Politik Prancis: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi '{{Infobox political system|name=Politik Prancis|native_name=|image=|image_size=|caption=|government=Kesatuan semi-presidensial republik konstitusional|constitution=Fifth Republic Constitution|formation=|dissolution=|website=|legislature=Parlemen|legislature_type=Bikameral|legislature_place=Istana Versailles|upperhouse=Senat|upperhouse_s...' Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Sistem politik Prancis terdiri dari cabang [[eksekutif]], cabang [[Lembaga legislatif|legislatif]], dan cabang [[Kehakiman|yudikatif]]. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh [[Daftar presiden Prancis|Presiden Republik]] dan [[Pemerintah]]. Pemerintah terdiri dari [[perdana menteri]] dan para menteri. Perdana Menteri diangkat oleh [[presiden]], dan bertanggung jawab kepada [[parlemen]]. Pemerintah, termasuk Perdana Menteri, dapat dicabut oleh [[Majelis Nasional (Prancis)|Majelis Nasional]], majelis rendah Parlemen, melalui "''[[Mosi tidak percaya|mosi]]'' kecaman"; ini memastikan bahwa Perdana Menteri selalu didukung oleh mayoritas majelis rendah (yang, pada sebagian besar topik, menonjol di atas [[Majelis Tinggi|majelis tinggi]]). |
Sistem politik Prancis terdiri dari cabang [[eksekutif]], cabang [[Lembaga legislatif|legislatif]], dan cabang [[Kehakiman|yudikatif]]. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh [[Daftar presiden Prancis|Presiden Republik]] dan [[Pemerintah]]. Pemerintah terdiri dari [[perdana menteri]] dan para menteri. Perdana Menteri diangkat oleh [[presiden]], dan bertanggung jawab kepada [[parlemen]]. Pemerintah, termasuk Perdana Menteri, dapat dicabut oleh [[Majelis Nasional (Prancis)|Majelis Nasional]], majelis rendah Parlemen, melalui "''[[Mosi tidak percaya|mosi]]'' kecaman"; ini memastikan bahwa Perdana Menteri selalu didukung oleh mayoritas majelis rendah (yang, pada sebagian besar topik, menonjol di atas [[Majelis Tinggi|majelis tinggi]]). |
||
Parlemen terdiri dari [[Majelis Nasional (Prancis)|Majelis Nasional]] dan [[Senat]]. Ini melewati undang-undang dan suara pada anggaran; itu mengontrol tindakan eksekutif melalui pertanyaan formal di lantai gedung parlemen dan dengan membentuk komisi penyelidikan. Konstitusionalitas undang-undang diperiksa oleh [[Konstitusi|Dewan Konstitusi]], yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden Republik, Presiden Majelis Nasional, dan Presiden Senat. |
Parlemen terdiri dari [[Majelis Nasional (Prancis)|Majelis Nasional]] dan [[Senat]]. Ini melewati undang-undang dan suara pada anggaran; itu mengontrol tindakan eksekutif melalui pertanyaan formal di lantai gedung parlemen dan dengan membentuk komisi penyelidikan. Konstitusionalitas undang-undang diperiksa oleh [[Konstitusi|Dewan Konstitusi]], yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden Republik, Presiden Majelis Nasional, dan Presiden Senat. Mantan presiden Republik juga dapat menjadi anggota dewan jika mereka mau ([[Valéry Marie René Giscard d'Estaing|Valéry Giscard]] adalah satu-satunya mantan Presiden yang berpartisipasi dalam kerja dewan). |
||
Mantan presiden Republik juga dapat menjadi anggota dewan jika mereka mau ([[Valéry Marie René Giscard d'Estaing|Valéry Giscard]] adalah satu-satunya mantan Presiden yang berpartisipasi dalam kerja dewan). |
|||
Peradilan independen didasarkan pada sistem [[Hukum sipil (sistem hukum)|hukum sipil]] yang berkembang dari [[Undang-undang Napoleon|Kode Napoleon]]. Ini dibagi menjadi cabang [[Kehakiman|yudikatif]] (berurusan dengan [[hukum perdata]] dan [[hukum pidana]]) dan cabang administratif (yang menangani banding terhadap keputusan [[eksekutif]]), masing-masing dengan [[Mahkamah Agung|mahkamah agung]] independennya sendiri: Pengadilan Kasasi untuk pengadilan yudisial dan ''[[Conseil Représentatif des Institutions juives de France|consei]]''.<ref>{{cite web|title=France|url=https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1531-access-to-justice-2011-country-FR.pdf|work=Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities|publisher=European Union Agency for Fundamental Rights|page=1|quote=France has a unique organisation of its courts and tribunals which are divided into two orders: the judiciary justice and the administrative justice}}</ref> [[Prancis|Pemerintah Prancis]] mencakup berbagai badan yang memeriksa penyalahgunaan kekuasaan dan badan-badan independen. |
Peradilan independen didasarkan pada sistem [[Hukum sipil (sistem hukum)|hukum sipil]] yang berkembang dari [[Undang-undang Napoleon|Kode Napoleon]]. Ini dibagi menjadi cabang [[Kehakiman|yudikatif]] (berurusan dengan [[hukum perdata]] dan [[hukum pidana]]) dan cabang administratif (yang menangani banding terhadap keputusan [[eksekutif]]), masing-masing dengan [[Mahkamah Agung|mahkamah agung]] independennya sendiri: Pengadilan Kasasi untuk pengadilan yudisial dan ''[[Conseil Représentatif des Institutions juives de France|consei]]''.<ref>{{cite web|title=France|url=https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1531-access-to-justice-2011-country-FR.pdf|work=Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities|publisher=European Union Agency for Fundamental Rights|page=1|quote=France has a unique organisation of its courts and tribunals which are divided into two orders: the judiciary justice and the administrative justice}}</ref> [[Prancis|Pemerintah Prancis]] mencakup berbagai badan yang memeriksa penyalahgunaan kekuasaan dan badan-badan independen. |
||
Sementara [[Prancis]] adalah negara kesatuan, subdivisi administratifnya wilayah, [[Departemen di Prancis|departemen]], dan [[Komune di Prancis|komune]] memiliki berbagai fungsi hukum, dan pemerintah nasional dilarang mengganggu wilayah mereka. Prancis juga merupakan pendiri [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa]], kemudian [[Uni Eropa]]. Dengan demikian, Prancis telah mengalihkan sebagian kedaulatannya ke lembaga-lembaga Eropa, sebagaimana diatur oleh konstitusinya. Oleh karena itu, pemerintah Prancis harus mematuhi perjanjian, arahan, dan regulasi Eropa. [[Economist Intelligence Unit]] menggambarkan Prancis sebagai "demokrasi yang cacat" pada tahun [[2020]].<ref>{{Cite news|date=2021-02-02|title=Global democracy has a very bad year|url=https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year|work=The Economist|issn=0013-0613|access-date=2021-03-16}}</ref> |
|||
== Lihat juga == |
== Lihat juga == |
||