Keluarga Berencana: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

@@ Baris 8: / Baris 8: @@
 Di Indonesia, program Keluarga Berencana (KB) diprakarsai oleh para ahli kandungan pada tahun 1950-an. Program ini diusung untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada masa itu. Lalu, pada tahun 1957, terbentuk [[Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)]] yang menjadi organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB. Namun, kegiatannya mendapat berbagai hambatan, terutama dengan adanya KUHP nomor 283 yang melarang adanya penyebarluasan gagasan tentang keluarga berencana.<ref name=":2">{{Cite web|last=Fandy|title=Sejarah Program KB di Indonesia|url=https://gramedia.com/literasi/sejarah-kb/|website=Gramedia|access-date=2024-03-23}}</ref>
-Selanjutnya, pada tahun 1967, PKBI akhirnya diakui secara resmi sebagai badan hukum oleh [[Departemen Kehakiman]]. Dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta, terdapat keputusan yang menerangkan bahwa dalam upayanya untuk mendukung program KB, PKBI akan melakukan kerjasama dengan pemerintah. Pada tahun yang sama, presiden [[Soeharto]] meresmikan [[Deklarasi Kependudukan Dunia]] yang membahas tentang kesadaran mengenai urgensi merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran sebagai bagian dari [[hak asasi manusia]].<ref name=":2" />
+Kemudian, pada tahun 1967, PKBI diakui secara resmi sebagai badan hukum oleh [[Departemen Kehakiman]]. Dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta, terdapat keputusan yang menerangkan bahwa dalam upayanya untuk mendukung program KB, PKBI akan melakukan kerjasama dengan pemerintah. Pada tahun yang sama, presiden [[Soeharto]] meresmikan [[Deklarasi Kependudukan Dunia]] yang membahas tentang kesadaran mengenai urgensi merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran sebagai bagian dari [[hak asasi manusia]].<ref name=":2" />
 Lebih lanjut, setelah dilakukan pertemuan dengan para menteri dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam upaya KB, pada tanggal 17 Oktober 1968 pemerintah membentuk [[Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)]] dengan status sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Lalu, pada tahun 1970, pemerintah membentuk [[Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)]] yang diketuai oleh dr. Suwardjo Suryaningrat. Pada tahun 1972, lembaga tersebut resmi menjadi Lembaga Pemerintah Non-departemen yang memiliki kedudukan langsung di bawah Presiden.<ref name=":2" />
 === Masa Orde Baru ===
-Pada era Orde Baru, program KB sangat berjaya karena mendapat dukungan langsung dari Presiden pada kala itu yakni Presiden Soeharto. Pada waktu itu, semua jajaran Departemen/Kementerian hingga Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah, dan TNI sangat berkomitmen untuk melaksanakan program keluarga berencana. Tidak sekadar dukungan dari dalam negeri, dukungan dana yang diperoleh dari luar negeri dan Bank Dunia juga sangat besar. Selama masa itu, promosi program KB berhasil menggugah banyak masyarakat hingga ke bagian pelosok Indonesia.<ref name=":2" />
+Program KB berjaya pada era Orde Baru karena mendapat dukungan langsung dari presiden Soeharto. Semua elemen pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program keluarga berencana. Selain itu, program ini juga mendapat dukungan dana dari pemerintah dalam negeri dan luar negeri salah satunya Bank Dunia. Pada masa itu, program KB berhasil dipromosikan kepada berbagai masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.<ref name=":2" />
-Pada tahun 1970 hingga tahun 1980, penyelenggaraan program KB Nasional dikenal dengan nama “''Management for the People''”. Pada periode ini, pemerintah lebih banyak melakukan inisiatif dan partisipasi masyarakat menjadi sangat rendah. Pasalnya, program ini sangat memiliki orientasi target serta implementasinya sehingga terkesan kurang demokratis dengan kehadiran Polisi dan TNI pada pelaksanaan kegiatan seperti KB massal. Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi program yang memiliki sifat “''top-down approach''” ini berubah lagi menjadi Gerakan Keluarga Berencana pada tahun 1980-an. Pola kebijakan program KB Nasional berubah kembali menjadi “''Management with the People''”. Unsur pemaksaan dikurangi serta masyarakat dibebaskan untuk memilih jenis kontrasepsi yang hendak digunakan.<ref name=":2" />
+Pada tahun 1970 hingga tahun 1980, penyelenggaraan program KB Nasional dikenal dengan nama “''Management for the People''”. Pada masa ini, pemerintah lebih banyak melakukan inisiatif dan partisipasi masyarakat menjadi sangat rendah. Hal ini disebabkan karena program tersebut memiliki orientasi target sehingga menjadi kurang demokratis dengan kehadiran Polisi dan TNI pada pelaksanaan kegiatan seperti KB massal. Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi program yang memiliki sifat “''top-down approach''” ini berubah kembali menjadi [[Gerakan Keluarga Berencana]] pada tahun 1980-an. Pola kebijakan ini berubah menjadi “''Management with the People''”. Unsur pemaksaan dikurangi serta masyarakat dibebaskan untuk memilih jenis kontrasepsi yang hendak digunakan.<ref name=":2" />
-Program KB pada era Orde Baru ini berhasil mencapai target nasional. Keberhasilannya juga diakui oleh dunia internasional dengan didapatkannya penghargaan yakni United Nation (UN) Population Award oleh UNFPA pada tahun 1989.<ref name=":2" />
+Program KB pada era [[Orde Baru]] ini berhasil mencapai target nasional. Keberhasilan program ini juga diakui oleh dunia internasional dengan peraihan penghargaan dari [[United Nation (UN) Population Award oleh UNFPA]] pada tahun 1989.<ref name=":2" />
 == Tujuan ==