Lompat ke isi

Bojongkerta, Warungkiara, Sukabumi: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
BAB I
PROPIL DESA BOJONGKERTA

I. GABARAN UMUM.
A. PROFIL DESA
1. POTENSI UMUM
 Aspek Geografi
Desa Bojongkerta merupakan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Warungkiara yang terletak di bagian Timur Pelabuhanratu sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukabumi , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cibungur,Saluran irigasi dan jalan Perkebunan PTPN VIII.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu dan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai/Kali Cicatih ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai/Kali Cicatih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya dan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cilawang, Jalan Perkebunan dan Batas Perkebunan PTPN VIII dengan Halimun.
 Aspek Demografi.
a. Luas Wilayah Desa Bojongkerta : 980,4 Ha
b. Ketinggian Desa Bojongkerta adalah : dpt
c. Jumlah Penduduk : 7.732 jiwa
Terdiri dari :
Laki-laki : 3.926 jiwa
Perempuan : 3.806 jiwa
d. Mata pencaharian pendududuk Desa Bojongkerta terdiri atas :
- Pegawai Negeri Sipil : 41 orang
- TNI/ Polri : - orang
- Petani/buruh tani : 3.452 orang
- Pedagang : 650 orang
- Pekerja/Karyawan buruh : 665 orang


- Pensiunan : 11 orang
- Pelajar /Guru : 57 orang
- Belum Punya Pekerjaan Tetap : 132 orang
- Lain-lain Usaha : - orang
e. Jarak ke Pusat Kegiatan Kota :
- Ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Km
- Ke Ibu Kota Kabupaten : 35 Km
- Ke Ibu Kota Propinsi : 125 Km
- Ke Ibu Kota Negara : 125 Km

Aspek Peruntukan dan Penggunaan Lahan
a. Luas Wilayah Desa Bojongkerta : 980,4 Ha
Terbagi atas :
1. Dusun Sorog dengan Luas wilayah : 354 Ha
2. Dusun Sindangkerta dengan luas wilayah : 278 Ha
3. Dusun Bojongkerta dengan luas wilayah : 155,4 Ha
4. Dusun Cilulumpang dengan luas Wilayah : 193 Ha

b. Luas wilayah berdasarkan penggunanannya :
1. Fasilitas Umum : 15,5 Ha
2. Areal Pemukiman Masyarakat : 15 Ha
3. Areal Pertanian : 168,5 Ha
4. Areal Persawahan : 320 Ha
5. Areal Perekebunan Rakyat : 35 Ha
6. Areal Perkebunan Negara : 395,4 Ha
6. Areal Peternakan : 6 Ha
7. Areal Perikanan : Ha
8. Areal Hutan bambu : 25 Ha

2. POTENSI PEMERINTAHAN
a. Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai Berikut :
1. Kepala Desa
2. Sekdes
3. Kaur Pemerintahan


4. Kaur Kesra
5. Kaur Umum
6. Kaur Keuangan
7. Kadus-Kadus
b. Unsur Pemerintah Desa dibidang ketertiban dan keamanan, terdiri atas :
1. Kasatgas LINMAS dengan jumlah Anggota …1. Orang
2. Anggota Limnas sebanyak 38. Orang , tersebar di tiap Kedusunan
c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan , terdiri atas :
1. LPMD
2. RW
3. RT
d. Pemerintah Desa Bojongkerta membawahi atas :
1. Jumlah Dusun : 4 Dusun
2. Jumlah RW : 24 RW
3. Jumlah RT : 62 RT
4. Jumlah KK : 2.166 KK

B. KAJIAN DAN ANALISA PERMASALAHAN
Tuntutan kebutuhan Pemekaran Desa merupakan suatu masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Sukabumi, sebagai solosi trerhadap berbagai permasalahan, diperlukan kajian dan analisa yang relevan dengan berbagai masalah yang dihadapi.

B.1. KAJIAN FUNGSI-FUNSI PEMERINTAHAN
• Fungsi Pembangunan
Menurut pengertian Awam, pengertian pembangunan adalah suatu upaya untuk:
- Membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada
- memelihara dan mempertahanakan sesuatu yang sudah ada, dan
- meningkatkan efektifitas yang sudah ada






Sedangkan dalam ilmu pemerintahan pembangunan diartikan sbagai upaya keras pemerintahan untuk meningkatkan dan memberdayakan berbagai sumber daya dan potensi – potensi yang ada, diantaranya :
1. Sumber daya Alam
2. Sumber daya Manusia , maupun
3. Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat

Kiprah Pemerintah Desa Bojongkerta dalam pembangunan dapat diurai sebagai berikut :
a. Sumber daya Alam ( SDA)
Memanfaatkan lahan yang ada dengan pertanian dan berbagai cocok tanam palawija yang merupakan mata pencaharian pokok warga masyarakat desa pada umumnya.
Sedangkan dalam upaya menyongsong era pembangunan kawasan industry yang sedang digalakan Bupati Sukabumi di Kecamatan Warungkiara, Pemerintah Desa berkerja sama dengan Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai aspek yang mendukung terhadap suksesnya pembangunan perindustrian, diantara :
1. Membuka dan menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana transportasi jalan Kabupaten, berfungsi sebagai alternatif untuk mempermudah pengankutan semua kebutuhan kegiatan perindustrian maupun distribusi barang hasil industri.
2. Membuka dan menyediakan lahan untuk bangunan-bangunan perkantoran dan bangunan manufaktur berat. Berfungsi sebgai tempat berlangsungnya aktivitas perindustrian khususnya dalam produksi barang-barang industry.

b. Sumber daya manusia
Kajian-kajian dalam bidang SDM meliputi :
- Bidang Pendidikan;
- Bidang Kesehatan;
- Bidang Ekonomi.







BASIS DATA
1. BIDANG PENDIDIKAN
a. Lembaga Pendidikan Formal :
1. Pendidikan Anak Usia Dini : 7 buah
2. SD : 5 buah
3. SLTP Kelas Jauh : 1 buah
4. SLTA : - buah
5. PT : - buah
b. Jumlah Perserta Didik :
1. Taman Kanak-Kanak : 169 orang
2. SD : 1.030 orang
3. SLTP Kelas jauh : 197 orang
4. SLTA : - orang
5. PT : - orang
c. Jumlah Tenaga Pendidik:
1. Taman Kanak-Kanak : 14 orang
2. SD : 38 orang
3. SLTP Kelas jauh : 12 orang
d. Rasio jumlah guru TK-SD : ( 1 : 6 )
e. Rasio jumlah guru TK-SLTP : ( 1 : 10 )
f. Rata-rata tingkat melanjutkan murid SD ke SLTP dalam 3 tahun terakhir : 70 %
g. Rata-rata tingkat melanjutkan murid SLTP ke SLTA dalam 3 tahun terakhir :55%
h. Ketersediaan ruang belajar :
1. SD
- Kondisi baik : 24 lokal
- Rusak ringan : 3 lokal
- Rusak berat : 1 lokal
- Kebutuhan kelas baru (berdasarkan rombel : 6 )





2. SLTP Kelas Jauh / di SD Sorog
- Kondisi baik : …. lokal
- Rusak ringan : … lokal
- Rusak berat : … lokal
- Kebutruhan kelas baru (berdasarkan rombel )
3. SLTA
- Kondisi baik : - lokal
- Kebutuhan kelas baru : - lokal
2. BIDANG KESEHATAN
a. Pustu : 1 buah
b. Posyandu : 11 buah
c. Dokter umum : - orang
d. Dokter gigi : - orang
e. Paramedis : - orang
f. Puskesmas keliling : - unit
g. Bidan desa : 1 orang
h. Sarana tranportasi menuju pukesmas : Ojeg
i. AHH : 65 tahun
AKB : 1 orang
AKI : - orang
j. Saluran air bersih : 50 %
k. Jamban keluarga : 55 %
l. SPAL : 45 %
m. Sampah : 45 %
Ekonomi/ Daya Beli
a. Jumlah KK miskin : 835
b. Kualitas SDM : kurang ( rata-rata tamat SD )
c. Aksesibilitas : kurang ( jalan beraspal ± 30 % )
d. Pemanfaatan Lahan : ( Lahan tidur belum optimal )
e. Jumlah Pengangguran : ± 512 orang ( 8 % )
f. Investasi : Minimumbelum optimal




3. BIDANG PEREKONOMIAN
SUB BIDANG PERTANIAN
Desa Bojongkerta mempunyai kelompok tani sebanyak 6 (Enam) kelompok, dengan kegiatan pertanian diantaranya, palawija, buah-buahan dan ternak.
Jumlah petani sebagai pemilik penggarap, penggarap dan buruh tani sebanyak 1260 KK, dengan penyebaran sebagaimana di …4.. dusun
• Tambang : 3 KK
• Industry : 75 KK
• LGA : - KK
• Bangunan : 212 KK
• Dagang : 330 KK
• Angkutan : 177 KK
• Bidang Keuangan : - KK
• Jasa : 10 9 KK

3. SUMBER DAYA BANTUAN
Desa Bojongkerta belum memiliki Sumber daya Bantuan yang memadai untuk menunjang percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bukti Kongkret kami hadirkan diantaranya :
1. Pengadaan Listrik
Masih ada warga yang belum mendapatkan pelayanan penerangan listrik. Kebanyakan mereka merupakan warga Pra-KS yang terbentur biaya pemasangan yang sangat mahal dan tidak terjangkau
2. Prasana Jalan
Jalan Kabupaten yang Melintasi Desa Ubrug-Desa Bojongkerta yang Tembus ke Desa Sirnajaya di samping belum semua beraspal juga kondisi yang ada rusak berat. Lebih dari itu Jalan-jalan Desa baru 5 % yang sudah beraspal , sedangkan 95 % adalah jalan baru diperkeras dan masih tanah, sehingga menyulitkan para pelaku usaha untu masuk ke Desa Bojongkerta.
3. Prasarana Irigasi
Irigasi antara Desa Ubrug- Desa Bojongkerta Banyak yang bocor, tembokan banyak yang rusak, apalagi antara Bor 17 ke Dusun Cilulumpang semua Lining masih terbuat dari tanah, sehingga terutama pada musim kemarau tiba kekurangan air irigasi sudah pasti melanda.

B.2. KAJIAN FUNGSI PEMBERDAYAAN
Fungsi pemberdayaan menjadi tugas pemerintah dalam upaya mengoptimalkan subkultur yang ada di masyarakat. Sub kultur yang ada di masayarakat tersebut, diantaranya :
1. Subkultur Kekuasaan (SKK);
2. Subkultur Ekonomi (SEE);
3. Subkultur Sosial (SKS).
Jenis dan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :
1. Pemberdayaan Struktural, yang bertujuan membangun akses kompetibel antara ketiga subkultur.
2. Pemberdayaan Ekonomikal, yang bertujuan memupuk kemampuan SKS untuk menggunakan produ-produk SKK sehingga dapat diambil manfaat yang seluas-luasnya.
3. Pemberdayaan Sosiokultural, yang bertujuan mengintergrasikan SKS dalam kehidupan berbangsa serta memupuknya dan memberi sumbangan maksimum demi kemajuan pembangunan.
4. Pemberdayaan Politikal, yang bertujuan meningkatkan Bergining Power SKS terhadap SKK sehingga mempu melakukan control terhadap SKK dengan efektif.

B.3. KAJIAN FUNGSI PELAYANAN
Pelayanan pemerintaha terdiri dari
1. Civil Cervices, dan
2. Public Cervices.
Civil Cervicess atau yang lebih dikenal dengan Pelayanan Sipil adalah pelayanan dari pemerintah untuk kepentingan dan kebutuhan yang bersifrat pribadi. Contoh pelayanan ini diantaranya, membuat surat penghantar KTP, KK dan SKCK serta pelayanan sejenis yang bersifat pribadi termasuk untuk keperluan pendidikan da kesehatan.
Public Cervies atau yang lebih dikenal dengan Pelayanan Publik adalah pelayanan pemerintah untuk kebutuhan dan kepentingan yang bersifat kolektif. Contohnya pembuatan peraturan Desa yang berdasar pada aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat desa.


B.4. KAJIAN FUNGSI PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terasa sangat kurang efektif. Kekurangan efektifan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Karena kurang kompatibelnya hubungan antar subkultur yang ada;
2. Jumlah dan kemampuan analisa aparatur pemerintah yang terbatas;
3. Egoisme antar kelompok yang ada di wilayah desa, dan
4. Terlalu luasnya wilayah kerja yang menyulitkan untuk jangkauan pengawasan.

II. ANALISA
Dalam menyikapi tuntutan masyarakat Desa Bojongkerta dalam upaya pemekaran desa, telah kami melakukan beberapa hal sebagai pendukung lancar dan cepatnya proses pemekaran desa, diantaranya :
1. Observasi lapangan;
2. Pendataan
3. Studi kekayaan, dan;
4. Penilaian objektif.
Hasil-hasil yang kami data tidak ditampilkan rinci dalam analisa ini, melainkan sudah tertuang lebih terperinci pada Propil Desa di atas.
















