-orang Muslim sering dihambat dari jabatan yang tinggi.[3] Selain itu, kebijakan keluarga berencana di Cina juga diklaim menguntungkan suku Han, yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi 31.6%, lebih tinggi dibanding suku-suku lain yang maksimal 15.9%.[3]
Menurut Amnesty International, Xinjiang adalah satu-satunya provinsi di Cina yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik.[1] Jumlah tepat korban hukuman mati dirahasiakan oleh negara,[9] namun menurut Dogu Turkestan, jumlah korban tewas akibat hukuman mati atau penyiksaan oleh pemerintah mencapai 2.500 dari tahun 1999 hingga Maret 2000 saja.[10]
Catatan kaki
- ^ a b c d Qassim, Abu Bakker (2006-9-17). "The View From Guantánamo". The New York Times. Diakses tanggal 2007-11-02.
- ^ a b Departemen Statistik Populasi, Sosial, Sains dan Teknologi, Biro Statistik Nasional Cina (国家统计局人口和社会科技统计司) dan Departemen Pembangunan Ekonomi, Komisi Urusan Etnis Negara Cina (国家民族事务委员会经济发展司), eds. Tabulasi Kebangsaan dari Sensus Penduduk Cina 2000 (《2000年人口普查中国民族人口资料》). 2 volume. Beijing: Penerbit Kebangsaan (民族出版社), 2003. (ISBN 7-105-05425-5)
- ^ a b c d e f g h "China: Human Rights Concerns in Xinjiang". Human Rights Watch Backgrounder. Human Rights Watch. 2001. Diakses tanggal 2007-11-04.
- ^ "Religious Repression of Uighurs in Xinjiang, II. Background". Human Right Watch. April 2005.
- ^ "Amnesty International Report 2007: China". Amnesty International. 2007.
- ^ Human Right Watch mengutip Xinjiang Daily edisi 18 Oktober 1998, [1]
- ^ "Religious Repression of Uighurs in Xinjiang, V. Implementation: Restrictions on Freedom of Religion in Practice". Human Right Watch. April 2005.
- ^ Buku Tahunan Urumqi 2000 (Urumqi: Xinjiang People’s Press), 2001, h.250-251. [乌鲁木齐年鉴 2000, 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2001, 250-251页].
- ^ "China: No Progress on Rights One Year Before Olympics". Human Rights Watch. 2 Agustus 2007. Diakses tanggal 2007-11-04.
- ^ Yahya, Harun (2005-11-03). "Chinese Torture in East Turkestan". East Turkestan. Net. Diakses tanggal 2007-11-04.
Pembagian administrasi setingkat provinsi di Republik Rakyat Tiongkok | ||
|---|---|---|
| Provinsi |  | |
| Daerah otonom | ||
| Kota besar | ||
| Daerah administratif khusus | ||
¹ Taiwan diklaim oleh RRT tapi dikuasai oleh Republik Tiongkok. Lihat status politik Taiwan. | ||
 | Artikel bertopik geografi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |