Undang-Undang Desa: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 9 Mei 2014 05.41

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. ^[1]

Ketentuan Umum

Jenis dan Penataan Desa

Kewenangan Desa

Pemerintah Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Musyawarah Desa
Penghasilan Desa

Peraturan Desa

Lihat Juga

Otonomi Daerah Sibernetika Kesejahteraan Rakyat

Rujukan

^ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA" (PDF). http://lkbh.uny.ac.id. Diakses tanggal 8 Mei 2014. Hapus pranala luar di parameter |publisher= (bantuan)

[satu-1] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA" (PDF). http://lkbh.uny.ac.id. Diakses tanggal 8 Mei 2014. Hapus pranala luar di parameter |publisher= (bantuan)

[1]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{inuse|BP09Zahra|15 Mei 2014|3 Mei 2014}}
+{{inuseBP|BP09Zahra|15 Mei 2014|3 Mei 2014}}
+'''Undang-Undang Desa''' adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. <ref name="satu">{{cite web|url=http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_NO_6_2014.PDF|title=UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA|accessdate=8 Mei 2014|publisher=http://lkbh.uny.ac.id}}</ref>
-'''UU Desa''' adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. <ref name="satu">{{cite web|url=http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_NO_6_2014.PDF|title=UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA|accessdate=8 Mei 2014|publisher=http://lkbh.uny.ac.id}}</ref>
 ==Ketentuan Umum==