BAB II
PERKEMBANGAN DESA BOJONGKERTA
I. DATA APARAT PEMERINTAHAN DESA BOJONGKERTA
1. Aparat Pemerintah Desa Bojongkerta
 Kepala Desa Bojongkerta : DEDIH HIDAYAT
 Sekretaris Desa Bojongkerta : AFIFFUDIN
 Kaur Pemerintahan Desa Bojongkerta : OJAN PURNAMA AS
 Kaur Kesejahteraan Desa Boojngkerta : ACUM SUWANDI
 Kaur Keuangan Desa Bojongkerta : APEN SUPENDI
 Kaur Umum : KASMIN
 Kepala Dusun Sorog : UUS SUHENDAR
 Kepala Dusun Sindangkerta : UKON MUTAHAR
 Kepala Dusun Bojongkerta : OTIB SATIBI
 Kepala Dusun Cilulumpang : MARPUDIN
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongkerta terdiri dari ;
 Ketua BPD Bojongkerta : ODIH HENDARSA S.
 Sekretaris BPD Bojongkerta : UBAD, A.Md
 Anggota BPD Bojongkerta : NYI SA’ADAH
 Anggota BPD Bojongkerta : IDE FIRMANSYAH
 Anggota BPD Bojongkerta : HERMAN
 Anggota BPD Bojongkerta : HARI MUHARAM R.
 Anggota BPD Bojongkerta : AGUS MULYADI
 Anggota BPD Bojongkerta : IMADUDDIN
 Anggota BPD Bojongkerta : AHLAN SAEFUL
 Anggota BPD Bojongkerta : RUSMIYATI

A. Dasar Pembuatan Laporan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa ;
2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Pemerintah Desa.

B. Tujuan Pembuatan Laporan

1. Untuk Desa itu sendiri pelaporan dijadikan ukuran sudah sejauh mana pembangunan yang telah dicapai dan apa yang belum bias dicapai, kemudian apa alasan-alasannya / penyebab tidak tercapainya suatu pembangunan dan langkah-langkah apa yang akan diambil kedepan untuk penyelesaian maslah tersebut.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, khususnya kepada Bupati Sukabumi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkerta ini adalah sebagai bahan evaluasi dan mungkin untuk menentukan kebijaka kedepan.

3. Bagi Masyarakat Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini untuk diketahui dan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan agar tidak terjadi prasangka-prasangka negative.

II. PROGRAM KERJA DIBIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat, Pemrintah Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 ini dapat dikatakan cukup berhasil, terutama dalam peningkatan inprastruktur jalan dan Pendidikan Usia Dini ( PAUD ).

B. Pembinaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

Dalam hal Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan kami telah melakukan Pembinaan Para Ketua RW yang berjumlah 24 (Duapuluh empat) Ketua RW dan 62 (Enam puluh dua ) Ketua RT yang tersebar di empat kedusunan dengan mengadakan pelatihan Pengadministrasian kependudukan di wilayah masing-masing, baik cara pendataan, perubahan dan pelaporan penduduk pada setiap bulan.

Seiring dengan rencana untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah lajunya kematian ibu melahirkan, bayi serta kematian balita, sejak tahun 2009 Pemerintah Desa telah membentuk Kemitraan Lintas Sektoral Warga Siaga, dengan harapan adanya lembaga ini mantap, sebelumnya hanya ada Kemitraan, Bidan Desa, Paraji dan Kader Posyandu. Karena lembaga ini melibatkan semua aparat Pemerintah Desa LPMD, PKK, RW, RT dan lembaga-lembaga lainnya dalam hal meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta warga desa pada umumnya.

Dengan adanya Lembaga Kemitraan Lintas Sektoral ini perhatian terhadap kesehatan ibu melahirkan dan bayi terlihat lebih menonjol, karena pengurus dan anggota lembaga ini akan selalu eksis dalam hal pendataan ibu hamil dan anak balita yang ada di wilayah setempat masing-masing, sekaligus member tanda dengan bendera warna Hijau untuk ibu yang usia kehamilannya antara 1 – 5 bulan, dan bendera warna Biru usia kehamilannya antara 6 – 7 bulan dan warna Merah usia kehamilannya sudah 8 – 9 bulan. Sedangkan untuk rumah tangga yang ada balitanya dipasang Stiker.
Melalui tanda Bendera dan Stiker ini untuk memudahkan semua pihak mengetahui siapa yang sedang hamil dan dimana anak balita dan tindakan apa yang harus dilakukan bagi ibu hamil yang beresiko tinggi atau anak balita yang bergizi kurang atau gizi buruk.

Untuk menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan disetiap RW/RT ada relawan untuk donor darah, ada ambulance ke RW an, sedangkan ditiap Posyandu terdapat Peta Wilayah setempat dan data Taksiaran Ibu yang akan melahirkan.

C. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada tahun terdiri dari :
1. Produk Hukum yang diterbitkan selama tahun 2010 berupa Peraturan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

a. Peraturan Desa ( Perdes )

 Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 1 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes );
 Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemekaran Desa Bojongkerta menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti;
 Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes );
 Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 4 tahun 2010 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ).

b. Keputusan Kepala Desa

 Keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa );
 Keputusan Kepala Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RW. 15 Bojongkerta;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengesahan Organisasi Masyarakat Setempat ( OMS ) dan Kader Desa;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua RW 08 Pasir Kandang;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW. 10 Sindangresmi;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 7 tahun 2010 tentang Nama-nama, Tugas dan Fungsi Paraji;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 8 tahun 2010 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW. 16 Bojongkerta;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RW. 10 Sindangresmi;
 Keputusan Kepala Desa Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RW. 16 Bojongkerta;

2. Kegiatan Surat Menyurat
Surat Dinas

 Surat Masuk ke Desa Bojongkerta berjumlah : 71 Pucuk Surat
 Surat Keluar berjumlah : 85 Pucuk Surat




D. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1. Surat Keterangan

Surat Keterangan yang diterbitkan berjumlah 1.124 dengan rincian :
 Surat Keterangan Miskin ( SKM ) berjumlah : 42 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) : 58 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) : 268 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Usaha ( SKU ) : 156 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Domisili : 137 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Tanah : 97 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) : 2 Pucuk Surat
 Surat Keterangan Lainnya : 364 Pucuk Surat

2. Administrasi Kependudukan

 Melayani Pembuatan Kartu Keluarga sejumlah : 111 KK
 Melayani Pembuatan Kartu Tanda Penduduk : 150 KTP
 Melayani Pembuatan Akta Kelahiran : 67 Lembar

3. Pelayanan Administrasi Pertanahan;

 Akta Jual Beli ( AJB ) : 36 Buku
 Jumlah SPPT Tahun 2010 : 4.622 Lembar
 Jumlah Wajib Pajak : 3.560 Orang


III. PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

A. Target dan Realisasi Penerimaan ADD Tahun 2010;
1. Target berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Perubahan APBDes Rp. 128.741.765
2. Realisasi Sesuai Perdes Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Perhitungan APBEdes Rp. 128.741.765
B. Target dan Realisasi Pengeluaran Rutin
1. Target berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Perubahan APBDes Rp. 135.443.150
2. Realisasi sesuai Perdes Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Perhitungan APBDes Rp. 112.568.150
 Pos Belanja Pegawai Rp. 105.925.000
 Pos Belanja Barang Rp. 5.093.150
 Pos Biaya Perjalanan Dinas Rp. 1.550.000

C. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan;

1. Target berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Perubahan APBDes Rp. 166.098.615
2. Realisasi sesuai Perdes Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Perhitungan APBDes Rp. 94.081.615
 Pos Bidang Sarana Produksi Irigasi Rp. 5.568.876
 Prasarana Perhubungan Rp. 43.643.709
 Pos Bidang Pendidikan Rp. 9.614.792
 Pos Bidang Kesehatan Rp. 12.819723
 Pos Bidang Ekonomi Rp. 9.614.792
 Pos Bidang Kemasyarakatan Rp. 12.819.723



D. PEMBANGUNAN YANG DIAJUKAN DAN YANG TEREALISASI MELALUI PROGRAM PNPM
DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

1. Pembangunan Insfrastruktur

 Pengaspalan jalan poros Sindangresmi – Ciseureuh yang menghubungan desa Bojongkerta dengan desa Cimanggu sepanjang 1 Km x 2,5m, dengan total biaya Rp. 159.000.000.- (Seratus limapuluh Sembilan juta Rupiah),(Dari Program PNPM-MP).

 Pembangunan gedung PAUD di Dusun Cilulumpang ukuran 4m x 6m, total biaya Rp. 37.000.000,- (Tigapuluh tujuh juta Rupiah), (Dari Program PNPM-MP)

 Jaringan Irigasi Desa di Dusun Bojongkerta Desa Bojongkerta Sepanjang 300 m X 1 m dengan Total Biaya Rp. 84.000.000,-(Delapan puluh empat juta Rupiah), (Bantuan Pemda Kabupaten Sukabumi).


2. Pembangunan Perekonomian

 Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 6 (enam) kelompok sebesar Rp. 45.500.000,- (Empatpuluh lima juta limaratus ribu Rupiah) , (dari Program PNPM-MP).


IV.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN

A. Permasalahan Yang Ada

1. Jumlah murid SMPN 1 Warungkiera kelas jauh sudah ada 3 ( tiga ) kelas yang jumlah muridnya kurang lebih 240 murid. Sementara sampai saat ini pembangunan gedung SMP dimaksud belum juga terwujud.
2. Tembok saluran irigasi banyak yang bocor dan lining yang masih tanah banyak yang jebol.
3. Kekurangan air di RW. 11 Mangga Dua dan RW. 12 Mangga Dua Dusun Sindangkerta sampai saat ini masih juga jadi permasalahan terutama dirasakan apabila musim kemarau tiba.
4. Masalah PBB tahun 2010 belum lunas.
5. Jalan Kabupaten yang melintasi Desa Bojongkerta rusak berat.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Untuk permasalahan gedung SMPN kami telah membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana untuk pembebasan tanah yang akan dipergunakan untuk berdirinya gedung dimaksud, dikirim kepada Bapak Bupati Sukabumi.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam masalah PBB adalah memberikan penerangan lewat pertemuan-pertemuan baik resmi maupun tidak resmi dan turun langsung kepada Wajib Pajak.
3. Untuk permasalahan irigasi kami telah bekerjasama dengan para petani melaksanakan kerja bakti menutup tembok yang bocor dengan alat apa adanya dan untuk lining yang jebol memakai karung yang diisi tanah.

C. Masalah-masalah Yang Belum Terselesaikan

1. Tanah dan gedung SMP sampai saat ini belum terwujud;
2. Masalah PBB tahun 2010 sampai akhir tahun belum lunas;
3. Jalan Kabupaten yang melintasi Desa Bojongkerta masih rusak berat.



IV. PENUTUP
Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara pada tahun Anggaran 2010 untuk dijadikan bahan evaluasi Bapak Bupati dengan harapan data-data yang kami sampaikan dapat membantu penentuan kebijakan untuk langkah kedepan agar masyarakat Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya jauh lebih baik sehingga apa yang menjadi Visi Kabupaten Sukabumi dapat tercapai dengan ridho Allah, amiin…


Bojongkerta, Januari 2010
KEPALA DESA BOJONGKERTA



DEDIH HIDAYAT







PERUBAHAN DATA SEMENTARA 2012

I. PROFIL
I. PROFIL
Nama Desa : Bojongkerta
Nama Desa : Bojongkerta

Revisi per 4 Juli 2012 03.13

BAB I PROPIL DESA BOJONGKERTA

I. GABARAN UMUM. 
   A. PROFIL DESA  

1. POTENSI UMUM  Aspek Geografi

         	Desa Bojongkerta merupakan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan  Warungkiara yang  terletak di bagian Timur  Pelabuhanratu sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukabumi , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cibungur,Saluran irigasi dan jalan Perkebunan PTPN VIII. - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu dan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai/Kali Cicatih ; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai/Kali Cicatih. - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya dan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cilawang, Jalan Perkebunan dan Batas Perkebunan PTPN VIII dengan Halimun.  Aspek Demografi. a. Luas Wilayah Desa Bojongkerta : 980,4 Ha

      b. Ketinggian Desa Bojongkerta adalah  	: 	dpt
      c. Jumlah Penduduk  	:     7.732	jiwa
                      Terdiri dari :
	Laki-laki 	:      3.926	jiwa 
	Perempuan 	:      3.806	jiwa    

d. Mata pencaharian pendududuk Desa Bojongkerta terdiri atas : - Pegawai Negeri Sipil : 41 orang - TNI/ Polri : - orang - Petani/buruh tani : 3.452 orang - Pedagang : 650 orang - Pekerja/Karyawan buruh : 665 orang


- Pensiunan : 11 orang - Pelajar /Guru : 57 orang - Belum Punya Pekerjaan Tetap : 132 orang - Lain-lain Usaha : - orang e. Jarak ke Pusat Kegiatan Kota : - Ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Km - Ke Ibu Kota Kabupaten : 35 Km - Ke Ibu Kota Propinsi : 125 Km - Ke Ibu Kota Negara : 125 Km

	Aspek Peruntukan dan Penggunaan Lahan    

a. Luas Wilayah Desa Bojongkerta : 980,4 Ha

                           Terbagi atas :

1. Dusun Sorog dengan Luas wilayah : 354 Ha 2. Dusun Sindangkerta dengan luas wilayah : 278 Ha 3. Dusun Bojongkerta dengan luas wilayah : 155,4 Ha 4. Dusun Cilulumpang dengan luas Wilayah : 193 Ha

b. Luas wilayah berdasarkan penggunanannya : 1. Fasilitas Umum : 15,5 Ha 2. Areal Pemukiman Masyarakat : 15 Ha 3. Areal Pertanian : 168,5 Ha 4. Areal Persawahan : 320 Ha 5. Areal Perekebunan Rakyat : 35 Ha 6. Areal Perkebunan Negara : 395,4 Ha 6. Areal Peternakan : 6 Ha 7. Areal Perikanan : Ha 8. Areal Hutan bambu : 25 Ha

2. POTENSI PEMERINTAHAN a. Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai Berikut : 1. Kepala Desa 2. Sekdes 3. Kaur Pemerintahan


4. Kaur Kesra 5. Kaur Umum 6. Kaur Keuangan 7. Kadus-Kadus b. Unsur Pemerintah Desa dibidang ketertiban dan keamanan, terdiri atas : 1. Kasatgas LINMAS dengan jumlah Anggota …1. Orang 2. Anggota Limnas sebanyak 38. Orang , tersebar di tiap Kedusunan c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan , terdiri atas : 1. LPMD 2. RW 3. RT d. Pemerintah Desa Bojongkerta membawahi atas  : 1. Jumlah Dusun : 4 Dusun 2. Jumlah RW : 24 RW 3. Jumlah RT : 62 RT 4. Jumlah KK : 2.166 KK

B. KAJIAN DAN ANALISA PERMASALAHAN Tuntutan kebutuhan Pemekaran Desa merupakan suatu masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Sukabumi, sebagai solosi trerhadap berbagai permasalahan, diperlukan kajian dan analisa yang relevan dengan berbagai masalah yang dihadapi.

B.1. KAJIAN FUNGSI-FUNSI PEMERINTAHAN • Fungsi Pembangunan Menurut pengertian Awam, pengertian pembangunan adalah suatu upaya untuk: - Membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada - memelihara dan mempertahanakan sesuatu yang sudah ada, dan - meningkatkan efektifitas yang sudah ada




Sedangkan dalam ilmu pemerintahan pembangunan diartikan sbagai upaya keras pemerintahan untuk meningkatkan dan memberdayakan berbagai sumber daya dan potensi – potensi yang ada, diantaranya : 1. Sumber daya Alam 2. Sumber daya Manusia , maupun 3. Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat

Kiprah Pemerintah Desa Bojongkerta dalam pembangunan dapat diurai sebagai berikut : a. Sumber daya Alam ( SDA) Memanfaatkan lahan yang ada dengan pertanian dan berbagai cocok tanam palawija yang merupakan mata pencaharian pokok warga masyarakat desa pada umumnya. Sedangkan dalam upaya menyongsong era pembangunan kawasan industry yang sedang digalakan Bupati Sukabumi di Kecamatan Warungkiara, Pemerintah Desa berkerja sama dengan Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai aspek yang mendukung terhadap suksesnya pembangunan perindustrian, diantara : 1. Membuka dan menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana transportasi jalan Kabupaten, berfungsi sebagai alternatif untuk mempermudah pengankutan semua kebutuhan kegiatan perindustrian maupun distribusi barang hasil industri. 2. Membuka dan menyediakan lahan untuk bangunan-bangunan perkantoran dan bangunan manufaktur berat. Berfungsi sebgai tempat berlangsungnya aktivitas perindustrian khususnya dalam produksi barang-barang industry.

b. Sumber daya manusia Kajian-kajian dalam bidang SDM meliputi : - Bidang Pendidikan; - Bidang Kesehatan; - Bidang Ekonomi.




BASIS DATA 1. BIDANG PENDIDIKAN a. Lembaga Pendidikan Formal : 1. Pendidikan Anak Usia Dini : 7 buah 2. SD : 5 buah 3. SLTP Kelas Jauh : 1 buah 4. SLTA : - buah 5. PT : - buah b. Jumlah Perserta Didik : 1. Taman Kanak-Kanak : 169 orang 2. SD : 1.030 orang 3. SLTP Kelas jauh : 197 orang 4. SLTA : - orang 5. PT : - orang c. Jumlah Tenaga Pendidik: 1. Taman Kanak-Kanak : 14 orang 2. SD : 38 orang 3. SLTP Kelas jauh : 12 orang d. Rasio jumlah guru TK-SD : ( 1 : 6 ) e. Rasio jumlah guru TK-SLTP : ( 1 : 10 ) f. Rata-rata tingkat melanjutkan murid SD ke SLTP dalam 3 tahun terakhir : 70 % g. Rata-rata tingkat melanjutkan murid SLTP ke SLTA dalam 3 tahun terakhir :55% h. Ketersediaan ruang belajar : 1. SD - Kondisi baik : 24 lokal - Rusak ringan : 3 lokal - Rusak berat : 1 lokal - Kebutuhan kelas baru (berdasarkan rombel : 6 )



2. SLTP Kelas Jauh / di SD Sorog - Kondisi baik : …. lokal - Rusak ringan : … lokal - Rusak berat : … lokal - Kebutruhan kelas baru (berdasarkan rombel ) 3. SLTA - Kondisi baik : - lokal - Kebutuhan kelas baru : - lokal 2. BIDANG KESEHATAN a. Pustu : 1 buah b. Posyandu : 11 buah c. Dokter umum : - orang d. Dokter gigi : - orang e. Paramedis : - orang f. Puskesmas keliling : - unit g. Bidan desa : 1 orang h. Sarana tranportasi menuju pukesmas : Ojeg i. AHH : 65 tahun AKB : 1 orang AKI : - orang j. Saluran air bersih : 50 % k. Jamban keluarga : 55 % l. SPAL : 45 % m. Sampah : 45 % Ekonomi/ Daya Beli a. Jumlah KK miskin : 835 b. Kualitas SDM : kurang ( rata-rata tamat SD ) c. Aksesibilitas : kurang ( jalan beraspal ± 30 % ) d. Pemanfaatan Lahan : ( Lahan tidur belum optimal ) e. Jumlah Pengangguran : ± 512 orang ( 8  % ) f. Investasi : Minimumbelum optimal



3. BIDANG PEREKONOMIAN SUB BIDANG PERTANIAN Desa Bojongkerta mempunyai kelompok tani sebanyak 6 (Enam) kelompok, dengan kegiatan pertanian diantaranya, palawija, buah-buahan dan ternak. Jumlah petani sebagai pemilik penggarap, penggarap dan buruh tani sebanyak 1260 KK, dengan penyebaran sebagaimana di …4.. dusun • Tambang : 3 KK • Industry : 75 KK • LGA : - KK • Bangunan : 212 KK • Dagang : 330 KK • Angkutan : 177 KK • Bidang Keuangan : - KK • Jasa : 10 9 KK

3. SUMBER DAYA BANTUAN Desa Bojongkerta belum memiliki Sumber daya Bantuan yang memadai untuk menunjang percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bukti Kongkret kami hadirkan diantaranya : 1. Pengadaan Listrik Masih ada warga yang belum mendapatkan pelayanan penerangan listrik. Kebanyakan mereka merupakan warga Pra-KS yang terbentur biaya pemasangan yang sangat mahal dan tidak terjangkau 2. Prasana Jalan Jalan Kabupaten yang Melintasi Desa Ubrug-Desa Bojongkerta yang Tembus ke Desa Sirnajaya di samping belum semua beraspal juga kondisi yang ada rusak berat. Lebih dari itu Jalan-jalan Desa baru 5 % yang sudah beraspal , sedangkan 95 % adalah jalan baru diperkeras dan masih tanah, sehingga menyulitkan para pelaku usaha untu masuk ke Desa Bojongkerta. 3. Prasarana Irigasi Irigasi antara Desa Ubrug- Desa Bojongkerta Banyak yang bocor, tembokan banyak yang rusak, apalagi antara Bor 17 ke Dusun Cilulumpang semua Lining masih terbuat dari tanah, sehingga terutama pada musim kemarau tiba kekurangan air irigasi sudah pasti melanda.

B.2. KAJIAN FUNGSI PEMBERDAYAAN Fungsi pemberdayaan menjadi tugas pemerintah dalam upaya mengoptimalkan subkultur yang ada di masyarakat. Sub kultur yang ada di masayarakat tersebut, diantaranya : 1. Subkultur Kekuasaan (SKK); 2. Subkultur Ekonomi (SEE); 3. Subkultur Sosial (SKS). Jenis dan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Struktural, yang bertujuan membangun akses kompetibel antara ketiga subkultur. 2. Pemberdayaan Ekonomikal, yang bertujuan memupuk kemampuan SKS untuk menggunakan produ-produk SKK sehingga dapat diambil manfaat yang seluas-luasnya. 3. Pemberdayaan Sosiokultural, yang bertujuan mengintergrasikan SKS dalam kehidupan berbangsa serta memupuknya dan memberi sumbangan maksimum demi kemajuan pembangunan. 4. Pemberdayaan Politikal, yang bertujuan meningkatkan Bergining Power SKS terhadap SKK sehingga mempu melakukan control terhadap SKK dengan efektif.

B.3. KAJIAN FUNGSI PELAYANAN Pelayanan pemerintaha terdiri dari 1. Civil Cervices, dan 2. Public Cervices. Civil Cervicess atau yang lebih dikenal dengan Pelayanan Sipil adalah pelayanan dari pemerintah untuk kepentingan dan kebutuhan yang bersifrat pribadi. Contoh pelayanan ini diantaranya, membuat surat penghantar KTP, KK dan SKCK serta pelayanan sejenis yang bersifat pribadi termasuk untuk keperluan pendidikan da kesehatan. Public Cervies atau yang lebih dikenal dengan Pelayanan Publik adalah pelayanan pemerintah untuk kebutuhan dan kepentingan yang bersifat kolektif. Contohnya pembuatan peraturan Desa yang berdasar pada aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat desa.


B.4. KAJIAN FUNGSI PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terasa sangat kurang efektif. Kekurangan efektifan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Karena kurang kompatibelnya hubungan antar subkultur yang ada; 2. Jumlah dan kemampuan analisa aparatur pemerintah yang terbatas; 3. Egoisme antar kelompok yang ada di wilayah desa, dan 4. Terlalu luasnya wilayah kerja yang menyulitkan untuk jangkauan pengawasan.

II. ANALISA Dalam menyikapi tuntutan masyarakat Desa Bojongkerta dalam upaya pemekaran desa, telah kami melakukan beberapa hal sebagai pendukung lancar dan cepatnya proses pemekaran desa, diantaranya : 1. Observasi lapangan; 2. Pendataan 3. Studi kekayaan, dan; 4. Penilaian objektif. Hasil-hasil yang kami data tidak ditampilkan rinci dalam analisa ini, melainkan sudah tertuang lebih terperinci pada Propil Desa di atas.









BAB II PERKEMBANGAN DESA BOJONGKERTA I. DATA APARAT PEMERINTAHAN DESA BOJONGKERTA 1. Aparat Pemerintah Desa Bojongkerta  Kepala Desa Bojongkerta : DEDIH HIDAYAT  Sekretaris Desa Bojongkerta : AFIFFUDIN  Kaur Pemerintahan Desa Bojongkerta : OJAN PURNAMA AS  Kaur Kesejahteraan Desa Boojngkerta : ACUM SUWANDI  Kaur Keuangan Desa Bojongkerta : APEN SUPENDI  Kaur Umum : KASMIN  Kepala Dusun Sorog : UUS SUHENDAR  Kepala Dusun Sindangkerta : UKON MUTAHAR  Kepala Dusun Bojongkerta : OTIB SATIBI  Kepala Dusun Cilulumpang : MARPUDIN 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongkerta terdiri dari ;  Ketua BPD Bojongkerta : ODIH HENDARSA S.  Sekretaris BPD Bojongkerta : UBAD, A.Md  Anggota BPD Bojongkerta : NYI SA’ADAH  Anggota BPD Bojongkerta : IDE FIRMANSYAH  Anggota BPD Bojongkerta : HERMAN  Anggota BPD Bojongkerta : HARI MUHARAM R.  Anggota BPD Bojongkerta : AGUS MULYADI  Anggota BPD Bojongkerta : IMADUDDIN  Anggota BPD Bojongkerta : AHLAN SAEFUL  Anggota BPD Bojongkerta : RUSMIYATI

A. Dasar Pembuatan Laporan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa ; 2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Pemerintah Desa.

B. Tujuan Pembuatan Laporan

1. Untuk Desa itu sendiri pelaporan dijadikan ukuran sudah sejauh mana pembangunan yang telah dicapai dan apa yang belum bias dicapai, kemudian apa alasan-alasannya / penyebab tidak tercapainya suatu pembangunan dan langkah-langkah apa yang akan diambil kedepan untuk penyelesaian maslah tersebut.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, khususnya kepada Bupati Sukabumi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkerta ini adalah sebagai bahan evaluasi dan mungkin untuk menentukan kebijaka kedepan.

3. Bagi Masyarakat Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini untuk diketahui dan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan agar tidak terjadi prasangka-prasangka negative.

II. PROGRAM KERJA DIBIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat, Pemrintah Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 ini dapat dikatakan cukup berhasil, terutama dalam peningkatan inprastruktur jalan dan Pendidikan Usia Dini ( PAUD ).

B. Pembinaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

       Dalam hal Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan kami telah melakukan Pembinaan Para Ketua RW yang berjumlah 24 (Duapuluh empat) Ketua RW dan 62 (Enam puluh dua ) Ketua RT yang tersebar di empat kedusunan dengan mengadakan pelatihan Pengadministrasian kependudukan di wilayah masing-masing, baik cara pendataan, perubahan dan pelaporan penduduk pada setiap bulan.

Seiring dengan rencana untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah lajunya kematian ibu melahirkan, bayi serta kematian balita, sejak tahun 2009 Pemerintah Desa telah membentuk Kemitraan Lintas Sektoral Warga Siaga, dengan harapan adanya lembaga ini mantap, sebelumnya hanya ada Kemitraan, Bidan Desa, Paraji dan Kader Posyandu. Karena lembaga ini melibatkan semua aparat Pemerintah Desa LPMD, PKK, RW, RT dan lembaga-lembaga lainnya dalam hal meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta warga desa pada umumnya.

Dengan adanya Lembaga Kemitraan Lintas Sektoral ini perhatian terhadap kesehatan ibu melahirkan dan bayi terlihat lebih menonjol, karena pengurus dan anggota lembaga ini akan selalu eksis dalam hal pendataan ibu hamil dan anak balita yang ada di wilayah setempat masing-masing, sekaligus member tanda dengan bendera warna Hijau untuk ibu yang usia kehamilannya antara 1 – 5 bulan, dan bendera warna Biru usia kehamilannya antara 6 – 7 bulan dan warna Merah usia kehamilannya sudah 8 – 9 bulan. Sedangkan untuk rumah tangga yang ada balitanya dipasang Stiker.

Melalui tanda Bendera dan Stiker ini untuk memudahkan semua pihak mengetahui siapa yang sedang hamil dan dimana anak balita dan tindakan apa yang harus dilakukan bagi ibu hamil yang beresiko tinggi atau anak balita yang bergizi kurang atau gizi buruk.

Untuk menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan disetiap RW/RT ada relawan untuk donor darah, ada ambulance ke RW an, sedangkan ditiap Posyandu terdapat Peta Wilayah setempat dan data Taksiaran Ibu yang akan melahirkan.

C. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada tahun terdiri dari : 1. Produk Hukum yang diterbitkan selama tahun 2010 berupa Peraturan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

a. Peraturan Desa ( Perdes )

 Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 1 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes );  Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemekaran Desa Bojongkerta menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti;  Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes );  Peraturan Desa Bojongkerta Nomor 4 tahun 2010 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ).

b. Keputusan Kepala Desa

 Keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa );  Keputusan Kepala Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;  Keputusan Kepala Desa Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RW. 15 Bojongkerta;  Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengesahan Organisasi Masyarakat Setempat ( OMS ) dan Kader Desa;  Keputusan Kepala Desa Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua RW 08 Pasir Kandang;  Keputusan Kepala Desa Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW. 10 Sindangresmi;  Keputusan Kepala Desa Nomor 7 tahun 2010 tentang Nama-nama, Tugas dan Fungsi Paraji;  Keputusan Kepala Desa Nomor 8 tahun 2010 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW. 16 Bojongkerta;  Keputusan Kepala Desa Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RW. 10 Sindangresmi;  Keputusan Kepala Desa Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RW. 16 Bojongkerta;


2. Kegiatan Surat Menyurat Surat Dinas

 Surat Masuk ke Desa Bojongkerta berjumlah : 71 Pucuk Surat  Surat Keluar berjumlah : 85 Pucuk Surat



D. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1. Surat Keterangan

Surat Keterangan yang diterbitkan berjumlah 1.124 dengan rincian :  Surat Keterangan Miskin ( SKM ) berjumlah : 42 Pucuk Surat  Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) : 58 Pucuk Surat  Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) : 268 Pucuk Surat  Surat Keterangan Usaha ( SKU ) : 156 Pucuk Surat  Surat Keterangan Domisili : 137 Pucuk Surat  Surat Keterangan Tanah : 97 Pucuk Surat  Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) : 2 Pucuk Surat  Surat Keterangan Lainnya : 364 Pucuk Surat

2. Administrasi Kependudukan

 Melayani Pembuatan Kartu Keluarga sejumlah : 111 KK  Melayani Pembuatan Kartu Tanda Penduduk : 150 KTP  Melayani Pembuatan Akta Kelahiran : 67 Lembar

3. Pelayanan Administrasi Pertanahan;

 Akta Jual Beli ( AJB ) : 36 Buku  Jumlah SPPT Tahun 2010 : 4.622 Lembar  Jumlah Wajib Pajak : 3.560 Orang


III. PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

A. Target dan Realisasi Penerimaan ADD Tahun 2010; 1. Target berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBDes Rp. 128.741.765 2. Realisasi Sesuai Perdes Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perhitungan APBEdes Rp. 128.741.765 B. Target dan Realisasi Pengeluaran Rutin 1. Target berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBDes Rp. 135.443.150 2. Realisasi sesuai Perdes Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perhitungan APBDes Rp. 112.568.150  Pos Belanja Pegawai Rp. 105.925.000  Pos Belanja Barang Rp. 5.093.150  Pos Biaya Perjalanan Dinas Rp. 1.550.000

C. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan;

1. Target berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBDes Rp. 166.098.615 2. Realisasi sesuai Perdes Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perhitungan APBDes Rp. 94.081.615  Pos Bidang Sarana Produksi Irigasi Rp. 5.568.876  Prasarana Perhubungan Rp. 43.643.709  Pos Bidang Pendidikan Rp. 9.614.792  Pos Bidang Kesehatan Rp. 12.819723  Pos Bidang Ekonomi Rp. 9.614.792  Pos Bidang Kemasyarakatan Rp. 12.819.723


D. PEMBANGUNAN YANG DIAJUKAN DAN YANG TEREALISASI MELALUI PROGRAM PNPM DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

1. Pembangunan Insfrastruktur

 Pengaspalan jalan poros Sindangresmi – Ciseureuh yang menghubungan desa Bojongkerta dengan desa Cimanggu sepanjang 1 Km x 2,5m, dengan total biaya Rp. 159.000.000.- (Seratus limapuluh Sembilan juta Rupiah),(Dari Program PNPM-MP).

 Pembangunan gedung PAUD di Dusun Cilulumpang ukuran 4m x 6m, total biaya Rp. 37.000.000,- (Tigapuluh tujuh juta Rupiah), (Dari Program PNPM-MP)

 Jaringan Irigasi Desa di Dusun Bojongkerta Desa Bojongkerta Sepanjang 300 m X 1 m dengan Total Biaya Rp. 84.000.000,-(Delapan puluh empat juta Rupiah), (Bantuan Pemda Kabupaten Sukabumi).


2. Pembangunan Perekonomian

 Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 6 (enam) kelompok sebesar Rp. 45.500.000,- (Empatpuluh lima juta limaratus ribu Rupiah) , (dari Program PNPM-MP).


IV.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN

A. Permasalahan Yang Ada

1. Jumlah murid SMPN 1 Warungkiera kelas jauh sudah ada 3 ( tiga ) kelas yang jumlah muridnya kurang lebih 240 murid. Sementara sampai saat ini pembangunan gedung SMP dimaksud belum juga terwujud. 2. Tembok saluran irigasi banyak yang bocor dan lining yang masih tanah banyak yang jebol. 3. Kekurangan air di RW. 11 Mangga Dua dan RW. 12 Mangga Dua Dusun Sindangkerta sampai saat ini masih juga jadi permasalahan terutama dirasakan apabila musim kemarau tiba. 4. Masalah PBB tahun 2010 belum lunas. 5. Jalan Kabupaten yang melintasi Desa Bojongkerta rusak berat.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Untuk permasalahan gedung SMPN kami telah membuat Proposal Permohonan Bantuan Dana untuk pembebasan tanah yang akan dipergunakan untuk berdirinya gedung dimaksud, dikirim kepada Bapak Bupati Sukabumi. 2. Upaya yang telah dilakukan dalam masalah PBB adalah memberikan penerangan lewat pertemuan-pertemuan baik resmi maupun tidak resmi dan turun langsung kepada Wajib Pajak. 3. Untuk permasalahan irigasi kami telah bekerjasama dengan para petani melaksanakan kerja bakti menutup tembok yang bocor dengan alat apa adanya dan untuk lining yang jebol memakai karung yang diisi tanah.

C. Masalah-masalah Yang Belum Terselesaikan

1. Tanah dan gedung SMP sampai saat ini belum terwujud; 2. Masalah PBB tahun 2010 sampai akhir tahun belum lunas; 3. Jalan Kabupaten yang melintasi Desa Bojongkerta masih rusak berat.


IV. PENUTUP Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara pada tahun Anggaran 2010 untuk dijadikan bahan evaluasi Bapak Bupati dengan harapan data-data yang kami sampaikan dapat membantu penentuan kebijakan untuk langkah kedepan agar masyarakat Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya jauh lebih baik sehingga apa yang menjadi Visi Kabupaten Sukabumi dapat tercapai dengan ridho Allah, amiin…


Bojongkerta, Januari 2010 KEPALA DESA BOJONGKERTA


DEDIH HIDAYAT




PERUBAHAN DATA SEMENTARA 2012

I. PROFIL Nama Desa : Bojongkerta Kecamatan : Warungkiara Kabupaten : Sukabumi Provinsi  : Jawa Barat

I.1. Data Perangkat Desa

Nama Kepala Desa : Dedih Hidayat Sekretaris : Afiffudin Kaur Pemerintahan : Ojan Purnama A.S. Kaur Kesos : Acum Suwandi Kaur Ekbang : Kasmin Kaur Trantib : Apen supendi Bendahara : Nourmageni Kadus Sorog : Uus Suhendar Kadus Sindangkerta : Ukon Mutahar Kadus Bojongkerta : Otib Satibi Kadus Cilulumpang : Marpudin Nama Ketua BPD : Odih Hendarsa

Luas Wilayah : 890,4 Jumlah Dusun : 4 (Empat) Dusun Jumlah RW : 24 Rw Jumlah RT : 62 RT Jumlah penduduk : 8.255 Jiwa Jumlah KK : 2.288 KK jumlah Hak pilih : 5.696 Jiwa Jumlah Balita : 1.375 Jiwa Jumlah Ibu hamil : 115 Jiwa



I.2. Data Kemasyarakatan

I.2.a. LPMD

      Nama Ketua :

I.2.b. TP-PKK

      Nama Ketua ;

I.2.c. Karang Taruna

      Nama Ketua : 

I.3. Data Pendidikan

I.3.a. Jumlah SMA : Belum Ada I.3.b. Jumlah SMP : 1 Buah, Kelas jauh (Numpang di SD Sorog) I.3.c. Jumlah SD : 5 buah, kualitas bangunan 50% Rusak I.3.d. Jumlah MD : 10 buah, Kualitas Bangunan 30% Rusak I.3.e. Jumlah ponpres : 12 buah, Kualitas Bangunan 65% Rusak I.3.f. Jumlah PAUD : 9 buah, Kualitas Bangunan 45% Belum Memiliki Bangunan sendiri

I.4. Data Kesehatan

I.4.a. Jumlah Puskesmas : Belum Ada I.4.b. Jumlah Pustu : 1 buah I.4.c. Jumlah Posyandu : 11 buah, Hampir Semua Belum Memiliki Tempat Khusus/Gedung Posyandu (hanya 1 yang sudah memiliki tempat Khusus Pemeriksaan Ibu Hamil dan penimbangan Bayi Setiap Bulan.



I.3.d. Jumlah MI